Connect with us

Advertorial

Umar Karim Ditunjuk Sebagai Ketua Pansus Penanganan Masalah Kebun Kelapa Sawit: “Kami Akan Bertindak Profesional dan Objektif”

Published

on

Umar Karim dari Fraksi NasDem Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Masalah Kebun Kelapa Sawit.

DEPROV – Dalam sidang paripurna ke-16 DPRD Provinsi Gorontalo yang digelar pada Senin (17/03/2025), Fraksi-fraksi di DPRD sepakat menunjuk Umar Karim dari Fraksi NasDem sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Masalah Kebun Kelapa Sawit. Sementara itu, Meyke Kamaru dari Fraksi Golkar ditunjuk sebagai Wakil Ketua.

Umar Karim menegaskan bahwa Pansus ini akan bekerja secara profesional dan objektif dalam menelusuri berbagai permasalahan yang muncul terkait perkebunan kelapa sawit di Gorontalo. Salah satu fokus utama Pansus adalah kasus tanah masyarakat yang bersertifikat tetapi secara tiba-tiba berubah status menjadi Hak Guna Usaha (HGU) tanpa sepengetahuan pemiliknya.

“Informasi yang kami peroleh menunjukkan adanya dugaan perubahan status tanah warga menjadi HGU tanpa transparansi. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar Umar.

Dalam Surat Usulan Komisi 1 Nomor: 005/DPRD//XII/2024, disebutkan bahwa pada 11 November 2024, sebanyak 18 warga dari Kecamatan Pulubala mendatangi Komisi 1 untuk menyampaikan keluhan terkait pengelolaan perkebunan sawit di Kabupaten Gorontalo. Salah satu keluhan utama mereka adalah tanah milik masyarakat yang tiba-tiba dialihkan kepada perusahaan Palma Group tanpa mereka sadari.

“Masyarakat awalnya hanya menandatangani perjanjian dalam bentuk kontrak, namun dalam kenyataannya tanah mereka telah berubah status menjadi HGU yang dikuasai perusahaan. Ini yang akan kami selidiki lebih dalam,” tegas Umar Karim.

Sebagai langkah awal, Pansus akan memanggil berbagai pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan mengenai kasus ini.

“Kami tidak hanya akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo, tetapi juga berbagai pihak lain yang memiliki keterlibatan dalam permasalahan ini. Jika nanti ditemukan cukup bukti, rekomendasi yang akan kami berikan bisa mencakup berbagai aspek,” tambahnya.

Umar juga menegaskan bahwa sesuai aturan, masa kerja Pansus ditetapkan selama enam bulan. Namun, jika dalam periode tersebut permasalahan belum terselesaikan, Pansus bisa diperpanjang.

“Kami akan bekerja dengan efektif dan transparan, namun juga berupaya mempercepat proses agar masyarakat bisa segera mendapatkan kejelasan dan keadilan atas hak mereka,” pungkasnya.

Dengan terbentuknya Pansus ini, DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan perkebunan sawit secara adil dan memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

Advertorial

PSU Pilkada Gorontalo Utara Digelar Besok, Anggaran Capai Rp9,2 Miliar

Published

on

Femmy Udoki, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo || Foto istimewa

DEPROVPemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gorontalo Utara akan digelar besok, Sabtu (19/04/2025). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara memastikan seluruh persiapan teknis dan administratif telah tuntas, termasuk pembiayaan yang telah direalisasikan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan PSU ini memerlukan anggaran sebesar Rp9,2 miliar, yang bersumber dari hibah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp6 miliar dan dukungan tambahan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp3,2 miliar.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan sigap yang diambil oleh pemerintah daerah maupun provinsi dalam memenuhi kebutuhan anggaran PSU di tengah situasi efisiensi anggaran.

“Saya sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung kelancaran PSU ini,” ujar Femmy, Jumat (18/04/2025).

Selain pemerintah, apresiasi juga diberikan kepada aparat keamanan, termasuk jajaran kepolisian dan Satpol PP, yang telah aktif menjaga stabilitas wilayah menjelang pelaksanaan PSU.

“Petugas keamanan telah bekerja maksimal dalam mengawal seluruh tahapan PSU, dan ini patut diapresiasi,” tambahnya.

Namun demikian, Femmy mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap aspek logistik, yang menjadi salah satu titik rawan dalam pelaksanaan PSU. Ia meminta Bawaslu untuk terlibat aktif dalam pengawasan pergeseran logistik agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kecurigaan di masyarakat.

“Saya meminta kepada Bawaslu untuk benar-benar mengawasi proses pergeseran logistik pemilu, agar tidak menimbulkan keraguan maupun potensi pelanggaran,” tegas politisi dari Bone Bolango tersebut.

Sebagai penutup, Femmy mengimbau kepada seluruh masyarakat Gorontalo Utara agar tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas di desa masing-masing selama PSU berlangsung. “Mari kita sukseskan PSU ini dengan damai dan bermartabat,” pungkasnya.

Continue Reading

Advertorial

Peduli Korban Musibah KKN, Rektor UNG Sambangi Keluarga di Inobonto dan Ratatotok

Published

on

UNG – Sebagai bentuk empati dan kepedulian mendalam, Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Dr. Eduart Wolok, ST., MT., mengunjungi langsung keluarga mahasiswa yang menjadi korban dalam musibah banjir bandang saat kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dunggilata, Kabupaten Bone Bolango. Kunjungan dilakukan pada Rabu (16/4/2025), dimulai dari rumah duka almarhumah Regina Malaka di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

Didampingi jajaran pimpinan universitas, Rektor Eduart disambut langsung oleh kedua orang tua almarhumah, Ferdi Malaka dan Ningsih Dehiyo. Tangis haru dan duka tak terbendung saat pertemuan berlangsung, menggambarkan kesedihan mendalam yang dirasakan keluarga.

Dalam kunjungan tersebut, Rektor juga menyempatkan diri berziarah ke makam Regina Malaka yang terletak di belakang rumah orang tuanya. Di sana, Rektor bersama rombongan memanjatkan doa dan zikir sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhumah.

“Atas nama pribadi dan seluruh civitas akademika UNG, saya menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya. Kami turut berduka dan merasa sangat kehilangan,” ungkap Rektor Eduart penuh haru.

Rektor menegaskan bahwa kehadiran UNG bukan sekadar bentuk tanggung jawab institusi terhadap korban, melainkan juga wujud ikatan kekeluargaan. “Regina adalah bagian dari keluarga besar UNG. Kami ikut merasakan kehilangan ini,” tambahnya.

Selain mengunjungi keluarga almarhumah Regina, Rektor dan rombongan juga melanjutkan perjalanan ke Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya ke Desa Inobonto dan Ratatotok, untuk menyambangi keluarga dari dua mahasiswa lainnya yang menjadi korban serta mahasiswa yang selamat dalam insiden tersebut.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen UNG untuk terus hadir dan memberikan dukungan moril kepada seluruh pihak yang terdampak. Musibah ini tidak hanya menyisakan luka mendalam, tetapi juga menjadi refleksi penting bagi peningkatan standar keamanan kegiatan kampus di masa mendatang.

Continue Reading

Advertorial

Kabar Baik! Kantor Imigrasi Segera Hadir di Pohuwato, Warga Tak Perlu Lagi ke Kota Gorontalo

Published

on

Pohuwato – Masyarakat Kabupaten Pohuwato tak lama lagi bisa mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Kota Gorontalo. Hal ini menyusul rencana hadirnya Kantor Keimigrasian di Kabupaten Pohuwato yang telah memasuki tahap koordinasi dan peninjauan lokasi.

Kepastian itu disampaikan dalam kunjungan resmi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo, Agung Sampurno, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, Gelora Adil Ginting, ke Kabupaten Pohuwato pada Rabu (16/04/2025). Rombongan disambut langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, di ruang kerjanya.

“Kami sangat mendukung rencana ini. Kehadiran Kantor Imigrasi di Pohuwato adalah langkah strategis yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keimigrasian secara cepat dan efisien,” ujar Bupati Saipul.

Dalam kunjungan tersebut, turut dibahas lokasi yang akan dijadikan kantor sementara dan kantor permanen. Lokasi eks Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Dusun Bakia, Desa Marisa Selatan, direncanakan menjadi tempat pembangunan kantor permanen. Sementara untuk kantor sementara, Gedung Guru PGRI Pohuwato di samping Dinas Lingkungan Hidup disiapkan sebagai tempat pelayanan awal.

Agung Sampurno menargetkan, layanan keimigrasian di Pohuwato sudah mulai berjalan pada bulan Juni 2025.

“Jika tidak ada kendala, tim kami akan mulai bertugas pertengahan tahun ini. Kami juga menargetkan pembangunan kantor permanen dimulai tahun ini,” jelas Agung.

Langkah ini disambut antusias warga dan pemerintah daerah, karena selama ini masyarakat Pohuwato harus menempuh perjalanan berjam-jam ke Kota Gorontalo untuk membuat paspor dan dokumen imigrasi lainnya.

Turut hadir dalam peninjauan lokasi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Jimmy Limou, Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, Arthur Lucky Mawikere, serta Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian, Ronald.

Dengan adanya kantor imigrasi ini, pelayanan publik di bidang keimigrasian diharapkan semakin dekat, cepat, dan efisien, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan seperti Pohuwato.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler