DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo bersama perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menemui massa aksi yang menggelar unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025).

Aksi tersebut digelar untuk menuntut penyelesaian konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Gorontalo yang dinilai telah merugikan masyarakat. Para demonstran menyampaikan bahwa lahan yang semula hanya disewa oleh pihak perusahaan kini justru diambil alih secara sepihak tanpa kejelasan hukum dan kompensasi kepada warga.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, turun langsung menanggapi aspirasi massa. Ia menjelaskan bahwa KPK tengah mendalami laporan dugaan pelanggaran pengelolaan kebun sawit yang menjadi sumber konflik di daerah tersebut.

“KPK sudah memiliki dokumen lengkap terkait kasus ini dan akan turun langsung ke lapangan pada Rabu dan Kamis untuk menindaklanjutinya,” ujar Thomas di hadapan peserta aksi.

Thomas juga menegaskan bahwa saat ini fokus KPK masih pada penanganan kasus terkait sektor perkebunan sawit, sementara isu pertambangan masih dalam tahap pengumpulan data dan proses awal.

“Untuk tambang masih tahap proses awal. Yang sudah masuk dan sedang ditangani oleh KPK baru persoalan sawit,” jelasnya.

Lebih lanjut, Thomas memastikan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas KPK dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, terutama jika terbukti merugikan warga dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

“KPK tidak datang ke Gorontalo untuk jalan-jalan, melainkan memperkuat kerja Panitia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk DPRD agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan berpihak kepada rakyat,” tegas Thomas.

Ia berharap kehadiran KPK di Gorontalo dapat mempercepat upaya penyelesaian konflik lahan sawit yang telah berlangsung cukup lama serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak.

“Semoga langkah ini bisa menjadi awal dari penyelesaian yang adil dan transparan, demi melindungi hak-hak masyarakat,” pungkasnya.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 sebagai langkah nyata memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran KPK RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta unsur Sekretariat DPRD. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang berintegritas di Bumi Serambi Madinah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK RI. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah tersebut untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan selamat datang kepada jajaran KPK RI. Kehadiran Bapak/Ibu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Thomas.

Thomas menambahkan, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan semata, tetapi juga harus dibarengi langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan audiensi seperti ini menjadi wadah penting untuk memperkuat edukasi publik serta menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kami menyadari bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak kepada kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan,” ungkapnya.

Ia juga menyambut baik inisiatif KPK dalam penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan komitmen bersama untuk menjaga amanah rakyat dengan tanggung jawab dan kejujuran. Semoga langkah kita hari ini menjadi bagian nyata menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” tutup Thomas.

Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI dalam paparannya menyoroti pentingnya komunikasi lintas instansi dalam penyelesaian berbagai persoalan daerah, terutama ketika muncul perbedaan pandangan antar lembaga teknis.

“Seringkali kami temukan adanya perbedaan pemahaman antara instansi vertikal seperti Kemendagri, Bappenas, atau LKPP dalam memberikan advis terkait program daerah. Hal tersebut wajar karena masing-masing memiliki kewenangan dan perspektif teknis yang berbeda,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa KPK siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi jika terjadi kebuntuan antar lembaga. “Apabila di daerah muncul persoalan yang memerlukan kejelasan, silakan bersurat kepada instansi terkait dengan tembusan kepada KPK RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi, agar kami dapat memfasilitasi dan memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa KPK terus memperkuat pendekatan pencegahan berbasis kolaborasi agar pemerintah daerah dapat lebih fokus menjalankan pembangunan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

“KPK ingin hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum dan berorientasi pada kepentingan publik,” tandasnya.

Kegiatan audiensi diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara jajaran KPK RI dan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan berbagai masukan untuk memperkuat integritas daerah serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Pohuwato – Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa Antar Waktu Periode 2022–2030, sekaligus pengukuhan pengurus DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Masa Bhakti 2025–2030 serta pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2025–2028 Kabupaten Pohuwato, berlangsung khidmat di Gedung Panua, Senin (10/11/2025).

Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, memimpin langsung prosesi tersebut yang juga dihadiri Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti perwakilan Polres Pohuwato, Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan Kodim 1313 Pohuwato. Hadir pula Sekretaris Daerah Pohuwato, sejumlah pimpinan OPD, unsur perbankan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Pohuwato.

Kegiatan diawali dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tiga kepala desa antar waktu, masing-masing Zaenab T. Yunus, S.IP. sebagai Kepala Desa Ayula, Kecamatan Randangan; Hardianto Ali sebagai Kepala Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa; dan Lian Latif, S.H. sebagai Kepala Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa.

Usai pelantikan, dilakukan pengukuhan pengurus DPC APDESI Kabupaten Pohuwato yang diketuai Sirwan Mohi oleh Ketua DPP APDESI Provinsi Gorontalo, Basir Kasiaradja, disaksikan langsung oleh Bupati Saipul A. Mbuinga. Selanjutnya, Bupati Saipul juga mengukuhkan Pengurus Asosiasi BPD Kabupaten Pohuwato Periode 2025–2028 yang diketuai Usman Polumuduyo.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan ucapan selamat kepada para kepala desa yang baru dilantik dan berpesan agar mereka dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

“Saudara telah berhasil meraih kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan pembangunan di desa masing-masing. Jalankan amanah ini dengan sepenuh hati, penuh keikhlasan dalam melayani masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional,” ujar Bupati Saipul.

Ia menegaskan bahwa kepala desa merupakan ujung tombak pembangunan dan motor penggerak pembangunan di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala desa harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara adil dan berimbang.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Desa Pohuwato Timur, Buntulia Barat, dan Ayula untuk bersatu mendukung kepala desa masing-masing. Lupakan perbedaan selama proses pemilihan, mari kita satukan tekad membangun desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” imbau Bupati.

Selain itu, Bupati Saipul turut menyampaikan selamat kepada pengurus DPC APDESI dan Asosiasi BPD yang baru dikukuhkan. Ia berharap kedua lembaga tersebut dapat menjaga kehormatan penyelenggaraan pemerintahan desa serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Jadikan APDESI dan Asosiasi BPD sebagai organisasi yang profesional dalam mengadvokasi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta bersinergi aktif dengan pemerintah daerah demi kemajuan bersama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya peran desa dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional. “Presiden Republik Indonesia telah menegaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan adalah membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045,” terangnya.

Menurutnya, pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato terus menunjukkan kemajuan berkat kerja keras pemerintah desa, BPD, dan seluruh elemen masyarakat. “Keberhasilan ini adalah hasil kerja kolaboratif seluruh komponen desa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” tutup Bupati Saipul.