DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 di Kelurahan Libuo, Kota Gorontalo. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan masukan langsung kepada wakil rakyat.

Reses berlangsung dengan penuh antusiasme. Warga Kelurahan Libuo hadir dalam jumlah besar dan menyampaikan beragam usulan, terutama terkait bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sejumlah aspirasi yang paling menonjol mencakup peningkatan bantuan untuk masjid, pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar, serta dukungan terhadap sektor peternakan rakyat.

Meyke Camaru menilai aspirasi ini merupakan langkah positif untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Ia menyebut pengembangan sektor peternakan, seperti beternak kambing, bisa menjadi peluang ekonomi baru yang menjanjikan apabila dikelola dengan baik dan sesuai ketentuan.

“Ini merupakan langkah positif dalam memperkuat perekonomian keluarga. Tidak ada salahnya masyarakat menjadi peternak kambing selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya di hadapan warga.

Selain masalah ekonomi, Meyke juga menyoroti isu ketersediaan LPG yang menjadi perhatian penting menjelang bulan suci Ramadan. Ia menegaskan bahwa DPRD, khususnya melalui Komisi II, akan memastikan pasokan LPG tetap aman serta distribusinya berjalan lancar.

“Menjelang Ramadan, kami akan memastikan seluruh pangkalan LPG mendapatkan suplai yang memadai agar kebutuhan masyarakat, baik di Kota Gorontalo maupun kabupaten, dapat terpenuhi,” tegas politisi perempuan Partai NasDem tersebut.

Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Provinsi Gorontalo juga akan melakukan monitoring langsung ke pangkalan-pangkalan LPG, guna memastikan distribusi berjalan tepat, tanpa penimbunan maupun kelangkaan.

Melalui kegiatan reses ini, Meyke Camaru berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menekankan bahwa kegiatan reses bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.

DEPROV – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Partai Gerindra, Iqbal Al Idrus, menegaskan bahwa pers memiliki peran vital sebagai jantung informasi masyarakat yang menyampaikan berita secara aktual, jernih, dan berimbang.

Hal tersebut disampaikannya bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional, sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi insan pers dalam menjaga arus informasi yang sehat dan mencerdaskan publik di tengah derasnya perkembangan teknologi informasi.

“Pers adalah jantung informasi masyarakat yang menyampaikan berita secara aktual dan jernih. Melalui pers, masyarakat dapat mengetahui berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi, baik di bidang pemerintahan, sosial, maupun pembangunan,” ujar Iqbal di Gorontalo, Senin (9/2/2026).

Iqbal menyampaikan ucapan Selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers se-Provinsi Gorontalo. Ia menyatakan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kerja keras dan profesionalisme jurnalis yang terus mengedukasi masyarakat dengan informasi yang kredibel.

“Saya mengucapkan Selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers di Gorontalo. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi dalam menyajikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta membangun bagi masyarakat,” tambahnya.

Politisi Gerindra itu juga berharap insan pers terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, menjaga independensi, serta mengedepankan fakta dan keseimbangan berita demi memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap media.

Lebih lanjut, Iqbal menekankan pentingnya sinergi antara pers dengan lembaga legislatif. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi pintu utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, aspiratif, dan akuntabel di Provinsi Gorontalo.

“Sinergi antara pers dan legislatif sangat penting, karena melalui kerja sama inilah aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dapat berjalan lebih efektif,” tutupnya.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 di Kelurahan Pedebuolo, Kota Gorontalo. Reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan yang dinilai urgen, di antaranya terkait pelayanan BPJS Kesehatan, ketidaktepatan data desil kesejahteraan, serta kendala dalam pengajuan proposal bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menanggapi persoalan seputar BPJS Kesehatan, Hamzah Muslimin menegaskan bahwa proses pengurusan maupun pengaktifan keanggotaan sebenarnya cukup mudah dilakukan. Ia mengimbau masyarakat agar aktif berkoordinasi dengan aparat kelurahan atau langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan.

“BPJS itu sebenarnya gampang diurus. Masyarakat bisa datang ke kantor kelurahan atau langsung ke kantor BPJS untuk mengaktifkan keanggotaannya dan mendapatkan layanan,” jelas Hamzah di hadapan warga Pedebuolo.

Selain BPJS, Hamzah juga menyoroti persoalan pendataan desil yang disebut masih menimbulkan banyak ketimpangan di lapangan. Ia mengungkapkan, selama masa reses di berbagai lokasi di Kota Gorontalo, masalah serupa kerap ditemui, di mana warga miskin justru terdata dalam kategori desil yang lebih tinggi.

“Masih banyak warga yang seharusnya masuk kategori Desil 1, tetapi dalam data justru tercatat sebagai Desil 6. Bahkan, ada warga kurang mampu yang tidak memiliki rumah dan hanya menumpang, tapi dianggap mampu berdasarkan data,” ujarnya.

Menurut Hamzah, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pendataan dan validasi data penerima bantuan sosial. Karena itu, ia menilai perlu ada koordinasi intensif antarinstansi untuk memperbaiki sistem yang ada agar lebih akurat dan adil.

“Ini berarti ada kesalahan dalam pendataan. Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar masalah seperti ini segera diselesaikan agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Hamzah Muslimin menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan melakukan koordinasi lintas sektor. Rencananya, pihaknya akan mengundang Dinas Sosial kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, serta BPJS Kesehatan untuk duduk bersama membahas langkah percepatan penyelesaian masalah tersebut.

“Kami akan mengundang instansi terkait untuk mencari solusi bersama agar permasalahan data dan layanan sosial ini bisa segera diselesaikan,” pungkasnya.