Connect with us

kabupaten pohuwato

Kontroversi Realisasi SPM Terhambat, Kinerja OPD Dituding Jadi Akar Permasalahan

Published

on

POHUWATO – Kontroversi mewarnai realisasi Surat Perintah Membayar (SPM) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pohuwato. Terhambatnya proses ini diduga kuat berhubungan dengan performa kurang optimal OPD dalam mengelola pendapatan daerah.

Pengungkapan ini terjadi dalam rapat evaluasi Program Kerja dan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing OPD, yang dihadiri oleh anggota gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Pohuwato pada Kamis (14/12/2023). Sekretaris Daerah, Iskandar Datau, menjadi juru bicara yang mengungkapkan permasalahan tersebut.

Menurut Sekda Iskandar, pendapatan dan belanja merupakan dua aspek yang saling terkait. Di samping perubahan regulasi, kendala utama realisasi SPM berasal dari tidak tercapainya target PAD, yang menjadi hambatan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Dengan kondisi pendapatan yang tidak tercapai, ini berisiko terhadap pemenuhan belanja yang kemungkinan tidak akan terealisasi. Hal ini menyebar ke semua OPD, menjadi kendala dari badan keuangan karena uang sejumlah 5 miliar lebih ini tidak masuk ke kas daerah. Terus, mau bayar pakai apa?,” ungkap Sekda Iskandar.

Iskandar memperingatkan bahwa tidak tercapainya pendapatan berdampak pada kemampuan untuk memenuhi belanja, dan hal ini dapat merugikan seluruh OPD. Dia juga menghimbau para pimpinan OPD untuk memaksimalkan realisasi PAD di sisa pergantian tahun.

“Kadang pimpinan OPD tidak terlalu memahami antara hubungan pendapatan dan belanja atau memang pura-pura tidak tahu. Oleh itu, para pimpinan OPD tolong sampaikan ke stafnya agar jangan sampai buat status-mengstatus di media sosial,” tegasnya.

Berdasarkan data akumulasi dari OPD terkait, capaian PAD untuk Tahun 2023 masih minus sebesar Rp5,692 miliar. Beberapa dinas menjadi sorotan karena rendahnya persentase realisasi, seperti Dinas Pertanian dengan hanya 16,59% atau Rp205,522 juta dari target Rp1,234 miliar, dan Dinas Perikanan dengan persentase sekitar 34,63% atau Rp831 juta dari target Rp2,400 miliar.

Gorontalo

Aksi Peduli Alam, Penambang Rakyat Pohuwato Bersihkan Sungai Balayo

Published

on

Pohuwato – Sebagai bentuk partisipasi sosial dan kepedulian terhadap lingkungan, para pelaku usaha tambang rakyat di Kabupaten Pohuwato turut berperan dalam kegiatan normalisasi Sungai Balayo. Aksi ini dipimpin oleh Ramli Mapo, tokoh pemuda asal Provinsi Gorontalo yang dikenal aktif mendorong pertambangan rakyat berkelanjutan.

Gerakan tersebut muncul sebagai inisiatif murni dari para pelaku tambang rakyat sebagai wujud solidaritas dalam menjaga kelestarian alam, khususnya ekosistem sungai yang berada di sekitar area pertambangan. Mereka menilai keberlangsungan lingkungan yang sehat merupakan modal penting bagi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tambang.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan harapan kepada Ramli Mapo agar terus memperjuangkan sektor pertambangan rakyat menuju arah yang lebih tertata dan berkelanjutan. Harapan ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menegaskan, “Kalau rakyat menambang, silakan, tetapi harus diatur.”

“Saya berharap dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk bersama-sama mendorong kemajuan daerah melalui kegiatan pertambangan rakyat yang bertanggung jawab,” ujar Ramli Mapo di sela kegiatan normalisasi sungai.

Dengan tekad dan niat tulus untuk membangun daerah, para pelaku tambang bersama masyarakat optimistis Pohuwato akan berkembang menjadi wilayah yang lebih maju, dengan masyarakat yang semakin sejahtera berkat sinergi antara ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Continue Reading

Gorontalo

Pohuwato Darurat Ekologi, Lumpur Tambang Genangi Mangrove

Published

on

Pohuwato – Keluhan warga Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kembali mencuat terkait dugaan dampak negatif aktivitas tambang terhadap lingkungan di wilayah tersebut. Sejumlah warga menilai aktivitas tambang telah menyebabkan kerusakan pada kawasan pesisir, terutama di area mangrove sekitar Pohon Cinta.

Upik, salah satu warga yang tinggal di kawasan Pohon Cinta, menyuarakan keresahannya atas kondisi lingkungan yang kian mengkhawatirkan. Ia menuturkan bahwa aliran lumpur dari sungai yang diduga berasal dari kawasan tambang Bulangita kini menggenangi area mangrove dan tidak lagi mengalir langsung ke laut seperti seharusnya.

“Air pembuangan dari tambang itu lewat Pohon Cinta, tapi tidak langsung ke laut. Lumpur-lumpurnya mengendap di hutan mangrove, jadi banyak pohon mangrove yang mati. Lumpur itu makin naik terus,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Menurut Upik, penjelasan bahwa kondisi tersebut hanya akibat naiknya air adalah keliru. Yang sebenarnya terjadi, kata dia, adalah penumpukan endapan lumpur berbahaya yang terus merusak ekosistem pesisir dan mengancam habitat mangrove.

“Kalau orang bilang air naik, itu tidak benar. Air memang bisa surut, tapi lumpurnya tetap tinggal dan makin menumpuk,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah tidak sekadar memantau dari jauh, melainkan segera turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi terkini dan mengambil langkah konkret menghentikan penyebab kerusakan tersebut.

“Saya minta pemerintah jangan diam. Harus datang lihat sendiri lumpur di Pohon Cinta. Ini sudah merusak lingkungan. Pemerintah harus ambil tindakan supaya tidak makin parah,” tuturnya penuh harap.

Warga juga mengaku khawatir dengan potensi banjir jika curah hujan tinggi terjadi dalam waktu dekat. Genangan lumpur yang makin tebal dikhawatirkan akan memperparah limpasan air di kawasan pemukiman.

“Yang paling kami takutkan, kalau hujan deras pasti air meluap dan rumah-rumah bisa tergenang,” kata Upik menutup pernyataannya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim barakati.id masih berupaya mengkonfirmasi pihak pemerintah desa dan instansi terkait untuk meminta tanggapan resmi atas keluhan warga tersebut.

Continue Reading

Gorontalo

Warga Resah, Sungai Palopo Kian Keruh Usai Aktivitas Tambang Tak Terpantau

Published

on

Pohuwato – Aliran sungai yang melintasi saluran Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kini berubah keruh dan dipenuhi endapan lumpur. Kondisi tersebut diduga kuat akibat aktivitas tambang ilegal yang masih berlangsung di wilayah Desa Bulangita dan Teratai tanpa adanya pengawasan yang memadai dari pihak berwenang.

Hasil pantauan langsung tim barakati.id pada Jumat (14/11/2025) menunjukkan bahwa air yang semula jernih kini tampak berwarna coklat pekat serta meninggalkan lapisan lumpur di sepanjang saluran. Fenomena ini bukan hanya mengganggu ekosistem sungai, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber air bersih yang menjadi penopang utama kebutuhan warga setempat.

Kepala Desa Palopo membenarkan bahwa sumber lumpur tersebut berasal dari kegiatan pertambangan di area Bulangita dan Teratai. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah perbaikan.

“Biasa air dari Bulangita–Teratai itu yang membawa lumpur. Saya sudah hubungi mereka agar segera melakukan normalisasi saluran. InsyaAllah dalam waktu dekat akan dikerjakan,” ujarnya.

Kondisi ini menjadi bukti bahwa aktivitas pertambangan di kawasan tersebut berjalan tanpa pengendalian memadai sehingga menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat di wilayah hilir. Warga khawatir, jika dibiarkan, penumpukan sedimen dapat menyebabkan pendangkalan saluran dan memperbesar risiko banjir saat musim hujan.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menunggu proses normalisasi berlangsung, melainkan juga segera mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan. Upaya penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan dinilai perlu diprioritaskan sebelum kerusakan ekologis bertambah parah dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler