Connect with us

DPRD PROVINSI

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Persiapan KPU Pohuwato Jelang Pemilu 2024.

Published

on

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan ke kantor Komisi Pemilih Umum (KPU) kabupaten Pohuwato untuk memantau persiapan menyambut pemilihan umum yang akan di gelar pada tahun 2024 mendatang.

Kunjungan ini untuk mengetahui perkembangan tahapan penyelenggaraan Pemilu, termasuk penetapan daftar pemilih tetap dan pencermatan daftar calon sementara yang sudah berkoordinasi dengan partai-partai terkait.

A.W. Thalib menyampaikan, bahwa KPU Pohuwato telah selesai 100% dalam proses perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) bagi penduduk yang belum memiliki KTP.

KPU Pohuwato menjadi daerah pertama yang berhasil mencapai pencapaian ini, dan hal ini menjadi kebanggaan. A.W. Thalib memberikan apresiasi atas kinerja KPU Pohuwato dan kesigapan dari pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.

“Kesigapan ini tentunya bukan hanya dari KPU dan Badan Pengawas Pemiluhan Umum (Bawaslu), tetapi juga oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tentunya.” tuturnya.

Selain meninjau perkembangan persiapan Pemilu 2024, Komisi I juga menyoroti urgensi pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 bagi pemerintah terkait.

Hingga saat ini, pihak KPU masih harus berunding dengan pihak Pemerintah Daerah untuk menangani persoalan anggaran. Beberapa hal masih menjadi perbincangan, termasuk penawaran dari Pemerintah Daerah dan kebutuhan anggaran dari KPU yang belum memiliki kesepakatan yang jelas.

A.W. Thalib menekankan pentingnya segera menuntaskan hal ini dengan komunikasi yang lebih intens, agar perubahan anggaran dapat segera dilakukan menjelang Pemilu 2024.

Ia juga mengimbau untuk memperhatikan hal-hal seperti ini dengan serius, agar tidak berdampak negatif pada proses Pemilukada. Kuncinya terletak pada persiapan pembiayaan yang harus segera disiapkan.

“Ini harus diperhatikan secara serius tentunya. Baik oleh Pemerintah Daerah, maupun oleh KPU. Jangan sampai ini akan mengganggu proses daripada Pemilukada kita karena memang kuncinya ada pada pembiayaan yang harus disiapkan tadi.” Tutup A.W. Thalib.

Advertorial

Tujuh Fraksi DPRD Gorontalo Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Published

on

Pj. Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin saat menyerahkan dokumen laporan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

DEPROV – tujuh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023. Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD ke-145 yang berlangsung di ruang rapat DPRD Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut membahas Ranperda dalam pembicaraan tingkat I.

Seluruh fraksi menyetujui Ranperda pertanggungjawaban APBD Pemprov Gorontalo tahun 2023, meskipun mereka memberikan beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pj. Gubernur Gorontalo, baik secara lisan maupun tertulis. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf, menyatakan:

“Setelah kita mengikuti dan mendengarkan pemandangan umum tujuh fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023, seluruh fraksi menerima dan mengharapkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan peraturan DPRD. Dengan catatan memiliki banyak masukan untuk diperbaiki.”

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Rudy Salahuddin menyampaikan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024, BPK RI telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Provinsi Gorontalo tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya peningkatan kinerja, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Rudy Salahuddin menambahkan:

“Hasil yang kita peroleh ini menggambarkan secara kualitatif pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023, sudah dilaksanakan sesuai dengan standar prinsip-prinsip good governance. Meski ada catatan, nanti akan kami dalami secara teknikal maupun secara administrasi dan akan kami sampaikan secara lengkap dan tertulis.”

Rudy juga berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini WTP yang telah diraih. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, termasuk legislatif, BPKP, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, seluruh perangkat daerah, serta dukungan BPK yang selalu memberikan rekomendasi perbaikan atas pengelolaan keuangan.

Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 mencakup laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK-RI, yang meliputi:

  • Laporan realisasi anggaran
  • Laporan perubahan saldo anggaran lebih
  • Neraca
  • Laporan operasional
  • Laporan arus kas
  • Laporan perubahan ekuitas
  • Catatan atas laporan keuangan

Dengan persetujuan dan dukungan dari seluruh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo, Ranperda ini diharapkan dapat membawa transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

Pansus Aset DPRD Provinsi Gorontalo Bahas Isu Aset dengan OPD

Published

on

DEPROV – Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo untuk membahas berbagai masalah terkait aset di provinsi tersebut. Rapat berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo dan dipimpin oleh Ketua Pansus Aset, AW Thalib.

AW Thalib menyampaikan bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada tiga isu utama terkait aset daerah:

  1. Aset yang Digunakan oleh Depo Pertamina: Sebidang tanah seluas sekitar 1,5 hektare yang saat ini digunakan oleh Depo Pertamina menjadi salah satu topik utama.
  2. Perjanjian Kerjasama dengan Pelindo: Perjanjian kerjasama dengan PT Pelindo yang sudah berakhir juga menjadi fokus pembahasan.
  3. Pemanfaatan Tanah Bandara oleh TNI AU: Rencana hibah, tukar menukar, atau kerja sama yang sudah berakhir dengan TNI Angkatan Udara untuk pemanfaatan tanah di Bandara Sam Ratulangi dan Bandara Djalaludin.

AW Thalib menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum melakukan pertemuan dengan instansi terkait seperti PT Pelindo, Pertamina, dan TNI Angkatan Udara. Ia menyatakan bahwa diperlukan persiapan yang matang, termasuk kajian hukum dan penyusunan perjanjian baru.

Sebelum hal itu dilakukan tentunya diperlukan persiapan yang matang, kajian hukumnya, legal draftingnya tentang perjanjian baru termasuk juga tentang perpanjangan perjanjian dengan Pelindo ataupun perjanjian baru yang akan dibuat bersama dengan Pertamina,” jelasnya.

AW Thalib juga menyebutkan pentingnya menyusun alternatif solusi yang kemudian didiskusikan untuk menentukan yang terbaik bagi pemerintah provinsi maupun pihak ketiga yang memanfaatkan aset tersebut.

Sehingga tetap ada payung hukumnya. Saat ini, semua perjanjian sudah berakhir, bahkan ada yang sudah berakhir hampir 8 hingga 9 tahun yang lalu. Misalnya Pelindo, kita tidak bisa menghibahkan karena mereka adalah BUMN. Jadi, tentu harus ada solusi jalan keluarnya,” pungkasnya.

Rapat kerja ini merupakan langkah penting untuk menyelesaikan masalah aset di Provinsi Gorontalo dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Pansus Aset DPRD Provinsi Gorontalo berharap bahwa kajian dan persiapan yang matang akan menghasilkan solusi terbaik dan legal bagi semua pihak yang terlibat.

Continue Reading

Advertorial

DPRD Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Paripurna ke-144 dan Pembentukan Pansus untuk Bahas Ranperda

Published

on

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-144 dengan agenda utama pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan oleh eksekutif dan legislatif.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, menyampaikan bahwa pansus telah dibentuk untuk masing-masing usulan ranperda dari eksekutif dan legislatif. Dia juga mengonfirmasi bahwa SK pembentukan pansus tersebut telah ditandatanganinya.

“Jadi tadi sudah dibentuk, dan sudah bekerja dan SK-nya sudah saya tanda tangani,” ungkap Paris.

Paris menekankan pentingnya pembahasan ranperda dengan matang guna menghasilkan keputusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Gorontalo. Ranperda yang akan dibahas mencakup berbagai aspek seperti kearsipan, RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), sistem kesehatan, dan minuman beralkohol.

“Ini harus dibahas dengan matang, baik itu kearsipan, RPJPD, sistem kesehatan dan minuman beralkohol,” jelasnya.

Paris berharap agar seluruh stakeholder terkait dapat melakukan kajian yang detail terhadap setiap ranperda yang dibahas oleh pansus. Dia juga menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan yang sudah disepakati, seperti Rencana Induk Kegiatan (RIK) dalam pembahasan APBD perubahan dan KUA PPAS perubahan.

“Saya berharap setiap pansus ini tidak mempengaruhi tupoksi-tupoksi dokumen-dokumen perencanaan yang kita sudah sepakati, sesuai Rencana Induk Kegiatan (RIK) mulai pada pembahasan APBD perubahan kemudian pembahasan KUA PPAS perubahan,” pungkasnya.

Rapat paripurna ini menandai langkah awal dalam proses pembahasan ranperda yang penting bagi Gorontalo. Dengan pembentukan pansus, diharapkan ranperda yang dihasilkan nantinya dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler