Connect with us

Daerah

GERINDRA: Yang Politis Itu Partai yang Menolak Beasiswa PIP

Published

on

KOTA GORONTALO– Juru bicara Partai GERINDRA, Wahidin Ishak tertawa terbahak-bahak setelah diberitahu bahwa ada partai lain yang menolak beasiswa PIP agar jangan sampai dihubungkan dengan Pilkada.

“Panik ya? Panik gak?” tanya Wahidin terbahak-bahak sambil menirukan video tiktok.

Menurutnya, jika ada partai yang menolak beasiswa PIP itu menunjukkan bahwa partai itu sedang panik dan berusaha melawan adanya beasiswa PIP. Kenapa partai itu panik dengan beasiswa PIP? “Ya karena PIP Elnino itu ditengarai dipakai untuk Pilkada,” tutur Wahidin yang terbahak menyeka air matanya saking lucunya, katanya.

Bagaimana cerita tentang beasiswa PIP itu? Wahidin menjelaskan panjang lebar tentang itu beasiswa itu yang diurus oleh Tim Elnino Center.

Beasiswa PIP itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan bekerjasama dengan Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan.

Sehingga beasiswa PIP itu ada dua jalur/jalan, yaitu Jalur Reguler (terkenal juga dengan isitilah beasiswa jalur non politik, atau Jalur Biasa,) dan Gorontalo mendapatkan bantuan kira-kira 10 ribu anak penerima tiap tahun.

Jalur ke dua adalan Jalur Pemangku Kepentingan berupa Jalur Aspirasi Anggota Komisi X DPR RI, Pejabat di Kementerian Dikbud, BPK, petinggi polri, TNI, Kejaksaan dan sebagainya.

Elnino Mohi, wakil rakyat dari Gorontalo ditugaskan oleh Ketua Umum GERINDRA Prabowo Subianto, jadi anggota DPR RI Komisi Pendidikan, maka dia mendapatkan diskresi untuk menentukan 60 ribu nama siswa penerima beasiswa PIP di provinsi Gorontalo. Itulah yang kita kenal sebagai “Jalur Aspirasi Elnino Mohi”.

Kenapa penyebutannya ada kata “aspirasi”? Sebab, yang dapat beasiswa PIP jenis ini hanyalah anak-anak yang orang tuanya diusulkan oleh pak Elnino sebagai politisi. Makanya jalur ini terkenal pula dengan istilah “beasisa PIP jalur politik”.

Jadi, semua orang menghubungi Elnino? “Praktisnya lewat kita lah di Elce karena Elnino sendirian bukan operator dari 60 ribu orang,” papar Wahidin.

POLITIS
Menurut Wahidin, seharusnya Elnino Mohi menyampaikan bahwa beasiswa PIP ini dia perjuangkan, pasti akibat politik bagi partai GERINDRA Gorontalo akan sangat positif. “Sayangnya Elnino Mohi sendiri yang tidak mau mengklaim begitu…” tutur Wahidin.

Oleh eLCe yang mengolah beasiswa PIP ini kemudian menetapkan kriteria penerima beasiswa PIP berturut-turut (satu kriteria juga sudah boleh): murid yang yatim-piatu, yatim, piatu, anak terlantar, kalangan duafa, orang yang ortu nya miskin, dst.

“Jadi, tidak ada syarat harus memilih atau mencoblos gambar GERINDRA yah…. Kalau begitu apanya yang dianggap untuk kepentingan Pilkada ya?” kata Wahidin menggaruk kepalanya sendiri.

Jadi, kata Wahidin, kalangan yang menolak beasiswa PIP itulah yang bekerja untuk kepentingan politik. “Itu beda dengan kami yang didoktrin untuk bekerja menolong orang yang susah,” tandasnya.

Advertorial

UNG Buktikan Kualitas, Raih Predikat Unggul SIMKATMAWA 2025

Published

on

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menganugerahkan predikat Unggul kepada UNG dalam penilaian Sistem Informasi Kinerja dan Tata Kelola Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) tahun 2025. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas tata kelola kemahasiswaan yang baik dan konsisten menghasilkan berbagai capaian prestasi mahasiswa.

Pencapaian tersebut tercantum dalam Surat Pengumuman Hasil Penilaian SIMKATMAWA 2025 Nomor 4744/B2/DT.01.01/2025 tertanggal 17 November 2025. Proses verifikasi dan penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap laporan kinerja kemahasiswaan tahun 2024 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Penilaian meliputi tiga aspek utama, yaitu Kelembagaan KemahasiswaanKegiatan Mandiri (Prestasi dan Rekognisi Non-Lomba), serta Kegiatan Direktorat Belmawa. Terdapat tiga kategori hasil penilaian: UnggulBaik Sekali, dan Baik.

Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT., IPU., ASEAN.Eng., mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas capaian ini. Menurutnya, predikat Unggul menjadi bukti nyata komitmen seluruh sivitas akademika dalam menciptakan ekosistem layanan kemahasiswaan yang kondusif, terstruktur, dan berdampak nyata.

“Predikat ini menegaskan bahwa sistem tata kelola kemahasiswaan UNG telah berjalan efektif dan berorientasi pada penguatan kultur akademik yang unggul serta kompetitif. Capaian ini juga memperkuat komitmen kami untuk terus menghadirkan layanan kemahasiswaan yang berdaya saing nasional,” ujar Prof. Eduart.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNG, Prof. Dr. Muhamad Amir Arham, M.E., menyatakan bahwa predikat Unggul merupakan pengakuan atas upaya berkelanjutan kampus dalam mengoptimalkan potensi mahasiswa untuk meraih prestasi.

“Capaian ini menunjukkan keseriusan UNG dalam membangun tata kelola kemahasiswaan yang tidak hanya administratif, tetapi juga fokus pada pengembangan prestasi dan karakter mahasiswa. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan prestasi dan peningkatan layanan kemahasiswaan,” tutur Prof. Amir.

Prestasi ini semakin menegaskan posisi UNG sebagai perguruan tinggi yang unggul dalam tata kelola dan pengembangan mahasiswa, sekaligus menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam mencetak generasi muda berprestasi.

Continue Reading

Advertorial

Dari 9.767 Peserta, UNG Buktikan Kapasitas Sebagai Pusat UTBK UKPPPG Berskala Besar

Published

on

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melalui Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) kembali sukses menyelenggarakan Ujian Tulis Berbasis Komputer Uji Kompetensi Pengetahuan dan Profesional Guru (UTBK UKPPPG) bagi Guru Tertentu Periode 4 Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai 22 hingga 25 November 2025, yang dipusatkan di Aula Lantai 4 Gedung Rektorat UNG.​

Pada periode ini, UTBK UKPPPG Guru Tertentu di UNG mencatat total 9.767 peserta terdaftar yang berasal dari 70 program studi, di antaranya Agribisnis Perikanan, PGSD, Informatika, dan Bimbingan Konseling. Dari jumlah tersebut, 9.734 peserta tercatat mengikuti ujian, sementara 33 peserta dinyatakan tidak hadir. Capaian ini menempatkan UNG sebagai salah satu pusat pelaksana UKPPPG dengan jumlah peserta besar, sekaligus mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap kapasitas UNG dalam menyelenggarakan ujian yang profesional dan terstandar secara nasional.​

Pelaksanaan UTBK UKPPPG yang diikuti peserta dari berbagai daerah ini bertujuan mengukur kompetensi pedagogik dan profesional calon guru sebagai bagian dari rangkaian sertifikasi guru secara nasional. Selama empat hari, peserta menjalani tes berbasis komputer dengan sistem yang disiapkan sesuai standar nasional pengujian dan mengacu pada regulasi UKPPPG bagi Guru Tertentu.​

Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi, kegiatan ini dipantau langsung oleh tim penyelia dari Direktorat PPG pusat, yaitu Prof. Dr. Ir. Fiskia Rera Baharuddin, S.T., M.T., IPM (Universitas Negeri Makassar) dan Dr. Baharullah, M.Pd (Universitas Muhammadiyah Makassar). Kehadiran tim penyelia pusat tersebut memastikan kualitas pelaksanaan tetap konsisten dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) UKPPPG.​

Selain tim penyelia, kegiatan ini juga mendapat pengawasan dari tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3), yakni Dani Ashari dan Thomas Riyadi. Tim ini melakukan pengecekan menyeluruh terkait kesiapan sarana dan prasarana, sistem pengujian, hingga kepatuhan terhadap prosedur standar pelaksanaan UTBK UKPPPG di lingkungan UNG.​

Pada sesi penutupan (wrap up), Koordinator Program Studi PPG UNG, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan UTBK UKPPPG Guru Tertentu Periode 4 Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa kelancaran kegiatan ini merupakan hasil kerja sama erat panitia lokal, pengawas ruang, teknisi, tim penyelia pusat, tim monev, serta dukungan penuh pimpinan universitas.​

Secara resmi, kegiatan UTBK UKPPPG Guru Tertentu Periode 4 Tahun 2025 ditutup oleh Direktur Program Pascasarjana UNG, Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP. Dalam sambutannya, Prof. Mahludin menyampaikan bahwa UNG senantiasa berupaya memberikan layanan terbaik dalam setiap kegiatan berskala nasional dan menunjukkan kesiapan institusi dalam menyelenggarakan ujian yang kredibel, profesional, dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan secara nasional.​

Prof. Mahludin juga berharap para peserta dapat meraih hasil terbaik dan kelak berkontribusi sebagai guru profesional yang membawa perubahan positif bagi pendidikan Indonesia. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan UTBK UKPPPG di UNG menjadi bagian dari komitmen kampus dalam mendukung program sertifikasi dan peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.​

Dengan terselenggaranya UTBK UKPPPG Guru Tertentu Periode 4 Tahun 2025 ini, Universitas Negeri Gorontalo kembali menegaskan komitmennya untuk melahirkan tenaga pendidik profesional yang kompeten, berintegritas, dan siap memajukan dunia pendidikan nasional melalui layanan pendidikan dan pengujian yang bermutu.

Continue Reading

Advertorial

Bukan Cuma Soal Event, Komisi IV Sorot Serius Kinerja Dispora Gorontalo Sepanjang 2025

Published

on

DEPROV – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo resmi mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting terkait polemik penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 serta persoalan kepemudaan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Gorontalo. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dispora pada 24 November 2025 di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo.

Komisi IV menegaskan bahwa pada prinsipnya mereka mendukung pelaksanaan GHM 2025 sebagai salah satu event olahraga Pemerintah Provinsi Gorontalo yang potensial mempromosikan daerah. Namun, sejumlah persoalan teknis yang muncul dinilai menimbulkan kegaduhan publik yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas politik, sosial, dan pemerintahan di daerah.

Beberapa poin masalah yang disoroti Komisi IV antara lain:

  • Kebijakan teknis GHM yang diputuskan secara sepihak oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku ketua panitia, tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan pimpinan daerah.

  • Timbulnya kegaduhan di tengah masyarakat hingga membuat Gubernur dan Wakil Gubernur harus turun langsung memberikan klarifikasi publik.

  • Potensi hambatan teknis akibat lemahnya koordinasi dengan Pemerintah Kota Gorontalo selaku penanggung jawab wilayah pelaksanaan kegiatan.

  • Sumber pembiayaan yang berasal dari kontribusi peserta, yang kemudian memunculkan komplain karena dianggap berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pencitraan politik.

Dalam aspek kepemudaan, Komisi IV menilai Dispora Provinsi Gorontalo kurang terbuka serta minim koordinasi dalam penyelenggaraan program kepemudaan sepanjang tahun 2025. Kondisi ini dinilai menyebabkan beberapa kegiatan menimbulkan polemik dan sorotan negatif dari publik.

Komisi IV juga menyatakan bahwa Dispora kurang melibatkan organisasi kepemudaan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, padahal DPRD menilai kolaborasi tersebut sangat penting untuk mendorong peningkatan kapasitas dan partisipasi generasi muda di Provinsi Gorontalo.

Setelah mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, Komisi IV menetapkan tiga rekomendasi utama sebagai berikut:

  1. Penonaktifan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
    Komisi IV merekomendasikan agar Daniel Ibrahim dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi diminta menunjuk pelaksana tugas kepala dinas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar roda organisasi tetap berjalan efektif.

  2. Perbaikan desain medali GHM
    Komisi IV meminta panitia GHM segera memperbaiki tampilan medali yang sebelumnya menampilkan nama Gubernur. Komisi menilai desain tersebut berpotensi menimbulkan tafsir adanya unsur politisasi, terlebih kegiatan dibiayai oleh kontribusi peserta, bukan melalui APBD. Perubahan desain dinilai penting untuk menjaga stabilitas, menghindari pemaknaan politis, serta memastikan event tetap dipersepsikan murni sebagai kegiatan olahraga.

  3. Perbaikan komunikasi dan kolaborasi kepemudaan
    Rekomendasi terakhir menekankan agar Dispora Provinsi Gorontalo lebih terbuka dalam membangun komunikasi dan memperkuat kolaborasi dengan organisasi kepemudaan. Komisi menilai langkah ini krusial untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah dan mengurangi potensi konflik maupun kesalahpahaman di kemudian hari.

Rekomendasi tersebut secara resmi ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Hamzah Muslimin, SE, ME, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya kebijakan pemerintah daerah.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler