GORUT – Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara memprioritaskan empat program unggulan pembangunan pada di tahun 2023 mendatang. Diantaranya, penataan kebijakan sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya, mendorong pelayanan ekonomi kreatif dan UMKM, serta inovasi dan daya saing daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan PAD untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
Pengembangan wawasan kebangsaan serta pendidikan politik masyarakat demi tercapainya stabilitas polhukam. Membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana.
Bupati Indra Yasin mengatakan, keempat prioritas pembangunan itu, perlu dijabarkan dalam bentuk program kegiatan yang kemudian direncanakan lewat tahapan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten.
Sehingganya musrembang tingkat kecamatan di Kabupaten Gorut mulai terhitung sejak, Rabu (16/2/2022), dengan Atinggola menjadi kecamatan pertama yang melaksanakannya, diharapkan dapat merangkum keseluruhan aspirasi yang kemudian telah disampaikan sejak Musrenbang tingkat desa awal tahun 2022 ini.
“Nantinya setelah musrenbang tingkat kecamatan, OPD dapat meninjau ke lapangan atas usulan yang dipertimbangkan, diakomodir untuk menjadi bahan kerja dalam forum organisasi perangkat daerah (OPD) yang kemudian akan ditetapkan pada musrenbang RKPD Kabupaten Gorut Tahun 2023,” ungkap Indra Yasin saat hadir membuka Musrenbang tingkat Kecamatan Atinggola.
“Makanya, pemerintah desa juga diharapkan berperan aktif dalam mensuport data dan dokumen pendukung atas usulannya,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Indra menyampaikan apresiasi terhadap penggunaan SIPD dalam perencanaan pembangunan.
“Untuk penggunaan SIPD sampai saat ini sudah digunakan dalam hal penyampaian usulan dari pemerintah desa sudah diinput secara online, sehingga tidak ada lagi alasan tidak ada ataupun keterlambatan penyampaian usulan,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi pembahasan usulan di musrenbang kecamatan sudah dilakukan secara online, melalui aplikasi SIPD sehingga jejak digital usulan pembangunan sampai dengan ditetapkannya APBD dapat ditelusuri dengan mudah dan masing-masing pihak mengetahui apa yang segera dilengkapi terhadap usulan yang diakomodir.
“Saya mengingatkan kepada pemerintah desa untuk mensinkronisasikan antara prioritas pembangunan desa dengan prioritas pembangunan daerah sehingga diharapkan terjadi sinergitas antara program Pemerintah Desa dengan pemerintah daerah,” Ujarnya.
Sebuah bangunan kecil di pinggir area persawahan Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah diketahui dibangun dengan anggaran Rp 112,8 juta. Bangunan berukuran sekitar 1,5 x 1,5 meter ini memiliki dinding bata yang telah diplester dan diaci rapi, namun belum dicat. Ventilasi menggunakan roster, atap dari galvalum, dan pintu terbuat dari triplek lapis seng. Halaman depan dilapisi rabat beton agar terlihat lebih rapi.
Wildan, kontraktor dari Rebwild Construction, menilai bahwa biaya sebesar Rp 25 juta sudah cukup untuk membangun bangunan serupa, termasuk fondasi bawah dan pemasangan bor sumur. “Rp 25 juta juga cukup, mahal malah. Fondasi bawahnya pun sudah, kalau sama bor sumurnya masih masuk kayaknya, Rp 25 juta sudah sampai terbangun,” jelas Wildan.
Namun, anggaran Rp 112,8 juta tersebut mencakup keseluruhan paket kegiatan irigasi perpompaan yang memiliki manfaat langsung bagi petani. Sekretaris Dinas Pertanian Boyolali, Retno Nawangtari, menjelaskan bahwa anggaran tersebut termasuk pembuatan sumur bor, pembelian mesin pompa, pemasangan pipa, instalasi listrik, dan pembangunan rumah pompa. “Paling banyak anggaran untuk pembuatan sumur dalam,” kata Retno.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, menambahkan bahwa kegiatan pembangunan irigasi perpompaan ini dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani penerima manfaat. “Perlu ditegaskan bahwa kegiatan Irpom Tahun 2024 ini bukan dilaksanakan langsung oleh Dinas (Pertanian), melainkan melalui mekanisme swakelola oleh kelompok tani penerima manfaat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Lokasi bangunan kecil ini berada di pinggir areal persawahan wilayah Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Tepatnya di sebelah utara landasan pacu Bandara Adi Soemarmo. Bangunan ini cukup mudah ditemukan karena berada persis di pinggir jalan raya ruas Mangu-Donohudan yang menghubungkan Bandara dan Asrama Haji Donohudan.
Jakarta – Prof. Mahfud MD mengulas secara mendalam situasi demonstrasi yang sempat mencekam di berbagai kota Indonesia pada akhir Agustus 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa walaupun kekerasan telah berhasil diredam terutama berkat langkah tegas Presiden Prabowo, masalah mendasar yang menjadi pemicu demonstrasi belum terselesaikan.
Demo yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah ini melahirkan kerusuhan hebat, termasuk pembakaran gedung DPR, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Situasi mulai membaik sejak Minggu malam dengan belum ada demonstrasi besar menggantikan.
Masalah utama yang belum dijawab adalah akumulasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti tingginya angka PHK dan pengangguran, serta persoalan pajak dan pungutan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, praktik kriminalisasi, politisasi hukum, serta kasus korupsi yang tidak jelas penyelesaiannya semakin memperparah kepercayaan publik terhadap pemerintah.
dikutip dari podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang masih kacau membuat sulitnya mencari investor karena reputasi hukum yang buruk. Ia juga menyoroti peran ormas Islam yang dianggap telah jauh dari rakyat dan terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pemandu moral masyarakat secara tepat.
Pentingnya reformasi KPK dan sinergi aparatur negara dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih. Selain itu, Mahfud MD mengkritik kabinet yang dianggap terlalu besar dan banyak pejabat bermasalah hukum, sehingga melemahkan kerja pemerintah.
Mahfud MD mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menerima kritik jujur dan penegakan hukum yang tegas agar negara ini bisa selamat dari masalah panjang yang melekat dalam pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Mahfud MD berbagi pengalamannya berani menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kasus besar seperti BLBI, menunjukkan pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran demi kebaikan bangsa.
Ia mengharapkan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah hukum dan evaluasi kabinet untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.
Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi sikap pemerintah terhadap demonstrasi, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai hukum namun tetap menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia.
Gorontalo – Kericuhan terjadi di kawasan Simpang Lima, Kota Gorontalo, saat aparat kepolisian membubarkan aksi mahasiswa yang menuntut kehadiran tiga unsur pimpinan daerah: Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD.
Massa aksi yang kecewa karena tuntutannya tidak dipenuhi melakukan pembakaran ban dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk Pos Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di sekitar lokasi. Aparat kepolisian kemudian membubarkan massa secara paksa karena aksi dinilai sudah bersifat anarkis.
Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, AKBP Desmont Harjendro A.P., S.I.K., M.T., menegaskan bahwa tindakan pembubaran dilakukan sesuai prosedur. Menurutnya, aparat sebelumnya telah mengingatkan bahwa batas waktu unjuk rasa hanya sampai pukul 17.00–18.00 WITA.
“Kita bubarkan sesuai SOP karena sudah melewati batas waktu. Aparat juga sudah melakukan negosiasi, tetapi massa menolak membubarkan diri,” ujar Desmont.
Ia menambahkan, sejumlah mahasiswa diamankan karena diduga menjadi provokator. “Ada beberapa yang kami amankan. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Desmont mengungkapkan bahwa aksi mahasiswa hari ini berlangsung di tiga titik: Kantor DPRD Gorontalo, Bundaran Saronde, dan Simpang Lima. Untuk pengamanan, Polda Gorontalo menurunkan sekitar 800 personel gabungan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Barakati.id, sebanyak 14 mahasiswa diamankan, tiga di antaranya telah dibebaskan. Berikut daftar nama mahasiswa tersebut:
Ditangkap
Muhamad Arif Hidayatullah Bina – DPD IMM Gorontalo
Andi Taufik – IAIN Sultan Amai Gorontalo
Zulfebriadi Hariji – Universitas Muhammadiyah Gorontalo