Connect with us

Advertorial

Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Kesiapan Samsat Kabgor Sambut Penerapan UU HKPD

Published

on

DEPROV – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kabupaten Gorontalo pada Jumat (06/12/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk mempersiapkan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) Tahun 2022, yang akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Anggota Komisi II, Fadli Hasan, menjelaskan bahwa UU HKPD akan membawa perubahan dalam pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satu sektor yang terdampak adalah pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang menjadi penyumbang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kunjungan ini terkait UU HKPD yang akan berlaku 5 Januari 2025. Kami ingin melihat kesiapan serta cara-cara perhitungan terhadap variabel-variabel yang menjadi pembagian antara kabupaten/kota dan provinsi,” ujar Fadli.

Samsat Kabupaten Gorontalo dikenal sebagai salah satu unit dengan pendapatan terbesar di provinsi ini. Komisi II ingin memastikan bahwa mekanisme penghitungan dan distribusi pajak sesuai dengan aturan baru yang akan diterapkan.

“Berkaitan dengan PKB dan BBNKB, ada beberapa opsi yang perlu dilihat. Samsat Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu yang cukup besar pendapatannya, sehingga kami memastikan kesiapan mereka dalam mengelola kontribusi PAD,” tambah Fadli.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengapresiasi kinerja sektor pajak yang berhasil melampaui target pendapatan tahun ini. Ia berharap peran pemerintah kabupaten/kota serta provinsi dapat terus dioptimalkan dalam pengelolaan PAD.

“Alhamdulillah, target pendapatan kita dari sektor pajak tahun ini hampir melampaui target yang direncanakan. Ke depan, ini menjadi tugas bersama untuk terus mengoptimalkan peran kabupaten/kota dan provinsi dalam meningkatkan pendapatan daerah,” tandas Fadli.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo untuk memantau kesiapan daerah dalam menghadapi perubahan regulasi. Dengan adanya UU HKPD, diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, efisien, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan di Provinsi Gorontalo.[/responsivevoice]

Advertorial

Tak Biasa! Wali Kota Adhan Pilih Pindah Kantor ke RSAS Selama Sepekan

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengambil langkah tak biasa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Terhitung sejak Senin (6/4/2026), orang nomor satu di Kota Gorontalo ini memilih untuk meninggalkan Balai Kota dan memindahkan sementara ruang kerjanya ke Rumah Sakit Aloei Saboe (RSAS).

Langkah ini diambil secara khusus demi mengawal langsung pelayanan di sektor kesehatan bagi masyarakat, mengingat RSAS merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama di daerah tersebut.

“Saya akan berkantor di RSAS selama satu minggu kerja penuh. Saya ingin memastikan seluruh proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal,” tegas Adhan.

Menurutnya, pengawalan langsung di RSAS memiliki urgensi tersendiri. Alasan utamanya adalah untuk menjamin agar setiap warga benar-benar mendapatkan hak layanan kesehatan yang maksimal dari pemerintah daerah.

Selain itu, wali kota dua periode ini menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu program prioritas utama dalam kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel.

“Kesehatan juga menjadi tolok ukur sekaligus penilaian utama warga terhadap tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan,” tandas Adhan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan pada hari pertama berkantor di RSAS, Adhan tidak sekadar memantau dari balik meja. Ia turut melakukan pembinaan langsung kepada para tenaga kesehatan (nakes) dan jajaran manajemen rumah sakit. Dalam arahannya, Adhan menitikberatkan pesan krusial agar seluruh petugas mendahulukan penanganan medis keselamatan pasien di atas urusan administrasi.

Continue Reading

Advertorial

Pemkot Gorontalo Siapkan Rp30 Miliar Bangun Kantor Wali Kota Baru di 2027

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo resmi menetapkan proyek pembangunan Kantor Wali Kota yang baru sebagai agenda super prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Keputusan strategis ini diungkapkan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam Forum Perangkat Daerah terkait penyusunan RKPD 2027 yang digelar di halaman Kantor Wali Kota setempat, Rabu (01/04/2026).

Adhan Dambea menegaskan bahwa proyek infrastruktur berskala besar ini akan segera direalisasikan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai langkah awal, Pemkot Gorontalo siap mengalokasikan dana puluhan miliar rupiah pada tahun depan tanpa mengabaikan perbaikan infrastruktur vital lainnya, seperti akses jalan raya.

“Pembangunan Kantor Wali Kota ini menjadi fokus utama kita selama lima tahun ke depan. Untuk tahun depan, kita telah menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar sebagai tahap awal pelaksanaannya,” ungkap Wali Kota Adhan.

Menurutnya, mega proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan wujud nyata komitmen Pemkot Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran gedung baru tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern, representatif, dan terintegrasi.

Meski demikian, Adhan menyadari bahwa realisasi proyek super prioritas ini membawa konsekuensi pada penyesuaian program kerja lainnya. Di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk lebih cermat, adaptif, dan selektif dalam merancang pembangunan.

“Dengan kondisi anggaran yang serba terbatas, kita harus benar-benar jeli memilih mana program prioritas yang mendesak dan bisa dibiayai. Oleh karena itu, forum ini sangat penting untuk menyelaraskan rencana kerja dengan kondisi fiskal kita, sekaligus menggali alternatif pembiayaan di luar APBD,” jelasnya.

Lebih jauh, pembangunan gedung pusat pemerintahan ini diakui Adhan sebagai salah satu cita-cita dan mimpi terbesarnya selama masa kepemimpinan. Ia berharap proyek tersebut dapat menjadi warisan (legacy) yang bermanfaat bagi masyarakat dan aparatur sipil di masa mendatang.

“Ini selalu saya sampaikan dan saya impikan. Insyaallah, jika Allah mengizinkan, sebelum saya meninggalkan jabatan ini, Kota Gorontalo sudah memiliki Kantor Wali Kota yang baru dan megah. Ini adalah harapan kita bersama,” tuturnya.

Menutup arahannya, wali kota dua periode itu meminta seluruh aparatur pemerintah untuk terus bersinergi dan tidak mudah mengeluh.

“Tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman. Oleh karena itu, jangan pernah ada kata lelah apalagi mengeluh dalam bekerja melayani rakyat. Apa yang kita capai nanti adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pegawai Pemkot Gorontalo,” pungkas Adhan.

Continue Reading

Advertorial

Ribuan Mahasiswa UNG Sambut Antusias Kedatangan Menteri HAM RI Natalius Pigai

Published

on

UNG – Suasana megah dan penuh antusiasme mewarnai Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada Rabu (01/04/2026). Ribuan mahasiswa yang kompak mengenakan jas almamater kebanggaan berwarna merah marun tampak memadati setiap sudut ruangan guna menyambut kedatangan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai.

Kehadiran sosok penting dari pemerintah pusat ini menjadi magnet tersendiri bagi seluruh sivitas akademika UNG. Mereka tampak antusias untuk mendalami lebih jauh mengenai penguatan kapasitas HAM langsung dari tokoh utamanya di tingkat nasional.

Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., menyambut hangat kunjungan Natalius Pigai di “Kampus Kerakyatan” tersebut. Menurutnya, kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda seremoni kenegaraan semata, melainkan sebuah langkah strategis untuk memperkuat fondasi moral dan intelektual para mahasiswa.

“Kehadiran Bapak Menteri di Kampus Kerakyatan UNG tentu memberikan suntikan motivasi yang luar biasa bagi kami. Ini adalah momentum penting untuk terus mengingatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Prof. Eduart dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Prof. Eduart menekankan bahwa pemahaman komprehensif mengenai HAM harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas seorang intelektual. Ia mendorong agar nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan tidak hanya berhenti di ruang-ruang diskusi, tetapi juga harus terintegrasi ke dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

“Melalui keterlibatan aktif Kementerian HAM di lingkungan perguruan tinggi, kami berharap UNG mampu mencetak generasi lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik tinggi, tetapi juga kepekaan sosial yang tajam, khususnya dalam mengawal amanat penegakan HAM di wilayah Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler