Connect with us

Advertorial

DPRD Provinsi Gorontalo Bentuk Panitia Khusus untuk Tangani Masalah Kebun Kelapa Sawit

Published

on

DEPROV – Dalam Rapat Paripurna ke-16 yang digelar pada Senin (17/03/2025), DPRD Provinsi Gorontalo resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menangani berbagai permasalahan terkait kebun kelapa sawit di daerah tersebut.

Sebagaimana yang terjadi di banyak wilayah lain di Indonesia, keberadaan perkebunan kelapa sawit di Gorontalo tidak terlepas dari berbagai konflik yang menimbulkan polemik di masyarakat. Pembentukan Pansus ini merupakan respons terhadap berbagai laporan mengenai pengelolaan, dampak lingkungan, serta aspek sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh industri kelapa sawit.

Dalam rapat yang dihadiri hampir seluruh anggota DPRD dari berbagai fraksi, disepakati bahwa Pansus akan mengkaji berbagai aspek, termasuk legalitas izin usaha, dampak terhadap lingkungan, efek sosial, serta kontribusi ekonomi perkebunan sawit bagi Gorontalo.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ir. La Ode Haimudin, M.M.,

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ir. La Ode Haimudin, M.M., mengungkapkan bahwa pembentukan Pansus ini berawal dari aduan masyarakat yang merasa terdampak oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit.

“Rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat sebelumnya belum menemukan solusi yang komprehensif. Oleh karena itu, Komisi 1 mengusulkan pembentukan Panitia Khusus yang memiliki kewenangan lebih luas dibandingkan komisi reguler dalam menangani permasalahan ini,” jelas La Ode.

Ia juga menekankan bahwa Pansus akan bekerja berdasarkan fakta dan data yang akurat agar hasil yang diperoleh memiliki legitimasi yang kuat.

“Tujuannya bukan hanya sekadar membahas masalah ini, tetapi benar-benar mencari solusi yang konkret. Karena kenyataannya, keberadaan perkebunan kelapa sawit di Gorontalo belum benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bahkan justru menimbulkan kesengsaraan bagi sebagian pihak,” tambahnya.

Dalam keputusan yang disepakati DPRD, sejumlah anggota telah ditunjuk untuk mengisi posisi dalam Panitia Khusus ini, yaitu:

  • Ketua: Umar Karim (NasDem)
  • Wakil Ketua: Meyke M. Kamaru (Golkar)
  • Anggota:
    • Fikran AZ Salilama (Golkar)
    • Moh. Abd. Ghalib Labantu (Golkar)
    • Wahyudin Moridu (PDIP)
    • Situ Nurayin Sompie (Gerindra)
    • Hamza Idrus (PKS)
    • Ramdan Liputo (PKS)

Dengan terbentuknya Pansus ini, DPRD Gorontalo berharap dapat menemukan solusi terbaik untuk menangani konflik dan dampak yang ditimbulkan oleh industri kelapa sawit, serta memastikan keseimbangan antara investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Advertorial

Demi Swasembada Pangan, Wawali Kota Gorontalo dan Wabup Mamuju Tengah Sepakat Kolaborasi

Published

on

Kota Gorontalo – Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, menerima kunjungan silaturahmi Wakil Bupati Mamuju Tengah, H. Askary, pada Jumat (06/02/2026). Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antardaerah.

Dalam kunjungan itu, keduanya membahas peluang kerja sama strategis untuk mendukung berbagai Program Prioritas Nasional Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, serta Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).

Wabup H. Askary menyampaikan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pangan karena karakteristik wilayahnya yang agropolitan dengan ketersediaan lahan luas.

“Kami di Mamuju Tengah memiliki banyak lahan yang siap dikembangkan untuk sektor pangan. Selain itu, latar belakang Pak Indra sebagai pengusaha tentu menjadi nilai tambah untuk memperluas jejaring antara pemerintah daerah dan pelaku usaha,” ujarnya.

Askary menambahkan, selain membahas kerja sama konkret, kunjungan ini juga dilakukan sebagai ajang silaturahmi antar sesama pelayan masyarakat.
“Alhamdulillah, beliau menyambut dengan baik. Semoga kolaborasi yang kita rintis hari ini bisa segera terealisasi,” tandasnya.

Terkait ketersediaan lahan dalam pelaksanaan program KSPP, H. Askary menegaskan bahwa Mamuju Tengah tidak mengalami hambatan berarti.
“Kalau soal lahan, kami punya sangat banyak. Untuk ukuran 20 hektare saja, di sana itu kecil,” katanya.

Sementara itu, Wawali Gorontalo Indra Gobel mengapresiasi kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah untuk menyukseskan agenda nasional, terutama setelah hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dipimpin langsung oleh Presiden.

“Program KSPP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memperkuat sektor pangan menuju swasembada. Indonesia ini kaya, hanya perlu dikelola secara optimal melalui kerja sama yang solid,” jelas Indra Gobel.

Ia menegaskan, kolaborasi antara daerah perkotaan dan wilayah dengan ketersediaan lahan luas seperti Mamuju Tengah dapat menjadi kunci percepatan realisasi swasembada pangan nasional.
“Kalau di kota lahannya terbatas, sementara di daerah lain tersedia luas, maka kolaborasi adalah jalan terbaik. Presiden sudah menegaskan, swasembada pangan menjadi target strategis menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Continue Reading

Advertorial

Rektor Eduart: Jabatan Fungsional Adalah Amanah, Bukan Sekadar Posisi

Published

on

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali memperkuat tata kelola kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelantikan pejabat fungsional yang dirangkaikan dengan pengambilan sumpah jabatan, Kamis (5/2). Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di lingkungan kampus dan dipimpin langsung oleh Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT., IPU., ASEAN.Eng.

Para pejabat fungsional yang dilantik berasal dari berbagai bidang strategis, antara lain arsiparis ahli madya dan ahli muda, pranata keuangan APBN penyelia, lektor, serta asisten ahli. Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah sistematis UNG dalam memperkuat peran dosen dan tenaga kependidikan guna menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Rektor Eduart Wolok menyampaikan ucapan selamat disertai pesan reflektif kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Menurutnya, pengambilan sumpah jabatan bukan hanya acara seremonial, tetapi momentum penting untuk memperbarui komitmen moral dalam melayani bangsa melalui tugas akademik.

“Pengambilan sumpah hari ini harus dimaknai sebagai komitmen pribadi untuk menjalankan amanah dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme,” ujar Rektor.

Lebih lanjut, Rektor menegaskan bahwa jabatan fungsional bukan sekadar posisi administratif, melainkan peran strategis yang menuntut capaian kinerja, dedikasi, serta kontribusi nyata bagi institusi. Ia berharap para dosen dan tenaga kependidikan yang baru dilantik mampu memperkuat semangat kerja dan menjaga etika akademik dalam mendukung pencapaian visi UNG sebagai kampus unggul dan berdaya saing.

“Tanggung jawab yang diemban hari ini harus menjadi motivasi untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas diri, dan memperluas dampak positif bagi masyarakat serta dunia pendidikan,” tambahnya.

Di akhir arahannya, Rektor mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas, loyalitas, dan kecintaan terhadap institusi. Ia menekankan bahwa setiap jabatan fungsional harus dijalankan dengan kesadaran bahwa kerja bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan akademik dalam mewujudkan kemajuan universitas secara berkelanjutan.

Continue Reading

Advertorial

Genangan di Mana-Mana, Meyke Camaru Janji Perjuangkan Drainase Buliide

Published

on

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Meyke Camaru, S.H., M.H., melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 di Kelurahan Buliide, Kota Gorontalo. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan langsung aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi kepada wakil rakyat di tingkat provinsi.

Dalam dialog yang berlangsung hangat dan terbuka, persoalan saluran drainase menjadi isu utama yang banyak disuarakan warga. Mereka mengeluhkan seringnya terjadi genangan air setiap kali curah hujan tinggi, yang menyebabkan air meluap hingga memasuki area permukiman warga.

Warga menyebut kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga memicu masalah kesehatan lingkungan. Kepala Puskesmas setempat turut menuturkan adanya indikasi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dipicu oleh genangan air, karena menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

“Masalah yang paling mengemuka dan banyak disampaikan oleh masyarakat adalah terkait saluran drainase. Saat hujan deras, air tergenang di banyak titik dan ini bisa menjadi sumber penyakit,” ungkap Meyke Camaru di hadapan warga Kelurahan Buliide.

Menanggapi hal itu, Meyke memastikan bahwa Kelurahan Buliide telah masuk dalam program pembangunan saluran drainase tahun 2026. Ia berjanji akan mengawal aspirasi masyarakat tersebut agar segera direalisasikan oleh pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, untuk tahun 2026, Kelurahan Buliide sudah termasuk dalam prioritas pembangunan saluran drainase. Insya Allah, pelaksanaannya akan dimulai tahun ini,” jelasnya optimistis.

Lebih jauh, Meyke juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh di Kelurahan Buliide, tidak hanya terbatas pada perbaikan saluran air semata. Ia menilai bahwa peningkatan fasilitas umum seperti jalan lingkungan dan sarana kebersihan juga merupakan kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kami memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan berbagai persoalan infrastruktur di Kelurahan Buliide. Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami perjuangkan agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” tegas anggota DPRD asal Dapil Kota Gorontalo tersebut.

Kegiatan reses ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dengan wakil rakyat, sekaligus memastikan bahwa kebijakan pembangunan di daerah benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan publik.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler