Connect with us

Daerah

Ketika Prabowo Hapus Utang Petani dan Nelayan, Realistis Hidupkan Ekonomi Rakyat

Published

on

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan perjuangannya dalam menghapus utang 1 juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Indonesia. Kebijakan ini menjadi salah satu terobosan besar pada tahun pertama pemerintahannya, yang bertujuan memberikan napas baru bagi sektor ekonomi rakyat kecil.

Langkah itu diceritakan langsung oleh Presiden dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025). Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bermula dari keluhan para petani dan pengusaha kecil yang tak lagi bisa mengakses pinjaman baru karena masih dibebani utang lama puluhan tahun.

“Saat kampanye, banyak perwakilan petani/UMK datang. ‘Pak, kami tak bisa dapat pinjaman baru karena utang 25 tahun lalu masih tercatat.’ Saya panggil beberapa bankir, kami diskusikan, dan saya paham bahwa setelah 25 tahun, sebagian besar sudah write-off di pembukuan bank,” ujar Prabowo.

Menurutnya, sebagian bankir menolak ide penghapusan utang dengan alasan dapat menimbulkan moral hazard di perbankan. Namun, Prabowo menegaskan niat baiknya tidak dilandasi politik populis, melainkan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan ekonomi.

“Tentu ada bankir konservatif yang berkata, ‘Tidak bisa, Pak nanti jadi contoh buruk,’” katanya. “Saya bilang orang-orang ini 25 tahun tak bisa bayar karena cuaca buruk, bencana alam, dan sebagainya. Tidak mungkin mereka melunasi. Harus realistis ada yang namanya penghapusan. Kami hapuskan utang,” tegasnya.

Kebijakan ini dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, yang menargetkan 1,09 juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM di sektor pertanian, kelautan, peternakan, dan perkebunan (Kompas, 4 November 2024).​
Kementerian BUMN mencatat program ini mencakup piutang hingga Rp15,5 triliun untuk Bank BRI, serta lebih dari Rp2,5 triliun utang yang sudah dihapus terhadap 67.000 UMKM pada tahap pertama (Detik, 12 Oktober 2025; Kompas, 15 Desember 2024).​

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penghapusan utang ini bukan berarti pemerintah melunasi utang nasabah ke bank, melainkan membersihkan catatan kredit agar mereka bisa kembali mengakses pembiayaan baru. “Alhamdulillah, di dalam RUPS Bank Himbara sudah dialokasikan anggaran untuk penghapusan piutang UMKM yang totalnya kurang lebih 1 juta pengusaha. Isu anggaran sudah tidak ada masalah,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan menjadi katalis ekonomi baru bagi kawasan pedesaan melalui peningkatan produktivitas, distribusi modal, dan keadilan ekonomi. Prabowo menekankan, “Langkah penghapusan utang ini bukan sekadar keringanan, tetapi bagian dari strategi menyeluruh untuk menghidupkan kembali roda ekonomi rakyat kecil.”

Gorontalo

Tutup Peran Saka Nasional Pakai Batik, Adhan: Gubernur Bikin Malu Daerah

Published

on

Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea saat diwawancarai || Foto Humas

Gorontalo – Penutupan Peran Saka Nasional tahun 2025 di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, menimbulkan rasa kecewa di kalangan warga Gorontalo. Bukan karena kegiatan, melainkan pilihan pakaian yang dikenakan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, saat menutup acara pada Sabtu (08/11/2025).

Menurut Adhan Dambea, busana yang dipakai Gusnar dinilai tidak memberi contoh yang baik kepada peserta dan justru memalukan daerah. Adhan menegaskan bahwa sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Pramuka Gorontalo, seharusnya Gusnar mengenakan pakaian Pramuka pada penutupan acara. Ia menyatakan, “Itu memalukan Gorontalo, pakai batik, baru sekadar pakai kacu. Dan dia justru menutup kegiatan itu.”

Adhan menambahkan meski tidak terlalu aktif di organisasi non formal yang dipimpin Budi Waseso tersebut, ketika pernah mengikuti kegiatan Pramuka dulu, biasanya pembuka dan penutup kegiatan mengenakan seragam Pramuka lengkap. “Ini hanya pakai batik. Sebagai warga Gorontalo saya sangat malu, karena ada 34 perwakilan provinsi yang mengikuti Peran Saka ini,” ujar Adhan.

Continue Reading

Daerah

Kabar Gembira untuk Pengguna Jalan, Pohuwato Miliki UPPKB Sendiri

Published

on

Pohuwato – Kabar baik datang bagi masyarakat dan pengguna jalan di Kabupaten Pohuwato. Pengawas Satuan Pelayanan (Wasatpel) Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), atau yang lebih dikenal sebagai jembatan timbang, kini resmi dibangun di Kecamatan Marisa. Fasilitas ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Desember 2025 atau paling lambat Januari 2026.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Wasatpel UPPKB Marisa, Aswin Lumula, SE. Ia menjelaskan bahwa kehadiran unit ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, khususnya bagi kendaraan angkutan barang yang melintas di jalur trans Sulawesi bagian utara.

“Sebagai informasi kepada masyarakat, Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor di Marisa telah hadir dan akan segera beroperasi. Insyaallah antara Desember 2025 atau Januari 2026,” ujar Aswin Lumula.

Menurutnya, keberadaan UPPKB Marisa akan berperan penting dalam mengendalikan kelebihan muatan kendaraan berat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini juga diharapkan mampu menekan tingkat kerusakan jalan yang sering disebabkan oleh angkutan dengan beban berlebih.

“UPPKB bukan semata untuk penegakan hukum, tetapi juga menjadi wadah pembinaan bagi para pengemudi serta pengusaha angkutan agar lebih disiplin dalam mengoperasikan armadanya,” tambah Aswin.

Aswin menekankan bahwa keberadaan jembatan timbang akan mendukung terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Pemeriksaan kendaraan secara rutin diyakini dapat memastikan seluruh kendaraan angkutan mematuhi standar teknis dan administratif yang telah ditetapkan.

Kehadiran UPPKB Marisa mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Pasalnya, ruas jalan utama Pohuwato merupakan jalur vital yang kerap dilalui kendaraan bermuatan besar dari berbagai wilayah di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi. Warga menilai fasilitas ini akan menjadi langkah strategis dalam menjaga infrastruktur jalan dan meningkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas di daerah tersebut.

Continue Reading

Advertorial

Resmi Dilantik! Tiga Kepala Desa Pohuwato Siap Lanjutkan Pembangunan

Published

on

Pohuwato – Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa Antar Waktu Periode 2022–2030, sekaligus pengukuhan pengurus DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Masa Bhakti 2025–2030 serta pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2025–2028 Kabupaten Pohuwato, berlangsung khidmat di Gedung Panua, Senin (10/11/2025).

Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, memimpin langsung prosesi tersebut yang juga dihadiri Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti perwakilan Polres Pohuwato, Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan Kodim 1313 Pohuwato. Hadir pula Sekretaris Daerah Pohuwato, sejumlah pimpinan OPD, unsur perbankan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Pohuwato.

Kegiatan diawali dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tiga kepala desa antar waktu, masing-masing Zaenab T. Yunus, S.IP. sebagai Kepala Desa Ayula, Kecamatan Randangan; Hardianto Ali sebagai Kepala Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa; dan Lian Latif, S.H. sebagai Kepala Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa.

Usai pelantikan, dilakukan pengukuhan pengurus DPC APDESI Kabupaten Pohuwato yang diketuai Sirwan Mohi oleh Ketua DPP APDESI Provinsi Gorontalo, Basir Kasiaradja, disaksikan langsung oleh Bupati Saipul A. Mbuinga. Selanjutnya, Bupati Saipul juga mengukuhkan Pengurus Asosiasi BPD Kabupaten Pohuwato Periode 2025–2028 yang diketuai Usman Polumuduyo.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan ucapan selamat kepada para kepala desa yang baru dilantik dan berpesan agar mereka dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

“Saudara telah berhasil meraih kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan pembangunan di desa masing-masing. Jalankan amanah ini dengan sepenuh hati, penuh keikhlasan dalam melayani masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional,” ujar Bupati Saipul.

Ia menegaskan bahwa kepala desa merupakan ujung tombak pembangunan dan motor penggerak pembangunan di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala desa harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara adil dan berimbang.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Desa Pohuwato Timur, Buntulia Barat, dan Ayula untuk bersatu mendukung kepala desa masing-masing. Lupakan perbedaan selama proses pemilihan, mari kita satukan tekad membangun desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” imbau Bupati.

Selain itu, Bupati Saipul turut menyampaikan selamat kepada pengurus DPC APDESI dan Asosiasi BPD yang baru dikukuhkan. Ia berharap kedua lembaga tersebut dapat menjaga kehormatan penyelenggaraan pemerintahan desa serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Jadikan APDESI dan Asosiasi BPD sebagai organisasi yang profesional dalam mengadvokasi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta bersinergi aktif dengan pemerintah daerah demi kemajuan bersama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya peran desa dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional. “Presiden Republik Indonesia telah menegaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan adalah membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045,” terangnya.

Menurutnya, pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato terus menunjukkan kemajuan berkat kerja keras pemerintah desa, BPD, dan seluruh elemen masyarakat. “Keberhasilan ini adalah hasil kerja kolaboratif seluruh komponen desa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” tutup Bupati Saipul.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler