Connect with us

kabupaten pohuwato

Kontroversi Realisasi SPM Terhambat, Kinerja OPD Dituding Jadi Akar Permasalahan

Published

on

POHUWATO – Kontroversi mewarnai realisasi Surat Perintah Membayar (SPM) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pohuwato. Terhambatnya proses ini diduga kuat berhubungan dengan performa kurang optimal OPD dalam mengelola pendapatan daerah.

Pengungkapan ini terjadi dalam rapat evaluasi Program Kerja dan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing OPD, yang dihadiri oleh anggota gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Pohuwato pada Kamis (14/12/2023). Sekretaris Daerah, Iskandar Datau, menjadi juru bicara yang mengungkapkan permasalahan tersebut.

Menurut Sekda Iskandar, pendapatan dan belanja merupakan dua aspek yang saling terkait. Di samping perubahan regulasi, kendala utama realisasi SPM berasal dari tidak tercapainya target PAD, yang menjadi hambatan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Dengan kondisi pendapatan yang tidak tercapai, ini berisiko terhadap pemenuhan belanja yang kemungkinan tidak akan terealisasi. Hal ini menyebar ke semua OPD, menjadi kendala dari badan keuangan karena uang sejumlah 5 miliar lebih ini tidak masuk ke kas daerah. Terus, mau bayar pakai apa?,” ungkap Sekda Iskandar.

Iskandar memperingatkan bahwa tidak tercapainya pendapatan berdampak pada kemampuan untuk memenuhi belanja, dan hal ini dapat merugikan seluruh OPD. Dia juga menghimbau para pimpinan OPD untuk memaksimalkan realisasi PAD di sisa pergantian tahun.

“Kadang pimpinan OPD tidak terlalu memahami antara hubungan pendapatan dan belanja atau memang pura-pura tidak tahu. Oleh itu, para pimpinan OPD tolong sampaikan ke stafnya agar jangan sampai buat status-mengstatus di media sosial,” tegasnya.

Berdasarkan data akumulasi dari OPD terkait, capaian PAD untuk Tahun 2023 masih minus sebesar Rp5,692 miliar. Beberapa dinas menjadi sorotan karena rendahnya persentase realisasi, seperti Dinas Pertanian dengan hanya 16,59% atau Rp205,522 juta dari target Rp1,234 miliar, dan Dinas Perikanan dengan persentase sekitar 34,63% atau Rp831 juta dari target Rp2,400 miliar.

Advertorial

Bupati Pohuwato Resmikan Pembangunan Kopdes Merah Putih, Dorong Kemandirian Ekonomi Desa

Published

on

Pohuwato – Pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih resmi dimulai serentak di seluruh Indonesia pada Jumat, 17 Oktober 2025. Program nasional ini mencatatkan dimulainya tahap pertama pembangunan 800 Kopdes percontohan yang akan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peletakan batu pertama di Kabupaten Pohuwato, yang merupakan bagian dari program ini, dilaksanakan di Desa Huyula, Kecamatan Randangan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama dengan berbagai pejabat daerah dan unsur TNI-Polri setempat.

Bupati Saipul A. Mbuinga dalam sambutannya menyampaikan bahwa peletakan batu pertama ini menjadi titik awal operasional pembangunan Kopdes Merah Putih. Ia juga menekankan bahwa seluruh 80.000 Kopdes Merah Putih di Indonesia sudah memiliki legalitas sejak bulan Juli 2025 dan mulai dibangun secara fisik pada Oktober 2025. Bupati berharap program ini dapat mendorong terciptanya pusat-pusat ekonomi baru di desa yang akan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Kadis Perindagkop dan UKM Pohuwato, Ibrahim Kiraman, menjelaskan bahwa di Kabupaten Pohuwato, pembangunan Kopdes Merah Putih akan dimulai di tiga titik lokasi, yakni Desa Huyula, Desa Bumi Bahari, dan Desa Limbula. Peletakan batu pertama di Desa Huyula disertai dengan video conference bersama pemerintah pusat untuk mengawali pembangunan program tersebut.

Program Kopdes Merah Putih diharapkan dapat membangun ekonomi rakyat dari bawah, dengan menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan koperasi yang lebih baik.

Continue Reading

Advertorial

Kegiatan Validasi Data Kesehatan di Pohuwato: Meningkatkan Akurasi dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di 2025

Published

on

Pohuwato – Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato menggelar kegiatan Validasi Data Sasaran dan Cakupan Penemuan Kasus Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dari 16 hingga 18 Oktober 2025, bertempat di Hotel Sun Rise Pohuwato, dan dibuka oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam.

Kegiatan yang melibatkan perwakilan seluruh Puskesmas se-Kabupaten Pohuwato serta unsur teknis dari Dinas Kesehatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data sasaran serta capaian program pencegahan dan pengendalian penyakit, baik yang menular maupun tidak menular.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, mengapresiasi Dinas Kesehatan atas inisiatif dan kerja kerasnya dalam melaksanakan kegiatan strategis tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik bagi Dinas Kesehatan maupun masyarakat Pohuwato.

“Saya sampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Pohuwato atas inisiatif dan kerja kerasnya dalam melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan output yang bermanfaat bagi dinas dan masyarakat,” ujar Iwan Adam.

Wabup Iwan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas data kesehatan sebagai acuan dalam memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap Dinas Kesehatan terus meningkatkan kualitas data dan menjadikannya dasar pengambilan kebijakan serta peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato, Fidi Mustafa, menjelaskan bahwa validasi data adalah fondasi penting dalam pengambilan keputusan yang tepat di bidang kesehatan. “Data yang akurat dan valid merupakan dasar bagi keputusan yang efektif. Karena itu, kegiatan validasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar berkualitas,” tegas Fidi.

Ketua Panitia Kegiatan, Mahyudin Malapu, yang juga menjabat sebagai Pejabat Fungsional Epidemiologi Kesehatan dan Koordinator Subprogram Penyakit Menular dan Tidak Menular, berharap kegiatan ini dapat menyatukan persepsi dan hasil antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan. “Dengan data yang valid, kita memiliki modal dasar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya,” tambah Mahyudin.

Kegiatan validasi data ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan Pohuwato dalam mewujudkan sistem informasi kesehatan yang terpadu, akurat, dan dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan kesehatan daerah untuk tahun 2025.

Continue Reading

Gorontalo

Tambang Emas Ilegal Ancam Keselamatan Warga Bulangita, Jalan Utama Kini Jadi Kubangan Lumpur

Published

on

Pohuwato – Warga Desa Bulangita, Kabupaten Pohuwato, kembali dihantui oleh bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas tambang emas ilegal. Genangan lumpur yang semakin parah kini merusak jalan utama yang menghubungkan desa dengan fasilitas umum, seperti pasar dan sekolah. Lumpur tersebut juga mulai memasuki pekarangan rumah warga, mengancam keselamatan dan kenyamanan mereka.

Aktivitas tambang emas ilegal yang beroperasi di wilayah perbukitan sekitar desa diduga kuat menjadi penyebab utama kerusakan ini. Warga setempat, melalui media sosial, meluapkan rasa frustasi mereka terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penambang yang menggunakan alat berat dan mengalirkan air limbah langsung ke sungai kecil yang bermuara ke wilayah pemukiman.

Salah satu warga, Meada Ey Chupin Ingo, melalui akun Facebook-nya mengungkapkan penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Dalam unggahannya, Meada meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti masalah ini dan menutup aktivitas tambang ilegal yang semakin merusak lingkungan serta membahayakan keselamatan warga.

“Biar tidak ada ujan jalan so banjir lumpur, gara-gara tambang ilegal yang beken rusak jalan. Tolong kasih jalan dan saluran air, soalnya lumpur so mengganggu sekali pengguna jalan, dan sangat berbahaya kalau lewat,” tulis Meada.

Selain merusak jalan, lumpur yang mengalir tanpa kendali juga berpotensi menyebabkan longsor dan banjir bandang jika hujan deras terus turun. Warga setempat kini mendesak agar kegiatan tambang ilegal segera ditutup dan pelakunya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan konkret dari pemerintah maupun pihak kepolisian setempat. Masyarakat berharap agar masalah ini segera mendapat perhatian serius dan solusi yang tepat.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler