GORUT-Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin meminta kepada Wakil Ketua DPR-RI Rahmat Gobel untuk memberikan dukungan serta mendorong pengembangan pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Kwandang yang berada di kabupaten Gorontalo Utara.
Hal tersebut disampaikan Indra Yasin saat menerima kunjungan Rahmat Gobel bersama rombongan di Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (03/08/2020).
Menurut Indra Yasin pelabuhan Anggrek perlu dilakukan pengembangan dikarenakan pelabuhan Anggrek sudah berskala Nasional, dimana sudah melakukan eksport sampai ke luar negeri diantaranya Filipina, Vietnam dan Malaysia.
“Hari ini beliau (Rahmat Gobel) konsentrasi juga akan melihat pengembangan pelabuhan Anggrek, kita tahu bahwa pelabuhan Anggrek itu adalah pelabuhan yang sudah berskala Nasional. Karena dia sudah bongkar muat import ekspor. Untuk Ekspornya ke berbagai negara baik itu Filipina, Vietnam dan Malaysia” Ungkap Indra Yasin.
Harapannya kedepan pelabuhan Anggrek akan menjadi salah satu pelabuhan penyanggah ketika pemindahan Ibu kota negera ke Kalimantan terealisasikan.
“Karena kami punya harapan setelah rencana Ibu kota negara di Kalimantan maka pelabuhan Kwandang atau pelabuhan Anggrek atau Gorontalo ini jadi salah satu penyanggah untuk Ibu kota negara”. Tuturnya.
Untuk mendukung hal tersebut Bupati dua periode itu mengungkapkan bahwa saat ini pemkab Gorut sudah menyediakan kurang lebih 7 hektare wilayah untuk pengembangan pelabuhan Anggrek lagi kedepan.
“Dan ini beliau akan liat langsung hari ini, mudah-mudahan dengan beliau melihat langsung di lapangan. Beliau akan mendapat gambaran secara detail pengembangan pelabuhan Anggrek kedepan” Ujarnya.
“Saya sarankan kepada beliau dibuatkan semacam ada penghubung dua pelabuhan ini, pelabuhan Anggrek dan pelabuhan Kwandang. Karena dia berada dalam satu kawasan, satu garis. Dan kalau itu sudah bisa buat jadi satu pelabuhan tentu pelabuhan ini akan lebih menarik lagi kedepan” Sambungnya
Dalam kesempatan itu juga Indra menyampaikan bahwa dirinya mengusulkan kepada Anggota Legislatif perwakilan provinsi Gorontalo tersebut untuk mendorong dan memperjuangkan pengadaan Armada di kawasan Utara.
“Kami usulkan kepada beliau mudah-mudahan didorong. bahwa kalau selama ini ada dua armada. Armada barat dan armada timur. Armada timur kita tau dia berpusat di irian, Armada barat ada di surabaya. Nah tidak ada salahnya juga kita perjuangkan ada Armada utara. Karena kita kawasan utara juga berhadapan langsung dengan negara-negara tetangga yang se Asean, baik itu Filipina, Vietnam dan Malaysia.jadi ini kita berhadapan dengan negara-negara, bukan lagi dengan provinsi ” pungkasnya.
Jakarta – Prof. Mahfud MD mengulas secara mendalam situasi demonstrasi yang sempat mencekam di berbagai kota Indonesia pada akhir Agustus 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa walaupun kekerasan telah berhasil diredam terutama berkat langkah tegas Presiden Prabowo, masalah mendasar yang menjadi pemicu demonstrasi belum terselesaikan.
Demo yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah ini melahirkan kerusuhan hebat, termasuk pembakaran gedung DPR, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Situasi mulai membaik sejak Minggu malam dengan belum ada demonstrasi besar menggantikan.
Masalah utama yang belum dijawab adalah akumulasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti tingginya angka PHK dan pengangguran, serta persoalan pajak dan pungutan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, praktik kriminalisasi, politisasi hukum, serta kasus korupsi yang tidak jelas penyelesaiannya semakin memperparah kepercayaan publik terhadap pemerintah.
dikutip dari podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang masih kacau membuat sulitnya mencari investor karena reputasi hukum yang buruk. Ia juga menyoroti peran ormas Islam yang dianggap telah jauh dari rakyat dan terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pemandu moral masyarakat secara tepat.
Pentingnya reformasi KPK dan sinergi aparatur negara dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih. Selain itu, Mahfud MD mengkritik kabinet yang dianggap terlalu besar dan banyak pejabat bermasalah hukum, sehingga melemahkan kerja pemerintah.
Mahfud MD mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menerima kritik jujur dan penegakan hukum yang tegas agar negara ini bisa selamat dari masalah panjang yang melekat dalam pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Mahfud MD berbagi pengalamannya berani menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kasus besar seperti BLBI, menunjukkan pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran demi kebaikan bangsa.
Ia mengharapkan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah hukum dan evaluasi kabinet untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.
Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi sikap pemerintah terhadap demonstrasi, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai hukum namun tetap menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia.
Gorontalo – Kericuhan terjadi di kawasan Simpang Lima, Kota Gorontalo, saat aparat kepolisian membubarkan aksi mahasiswa yang menuntut kehadiran tiga unsur pimpinan daerah: Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD.
Massa aksi yang kecewa karena tuntutannya tidak dipenuhi melakukan pembakaran ban dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk Pos Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di sekitar lokasi. Aparat kepolisian kemudian membubarkan massa secara paksa karena aksi dinilai sudah bersifat anarkis.
Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, AKBP Desmont Harjendro A.P., S.I.K., M.T., menegaskan bahwa tindakan pembubaran dilakukan sesuai prosedur. Menurutnya, aparat sebelumnya telah mengingatkan bahwa batas waktu unjuk rasa hanya sampai pukul 17.00–18.00 WITA.
“Kita bubarkan sesuai SOP karena sudah melewati batas waktu. Aparat juga sudah melakukan negosiasi, tetapi massa menolak membubarkan diri,” ujar Desmont.
Ia menambahkan, sejumlah mahasiswa diamankan karena diduga menjadi provokator. “Ada beberapa yang kami amankan. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Desmont mengungkapkan bahwa aksi mahasiswa hari ini berlangsung di tiga titik: Kantor DPRD Gorontalo, Bundaran Saronde, dan Simpang Lima. Untuk pengamanan, Polda Gorontalo menurunkan sekitar 800 personel gabungan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Barakati.id, sebanyak 14 mahasiswa diamankan, tiga di antaranya telah dibebaskan. Berikut daftar nama mahasiswa tersebut:
Ditangkap
Muhamad Arif Hidayatullah Bina – DPD IMM Gorontalo
Andi Taufik – IAIN Sultan Amai Gorontalo
Zulfebriadi Hariji – Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jakarta, 31 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan penting usai mengundang para pimpinan partai politik, pimpinan DPR, MPR, dan DPD di Istana Kepresidenan. Ia menegaskan bahwa DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik — antara lain menghapus tunjangan besar bagi anggota dewan serta mencabut moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Langkah tersebut diambil sebagai respons langsung terhadap rantai aspirasi publik yang dipicu oleh demonstrasi besar-besaran, di mana masyarakat protes berkelanjutan atas tunjangan mewah anggota DPR. Demonstrasi ini sempat memicu kerusuhan, pembakaran fasilitas publik, serta kerusakan properti hingga korban jiwa.
Selain itu, Prabowo juga menerima kabar dari ketua umum partai-partai politik bahwa sejumlah anggota DPR telah dinonaktifkan karena menyampaikan pernyataan yang tidak tepat dan dinilai melukai hati rakyat. Sosok-sosok seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN disebut sebagai contoh nyata langkah tegas partai terhadap wakil rakyat yang kontroversial.
Melalui pengumuman ini, pemerintah berharap DPR bisa lebih fokus pada tugas legislasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa suara masyarakat—terutama dalam situasi demokrasi yang kritis—dapat direspons secara nyata oleh lembaga negara.