Connect with us

DPRD PROVINSI

DPRD Provinsi Minta PJ Gub Surati Pemerintah Pusat Terkait Nasib Tenaga Honorer

Published

on

Foto Istimewa

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mengunjungi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, (25/8/2023). Kedatangan tersebut tak lain untuk mendiskusikan solusi status tenaga honorer saat ini.

Ada694 tenaga honorer dan kini telah bertambah menjadi 732. Pergantian tenaga honorer yang masuk database diganti orang baru yang tidak masuk dalam database.

Sehingga AW Thalib mempertanyakan nasib tenaga honorer K2 yang mengabdi sejak tahun 2005 ke bawah ada sebanyak 112 orang.

Hak yang dapat disimpulkan dalam rapat Komisi I DPRD, diantaranya, jumlah tenaga honorer 732 harus diselamatkan segera dicarikan solusi sehingga di tahun 2024 mereka masuk di dalamnya.

Sebab, mereka tenaga honorer ini sejak tahun 2023 sudah dipastikan, sementara hadirnya surat edaran, bahwa di tahun 2024 sudah tidak bisa menerima honorer.

Komisi I berkehendak meminta 732 ini mereka bisa menjadi tenaga honorer, dengan upaya melakukan Outsourcing, pengadaan jasa pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Komisi 1 juga meminta Penjabat Gubernur membuat surat yang ditujukan kepada Men-PAN, BKN, dan Mendagri agar kiranya menunda kebijakan merumahkan honorer ini di tahun 2023-3024.

“Nantilah di 2026 mungkin bisa, disaat kita sudah mulai menata data-data yang sudah ada, karena memang belum ada juga pemetaannya yang secara lengkap,” lanjut dia.

Dikarenakan belum ada pemetaan secara lengkap, sehingga ini cukup menyulitkan bagi BKD untuk mencari jalan keluar. Apalagi Gorontalo belum memiliki ABK dan Anjab terbaru yang di-review.

DPRD berharap bersama Penjabat Gubernur Gorontalo bisa memperjuangkan hal tersebut ke pemerintah pusat, untuk membawa ini permasalahan ke pemerintah pusat.

“Jadi bisa sama-sama antara DPRD dan Gubernur agar pemerintah pusat menunda dulu, sebab saat ini menghadapi momen pemilu, justru kita inginkan situasi daerah dalam kondusif,” jelas Ketua Komisi I.

DPRD PROVINSI

Budie Ary Mo Masuk GERINDRA, Kader di Gorontalo: Jangan Dia Lah….

Published

on

Karena viralnya kabar bahwa mantan Menkominfo dan mantan Menkop Budie Arie berancang-ancang masuk GERINDRA, maka info itu memicu para kader utama GERINDRA Gorontalo menyatakan penolakannya. “Kami kader GERINDRA se-Gorontalo menyatakan bahwa partai kami memang terbuka kepada semua rakyat. Tapi kalau ada person yang tidak dimaui rakyat, maka sebaiknya jangan masuk ke GERINDRA. Nanti malah akan merusak partai yang kami bangun dan jaga selama ini,” ungkap Ikbal Aleydrus setelah berhasil mengumpulkan sejumlah pentolan kader GERINDRA dari semua kab/kota yang ada di provinsi Gorontalo.

⁠Menurut Iqbal Aleydrus yang juga anggota Dewan Provinsi Gorontalo itu, pernyataan ini dia sampaikan karena ingin GERINDRA menang mutlak di Gorontalo. “Bayangkan jika ada orang yang tidak disukai oleh rakyat, lalu dicalonkan oleh Partai GERINDRA….Bukannya suara untuk partai bertambah, malah kita yang repot karena kehilangan ratusan ribu suara. Kan parah itu,” keluh Iqbal.

Bagaimana kalau Budie Arie masuk GERINDRA? “Waduh, jangan dia lah…Siapa kek…” tukas Iqbal.

Sementara Ketua GERINDRA Gorontalo, Elnino Mohi belum mengkonfirmasi aspirasi itu karena sedang sibuk dengan acara partai yang dilaksanakan di Hambalang.

Continue Reading

Advertorial

Dukungan Penuh Thomas Mopili Warnai Peran Saka Nasional di Gorontalo

Published

on

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Perkemahan Antar Satuan Karya (Peran Saka) Nasional 2025 yang digelar di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Kegiatan berskala nasional ini berlangsung sejak 3 hingga 9 November 2025 dan diikuti oleh ribuan peserta pramuka dari berbagai provinsi di Indonesia. Suasana kemah yang semarak menggambarkan semangat persatuan dan jiwa kemandirian para peserta muda.

Usai menghadiri upacara pembukaan, Thomas Mopili menyampaikan apresiasi atas ketangguhan dan dedikasi para peserta yang tetap bersemangat meski dihadapkan pada kondisi cuaca tak menentu.

“Tadi malam kegiatan berlangsung padat, tetapi adik-adik pramuka masih bertahan hingga larut malam. Kalau kita yang dewasa mungkin sudah kelelahan, namun mereka tetap antusias. Ini bukti nyata bahwa kegiatan seperti ini penting dan patut kita dukung hingga selesai,” ujarnya.

Thomas menegaskan bahwa Peran Saka Nasional tidak hanya menjadi ajang perkemahan, tetapi juga sarana pembinaan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan generasi muda. Ia menilai kegiatan ini akan melahirkan calon-calon pemimpin yang tangguh dan berintegritas di masa depan.

“Kegiatan kepramukaan seperti ini menjadi tempat tumbuhnya pemimpin muda yang berkarakter. DPRD Provinsi Gorontalo tentu mendukung sepenuhnya penyelenggaraan hingga kegiatan ini berakhir,” tegasnya.

Selain memberikan dukungan moral, Thomas juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan nasional tersebut. Ia menilai kerja sama antara panitia, pemerintah daerah, Kwartir Daerah, serta relawan menjadi kunci keberhasilan perkemahan ini.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras hingga acara ini berjalan sukses. Ini luar biasa, karena tidak mudah menggelar acara berskala nasional seperti ini, dan Gorontalo membuktikan mampu melaksanakannya dengan baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Thomas Mopili menegaskan komitmen DPRD Provinsi Gorontalo untuk terus mendorong terselenggaranya lebih banyak kegiatan nasional di daerah tersebut. Ia menuturkan bahwa DPRD siap memberikan dukungan anggaran bagi kegiatan yang berdampak positif terhadap pembangunan dan promosi daerah.

“Tahun depan kami berencana menghadirkan lebih banyak event nasional di Gorontalo. DPRD telah berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk kegiatan berlevel nasional yang mendorong semangat kebersamaan dan mengharumkan nama daerah,” tambahnya.

Menutup keterangannya, Thomas berharap penyelenggaraan Peran Saka Nasional 2025 menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan dan mempererat persatuan antarpramuka dari seluruh penjuru tanah air.

“Selamat berkemah kepada para agen muda bangsa. Gorontalo bangga menjadi tuan rumah Peran Saka Nasional 2025,” pungkas Thomas Mopili.

Continue Reading

Advertorial

Aspirasi dari Lapangan, Sulyanto Dengarkan Juleha Soal Standar Halal

Published

on

DEPROV – Juru Sembelih Halal (Juleha) Provinsi Gorontalo menyampaikan aspirasi mereka kepada Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo masa sidang 2025–2026.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Yamin, salah seorang pengurus Juleha Gorontalo, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik pemotongan hewan di daerah yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prosedur halal. Ia menuturkan bahwa masih ditemukan kasus penyembelihan dilakukan oleh orang dalam kondisi tidak layak, bahkan dilaporkan ada yang memotong hewan dalam keadaan mabuk.

“Kami sangat khawatir dengan kondisi ini. Diharapkan pemerintah segera menetapkan peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan pedagang sapi memotong hewan di rumah pemotongan hewan (RPH), agar prosedur halal benar-benar terjamin,” ungkap Ahmad Yamin.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sulyanto Pateda menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hal itu di DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, usulan ini sangat penting mengingat Gorontalo dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan sering dijuluki Serambi Madinah.

“Aspirasi ini sangat penting dan akan saya kawal. Saya akan memfasilitasi pertemuan dengan Komisi II DPRD agar isu terkait penyembelihan halal ini dapat dibahas secara langsung dan ditindaklanjuti,” ujar Sulyanto.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu memastikan agar seluruh proses pemotongan hewan di Gorontalo sesuai dengan syariat Islam dan mengikuti standar jaminan produk halal, demi menjaga kepercayaan serta ketenangan batin masyarakat Muslim.

Sulyanto juga menyampaikan bahwa selain mengawal aspirasi masyarakat, pihaknya terus berupaya memastikan penyaluran bantuan daerah berjalan efektif. Tahun sebelumnya, sekitar Rp3 miliar bantuan telah disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program ekonomi dan sosial.

“Bantuan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat dan birokrasi harus terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga,” tutup Sulyanto.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler