Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) secara tegas kembali meneguhkan jati diri dan garis perjuangan politiknya. Partai berlambang garuda ini konsisten mengusung cita-cita besar menghadirkan negara Indonesia yang mandiri, bersatu, adil, dan makmur, sebagaimana diamanatkan secara konstitusional dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Juru Bicara Gerindra Gorontalo, Wahidin Ishak, memaparkan bahwa esensi dari Pasal 33 UUD 1945 menempatkan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai penguasaan negara yang diperuntukkan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat. Bagi Gerindra, prinsip tersebut merupakan fondasi utama yang tak bisa ditawar dalam membangun struktur ekonomi nasional.

Juru Bicara Gerindra Gorontalo, Wahidi Ishak

🔊 Dengarkan berita

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, mengelola kekayaannya sendiri, demi kesejahteraan rakyatnya sendiri,” ujar Wahidin dalam keterangannya.

Budaya Politik: Penyelarasan Niat, Kata, dan Tindakan

Untuk menerjemahkan cita-cita besar tersebut ke dalam kerja-kerja politik riil, Partai Gerindra menerapkan standar kedisiplinan kader yang ketat. Rekrutmen politik tidak sekadar berorientasi pada kuantitas, melainkan kualitas integritas. Setiap kader Gerindra dilatih dan dituntut untuk senantiasa menyelaraskan antara niat, kata, dan tindakan.

Dalam kultur internal partai, niat yang tulus wajib tercermin melalui kejujuran dalam berucap. Sebaliknya, setiap ucapan harus dibuktikan secara konkrit melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Gerindra menutup rapat ruang bagi kader yang menampilkan sikap manipulatif—berbicara seolah-olah demi kepentingan rakyat, namun bergerak demi ambisi pribadi.

“Disiplin menyelaraskan niat, kata, dan tindakan inilah yang menjadi karakter dan budaya politik khas Partai Gerindra,” imbuhnya.

Prabowo Subianto: Konsistensi Antara Ucapan dan Perbuatan

Berbicara mengenai integritas kepemimpinan, Wahidi menilai Prabowo Subianto sebagai representasi kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Gerindra. Menurutnya, publik tidak perlu melakukan penafsiran rumit atau menerka-nerka niat politik seorang Prabowo Subianto. Cukup dengan mencermati setiap gagasan dan ucapannya.

Bagi seorang kader sejati Gerindra, kata adalah janji, dan janji adalah utang tindakan yang harus dituntaskan. Apa yang diucapkan Prabowo, itulah niat tulusnya; dan apa yang disuarakannya, itulah yang akan dieksekusi menjadi kebijakan nyata.

Oleh karena itu, ketika Prabowo lantang menyuarakan isu kedaulatan pangan, kemandirian energi, percepatan hilirisasi industri, penyediaan fasilitas pendidikan yang layak, hingga mengakhiri ketergantungan bangsa terhadap asing, hal tersebut bukanlah retorika kampanye semata.

“Itu adalah manifestasi dari niat, kata, dan tindakan yang menyatu secara utuh dalam satu kepribadian. Itulah Prabowo, dan itulah jati diri Partai Gerindra,” pungkasnya.

Itulah Prabowo. Itulah GERINDRA.

The post Berakar pada Pasal 33 UUD 1945! Partai Gerindra Tegaskan Komitmen Wujudkan Indonesia Mandiri dan Makmur appeared first on Barakati ID.

The post Berakar pada Pasal 33 UUD 1945! Partai Gerindra Tegaskan Komitmen Wujudkan Indonesia Mandiri dan Makmur appeared first on Barakati ID.

UNG – Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (FKTP UNG) semakin memperkuat kolaborasi strategis dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo. Sinergi lintas sektoral ini difokuskan untuk mendukung penyiapan serta perencanaan matang bagi calon lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027.

Komitmen bersama tersebut diwujudkan melalui serangkaian koordinasi intensif serta penandatanganan Berita Acara Dukungan Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP yang dipusatkan di Kantor DKP Provinsi Gorontalo pada Selasa (3/11/2026).

Kerja sama ini merupakan wujud nyata integrasi peran antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mengonsolidasikan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Ruang lingkup kolaborasi mencakup proses identifikasi, survei lapangan, verifikasi data, hingga penilaian objektif terhadap tingkat kesiapan masing-masing calon lokasi.

Sebagai inisiatif pembangunan kawasan ekonomi masyarakat pesisir, Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik perikanan semata. Lebih dari itu, program ini mencakup penguatan aktivitas ekonomi produktif, penataan kelembagaan nelayan, optimalisasi pengolahan hasil perikanan, perluasan akses pemasaran, hingga pemberdayaan sosial masyarakat pesisir secara komprehensif. Oleh karena itu, pelibatan akademisi dipandang vital agar perencanaan program selaras dengan potensi wilayah dan kebutuhan riil masyarakat.

Penandatanganan Berita Acara Dukungan tersebut dilakukan secara langsung oleh Manager Program, Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P., bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Aryanto Husain, M.MP. Kesepakatan ini sekaligus menjadi payung hukum dan landasan koordinasi dalam mengawal tahapan penyiapan lokasi hingga eksekusi program di lapangan.

Dalam prosesnya, penyiapan calon lokasi akan melalui empat tahapan utama, yakni identifikasi awal, survei dan penilaian kelayakan, fasilitasi kesiapan infrastruktur, serta penyusunan perencanaan pengembangan KNMP. Penilaian didasarkan pada indikator krusial seperti kebutuhan mendesak wilayah, potensi sumber daya kelautan dan perikanan, tingkat kesiapan lokasi, serta konektivitas kawasan dengan pusat distribusi dan akses pasar.

Berdasarkan hasil pemetaan dan identifikasi awal, tercatat sebanyak 24 titik calon lokasi yang tersebar di empat kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo. Sebaran tersebut meliputi:

• Kabupaten Boalemo: 9 titik calon lokasi

• Kabupaten Pohuwato: 7 titik calon lokasi

• Kabupaten Gorontalo: 6 titik calon lokasi

• Kabupaten Gorontalo Utara: 2 titik calon lokasi

Secara administratif, puluhan titik tersebut mencakup sejumlah kecamatan pesisir strategis, di antaranya Kecamatan Botumoito, Dulupi, Paguyaman Pantai, dan Tilamuta (Kabupaten Boalemo); Kecamatan Batudaa Pantai dan Biluhu (Kabupaten Gorontalo); Kecamatan Lemito, Marisa, Paguat, Popayato, dan Wanggarasi (Kabupaten Pohuwato); serta Kecamatan Kwandang dan Monano (Kabupaten Gorontalo Utara).

Guna menjamin kelancaran tahapan tersebut, FKTP UNG dan DKP Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mengoptimalkan koordinasi bersama pemangku kepentingan di tingkat lokal, meliputi pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga kelompok masyarakat setempat. Dukungan yang digalang meliputi penyediaan basis data akurat, fasilitasi administrasi, serta kesiapan tim terpadu dalam melaksanakan survei dan verifikasi teknis.

Seluruh kandidat lokasi selanjutnya akan melalui tahap uji petik, survei lanjutan, dan verifikasi ketat guna memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan teknis maupun administratif yang digariskan dalam pedoman Program KNMP Tahun 2027. Hasil akhir dari proses verifikasi dan penilaian komprehensif ini akan direkomendasikan secara resmi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) sebagai bahan pertimbangan utama dalam penetapan lokasi definitif pembangunan KNMP.

The post Akselerasi Pembangunan Pesisir! FKTP UNG dan DKP Gorontalo Siapkan 24 Lokasi KNMP 2027 appeared first on Barakati ID.

The post Akselerasi Pembangunan Pesisir! FKTP UNG dan DKP Gorontalo Siapkan 24 Lokasi KNMP 2027 appeared first on Barakati ID.

News – Hari kesebelas pasca-tragedi maut yang merenggut nyawa putrinya, Dr. Dolot Alhasni Bakung, S.H., M.H., yang juga merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG), masih menyisakan duka mendalam bercampur tanda tanya besar. Hingga kini, pihak Pondok Pesantren Hubulo belum memberikan penjelasan transparan terkait insiden yang menimpa anak kandungnya.

Kisah kelam tersebut bermula sebelas hari lalu di tengah kesibukan harian. Sebuah panggilan telepon mendadak datang dari sang istri yang mengabarkan bahwa putri mereka, ANB (13), telah berada di Rumah Sakit Toto Kabila.

Tanpa buang waktu, Dolot bergegas menuju rumah sakit. Namun, setibanya di sana, ia mendapati putrinya yang tercatat sebagai santriwati kelas 7 Pondok Pesantren Hubulo tersebut sudah terbujur kaku tak bernyawa. Pada hari itu juga, jenazah almarhumah langsung dibawa ke kampung halaman keluarga di Desa Lolak, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, untuk dimakamkan.

“Pagi itu anak saya masih sehat. Siangnya saya menerima kabar ia sudah tiada. Hari itu juga kami memakamkannya. Semua terjadi dalam satu hari,” kenang Dolot dengan nada berat.

Mengenang Sosok ANB yang Bercita-Cita Jadi Dokter

Kehadiran ANB di Pondok Pesantren Hubulo dilandasi niat mulia untuk mengikuti jejak sang kakak sekaligus memperdalam ilmu agama agar tumbuh menjadi anak yang salehah. Berbeda dengan santri baru pada umumnya yang kerap menangis atau mengalami penurunan berat badan akibat rindu rumah, ANB justru menunjukkan adaptasi yang luar biasa.

“Anak-anak lain menangis, berat badannya turun. Anak saya malah tersenyum. Berat badannya justru naik,” tutur Dolot mengenang.

Di kediaman keluarga, almarhumah dikenal sebagai sosok yang ceria, aktif, mandiri dalam menyelesaikan masalah, serta gemar bercerita setiap kali pulang berlibur. Kegemarannya memelihara kucing turut mewarnai hari-harinya di pondok. Di usianya yang baru menginjak 13 tahun, ANB bahkan telah menghafal sekitar 20 surat Al-Qur’an dan tengah bersiap menyetorkan sisa hafalannya sebelum liburan tiba.

Di balik keceriaannya, almarhumah menyimpan cita-cita luhur untuk menjadi seorang dokter agar dapat merawat orang sakit, termasuk kedua orang tua serta kakek dan neneknya. Ia juga dikenal memiliki kepedulian tinggi, ikhlas berbagi, dan rajin bersedekah meski dalam jumlah kecil.

Ketika masa kepulangan tiba, meski banyak teman seangkatannya memilih pulang lebih awal, ANB memilih bertahan di pesantren demi menunggu sang kakak agar mereka bisa pulang bersama ke rumah. “Alasannya, ia ingin berkumpul bersama keluarga,” tambah Dolot.

Tragedi di Sungai dan Bungkamnya Pihak Pesantren

Almarhumah ANB mengembuskan napas terakhirnya pada Jumat (23/10/2026) setelah mengalami insiden tenggelam di aliran sungai kawasan Wisata Botumotolioluwo, Desa Longalo, Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan informasi yang dihimpun keluarga, kegiatan luar ruangan tersebut melibatkan 51 santriwati, namun ironisnya hanya dikawal oleh satu orang pendamping dari pihak pesantren di hari libur tersebut.

Meski pihak pesantren sempat datang bersilaturahim pada hari kedelapan pasca-kejadian, kunjungan tersebut dinilai hampa tanpa ada penjelasan substansial. Hingga hari kesebelas, manajemen Ponpes Hubulo memilih bungkam dan tidak memberikan kejelasan mengenai kronologi pasti yang menyebabkan nyawa korban melayang.

“Sampai hari ini, hari ke-11, pihak Hubulo tidak ada niat untuk memberi penjelasan. Mereka hanya datang bersilaturahim. Tidak ada yang menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ada yang menjelaskan dugaan kelalaian yang menurut kami menyebabkan anak saya meninggal. Seolah-olah ada yang ditutupi pihak pondok,” tegas Dolot.

Sebagai orang tua, ia mengaku menitipkan putrinya di lembaga pendidikan berbasis boarding school dengan penuh keyakinan dan kepercayaan penuh terhadap sistem pengasuhan pesantren. Namun, buah hati yang dilepas dalam keadaan sehat kini pulang tinggal nama.

Tempuh Jalur Hukum dan Desak Kemenag Bertindak

Hilangnya transparansi dari pihak pengelola membulatkan tekad keluarga untuk menempuh langkah hukum. Didampingi tim kuasa hukumnya, keluarga resmi melaporkan dugaan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ke Polres Bone Bolango pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor STTLP/152/X/2026/SPKT-RES BONBOL.

“Saya dan keluarga akan menempuh jalur hukum atas dugaan kelalaian pihak Hubulo yang menyebabkan kematian anak saya. Ini bukan soal dendam. Ini soal tanggung jawab,” tandasnya.

Sementara itu, kuasa hukum keluarga, Yudin Yunus, S.H., M.H., mendesak Kementerian Agama agar tidak bersikap pasif. Mengingat institusi pesantren berada di bawah pembinaan langsung instansi kementerian, Kantor Kemenag Kabupaten Bone Bolango dan Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo diminta proaktif mengawal kasus ini secara tuntas.

“Kami berharap pihak Kemenag dan pihak lainnya bisa proaktif mengawal permasalahan ini. Supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, baik di Hubulo maupun di tempat lain,” ujar Yudin, seraya menekankan bahwa permintaan keluarga untuk mendapatkan kejelasan adalah hak yang sangat wajar.

Bagi Dr. Dolot, perjuangan panjang ini bukan lagi sekadar perkara hukum formal. Ia sadar putrinya tak akan bisa kembali, namun ia bertekad memastikan tidak ada lagi orang tua lain yang harus menerima panggilan duka serupa di masa mendatang.

“Anak saya sudah pergi. Saya tidak bisa mengubah itu. Tapi saya bisa memastikan anak-anak lain di pesantren mana pun lebih terjaga. Itu yang kami perjuangkan,” pungkasnya.

The post Sebelas Hari Tanpa Kejelasan! Ayah Santriwati Korban Tenggelam Pertanyakan Tanggung Jawab Ponpes Hubulo appeared first on Barakati ID.

The post Sebelas Hari Tanpa Kejelasan! Ayah Santriwati Korban Tenggelam Pertanyakan Tanggung Jawab Ponpes Hubulo appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dipadukan dengan pengolahan material menggunakan mesin tromol diduga semakin merajalela di kawasan Hutan DAM, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan informasi komprehensif yang dihimpun pada Senin (02/11/2026), kegiatan yang diduga melibatkan armada alat berat jenis ekskavator untuk pengerukan lahan serta pengolahan hasil tambang melalui sistem tromol tersebut dilaporkan masih terus beroperasi aktif di kawasan hutan setempat.

Informasi di lapangan menyebutkan, seorang figur berinisial AI alias Ibura diduga kuat berperan sebagai penanggung jawab usaha sekaligus pengawas lapangan aktivitas PETI. Sementara itu, untuk pengawasan operasional pengolahan mesin tromol diduga dikendalikan oleh seseorang berinisial Sandi. Adapun sosok yang diduga sebagai pemilik lokasi tambang tersebut disinyalir berinisial Aba Oni.

Maraknya dugaan penambangan dan pengolahan emas tanpa izin di area sensitif Hutan DAM ini memicu sorotan tajam publik terhadap efektivitas pengawasan kawasan hutan serta komitmen penegakan hukum dari aparat berwenang di wilayah Kabupaten Pohuwato.

Hingga berita ini diterbitkan, aktivitas penambangan yang diduga kuat ilegal tersebut dilaporkan masih terus berlangsung tanpa ada tanda-tanda penghentian operasional.

Kondisi ini menjadi perhatian serius dari berbagai pihak mengingat lokasi pengerukan berada tepat di dalam kawasan hutan yang rentan mengalami kerusakan ekologis. Kendati demikian, status perizinan, legalitas operasional, hingga pembuktian kebenaran atas dugaan keterlibatan nama-nama tersebut masih memerlukan proses verifikasi dan investigasi mendalam dari pihak berwenang.

Media menegaskan bahwa penyebutan nama maupun inisial dalam rilis berita ini masih sebatas dugaan berlandaskan informasi awal yang dihimpun di lapangan. Hingga saat ini, belum ada keterangan atau konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum (APH) mengenai status hukum maupun keterlibatan pihak-pihak yang dimaksud.

Upaya konfirmasi lanjutan kepada jajaran terkait—termasuk pihak penegak hukum dan nama-nama yang terseret dalam informasi tersebut—terus dilakukan guna memastikan kebenaran atas dugaan praktik PETI dan pengolahan tromol di Hutan DAM Desa Hulawa. Pihak redaksi tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait sesuai dengan kaidah jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku.

The post Gunakan Alat Berat dan Tromol! Maraknya Aktivitas PETI di Hutan DAM Hulawa Pohuwato Tuai Sorotan appeared first on Barakati ID.

The post Gunakan Alat Berat dan Tromol! Maraknya Aktivitas PETI di Hutan DAM Hulawa Pohuwato Tuai Sorotan appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Penantian panjang selama hampir dua dekade akhirnya berbuah manis. Provinsi Gorontalo secara resmi mendapat kepercayaan nasional untuk menjadi tuan rumah Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) 2027 untuk cabang olahraga (cabor) petanque.

Capaian ini menjadi momentum bersejarah yang tidak hanya membanggakan bagi insan olahraga di daerah, tetapi juga membuka peluang emas bagi Gorontalo untuk membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu poros kekuatan olahraga petanque di Indonesia.

Penetapan Gorontalo sebagai penyelenggara ajang kualifikasi nasional tersebut tertuang secara resmi melalui Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Olahraga Petanque Indonesia (PB FOPI) Nomor 15-SK/FOPI/2026. Penunjukan ini sekaligus mengakhiri kerinduan masyarakat olahraga Gorontalo yang telah menantikan kesempatan menjadi tuan rumah kualifikasi tingkat nasional selama hampir 20 tahun.

Bagi Pengurus Provinsi (Pengprov) FOPI Gorontalo, kepercayaan berskala nasional ini bukan sekadar agenda rutin penyelenggaraan pertandingan. Lebih dari itu, penetapan ini merupakan bentuk pengakuan atas perjalanan panjang, kerja keras, serta komitmen berkelanjutan dalam membangun dan mengakar-kuatkan cabor petanque di Provinsi Gorontalo.

Ketua Pengprov FOPI Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK, menyambut momentum krusial ini sebagai pijakan besar untuk mengakselerasi kemajuan olahraga petanque sekaligus memperkokoh posisi Gorontalo dalam peta persaingan olahraga nasional.

Di bawah kepemimpinannya, pengembangan petanque di Gorontalo tidak hanya difokuskan pada sukses teknis penyelenggaraan kompetisi, melainkan menyasar pembenahan pembinaan atlet usia dini, peningkatan mutu sumber daya manusia (wasit dan pelatih), penguatan kelembagaan organisasi, hingga perluasan akses bagi generasi muda untuk menekuni cabor ini.

“Prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Dibutuhkan pembinaan yang berkelanjutan, kompetisi yang terarah dan terstruktur, fasilitas yang memadai, serta sinergi lintas pihak agar atlet daerah mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional,” ujar Cecy.

BK PON 2027: Mengusung Dwi Target Success

Menjadi tuan rumah BK PON 2027 merupakan kesempatan strategis bagi Gorontalo untuk memperlihatkan kesiapan infrastruktur dan tata kelola event olahraga berskala nasional. Kehadiran ratusan atlet, pelatih, ofisial, dan kontingen dari berbagai provinsi diproyeksikan memberikan dampak positif bagi ekosistem olahraga serta perekonomian daerah.

Di sisi lain, momentum bertanding di hadapan publik sendiri harus dimanfaatkan secara optimal oleh para atlet petanque Gorontalo untuk merebut tiket berlaga di ajang utama PON 2028 mendatang. Gorontalo mengusung ambisi ganda, yakni sukses sebagai penyelenggara (success in hosting) sekaligus sukses mengukir prestasi (success in achievement).

Kepercayaan ini diharapkan menjadi titik tolak percepatan pembinaan olahraga petanque di Bumi Hulonthalo. Dengan kepemimpinan yang terarah, konsistensi pembinaan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Gorontalo siap menyambut kedatangan delegasi terbaik dari seluruh Indonesia.

Setelah menanti hampir 20 tahun, kesempatan emas itu kini telah hadir. Gorontalo siap menjadi tuan rumah, siap berprestasi, dan siap mencatatkan tinta emas baru dalam sejarah olahraga petanque Indonesia.

The post Ukir Sejarah Baru Olahraga Nasional! Gorontalo Dipercaya Selenggarakan Babak Kualifikasi PON 2027 appeared first on Barakati ID.

The post Ukir Sejarah Baru Olahraga Nasional! Gorontalo Dipercaya Selenggarakan Babak Kualifikasi PON 2027 appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Rombongan Pondok Pesantren (Ponpes) Hubulo yang memboyong puluhan santriwati ke kawasan Wisata Botu Motoli’oluwo, Desa Longalo, Kabupaten Bone Bolango, pada Jumat (23/10/2026), menjadi sorotan publik. Pihak rombongan diduga masuk kawasan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pengelola maupun menyelesaikan kewajiban pembayaran tiket masuk.

Keterangan tertulis tersebut disampaikan oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Botu Motoli’oluwo, Moh. Nikswanto Suleman, saat dimintai penjelasan oleh tim pengacara keluarga korban terkait insiden tragis tenggelamnya seorang santriwati berinisial ANB (13).

Menurut penjelasan Nikswanto, kawasan destinasi wisata memang terbuka untuk kunjungan setiap hari. Kendati demikian, khusus untuk kunjungan pada hari kerja (weekday), terutama bagi pengunjung skala rombongan atau kelompok, pengelola sangat mengharapkan adanya konfirmasi dan koordinasi terlebih dahulu agar alur kedatangan dapat terpantau dan diatur sesuai standar pengamanan.

“Pada saat kejadian, pos pintu masuk sedang tidak dijaga oleh petugas. Rombongan Pesantren Hubulo tersebut masuk ke kawasan wisata tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dan tidak melakukan pembayaran tiket masuk,” tegas Nikswanto.

Ia merinci bahwa pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu), petugas penjaga pos disiagakan secara rutin di pintu utama. Sementara pada hari kerja biasa, setiap rombongan pengunjung yang akan datang diwajibkan menghubungi pihak pengelola terlebih dahulu melalui kontak yang tersedia.

Nikswanto menambahkan bahwa pengelola telah memasang papan pemberitahuan tertulis berukuran jelas di akses pintu masuk utama. Papan tersebut secara tegas menginstruksikan pengunjung untuk tidak memasuki kawasan destinasi apabila pos dalam keadaan kosong atau tidak dijaga oleh petugas.

“Papan pemberitahuan tersebut juga mencantumkan nomor kontak resmi untuk koordinasi, khususnya bagi rombongan pengunjung yang berjumlah lebih dari empat orang,” terangnya.

Namun, berdasarkan kronologi di lapangan, saat rombongan Ponpes Hubulo tiba di lokasi, pos pintu masuk tengah kosong lantaran para petugas sedang melaksanakan ibadah salat Jumat. Rombongan tersebut disinyalir tetap menerobos masuk ke area wisata tanpa melakukan koordinasi via kontak darurat maupun membayar retribusi tiket masuk.

Kondisi ini memicu pertanyaan krusial mengenai tingkat kepatuhan dan tanggung jawab pihak pengasuh pesantren terhadap regulasi keselamatan kunjungan yang telah ditetapkan oleh pengelola wisata. Terlebih lagi, kegiatan outdoor tersebut melibatkan puluhan anak di bawah umur yang membutuhkan tingkat pengawasan ekstra ketat terhadap keselamatan jiwa.

Keterangan dari Ketua Pokdarwis ini menjadi salah satu premis penting yang kini tengah didalami guna mengungkap secara terang benderang peristiwa meninggalnya ANB. Sebelumnya, keluarga korban telah resmi melayangkan laporan polisi terhadap pimpinan Ponpes Hubulo ke Polres Bone Bolango atas dugaan kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

The post Abaikan Papan Peringatan dan Tiket Masuk, Pengasuh Ponpes Hubulo Diduga Lalai Saat Dampingi Santriwati appeared first on Barakati ID.

The post Abaikan Papan Peringatan dan Tiket Masuk, Pengasuh Ponpes Hubulo Diduga Lalai Saat Dampingi Santriwati appeared first on Barakati ID.

Hari itu, program Semarak Budaya Gorontalo 2026 bertajuk “Goes to School” hadir membawa warna berbeda di lingkungan satuan pendidikan formal. Kegiatan ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan legislator Komisi X DPR RI asal Gorontalo, Elnino M. Husein Mohi. Tujuannya sederhana namun mendasar: menyalakan kembali api kecintaan terhadap warisan budaya lokal langsung di bilik-bilik pendidikan.

Hadir mewakili Elnino M. Husein Mohi, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, N. Syamsu Panna, S.Kom, menyampaikan pesan yang menyentuh ruang emosional para peserta. Dalam pandangannya, menjaga tradisi bukanlah upaya menolak kemajuan zaman, melainkan meneguhkan identitas diri anak muda di tengah pusaran arus global.

“Langkah ini kami hadirkan tidak lain dan tidak bukan semata untuk terus menggali serta menumbuhkan perasaan cinta yang tulus terhadap kebudayaan daerah sendiri. Kita ingin para generasi penerus di Gorontalo tidak hanya bangga pada budaya asing, tetapi justru tegak kepalanya karena memiliki warisan tradisi yang begitu adiluhung,” tutur Syamsu Panna saat menyampaikan sambutan.

Dukungan nyata terpancar dari jajaran pemerintah daerah. Kepala Bidang PSMA dan Diksus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Agus Sumba, yang hadir di lokasi, mengungkapkan kebanggaannya melihat antusiasme para siswa dan guru. Ia memandang pertemuan langsung antara pelajar dengan maestro tradisi sebagai medium edukasi karakter yang paling hidup.

“Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berakar pada kearifannya sendiri. Kami menyambut positif kemitraan erat antara Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan ini. Ini ruang belajar yang autentik bagi pembentukan karakter anak didik kita,” kata Agus Sumba.

Hal ini dijawab melalui sesi workshop interaktif produksi konten promosi kebudayaan yang diikuti sekitar 100 peserta dari kalangan siswa dan guru. Para peserta diajak membedah teknik pengambilan gambar menggunakan kamera ponsel pintar, penyusunan narasi (storytelling), penyuntingan video pendek, hingga strategi distribusi konten kebudayaan di platform digital populer seperti Instagram Reels, TikTok, dan YouTube.

Melalui bekal teknis tersebut, para siswa SMAN 1 Gorontalo diharapkan tidak hanya berperan sebagai konsumen hiburan digital, melainkan bertransformasi menjadi duta budaya muda yang aktif mempromosikan pesona dan nilai luhur Gorontalo ke ruang publik digital nasional maupun global.

The post Menjaga Tanggomo Agar Tak Lekang: Ikhtiar Kemenbud RI dan Elnino Mohi Menyapa Sekolah lewat program Semarak Budaya 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Menjaga Tanggomo Agar Tak Lekang: Ikhtiar Kemenbud RI dan Elnino Mohi Menyapa Sekolah lewat program Semarak Budaya 2026 appeared first on Barakati ID.

BONBOL – Komitmen nyata dalam memajukan sektor pendidikan di daerah kembali ditunjukkan oleh Yayasan Anny Rahman Peduli. Lembaga filantropi ini secara resmi menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada 10 siswa kelas 3 hingga kelas 5 Sekolah Dasar (SD) Negeri Tapa, Kabupaten Bone Bolango, pada Jumat, 11 September 2026.

Bantuan yang diserahkan berupa satu paket lengkap perlengkapan belajar, mulai dari kemeja atau blus, celana atau rok, sepatu, topi, buku tulis, pensil, hingga berbagai alat penunjang sekolah lainnya. Kehadiran bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban finansial orang tua sekaligus mendongkrak motivasi serta semangat anak-anak dalam menimba ilmu di sekolah.

Ketua Yayasan Anny Rahman Peduli, Ariany Rahman, mengungkapkan bahwa kepedulian mendalam terhadap dunia pendidikan anak menjadi fondasi utama didirikannya yayasan ini, khususnya di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

“Pendidikan anak di Bone Bolango masih perlu mendapat perhatian lebih. Kami ingin memastikan anak-anak bisa berangkat ke sekolah dengan perlengkapan yang layak, tanpa orang tua harus terlalu terbebani,” ujar Ariany.

Ia menegaskan bahwa aksi sosial penyaluran perlengkapan sekolah tersebut baru merupakan langkah awal dari rangkaian program jangka panjang yang akan digulirkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kawal Usulan PIP Melalui Jalur Aspirasi

Selain membagikan paket perlengkapan sekolah secara langsung, Ariany Rahman bersama jajaran pengurus yayasan juga tengah aktif mengawal dan memperjuangkan pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi para pelajar di Bone Bolango. Program ini didorong melalui jalur aspirasi Anggota DPR RI, Elnino M. Husein Mohi.

Inisiatif pendataan ini mematok target sasaran sebanyak 500 siswa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango, dengan titik fokus awal difokuskan di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Selatan. Hingga saat ini, tercatat sekitar 350 siswa telah dinyatakan memenuhi kriteria persyaratan untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat.

Usulan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penyaluran diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kategori Desil 1 sampai Desil 4 merujuk pada data valid Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kami ingin bantuan ini tepat sasaran, jadi yang kami utamakan adalah anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan, sesuai data desil dari BPS. Insya Allah, kalau tidak ada kendala,” jelas Ariany.

Langkah strategis yang ditempuh Yayasan Anny Rahman Peduli ini pun mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Anggota DPR RI, Elnino M. Husein Mohi.

“Saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Yayasan Anny Rahman Peduli melalui Ibu Ariany Rahman dan saya akan ikut membantu Ibu Anny yang sedang memperjuangkan pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat Bone Bolango,” tutur Elnino.

Ke depan, Yayasan Anny Rahman Peduli berkomitmen untuk memperluas cakupan bantuan sosial dan pendidikan ke berbagai sekolah lainnya di Kabupaten Bone Bolango. Langkah ini berlandaskan pada prinsip dasar bahwa setiap anak memiliki hak mutlak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

The post Wujudkan Kepedulian Nyata untuk Pelajar! Yayasan Anny Rahman Peduli Salurkan Perlengkapan Sekolah di Bone Bolango appeared first on Barakati ID.

The post Wujudkan Kepedulian Nyata untuk Pelajar! Yayasan Anny Rahman Peduli Salurkan Perlengkapan Sekolah di Bone Bolango appeared first on Barakati ID.

Oleh Alfiyan NPP, M.Si

Analis Hubungan Internasional

Enam puluh lima miliar dolar AS lenyap dalam satu hari perdagangan. Dan, tentu saja, ada yang ganjil dari cara Indonesia kehilangan uang. Bukan karena perang, bencana alam, atau gagal bayar utang, melainkan karena satu pengumuman dari sebuah perusahaan penyusun indeks di New York; Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pada 15 Oktober 2026, MSCI membuka konsultasi untuk menurunkan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market, dengan keputusan final paling lambat 30 Juni 2027. Alasan resminya terdengar teknokratis, nyaris membosankan: kepemilikan saham yang tidak transparan, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan penegakan aturan yang dinilai lemah. Justru di situlah kita patut curiga. Ketika sebuah lembaga swasta asing sanggup menghapus nilai pasar sebesar itu hanya dengan selembar dokumen konsultasi, sebagaimana dilaporkan Reuters, persoalannya bukan lagi sekadar tata kelola bursa. Pertanyaannya: siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas pasar kita, dan untuk kepentingan siapa?

Di atas kertas, sentilan MSCI seolah merupakan murni alarm tata kelola. Namun, membaca relasi ekonomi internasional hanya dari teks dokumen adalah sebentuk kenaifan strategis. Dalam jagat geopolitik, tidak ada keputusan finansial yang steril dari motif kekuasaan.

Hans J. Morgenthau, dalam maqnum opus-nya berjudul Politics Among Nations menempatkan kepentingan nasional sebagai salah satu landasan utama politik luar negeri. Bagi tradisi realisme klasik, negara tidak dapat menyandarkan kelangsungan kepentingannya pada anggapan bahwa sistem internasional selalu bekerja berdasarkan niat baik atau kepentingan bersama. Negara harus memahami distribusi kekuasaan dan mengelola kepentingannya sendiri. Seturut dengan itu, John Mearsheimer, dedengkot teori Realisme Ofensif dalam Hubungan Internasional, berulang kali memperingatkan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, sebuah negara harus selalu mencurigai niat pihak asing. Tidak ada harmoni yang alamiah; yang ada hanyalah kompetisi bertahan hidup.

MSCI menyatakan bahwa kekhawatirannya berkaitan dengan transparansi kepemilikan, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan belum terlihatnya implementasi reformasi secara konsisten. Otoritas Indonesia sebenarnya sudah mengumumkan sejumlah langkah perbaikan. Pemerintah ingin agar informasi tentang siapa yang memiliki saham perusahaan lebih terbuka, terutama bagi mereka yang memiliki lebih dari 1% saham. Pemerintah berupaya memperjelas apakah kepemilikan saham terkonsentrasi pada segelintir pihak saja. Bahkan, pemerintah menargetkan agar setidaknya 15% saham perusahaan tercatat di bursa tersedia untuk dibeli dan diperdagangkan oleh masyarakat atau investor publik (free float). Namun, bagi MSCI, pengumuman saja tidak cukup..

Ada pula pembanding penting, berbeda dengan MSCI, FTSE Russell justru mempertahankan Indonesia dalam kategori Secondary Emerging Market dan tidak memasukkannya ke dalam daftar pemantauan perubahan status. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa penilaian penyedia indeks global tidak seragam. Kendatipun kedua Lembaga ini memiliki dua metodologi yang berbeda, tidak menghilangkan sikap kritis terhadap pertimbangan MSCI. Indonesia berhak meminta penjelasan yang transparan mengenai dasar, proporsionalitas, dan konsistensi penilaian MSCI.

Ketika MSCI, sebagai institusi yang menjadi kompas bagi aliran dana asing bernilai triliunan rupiah, tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke Indonesia, tidak boleh lagi memandangnya sebelah mata hanya sebagai urusan rating bursa semata. Dugaan saya, ini semacam instrumen perang proksi finansial. Dan jika kita mencari siapa yang paling gelisah dengan kedaulatan baru ekonomi Indonesia belakangan ini, jejaknya mengarah kuat ke utara: Singapura. Kecurigaan ini menguat setelah pernyataan mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi menuduh GIC dan Temasek, dua investor negara Singapura, terlibat dalam upaya menekan harga saham Indonesia melalui dugaan tekanan terhadap MSCI.

Standar Ganda, Karhutla, dan Ilusi Investasi Asing

Sikap Singapura kian terlihat “agak laen” kepada Indonesia pada saat terjadi krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda. Singapura secara rutin melayangkan protes keras dan menyudutkan Indonesia seolah republik ini adalah pesakitan tunggal yang meracuni udara kawasan. Padahal, jika tabir korporasinya dibuka, banyak aktor pembakar lahan tersebut nyatanya berafiliasi dengan perusahaan atau jejaring modal yang bermarkas di Singapura. Mereka menikmati hasil panen komoditasnya, memarkir keuntungannya di Marina Bay, tetapi dengan congkak melemparkan seluruh tanggung jawab ekologis dan moralnya ke pundak Indonesia. Dan belakangan, mereka mengoreksi secara internal, menginvestigiasi korporat yang terlibat dalam negeri mereka sendiri.

Pola cuci tangan ini berlanjut pada bagaimana mereka mengklaim diri sebagai “dewa penolong” perekonomian kita. Secara statistik, Singapura memang konsisten menempati peringkat pertama penyumbang Penanaman Modal Asing (PMA). Pada Kuartal I-2026, realisasi investasi asing dari Singapura bertengger di posisi puncak dengan nilai mencapai US$ 4,6 Miliar, jauh mengungguli Hong Kong (US$ 2,7 Miliar), dan Tiongkok (US$2,2 miliar). Namun, meminjam kacamata Robert Gilpin dalam The Political Economy of International Relations (1987), aliran modal tidak pernah netral dan selalui didesain untuk melayani hegemoni. Sebagian besar FDI dari Singapura bukanlah uang organik mereka, melainkan round-tripping (uang orang Indonesia yang diputar) atau dana asing yang transit.

Pola ini terlihat sangat mencolok pada lanskap pendanaan perusahaan rintisan (start-up) di Indonesia. Firma modal ventura yang basisnya terdaftar di Singapura, seperti East Ventures (dana kelolaan US$1 miliar), Northstar Group (US$2,5 miliar), hingga Alpha JWC Ventures (US$650 juta), nyatanya didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan mayoritas memfokuskan portofolionya di Indonesia. Bahkan, Sriwijaya Capital yang didirikan oleh WNI pada tahun 2025 dengan dana US$200 juta juga bernaung di bawah izin resmi otoritas Singapura. Artinya, statistik investasi Singapura yang selalu menempati urutan pertama di BKPM jangan dibaca mentah-mentah sebagai cerminan murni minat investor asing.

Persepsi keliru tentang siapa yang sebenarnya “asing” makin terlihat ketika kita menelisik pasar modal Indonesia. Sejumlah perusahaan offshore yang tercatat di bursa luar negeri dan menjadi pemegang saham besar emiten-emiten raksasa di dalam negeri ternyata berada di bawah kendali konglomerat Indonesia sendiri. Contohnya, Gallant Venture Ltd yang tercatat di Bursa Singapura menguasai sekitar 50% saham PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) dan berada dalam kendali Keluarga Salim. Mach Energy Ltd, juga di Singapura, memegang kurang lebih 46% saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) di bawah kendali Anthoni Salim. Sementara itu, Golden Agri-Resources di Singapura adalah induk langsung PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) milik Keluarga Widjaja. Yang cukup mencengangkan, sekitar 10,45% dari keseluruhan kapitalisasi pasar IHSG terhubung dengan Grup Salim melalui jaringan perusahaan semacam ini.

Situasi ini berdampak serius pada psikologi pasar. Jika entitas-entitas yang berbasis di Singapura atau Hong Kong tersebut melepas saham dalam jumlah besar, Bursa Efek Indonesia akan mencatat transaksinya sebagai “net sell asing”. Investor ritel dan masyarakat luas lalu menafsirkannya sebagai tanda investor luar negeri panik karena fundamental memburuk. Padahal, pihak yang sebenarnya melakukan penjualan adalah pengusaha Indonesia sendiri.

Temuan lain yang tidak kalah menarik adalah: transfer pricing dan under-invoicing. Selama berpuluh tahun, beberapa grup raksasa di negeri ini sengaja membangun afiliasi perdagangan di Singapura yang sekadar berfungsi sebagai perantara. Skemanya manipulatif namun dibiarkan subur. Perusahaan Indonesia mengekspor batu bara atau sawit (CPO) ke afiliasinya di Singapura dengan memalsukan nilai dokumen resmi menjadi jauh lebih rendah dari harga riil (under-invoicing). Sang afiliasi di Singapura kemudian menjual komoditas tersebut ke pembeli akhir global dengan harga pasar yang sebenarnya.

Selisih keuntungan raksasa ini tidak kembali ke Indonesia. Bahkan mengendap manis di perusahaan cangkang (shell companies) di Singapura, yang hanya dikenakan pajak korporasi 17%. Dan tentu saja, jauh dari jangkauan otoritas pajak Indonesia yang seharusnya berhak atas tarif 25% hingga 50%. Praktik culas ini adalah instrumen sistematis untuk menghindari pajak, merampok bea masuk negara, dan menyembunyikan kekayaan.

Di sinilah letak ironi terbesar manuver MSCI. Mereka menuntut Indonesia memberantas bad actors yang memanipulasi bursa, namun menutup mata pada fakta bahwa ekosistem yang melindungi identitas para manipulator, perampok komoditas, dan penghindar pajak ini berada di Singapura. Degradasi status IHSG hanyalah taktik untuk memaksa Indonesia merombak regulasinya agar aliran uang haram ini tetap bebas keluar-masuk melewati yurisdiksi mereka.

Pukulan Balik di Sektor Riil: Gas Bumi dan Kebangkitan Batam

Kecemasan yang memicu manuver finansial ini sebenarnya berakar dari perlawanan Jakarta di sektor riil. Indonesia sedang melakukan apa yang paling ditakuti oleh para hegemon pasar bebas: mengutamakan kepentingan nasional secara radikal.

Keputusan pemerintah memangkas 31 BBTUD pasokan gas pipa ke Singapura, dan komitmen menyetopnya secara total saat kontrak komersial berakhir di 2028 adalah pukulan presisi di ulu hati negara pulau tersebut. Singapura mengklaim bahwa penghentian gas dari Indonesia hanya berdampak 2% terhadap kebutuhan dalam negeri Singapura. Klaim ini adalah retorika statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya karena 2% tersebut merujuk secara spesifik pada volume pemangkasan awal (pengurangan kuota sebesar 31 BBTUD yang mulai diterapkan baru-baru ini), bukan merepresentasikan total ketergantungan Singapura terhadap seluruh gas dari Indonesia. Padahal menurut Energy Market Authority (EMA) Singapura sendiri pada 2025, gas yang dipasok melalui pipa (Pipe Natural Gas/PNG) dari Indonesia dan Malaysia menyumbang sekitar 43 persen dari total pasokan gas Singapura. Sisanya 57% adalah Liquefied Natural Gas (LNG) dari pasar global.

Jika Indonesia menghentikan pasokan, Singapura memang bisa menambalnya dengan membeli LNG dari pasar global menggunakan kapal. Namun, harga LNG di pasar bebas sangat fluktuatif dan jauh lebih mahal, sangat rentan terhadap krisis geopolitik (seperti perang di Timur Tengah atau Eropa). Memaksa Singapura beralih dari PNG Indonesia ke LNG global akan memicu lonjakan tarif listrik yang drastis bagi industri dan rumah tangga di Singapura

Selama berdekade, listrik dan industri manufaktur mereka menyusu pada energi murah dari Blok Natuna dan Sumatera. Penghentian aliran gas ini adalah deklarasi kedaulatan energi yang membuat Singapura kelabakan. Bagi pemerintah Indonesia, komitmen penghentian ekspor gas ke Singapura demi prioritas domestik

Di samping itu, Indonesia tidak lagi menjadikan Batam sebagai halaman belakang Singapura. Dengan masuknya komitmen investasi raksasa Rp381 triliun dari Xinyi Group untuk membangun Rempang Eco-City, dipadukan dengan modernisasi ambisius pelabuhan transshipment Batu Ampar, Indonesia sedang menodongkan senjata langsung ke jantung logistik Singapura. Sebuah bentuk ketegasan Indonesia untuk merebut kendali rute Selat Malaka.

Namun, ancaman paling mematikan bagi supremasi Singapura justru datang dari pergeseran episentrum ekonomi digital masa depan: ekosistem pusat data (data center). Mengutip klaim BP Batam, nilai investasi infrastruktur pusat data di kawasan ini telah menembus angka fantastis melampaui US$20 miliar (sekitar Rp320 triliun), ditarik oleh aktor-aktor global kelas kakap.

Dari Tiongkok, GDS Holding asal Shanghai masuk sejak 2021 di Nongsa Digital Park (NDP)/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa dengan nilai investasi mencapai US$200 juta. Jejaring bisnis GDS lantas menyebar dalam entitas terpisah di bawah bendera DayOne. Di Batam, DayOne, bersama Indonesia Investment Authority (INA), mengembangkan tiga kampus pusat data di NDP. Ambisi DayOne memuncak pada April 2026 saat mereka menyepakati kontrak jual-beli listrik dengan PLN Batam sebesar 450 megawatt (MW). Jadi rekor terbesar di Indonesia untuk infrastruktur data.

Dari poros Barat, Princeton Digital Group (PDG) asal Amerika Serikat yang bermarkas di Singapura, berinvestasi di Batam pada Februari 2023 dengan nilai mendekati US$1 miliar. Fakta bahwa korporasi raksasa Singapura kini terpaksa berinvestasi di Batam adalah sinyal paling gamblang bahwa hegemoni spasial mereka telah membentur tembok (limit to growth). Ketika mereka kehabisan lahan dan energi, korporasi energi BW Group (via BW Digital) turun tangan membangun kampus 144 MW di Nongsa, dengan desain strategis: menghubungkannya dengan kabel bawah laut ke Singapura. Hal serupa dilakukan konsorsium Singtel yang menggandeng Telkom Indonesia dan Medco Power membangun fasilitas hyperscale 54 MW bernama NeutraDC Nxera Batam di Kabil.

Singapura sedang memainkan strategi lindung nilai (hedging). Indonesia harus membaca manuver ini secara kritis. Seperti yang sudah-sudah, jangan sampai Batam hanya menjadi “penyedia lahan dan listrik” bagi ekspansi digital mereka, di mana servernya berada di Nusantara namun kendali intelijen data dan dividennya tetap terbang ke Marina Bay.

Danantara: Berkaca dari Eropa, Menantang Hegemoni Global

Lantas, apakah kita harus tunduk pada dikte MSCI agar asing tidak lari dari IHSG? Sama sekali tidak. Keluarnya dana pasif asing adalah harga yang terlampau murah untuk merintis kemerdekaan finansial. Apalagi, Indonesia kini telah membangkitkan raksasa baru: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Hadirnya Danantara harus dibaca melampaui reposisi birokrasi BUMN semata. Dengan daya tembak likuiditas tanpa batas, sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), Danantara hadir sebagai market maker. Mereka akan memborong aset-aset strategis itu di harga diskon. Indonesia harus bersiap menasionalisasi kembali saham dan dividen yang selama ini dirampas asing. Menduplikasi formula sukses Sovereign Wealth Fund (SWF) di Eropa.

Prancis, misalnya, memiliki Bpifrance yang beroperasi sebagai perisai industri domestik. Setiap kali ada perusahaan strategis Prancis yang terancam dibeli paksa (hostile takeover) atau dihancurkan valuasinya oleh asing, Bpifrance akan masuk memborong sahamnya demi mempertahankan kedaulatan. Contoh lain, ada Norwegia dengan Government Pension Fund Global (GPFG) yang asetnya menembus USD 1,6 triliun. Norwegia secara brilian mensterilkan ekonomi domestiknya dengan memasukkan seluruh surplus ekspor minyak ke dalam SWF. Minyak bumi yang rentan habis diubah menjadi supremasi kepemilikan saham global yang abadi. Dengan menarik batas aman imbal hasil maksimal 3% setiap tahun, GPFG sanggup menanggung 20% pengeluaran APBN Norwegia.

Danantara mengawinkan peran kedua raksasa Eropa tersebut. Dengan mengonsolidasikan aset-aset raksasa seperti Mandiri, BRI, BNI, Telkom, Pertamina, hingga Indonesia Investment Authority (INA), Assets Under Management (AUM) Danantara pada tahap awal ditaksir melampaui USD 600 miliar (sekitar Rp9.300 triliun). Jika Danantara dikelola secara agresif dan transparan, serta mampu mencetak imbal hasil konservatif 8% saja per tahun—negara akan meraup potensi keuntungan sekitar USD 48 miliar (setara Rp744 triliun) setiap tahun di luar penerimaan pajak konvensional.

Injeksi likuiditas sebesar itu adalah amunisi fiskal tanpa utang yang sangat krusial untuk mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi 8%. Kedepan, dan bahkan seterusnya, Indonesia tidak perlu mengemis pada utang luar negeri dan tidak khawatir melihat modal asing yang fluktuatif.

Namun, kekuatan sejati Danantara harus melampaui besarnya angka di neraca, tetapi juga pada peran yang dimainkannya ketika badai datang. Setidaknya ada tiga peran yang akan menentukan apakah Danantara kelak tercatat dalam sejarah sebagai penyelamat ekonomi Indonesia.

Pertama, Danantara sebagai benteng terakhir pasar modal. Ketika dana pasif asing berbondong-bondong keluar mengikuti dikte indeks global, harga saham emiten-emiten terbaik bangsa ini jatuh bukan karena fundamentalnya rapuh, melainkan karena mekanisme penjualan paksa. Di titik inilah Danantara hadir sebagai investor jangkar (anchor investor): menyerap tekanan jual, menahan harga agar tidak terjun bebas, dan memastikan aset-aset strategis tidak berpindah tangan dengan harga obral. Kepanikan yang selama ini menjadi ladang panen para spekulan berubah menjadi kesempatan bagi negara untuk memperbesar kepemilikan atas kekayaannya sendiri.

Kedua, Danantara sebagai lokomotif industrialisasi. Selama puluhan tahun Indonesia terjebak menjadi penjual bahan mentah: batu bara, sawit, dan nikel dikeruk dari bumi kita, tetapi nilai tambahnya dinikmati di luar negeri, sebagian bahkan lewat permainan under-invoicing. Dengan modal besar, Danantara dapat membiayai proyek hilirisasi, energi baru terbarukan, dan ketahanan pangan yang terlalu besar dan terlalu lama masa pengembaliannya untuk dilirik investor swasta. Rantai nilai yang selama ini bocor ke luar negeri akhirnya dibangun dan dikunci di dalam negeri.

Ketiga, Danantara sebagai penjaga kedaulatan aset dan data strategis. Gelombang investasi pusat data di Batam membuktikan bahwa medan pertempuran ekonomi masa depan adalah infrastruktur digital dan energi. Seperti yang telah dirintis INA bersama DayOne di Nongsa, Danantara harus hadir sebagai mitra yang ikut memegang kendali, bukan sekadar penonton di tanah sendiri. Dengan begitu, dividen, kendali, dan data tidak lagi terbang ke Marina Bay. Setiap keuntungan diputar kembali menjadi modal pembangunan berikutnya, sebuah siklus kemandirian yang tidak bisa diputus oleh keputusan indeks mana pun.

Tentu, kepahlawanan tidak lahir dari ukuran, melainkan dari integritas. Ketiga peran ini hanya akan terwujud jika Danantara dikelola secara profesional, transparan, dan steril dari kepentingan politik jangka pendek. Namun jika syarat itu terpenuhi, Danantara bukan sekadar perisai yang menahan pukulan, melainkan pedang yang membuka jalan bagi Indonesia untuk berdiri sejajar dengan para hegemon yang selama ini mendikte kita.

Indonesia harus melihat bahwa indeks saham dan investasi asing bukanlah entitas filantropi, melainkan tuas kendali perubahan. Dengan kedaulatan energi yang dimaksimalkan, potensi Batam yang disiapkan memecah hegemoni logistik, dan Danantara yang berdiri sebagai benteng SWF raksasa, Indonesia mengirimkan satu pesan lugas: kita tidak lagi sudi didikte! Masa keemasan para hegemon yang bermanuver di balik layar dan menumpang hidup dari kekayaan.

The post Menyingkap Tabir Hegemoni: Manuver MSCI, Kecemasan Singapura, dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia appeared first on Barakati ID.

The post Menyingkap Tabir Hegemoni: Manuver MSCI, Kecemasan Singapura, dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Gelombang keresahan masyarakat terhadap ancaman kerusakan lingkungan dan penyerobotan lahan kembali memuncak di Kabupaten Pohuwato. Warga Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi, secara bulat menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk dugaan penyerobotan, pengkaplingan, hingga operasional Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Bugu.

Penolakan resmi tersebut telah dituangkan secara tertulis melalui surat pernyataan sikap warga dengan perihal permohonan perlindungan wilayah adat Gorontalo Bugu. Surat aspirasi tersebut ditujukan langsung kepada Kepala Desa Puncak Jaya, serta ditembuskan kepada Kepala Desa Kwala Besar dan Kepala Desa Batu Rata.

Dalam dokumen tersebut, warga menegaskan bahwa secara historis dan yuridis, wilayah Bugu merupakan kawasan kelola sekaligus wilayah administrasi Desa Puncak Jaya yang selama ini dirawat dan dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.

Namun, warga mengaku prihatin lantaran kawasan tersebut saat ini diduga diserobot, dikapling secara sepihak, dan dijadikan titik operasional tambang emas ilegal oleh pihak-pihak luar tanpa mengantongi izin dari warga pemilik wilayah.

Secara eksplisit, warga menolak keras segala bentuk transaksi jual beli lahan, pengkaplingan, maupun klaim sepihak atas wilayah yang dipersoalkan. Dalam suratnya, warga turut menyentil indikasi dugaan keterlibatan oknum warga dari Desa Kwala Besar dan Desa Batu Rata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain konflik penguasaan tanah, warga mengkritisi keras dugaan pengerahan alat berat jenis ekskavator untuk mengeruk material tambang. Aktivitas pemanfaatan alat berat tersebut dinilai berpotensi kuat merusak ekosistem kawasan sungai maupun bentang alam daratan di wilayah Bugu.

Melalui rilis surat pernyataan tersebut, warga mendesak agar persoalan sengketa wilayah ini segera dituntaskan melalui mekanisme musyawarah resmi antara Pemerintah Desa Puncak Jaya dan jajaran pemerintah desa terkait. Warga meminta Kepala Desa Puncak Jaya untuk segera menyurati Pemerintah Desa Kwala Besar dan Pemerintah Desa Batu Rata guna menggalang koordinasi dalam pengamanan garis batas wilayah.

Langkah diplomatik antar-desa ini dinilai vital guna meminimalisasi kesalahpahaman, mencegah potensi konflik horizontal antarwarga border, serta memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat Puncak Jaya dari dampak buruk kerugian ekologis akibat aktivitas PETI.

“Surat ini kami buat bersama sebagai bentuk cinta kami kepada kampung dan alam Gorontalo,” tegas pernyataan bersama warga yang tertera dalam dokumen sikap tersebut.

Surat pernyataan sikap itu dibubuhi tanda tangan oleh belasan perwakilan warga sebagai bukti penegasan komitmen dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Bugu. Warga berharap jajaran pemerintah desa, instansi terkait, dan aparat penegak hukum dapat merespons cepat tuntutan tersebut melalui koordinasi komprehensif, sehingga status administrasi wilayah terang benderang dan penindakan atas penambangan ilegal dapat dieksekusi sesuai koridor hukum yang berlaku.

Adapun mengenai seluruh tudingan terkait dugaan penyerobotan lahan, pengkaplingan, dan aktivitas PETI yang disuarakan warga, hingga kini masih memerlukan proses klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait serta pengujian fisik atas batas administrasi wilayah Bugu di lapangan.

The post Tegas Tolak Penyerobotan Lahan! Warga Puncak Jaya Minta Perlindungan Wilayah Adat Bugu appeared first on Barakati ID.

The post Tegas Tolak Penyerobotan Lahan! Warga Puncak Jaya Minta Perlindungan Wilayah Adat Bugu appeared first on Barakati ID.