Gorontalo

Koperasi Plasma Sawit Desak Pemkab dan Polres Pohuwato Selesaikan Polemik Pemblokadean Jalan

Published

9 months ago

24/12/2024

Pohuwato – Tiga koperasi plasma sawit di wilayah Popayato, Kabupaten Pohuwato, menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Polres Pohuwato untuk segera menyelesaikan polemik pemblokadean jalan yang telah berdampak pada operasional dan penghidupan petani plasma sawit.

Tuntutan ini disampaikan oleh Ketua Koperasi Bukit Sawit Popayato (BSP), Hamid Liputo; Ketua Koperasi Mitra Sawit Mandiri (MSM), Lukman M. Ibrahim, S.Sos.; dan Ketua Koperasi Sawit Taluditi Sukses (STS), Agus Hadi Utomo, dalam pernyataan bersama pada Selasa, (24/12/2024).

Menurut ketiga pengurus koperasi, aksi pemblokadean jalan menuju perusahaan PT. Loka Indah Lestari (LIL) di tiga titik (KM 9, 10, dan 11) di wilayah Popayato telah menimbulkan kerugian signifikan bagi para petani plasma sawit. Akibatnya, buah sawit yang seharusnya dikirim ke pabrik pengolahan PT. LIL tidak dapat diangkut.

“Polemik pemblokadean jalan ini berdampak langsung pada kami, petani plasma sawit, yang tidak dapat mengirimkan hasil panen ke pabrik. Kondisi ini mempengaruhi perekonomian petani dan koperasi kami secara keseluruhan,” ujar Hamid Liputo.

Ketiga koperasi mendesak Pemkab dan Polres Pohuwato untuk mengambil langkah-langkah persuasif guna menyelesaikan konflik ini. Mereka mengkhawatirkan potensi eskalasi yang dapat memicu konflik horizontal antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat pengusaha kayu, karyawan perusahaan, dan petani plasma sawit.

“Kami harap pihak Pemkab dan Polres Pohuwato segera menyikapi permasalahan ini agar tidak berimbas pada konflik yang lebih besar, mengingat dampaknya sudah sangat merugikan petani plasma sawit,” kata Lukman M. Ibrahim.

Sebagai informasi, tiga koperasi plasma sawit tersebut menaungi total 1.454 petani dengan luas lahan koperasi mencapai 1.563,695 hektare. Para petani bergantung pada keberlangsungan operasional perusahaan untuk mengelola hasil panen mereka.

Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab Pohuwato maupun Polres Pohuwato terkait tuntutan yang disampaikan oleh ketiga koperasi tersebut.

Para pengurus koperasi berharap pemerintah daerah dan aparat keamanan dapat segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan konflik ini, memastikan kelancaran operasional perusahaan, dan melindungi kepentingan seluruh pihak yang terdampak.

Related Topics:Koperasi Plasma Sawit Plasma Sawit terbaru

Up Next

Bupati Pohuwato dan Forkopimda Pantau Keamanan Perayaan Malam Natal

Don't Miss

Pani Gold Project Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Kecamatan Paguat

Click to comment

dprd kota gorontalo

Gerindra Kota Gorontalo: Perubahan Struktur Birokrasi Harus Berdampak Nyata untuk Rakyat

Published

3 days ago

03/09/2025

Redaksi Barakati

Gorontalo – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Gorontalo menegaskan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Gorontalo yang digelar hari ini, dihadiri Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, staf ahli, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat Kota Gorontalo.

Dalam pandangan resminya, Fraksi Gerindra menyatakan bahwa penyesuaian perangkat daerah harus memberi dampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami tidak ingin perubahan ini hanya sebatas penyesuaian nama dinas atau jabatan. Rakyat harus merasakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas. Politik bagi kami adalah jalan pengabdian, dan tugas pejabat adalah melayani, bukan dilayani,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra.

Gerindra juga memberikan catatan penting terkait langkah reformasi birokrasi di Kota Gorontalo, di antaranya:
•Penempatan aparatur harus berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan kepentingan politik;
•Kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan harus diperkuat sumber daya dan anggaran;
•Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar setiap kebijakan daerah.

“Kami mendukung penuh kebijakan Wali Kota Gorontalo untuk memperkuat birokrasi daerah, asalkan orientasinya jelas: memudahkan rakyat dan mempercepat pembangunan,” lanjut pernyataan Fraksi Gerindra.

Sidang paripurna ini menjadi langkah awal pembahasan Ranperda, yang diharapkan segera rampung dan membawa perubahan nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Gorontalo.

Gorontalo

Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak

Published

3 days ago

02/09/2025

Redaksi Barakati

Gorontalo – Masyarakat Desa Parungi, Boalemo berhasil mengungkap aksi penyelundupan kekayaan Mineral, Batu Hitam yang diduga berasal dari Suwawa, Bone Bolango, Senin 1 September 2025 malam.

Dari informasi masyarakat, tiga truk masing-masing bernomor polisi DM 8314 BF, DM 8335 EC, dan DM 8475 CA semula berhasil ditahan namun berhasil kabur karena masyarakat terkendala terhadap wewenang atau otoritas.

Namun dari informasi masyarakat yang sempat menahan menyebut bahwa ketiga truk tersebut akan menuju ke Pelabuhan Pantoloan, Palu.

Berdasarkan hal ini, informasi yang coba dihimpun juga menduga bahwa batu hitam selundupan tersebut milik salah satu investor bernama Djolie Trisno.

Alhasil, karena telah jadi komsumsi publik, masyarakat meminta agar pihak otoritas Pelabuhan Pantoloan di Palu beserta APH setempat menindak tegas truk yang memuat batu hitam ilegal.

“Semoga dorang dapa tangkap di Pelabuhan Palu sana, APH juga harus bertindak tidak boleh mo kase biar bagini terus,” ketus Masyarakat yang berhasil mengendus aktivitas ilegal tersebut.

Jika hal tersebut lagi-lagi dibiarkan, maka ini membuktikan lemahnya pengawasan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebelumnya, temuan penyelundupan batu hitam asal Suwawa juga menjadi sorotan publik saat pihak Bea Cukai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta juga berhasil membongkar aktivitas ilegal tersebut beberapa waktu silam.

Gorontalo

Situasi Kondusif, Jalan Simpang Lima Gorontalo Sudah Bisa Dilalui Kendaraan

Published

5 days ago

01/09/2025

Redaksi Barakati

Gorontalo – Arus lalu lintas di kawasan Simpang Lima Kota Gorontalo kembali normal pasca kericuhan demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Merah Putih, Senin (09/01/2025).

Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 13.00 Wita sempat membuat lalu lintas dari berbagai arah menuju Simpang Lima terhambat. Namun, pada malam harinya, kendaraan roda dua, roda empat hingga kontainer sudah kembali bisa melintas di lokasi tersebut.

Meski demikian, aparat keamanan dengan perlengkapan lengkap masih terlihat berjaga di sekitar area demonstrasi untuk mengantisipasi potensi gangguan.

Dalam kericuhan yang terjadi, tidak ada korban jiwa. Namun, beberapa mahasiswa dilaporkan diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polda Gorontalo. Selain itu, sejumlah massa aksi harus mendapat perawatan di rumah sakit akibat sesak napas setelah menghirup gas air mata yang ditembakkan aparat untuk membubarkan demonstrasi.