Connect with us

Advertorial

Dorong Iklim Investasi! DPRD Provinsi Gorontalo Setujui Ranperda Perizinan Berusaha di Luar Propemperda 2026

Published

on

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo resmi menyetujui usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk masuk dalam daftar agenda pembentukan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.

Keputusan strategis tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-107 DPRD Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD, Senin (21/9/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin, serta dihadiri jajaran pimpinan, anggota legislatif, dan perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir Djafar Kiyai, menjelaskan bahwa usulan perubahan Perda ini telah melalui tahapan kajian mendalam bersama tim ahli, kelompok pakar, serta perangkat daerah teknis terkait.

Syamsir mengungkapkan, usulan penyesuaian regulasi tersebut pertama kali diajukan oleh Gubernur Gorontalo pada 17 April 2026 melalui Surat Resmi Nomor 180/HUKUM/357. Menindaklanjuti hal itu, Pimpinan DPRD menginstruksikan Bapemperda untuk menguji dasar hukum serta tingkat urgensi pembentukannya.

Setelah melalui serangkaian pembahasan, Bapemperda pada 24 Agustus 2026 menyepakati untuk mengajukan Ranperda tersebut sebagai rancangan prioritas di luar Propemperda. Pemprov Gorontalo kemudian memperkuat usulannya pada 26 Agustus 2026 dengan menyampaikan penjelasan komprehensif mengenai urgensi pembaruan aturan di daerah.

Salah satu pendorong utama perubahan ini adalah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di tingkat nasional.

Kendati demikian, Syamsir menegaskan bahwa persetujuan yang diambil dalam rapat paripurna tersebut baru sebatas memasukkan dokumen Ranperda ke dalam agenda pembentukan dan pembahasan resmi, bukan persetujuan terhadap substansi akhir naskah.

“Penetapan ini bukan merupakan persetujuan terhadap substansi akhir Ranperda, melainkan persetujuan untuk memasukkannya dalam agenda pembentukan dan pembahasan teknis selanjutnya,” tegas Syamsir, Senin (21/9/2026).

Adapun perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 dioperasionalkan untuk menyelaraskan aturan daerah dengan norma hukum nasional terbaru. Penyesuaian ini mencakup kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, pembagian kewenangan antarperangkat daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan secara menyeluruh.

Materi muatan yang akan dibahas terbilang luas, meliputi formulasi ruang lingkup perizinan berbasis risiko, klasifikasi jenis dan sektor usaha, hingga pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

Selain itu, regulasi baru ini nantinya mengatur integrasi pelayanan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pembinaan dan pengawasan berbasis risiko, mekanisme pelaporan serta pengaduan masyarakat, hingga penjatuhan sanksi administratif bagi pelanggar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah yang hadir mewakili Gubernur Gorontalo menyampaikan bahwa penyesuaian regulasi perizinan mutlak dilakukan agar tata kelola birokrasi daerah linier dengan arah kebijakan nasional. Pemprov menilai langkah ini krusial untuk menggairahkan iklim investasi dan memicu pertumbuhan iklim usaha di Gorontalo.

Dengan penyesuaian aturan ini, pelayanan perizinan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan, tanpa mengesampingkan fungsi pengawasan yang akuntabel dan terstruktur.

Cakupan pengaturan Ranperda ini melingkupi berbagai sektor strategis, seperti ekonomi kreatif, informasi geospasial, ketenagakerjaan, koperasi, penanaman modal, sistem dan transaksi elektronik, hingga sektor lingkungan hidup yang disesuaikan dengan standar regulasi sektoral terbaru.

Pasca-penetapan ini, naskah Ranperda akan memasuki fase pembahasan substantif di DPRD Gorontalo sesuai mekanisme tata tertib perundang-undangan. Tahapan mendatang meliputi harmonisasi naskah, pendalaman materi, sinkronisasi lintas regulasi, serta pembukaan ruang partisipasi publik (public hearing) guna menjaring masukan dari masyarakat.

Persetujuan bersama ini dituangkan secara resmi dalam Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo dan Berita Acara Kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif.

Advertorial

Bakal Dihadiri Lebih dari Seribu Peserta Se-Indonesia, Kapolda Gorontalo Siap Amankan BK-PON Petanque 2027 di UNG

Published

on

UNG – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo, Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK-PON) cabang olahraga (cabor) Petanque yang dijadwalkan berlangsung di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada tahun 2027 mendatang.

Komitmen tersebut disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan audiensi pengurus dan panitia pelaksana BK-PON cabor Petanque yang dipimpin langsung oleh Ketua Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Provinsi Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK., di Ruang Kerja Kapolda, Mapolda Gorontalo, pada Rabu (18/11/2026).

“Kegiatan positif ini tentu harus kita dukung bersama, karena Gorontalo dipercaya menjadi tuan rumah cabang olahraga yang mempertandingkan banyak kategori. Kami berharap UNG mampu menjadi tuan rumah yang baik. Sebagai aparat keamanan, kami akan memastikan seluruh rangkaian kegiatan terlaksana dengan aman dan nyaman bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia,” ujar Kapolda.

Kepada jajaran pengurus FOPI dan panitia BK-PON, Kapolda juga menitipkan pesan agar cabang olahraga petanque terus disosialisasikan dan digaungkan ke seluruh penjuru Gorontalo.

“Olahraga itu merupakan wadah yang tepat untuk membentuk jiwa sportivitas. Semakin berkembang cabang olahraga ini, tentu akan semakin bagus dampaknya bagi masyarakat,” pungkas Irjen Pol. Nurworo.

Sementara itu, Ketua FOPI Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK., menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dan apresiasi tinggi yang diberikan Kapolda terhadap rencana pelaksanaan ajang berskala nasional tersebut. Akademisi yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UNG ini memperkirakan, setidaknya lebih dari seribu peserta dan ofisial dari seluruh provinsi di Indonesia akan hadir memadati Gorontalo.

“Kami berkoordinasi dengan Pak Kapolda untuk memohon dukungan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, dan alhamdulillah beliau memberikan apresiasi yang luar biasa. Kami berharap ajang yang akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2027 ini dapat berjalan lancar berkat dukungan aparat keamanan, sehingga ribuan peserta yang nantinya datang ke Gorontalo merasa aman dan nyaman hingga babak kualifikasi PON selesai,” ujar dr. Cecy.

Dalam kunjungan silaturahmi dan koordinasi tersebut, dr. Cecy turut didampingi oleh Ketua Panitia BK-PON Cabor Petanque, Arief Rachman Hakim Abdul, Bendahara FOPI Gorontalo, Zhulmaydin Chairil Fachrussyah, Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNG, Supriyanto Kadir, serta sejumlah atlet petanque kebanggaan Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

Soroti Dugaan Belanja Makan Minum Fiktif, Wali Kota Adhan Beri Direktur RSUD Aloei Saboe Waktu 7 Hari untuk Berbenah

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali menggelar evaluasi terbuka terhadap kinerja manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. H. Aloei Saboe, pada Selasa (17/11/2026) siang.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Wali Kota Adhan turut didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, dr. Muhammad Kasim. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Direktur RSUD Aloei Saboe yang baru, dr. Ucok Sofyan Lubis.

Sebelum memasuki ruang pertemuan utama, Wali Kota Adhan sempat singgah sejenak untuk menikmati kopi di Dinadi Coffee, tenan kopi yang kini menjadi trendsetter di lingkungan RSUD Aloei Saboe dan baru saja diresmikannya sehari sebelumnya.

Memasuki sesi evaluasi, sejumlah kegiatan operasional dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit langsung menjadi sorotan tajam Wali Kota Adhan. Salah satu pos anggaran yang paling disoroti adalah belanja makan dan minum bagi petugas di tempat berisiko. Wali Kota dua periode itu menilai realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berikut terdapat belanja makan minum petugas di tempat berisiko yang diduga fiktif,” ungkap Wali Kota Adhan secara terbuka di hadapan jajaran manajemen RSUD Aloei Saboe.

Selain indikasi belanja fiktif, Wali Kota Adhan juga mengungkap adanya temuan selisih harga pada pos anggaran belanja makan dan minum petugas di tempat berisiko tersebut.

Berbagai temuan krusial ini pun langsung diinstruksikan oleh Wali Kota Adhan agar segera dibenahi oleh Direktur RSUD Aloei Saboe yang baru, dr. Ucok Sofyan Lubis. Tidak main-main, Wali Kota Adhan memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kepada dr. Ucok untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Wali Kota Adhan berharap, catatan evaluasi yang ia sampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi manajemen baru RSUD Aloei Saboe untuk segera dikaji ulang secara internal dan diperbaiki tata kelolanya. Ia menegaskan tidak ingin persoalan administrasi maupun pengelolaan keuangan menjadi preseden buruk yang menghambat optimalisasi pelayanan rumah sakit milik daerah.

“Poin-poin yang saya sampaikan tadi silakan dikaji kembali. Saya beri waktu sampai tujuh hari,” tegas Wali Kota Adhan.

Menanggapi instruksi tegas tersebut, Direktur RSUD Aloei Saboe, dr. Ucok Sofyan Lubis, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan arahan Wali Kota secara profesional. Ia memastikan pihaknya akan segera mengkaji dan menyelesaikan seluruh persoalan administrasi tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan.

Continue Reading

Advertorial

Setara dengan Perguruan Tinggi Ternama, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan UNG Raih Akreditasi Unggul

Published

on

UNG – Komitmen Kampus Kerakyatan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam menghadirkan layanan pendidikan tinggi berkualitas kembali membuahkan hasil membanggakan. Bukti nyata tersebut ditunjukkan melalui keberhasilan Program Studi (Prodi) Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan (FKTP), yang resmi meraih predikat Akreditasi Unggul.

Predikat akreditasi tertinggi tersebut diberikan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM-PTIP) dengan masa berlaku selama lima tahun. Capaian ini menjadi prestasi strategis bagi FKTP UNG, sekaligus menegaskan bahwa kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi—meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat—di bidang pengelolaan sumber daya perairan telah setara dengan perguruan tinggi ternama lainnya di Indonesia.

Dekan FKTP UNG, Dr. Yuniarti Koniyo, M.Si., menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi mendalam atas keberhasilan Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan meraih predikat prestisius tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh unsur fakultas dan program studi dalam menjaga serta meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Yuniarti menuturkan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi erat berbagai pihak, mulai dari jajaran pimpinan fakultas, pengelola program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga para alumni yang turut memberikan kontribusi signifikan dalam proses penjaminan mutu akademik.

“Sinergi seluruh elemen tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung pemenuhan berbagai standar penilaian akreditasi, sekaligus memperkuat budaya mutu yang terus dikembangkan di lingkungan fakultas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yuniarti menegaskan bahwa penyematan predikat Unggul bukanlah garis akhir dari proses peningkatan kualitas, melainkan menjadi amanah dan tanggung jawab bersama untuk terus menghadirkan sistem pembelajaran yang inovatif, riset yang berkualitas, serta pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak nyata.

Keberhasilan tersebut turut mendapat apresiasi tinggi dari Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., yang menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran FKTP, khususnya sivitas akademika Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, atas pencapaian gemilang tersebut.

Menurut Eduart, keberhasilan meraih Akreditasi Unggul merupakan bukti keseriusan program studi dalam membangun fondasi akademik yang kokoh serta memperkuat daya saing institusi di tingkat nasional. Pengakuan ini diharapkan mampu menjadi pemantik motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu di berbagai lini.

“Perlu diingat bahwa pencapaian akreditasi tertinggi tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan administratif, tetapi juga harus tercermin melalui peningkatan kualitas lulusan, produktivitas penelitian, serta kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Eduart.

Terlebih lagi, bidang manajemen sumber daya perairan memegang peran strategis dalam menjawab berbagai tantangan lingkungan global maupun lokal, mulai dari pengelolaan ekosistem perairan, konservasi keanekaragaman hayati, hingga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

“Dengan kualitas pendidikan yang terus diperkuat, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, serta memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya perairan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” harapnya.

Predikat Akreditasi Unggul ini juga diharapkan semakin mempertebal kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di FKTP UNG, sekaligus memperluas jejaring kerja sama akademik, penelitian, dan pengembangan kompetensi mahasiswa bersama berbagai mitra strategis.

Keberhasilan Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan meraih Akreditasi Unggul menjadi bagian dari langkah konkret UNG dalam memperkuat budaya mutu perguruan tinggi. Capaian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus meningkatkan standar akademik, mencetak lulusan berdaya saing tinggi, serta menghadirkan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan daerah dan nasional.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler