Pohuwato – Sektor pendidikan tinggi di Bumi Panua kembali mencetak tonggak sejarah baru dalam penguatan kualitas sumber daya manusia. Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menghadiri langsung Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Pohuwato (UNIPO) dalam rangka Wisuda Program Sarjana (S1) Angkatan IV di Aula Gedung Ichsan Convention Center (ICC) Pohuwato, Kamis (18/06/2026).

Sidang senat terbuka yang sarat nuansa khidmat dan kebanggaan tersebut mengukuhkan secara resmi sebanyak 250 wisudawan dan wisudawati dari berbagai disiplin ilmu.

Prosesi pengukuhan ini turut disaksikan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI Dr. H. Munawir Sazali, S.IP., M.Si., Pembina Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo Drs. H. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si., Ketua YPIPT Ichsan Gorontalo Dr. H. Mohammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak., serta jajaran unsur Forkopimda Kabupaten Pohuwato.

Hadir pula sejumlah pimpinan perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Ichsan, di antaranya Rektor Universitas Ichsan Gorontalo Dr. Hj. Juriko Abdul Samad, M.Si., Rektor Universitas Ichsan Gorontalo Utara Fatma Ngabito, S.IP., M.Si., serta Rektor Universitas Pohuwato Gretty S. Saleh, S.IP., M.Si., bersama jajaran wakil rektor, dekan, civitas akademika UNIPO, pimpinan OPD, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu Pohuwato.

Dalam orasi pembangunannya, Bupati Saipul A. Mbuinga melayangkan ucapan selamat sekaligus apresiasi tertinggi kepada para lulusan yang telah berhasil menuntaskan masa studi akademik mereka.

“Hari ini kita menjadi saksi lahirnya 250 sarjana baru di daerah ini. Atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato, kami mengucapkan selamat dan sukses. Keberhasilan yang diraih hari ini adalah buah manis dari konsistensi, kedisiplinan, serta sokongan doa tanpa batas dari orang tua dan dedikasi para dosen pembimbing,” ujar Saipul.

Bupati Saipul menegaskan, UNIPO mengemban peran instrumen strategis yang tidak terpisahkan dari cetak biru pembangunan daerah. Sebagai satu-satunya kampus lokal yang lahir dan berakar di Bumi Panua, UNIPO telah membuktikan diri sebagai pilar utama pencetak intelektual muda yang kompetitif.

Lebih lanjut, ia memaparkan keunggulan geopolitik Kabupaten Pohuwato yang berada di koridor trans-Sulawesi. Posisi ini menjadikan Pohuwato sebagai episentrum pergerakan barang, jasa, dan manusia yang sedang berkembang pesat di ujung barat Provinsi Gorontalo.

“Arah keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh lagi bertumpu pada eksploitasi kekayaan sumber daya alam semata. Kunci utamanya terletak pada kualitas manusia yang mengelolanya secara bijaksana, produktif, dan berkelanjutan,” urai Bupati.

Merujuk potensi tersebut, Saipul menantang para sarjana baru UNIPO untuk tidak sekadar menjadi pencari kerja (job seeker), melainkan penggerak kemandirian ekonomi daerah (job creator). Terlebih, daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah ini menyimpan potensi melimpah pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, hingga pertambangan.

“Sektor-sektor unggulan kita membutuhkan sentuhan sains, teknologi, kreativitas, dan integritas moral dari generasi muda terdidik. Jadilah agen perubahan yang mampu memberdayakan masyarakat, menghidupkan sektor UMKM, serta menelurkan gagasan segar demi kemaslahatan daerah,” harapnya.

Menutup arahannya, Bupati Saipul mengajak civitas akademika UNIPO, dunia usaha, dan elemen masyarakat untuk mempererat sinergi guna mewujudkan visi besar Pohuwato yang maju, unggul, mandiri, dan sejahtera.

Pohuwato – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pohuwato sukses menorehkan prestasi dalam hal kepatuhan fiskal daerah. Instansi yang mengurusi urusan pendidikan ini resmi dianugerahi piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Marisa.

Dikbud Pohuwato dinobatkan sebagai Mitra Kolaborasi Instansi Pemerintah Terbaik dalam Edukasi dan Penyuluhan Perpajakan di wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2026.

Apresiasi bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Marisa Faisal kepada Kepala Dinas Dikbud Pohuwato Arman Mohamad di ruang kerja Kadis, Kamis (18/06/2026).

Usai menerima penghargaan, Arman Mohamad menjelaskan bahwa rekognisi ini merupakan buah dari langkah taktis jajarannya dalam melakukan pendampingan masif serta asistensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Intervensi ini utamanya menyasar para guru dan tenaga kependidikan yang berada di bawah naungan Dikbud Pohuwato.

Menurut Arman, postur kuantitas ASN di Bumi Panua hampir separuhnya berstatus sebagai guru dan tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Angka makro tersebut menempatkan Dikbud sebagai instansi dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terbesar di lingkup Pemkab Pohuwato.

“Sebelumnya, problem utama kami adalah banyaknya ASN yang menunggak pelaporan SPT Tahunan. Faktanya, ini bukan karena mereka tidak taat pajak atau tidak mau melapor, melainkan karena kendala keterbatasan waktu operasional mengajar. Selain itu, banyak yang belum familiar dengan arsitektur sistem administrasi terbaru yakni Coretax System,” ungkap Arman secara transparan.

Menyiasati sumbatan tersebut, Arman mengambil kebijakan proaktif dengan membentuk tim akselerasi internal. Tim ini bertugas meluncur langsung ke sekolah-sekolah di pelosok kecamatan untuk memberikan panduan pengisian instrumen perpajakan secara door-to-door.

“Kami jemput bola mendatangi sekolah-sekolah. Pola asistensi ini kami jamin sama sekali tidak mengoreksi atau mengganggu jam belajar-mengajar siswa, dan tim bekerja secara sukarela. Alhamdulillah, terobosan ini membuahkan hasil manifes dan direspons positif oleh otoritas pajak,” tuturnya.

Efikasi program pengawalan ini terbukti ampuh. Arman membeberkan, pada tahun sebelumnya tercatat ada sekitar 500 ASN di lingkungan Dikbud yang mengabaikan pelaporan SPT. Namun, pasca-program pendampingan bergulir, angka kelalaian tersebut sukses ditekan secara dramatis.

“Hanya dalam tempo dua pekan sejak awal Februari, grafik kepatuhan melonjak tajam karena hampir seluruh ASN sukses melapor. Tersisa sekitar 70 pegawai saja yang belum terproses karena kendala administratif yang valid, seperti sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau sebagian kecil memang sudah melaporkan secara mandiri,” rinci Kadis Dikbud.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Marisa Faisal menegaskan bahwa pemberian sertifikat penghargaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengakuan objektif atas kontribusi konkret Dikbud Pohuwato dalam memperluas jangkauan literasi perpajakan.

“Dikbud Pohuwato telah melakukan lompatan besar dengan melakukan edukasi perpajakan secara mandiri dan terstruktur di lingkungan kerjanya. Langkah ini sangat meringankan tugas kami sekaligus menjadi motor penggerak dalam mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) daerah,” puji Faisal.

Faisal menambahkan, DJP selalu membuka pintu seluas-luasnya bagi wajib pajak yang mengalami degradasi teknis dalam pelaporan, baik berupa masalah lupa kata sandi (password), akun email yang tidak aktif, hingga sinkronisasi nomor telepon baru.

“Tidak ada lagi dalih bagi wajib pajak untuk mangkir melapor. Silakan langsung konsultasikan ke kantor kami atau temui petugas saat penetrasi penyuluhan di lapangan. Jika ada kesulitan beradaptasi dengan fitur-fitur baru di Coretax, tim kami siap memberikan asistensi penuh,” jaminnya.

Pihaknya mengakui belum mampu menyentuh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pohuwato secara simultan akibat keterbatasan kuantitas personel (SDM) di internal kementerian. Kendati demikian, KP2KP Marisa berkomitmen akan terus mengevaluasi basis data makro demi mengejar kepatuhan para abdi negara.

“Keterbatasan personel memang membuat beberapa OPD belum terkunjungi. Namun, cetak biru ke depan, kami akan terus melancarkan evaluasi berkala dan mendatangi instansi-instansi yang catatan pelaporan SPT ASN-nya masih di bawah target,” pungkas Faisal.

Pohuwato – Langkah preventif guna mengikis celah tindak pidana korupsi terus diperketat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato. Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga secara resmi membuka agenda Sosialisasi Penerapan dan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Prinsip Kepatuhan dan Anti Penyuapan di Aula Inspektorat Daerah, Kamis (18/06/2026).

Hajatan strategis yang diinisiasi oleh korps pengawas internal daerah ini dihadiri langsung oleh seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala badan, serta camat se-Kabupaten Pohuwato.

Dalam arahannya, Bupati Saipul yang didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Pohuwato Irfan Saleh, menegaskan bahwa perwujudan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan tepercaya (credible) merupakan hak mutlak masyarakat yang wajib digaransi oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN).

“Menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern di tahun 2026, kita dituntut bergerak lebih lincah, transparan, dan bersih dari penyimpangan. Sosialisasi SPIP Terintegrasi ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi di atas kertas, melainkan instrumen utama untuk mengukur, mengendalikan, dan memitigasi risiko kegagalan program pembangunan sejak dini,” tegas Saipul.

Menurut Bupati, implementasi SPIP yang solid akan mengawal setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dibelanjakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Atas dasar itu, ia menuntut seluruh kepala OPD dan camat untuk melakukan self-assessment atau penilaian mandiri secara jujur dan objektif.

“Saya minta lakukan penilaian mandiri dengan penuh tanggung jawab. Jangan ada lagi formalitas atau rekayasa data di atas kertas demi mengejar nilai. Yang kita butuhkan adalah dampak nyata berupa perbaikan kualitas pelayanan di lapangan,” ulasnya retoris.

Selain memperkuat lini pengawasan internal, forum tersebut secara khusus membedah prinsip kepatuhan dan manajemen anti penyuapan. Langkah ini diambil sebagai benteng pengaman guna memastikan ekosistem kerja di Bumi Panua steril dari praktik suap, gratifikasi, maupun konflik kepentingan. Kepatuhan terhadap kode etik normatif dinilainya sebagai modal krusial untuk memupuk kepercayaan publik sekaligus memikat iklim investasi daerah.

Guna mengakselerasi komitmen tersebut, Bupati Saipul menerbitkan tiga instruksi mahapenting yang wajib dipatuhi seluruh peserta:

1. internalisasi Materi: Memahami secara komprehensif dan mengimplementasikan seluruh instrumen SPIP terintegrasi di unit kerja masing-masing tanpa menunda.

2. Pengawasan Berjenjang (Linear Monitoring): Menuntut setiap kepala dinas dan kepala badan melakukan supervisi ketat terhadap kinerja bawahan guna menutup ruang transaksi ilegal.

3. Penyemaian Budaya Tolak Suap: Membangun mentalitas berani menolak segala bentuk pemerasan atau gratifikasi, serta tidak takut melaporkan indikasi pelanggaran dalam pelayanan publik.

“Jangan pernah takut menolak dan melaporkan praktik lancung penyuapan. Budaya integritas harus melekat dan menjadi karakter dasar setiap ASN Pohuwato,” pungkas Saipul.