Connect with us

Gorontalo Utara

Forkopimda Gorut Bahas 5 hal Penting Sekaligus

Published

on

GORUT-Sedikitnya ada lima agenda penting yang dibahas dalam rapat antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan DPRD Gorut, Kamis (06/02/2020). Ke lima agenda tersebut di antaranya isu pembongkaran masjid yang terjadi Minahasa Utara (Minut), masalah TKA Cina yang ada di Gorut dan virus corona, penanggulangan bencana, persiapan MTQ Ke-9 dan HUT ke 13 Gorut, serta penggunaan merkuri pada industri pertambangan.

Rapat yang digelar di Aula Tinepo Kantor Bupati dihadiri Bupati Gorut Indra Yasin, ketua DPRD Gorut Jafar Ismail, Wakil Ketua 1 DPRD Gorut, unsur forkopimda Gorut, pimpinan OPD terkait, dan segenap pimpinan dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Gorontalo Utara.

Indra Yasin saat di temui wartawan usai rapat menjelaskan, untuk menangani masalah-masalah ini pemda sudah melakukan beberapa antisipisasi terutama terkait pembongkaran masjid yang ada di Minut dan Virus Corona.

Untuk pembongkaran masjid di Minut kata Indra Yasin mereka melakukan pertemuan dengan FKUB. Saat audiensi bersama FKUB Indra mengaku telah memberi imbauan agar masyarakat tidak terpropikasi.

“Sebab itu tugas dan kewajiban kita semua jangan sampai masyarakat terpropokasi, karena masalah itu sensitif. Tapi Alhamdulillah sampai saat ini masyarakat khususnya Gorontalo Utara masih aman-aman dan Gorontalo pada umumnya,” kata Indra Yasin.

Adapun terkait TKA Cina yang ada di Gorut dan Virus Corona, Indra menyampaikan Pemda sudah menurunkan tim untuk menangani masalah itu. Tim yang terdiri dari Kesbangpol, Dinas Kesehatan Gorut, TNI, Kepolisian, Imigrasi, dan sahabandar ini diterjunkan pada Hari Minggu (2/2/2020) lalu.

Menurutnya, sesuai data, ada sekitar 189 TKA China di Gorut baik yang ada di Tanjung Karang maupun perusahan-perusahan lain. Pemda juga telah sepakat untuk TKA yang saat ini sedang berada di China untuk tidak kembali dulu ke Gorut dan yang ada di daerah untuk jangan dulu kembali pulang ke negaranya.

“Karna kalau dia pulang dan kembali bawa virus itu kan bahaya,” ujarnya.

Selain itu Pemkab juga kata Indra Yasin telah memerintahkan agar setiap TKA bertugas yang bertugas di kapal-kapal maupum di daerah Tanjung Karang dan Anggrek untuk melalui screening dan karantina terlebih dahulu.

“Kalau sidah dianggap aman oleh dokter-dokter yang mengawal maupun dokter yang dari sini maka kita mereka sudah mulai turun setelah dinyatakan sudah pada aman,” imbuh Indra Yasin.

Dirinya berharap, pihak media masa atau wartawan juga dapat bekerjasama dengan menyajikan informasi yang akurat yang dibarengi data valid. Sebab Jangan sampai, berita yang diinformasikan wartawan justru akan menggemparkan masyarakat.

“Sebab itu kita harus survei minta untuk selalu mengecek, mengecek dan mengecek tenaga kerja asing. Karena jangan sampai mereka tidak ada penyakit itu tapi kita sudah cap pokonya dari China. Nah ini kan yang bahaya” tutupnya.

Sementara untuk hal lainnya seperti pelaksanaan MTQ dan HUT Gorut, orang nomor satu di Gorontalo Utara ini menyebutkan kegiatan tersebut siap disukseskan.

Gorontalo Utara

Bongkar! Mahfud MD Jelaskan Solusi Pemerintahan Agar Roda Negara Kembali Lancar

Published

on

Jakarta – Prof. Mahfud MD mengulas secara mendalam situasi demonstrasi yang sempat mencekam di berbagai kota Indonesia pada akhir Agustus 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa walaupun kekerasan telah berhasil diredam terutama berkat langkah tegas Presiden Prabowo, masalah mendasar yang menjadi pemicu demonstrasi belum terselesaikan.

Demo yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah ini melahirkan kerusuhan hebat, termasuk pembakaran gedung DPR, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Situasi mulai membaik sejak Minggu malam dengan belum ada demonstrasi besar menggantikan.

Masalah utama yang belum dijawab adalah akumulasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti tingginya angka PHK dan pengangguran, serta persoalan pajak dan pungutan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, praktik kriminalisasi, politisasi hukum, serta kasus korupsi yang tidak jelas penyelesaiannya semakin memperparah kepercayaan publik terhadap pemerintah.

dikutip dari podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang masih kacau membuat sulitnya mencari investor karena reputasi hukum yang buruk. Ia juga menyoroti peran ormas Islam yang dianggap telah jauh dari rakyat dan terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pemandu moral masyarakat secara tepat.

Pentingnya reformasi KPK dan sinergi aparatur negara dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih. Selain itu, Mahfud MD mengkritik kabinet yang dianggap terlalu besar dan banyak pejabat bermasalah hukum, sehingga melemahkan kerja pemerintah.

Mahfud MD mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menerima kritik jujur dan penegakan hukum yang tegas agar negara ini bisa selamat dari masalah panjang yang melekat dalam pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD berbagi pengalamannya berani menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kasus besar seperti BLBI, menunjukkan pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran demi kebaikan bangsa.

Ia mengharapkan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah hukum dan evaluasi kabinet untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.

Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi sikap pemerintah terhadap demonstrasi, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai hukum namun tetap menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia.

Continue Reading

Gorontalo Utara

Polda Gorontalo Turunkan 800 Personel Amankan Tiga Titik Aksi Mahasiswa

Published

on

Gorontalo – Kericuhan terjadi di kawasan Simpang Lima, Kota Gorontalo, saat aparat kepolisian membubarkan aksi mahasiswa yang menuntut kehadiran tiga unsur pimpinan daerah: Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD.

Massa aksi yang kecewa karena tuntutannya tidak dipenuhi melakukan pembakaran ban dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk Pos Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di sekitar lokasi. Aparat kepolisian kemudian membubarkan massa secara paksa karena aksi dinilai sudah bersifat anarkis.

Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, AKBP Desmont Harjendro A.P., S.I.K., M.T., menegaskan bahwa tindakan pembubaran dilakukan sesuai prosedur. Menurutnya, aparat sebelumnya telah mengingatkan bahwa batas waktu unjuk rasa hanya sampai pukul 17.00–18.00 WITA.

“Kita bubarkan sesuai SOP karena sudah melewati batas waktu. Aparat juga sudah melakukan negosiasi, tetapi massa menolak membubarkan diri,” ujar Desmont.

Ia menambahkan, sejumlah mahasiswa diamankan karena diduga menjadi provokator. “Ada beberapa yang kami amankan. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Desmont mengungkapkan bahwa aksi mahasiswa hari ini berlangsung di tiga titik: Kantor DPRD Gorontalo, Bundaran Saronde, dan Simpang Lima. Untuk pengamanan, Polda Gorontalo menurunkan sekitar 800 personel gabungan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Barakati.id, sebanyak 14 mahasiswa diamankan, tiga di antaranya telah dibebaskan. Berikut daftar nama mahasiswa tersebut:

  • Ditangkap

    • Muhamad Arif Hidayatullah Bina – DPD IMM Gorontalo

    • Andi Taufik – IAIN Sultan Amai Gorontalo

    • Zulfebriadi Hariji – Universitas Muhammadiyah Gorontalo

    • Moh. Fachry Botutihe – UNG, Fakultas MIPA

    • All Sadiq Oli’i – UNG

    • Jefrianto Rahim – UNG, Fakultas Ilmu Sosial

    • Fikran Pango – Universitas Muhammadiyah Gorontalo

    • Moh. Fais Pontoh – UNG, Fakultas Pertanian

    • Moh. Umar – UNG, Fakultas Teknik

    • Raihan Liputo – UNG, Fakultas Teknik

    • Moh. Fajri – UNG, Fakultas MIPA

  • Dibebaskan

    • Zakaria

    • Masru Punu – IAIN Gorontalo

    • Ramadan

Continue Reading

Gorontalo Utara

Presiden Prabowo Umumkan: DPR Hapus Tunjangan & Moratorium Kunker keluar negeri

Published

on

Jakarta, 31 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan penting usai mengundang para pimpinan partai politik, pimpinan DPR, MPR, dan DPD di Istana Kepresidenan. Ia menegaskan bahwa DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik — antara lain menghapus tunjangan besar bagi anggota dewan serta mencabut moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Langkah tersebut diambil sebagai respons langsung terhadap rantai aspirasi publik yang dipicu oleh demonstrasi besar-besaran, di mana masyarakat protes berkelanjutan atas tunjangan mewah anggota DPR. Demonstrasi ini sempat memicu kerusuhan, pembakaran fasilitas publik, serta kerusakan properti hingga korban jiwa.

Selain itu, Prabowo juga menerima kabar dari ketua umum partai-partai politik bahwa sejumlah anggota DPR telah dinonaktifkan karena menyampaikan pernyataan yang tidak tepat dan dinilai melukai hati rakyat. Sosok-sosok seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN disebut sebagai contoh nyata langkah tegas partai terhadap wakil rakyat yang kontroversial.

Melalui pengumuman ini, pemerintah berharap DPR bisa lebih fokus pada tugas legislasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa suara masyarakat—terutama dalam situasi demokrasi yang kritis—dapat direspons secara nyata oleh lembaga negara.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler