Connect with us

Advertorial

KLHK Siap Fasilitasi Sengketa Lahan, DPRD Provinsi Gorontalo Gerak Cepat Konsultasi

Published

on

DEPROV – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk konsultasi mengenai penguatan program perhutanan sosial serta pembahasan izin Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Pohuwato, Jumat (14/11/2025).

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 11, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa bersama anggota Komisi II.

Rombongan DPRD diterima oleh Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial, Enik Ekowati, bersama Zulmansyah, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKTHA) sekaligus Plt. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS), serta jajaran pejabat teknis di lingkungan KLHK.

Pada kesempatan tersebut, Komisi II memaparkan berbagai tantangan dan kebutuhan terkait pengelolaan perhutanan sosial di Pohuwato, terutama di kawasan seluas 1.000 hektare yang tengah proses pengukuran oleh UPTD Manado. Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, mengungkapkan adanya temuan tumpang tindih pemanfaatan lahan seluas sekitar 400 hektare yang telah digunakan oleh pihak lain untuk penanaman sorgum, tanpa keterlibatan maupun sosialisasi kepada masyarakat lokal.

“Masyarakat belum pernah diinformasikan terkait aktivitas penanaman tersebut. Dari total 1.000 hektare, sekitar 400 hektare telah lebih dahulu diolah oleh pihak lain, padahal kelompok tani hutan setempat masih menunggu proses izin,” kata Mikson.

Lebih lanjut, kawasan ini direncanakan sebagai area pengembangan durian dan kakao—dua komoditas unggulan yang diyakini berpotensi meningkatkan ekonomi daerah serta memperkuat ketahanan pangan di Pohuwato. Komisi II juga menyoroti keunggulan wilayah Pohuwato oleh adanya pelabuhan ekspor yang mendukung pengembangan durian dan kakao dalam skala besar. Beberapa off-taker telah siap membeli hasil panen sekaligus memberikan pendampingan teknis kepada kelompok tani.

Wakil Ketua DPRD Ridwan Monoarfa menegaskan pentingnya percepatan legalitas izin perhutanan sosial agar peluang ekonomi masyarakat dapat terwujud. “Saat izin terbit, kelompok tani bisa bergerak mengembangkan durian dan kakao dengan kepastian pasar. Ini tentu akan mendorong ekonomi rakyat,” tegas Ridwan.

Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial, Enik Ekowati, mengapresiasi komitmen DPRD Gorontalo dalam mengawal program perhutanan sosial dan menegaskan kesiapan KLHK untuk memfasilitasi penyelesaian seluruh persoalan, mulai dari tumpang tindih lahan, penyiapan kelembagaan, sampai legalitas izin HKm.

KLHK juga memaparkan perkembangan dan aturan terbaru terkait program perhutanan sosial nasional, pola tanam agroforestry, batasan jenis tanaman (termasuk larangan sawit), serta penguatan kelompok usaha perhutanan sosial.

“Areal perhutanan sosial memberikan hak akses pemanfaatan, bukan perusakan hutan. Komoditas yang dikembangkan harus mengikuti pola agroforestri, di mana komoditas seperti kakao atau durian ditanam di sela-sela pohon kayu,” jelas perwakilan Direktorat PKPS.

Berdasarkan data KLHK, Provinsi Gorontalo telah mengantongi 32.700 hektare izin perhutanan sosial yang tersebar di berbagai skema, meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan HTR. Sementara itu, potensi calon areal program ini di Gorontalo masih mencapai 76.000 hektare.

Di akhir pertemuan, Komisi II DPRD Gorontalo berharap proses persetujuan kawasan perhutanan sosial di Pohuwato dapat dipercepat demi kepentingan masyarakat dan pembangunan sektor kehutanan yang produktif. “Kami dari Komisi II berharap koordinasi seperti ini terus berlanjut agar seluruh persoalan perhutanan sosial bisa diselesaikan secara menyeluruh,” tutup Mikson.

Pihak Ditjen Perhutanan Sosial menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan data yang disampaikan, termasuk penanganan kasus tumpang tindih lahan dan pendampingan kelompok tani hingga tahap pemasaran. Pertemuan ditutup dengan harapan kolaborasi KLHK, pemerintah daerah, dan DPRD dapat terus berjalan guna memastikan manfaat sosial dan ekonomi kawasan hutan bagi masyarakat Pohuwato dan Gorontalo secara luas.

Advertorial

Gelar Rapat Forkopimda, Adhan Dambea Instruksikan Penertiban Miras Menjelang Nataru

Published

on

Kota Gorontalo – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea memimpin rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (22/12/2025). Rapat tersebut membahas kesiapan pengamanan dan ketertiban masyarakat dalam menyambut momentum akhir tahun.

Dalam arahannya, Wali Kota Adhan menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang biasanya meningkat saat malam Natal dan pergantian tahun.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas masyarakat pasti meningkat. Karena itu, semua potensi gangguan, termasuk peredaran minuman keras dan kemacetan lalu lintas, perlu kita antisipasi bersama,” ujar Adhan.

Fokus utama pengamanan, lanjutnya, adalah tempat-tempat ibadah dan lokasi perayaan keagamaan. Berdasarkan laporan kepolisian, terdapat 21 gereja dan gedung perayaan Natal yang akan mendapatkan penjagaan intensif.

Perayaan ibadah Oikumene dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2025 dengan sekitar 600 jemaat, sedangkan perayaan Katolik diperkirakan diikuti hingga 800 jemaat dan berlangsung hingga 20 Januari 2026.

“Ibadah harus berlangsung aman dan nyaman. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemerintah dan aparat keamanan,” tegas Wali Kota Adhan.

Sebagai langkah preventif, Pemerintah Kota Gorontalo akan melakukan pemusnahan minuman keras hasil sitaan pada 29 Desember 2025, sebelum malam pergantian tahun, guna mencegah gangguan ketertiban umum.

Kapolresta Gorontalo Kota menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lima pos pengamanan di sejumlah titik strategis. Jika terjadi kepadatan lalu lintas, rekayasa arus kendaraan akan dilakukan dan diinformasikan secara real time melalui media sosial.

Sementara itu, Dandim 1304/Gorontalo memastikan kesiapan personel TNI untuk mendukung pengamanan di lima titik dengan kekuatan masing-masing empat hingga lima personel.

Rapat Forkopimda tersebut turut dihadiri unsur Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Ketua DPRD Kota Gorontalo. Seluruh pihak menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama momentum Nataru.

Continue Reading

Advertorial

Inspirasi dari Pesisir! “Echoes of Tomini” Bawa Semangat Konservasi dan Pemberdayaan

Published

on

UNG – Desa Torosiaje, perkampungan unik di atas perairan Teluk Tomini, Kabupaten Pohuwato, menjadi pusat perhatian berkat lahirnya gerakan kolaboratif bertajuk “Echoes of Tomini”. Kegiatan ini digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bekerja sama dengan perguruan tinggi lain serta Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Mengusung tema “Revitalizing Coastal Ecosystems through Education, Culture, and Tourism”, program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan gerakan nyata mahasiswa dalam menjaga sekaligus mengoptimalkan potensi pesisir melalui pendekatan pendidikan, budaya, dan pariwisata berkelanjutan.

Melalui Echoes of Tomini, mahasiswa UNG bersama mitra akademik dan pemerintah berupaya mewujudkan sinergi multipihak dalam melestarikan nilai-nilai sosial, budaya, serta kekayaan alam yang ada di kawasan Teluk Tomini — khususnya di Desa Torosiaje.

Pemilihan Desa Torosiaje tentu bukan tanpa alasan. Wilayah yang dikenal sebagai kampung nelayan di atas laut ini memiliki kekayaan budaya dan potensi sosial-ekonomi yang besar. Selain menjadi ikon pariwisata bahari, Torosiaje juga memiliki nilai strategis dalam pengembangan bidang pendidikan, perikanan, dan ekonomi masyarakat pesisir.

Presiden BEM UNG Surya Reksa Umar menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan visi universitas dalam mengembangkan masyarakat berbasis kawasan, terutama di wilayah Teluk Tomini.

“Torosiaje memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Melalui pendekatan akademis, mahasiswa ingin berkontribusi nyata lewat riset dan pengabdian, agar potensi tersebut dapat dikembangkan secara berkelanjutan,” ujar Surya.

Inisiatif mahasiswa ini mendapat apresiasi tinggi dari Rektor UNG, yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Mohamad Amir Arham, M.E. Dalam sambutannya, Amir menilai gerakan yang lahir dari akar rumput mahasiswa ini sangat krusial untuk mendukung percepatan pembangunan masyarakat di kawasan pesisir Teluk Tomini.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, muncul gagasan-gagasan konstruktif yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat lokal. Ini bukti bahwa mahasiswa UNG tidak hanya belajar di kampus, tetapi juga hadir dan bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Amir juga menegaskan bahwa UNG berkomitmen mendukung penuh program inovatif mahasiswa, baik secara moral maupun sumber daya. Menurutnya, Echoes of Tomini menjadi implementasi nyata dari visi universitas sebagai kampus yang berorientasi pada pengabdian masyarakat.

“UNG berkomitmen untuk mengawal dan mendukung setiap inisiatif mahasiswa yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kami ingin memastikan program ini berjalan berkelanjutan dan terus memberi manfaat bagi daerah,” pungkasnya.

Continue Reading

Advertorial

Rp400 Juta Terkumpul! Wali Kota Adhan Instruksikan Bantuan Langsung ke Wilayah Terparah di Sumatera

Published

on

Kota Gorontalo – Penggalangan dana kemanusiaan yang digelar oleh Pemerintah Kota Gorontalo terus menunjukkan hasil nyata. Berdasarkan laporan terbaru, total bantuan dana yang berhasil dikumpulkan telah mencapai sekitar Rp400 juta.

Informasi tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yang digelar di Bandhayo Lo Yiladia (BLY) pada Jumat (19/12/2025). Dalam rapat tersebut, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea didampingi Wakil Wali Kota Indra Gobel menyoroti perkembangan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam di Pulau Sumatera.

“Alhamdulillah, bantuan yang terkumpul sudah sekitar Rp400 juta, Pak,” ungkap Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo, Dandy Datau, saat memberikan laporan kepada Wali Kota Adhan.

Salurkan ke Wilayah yang Paling Terdampak

Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Adhan langsung memberikan instruksi agar bantuan segera didistribusikan ke wilayah-wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat bencana. Ia juga meminta agar proses penyaluran dilakukan secara langsung oleh perwakilan Pemerintah Kota Gorontalo.

“Nanti Pak Wawali yang akan mengantar, didampingi Kepala BPBD,” ujar Adhan. “Identifikasi mana daerah yang paling parah, dan serahkan bantuan di sana,” tambahnya dengan tegas.

Wali Kota Adhan menegaskan bahwa pengiriman bantuan secara langsung merupakan langkah penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat korban bencana.

Bukti Kepedulian ASN dan Masyarakat Gorontalo

Bantuan kemanusiaan tersebut merupakan hasil kolektif dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, serta bantuan dari berbagai lembaga, organisasi, dan donatur di wilayah setempat. Donasi ini akan disalurkan untuk membantu korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatera.

“Ini adalah bentuk kepedulian masyarakat Gorontalo terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban mereka,” ujar Wali Kota Adhan.

Langkah cepat Pemerintah Kota Gorontalo ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat solidaritas antarwilayah, sekaligus menegaskan bahwa nilai kemanusiaan tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan publik.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler