🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dan dilantik di kawasan persawahan Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Kamis (20/8/2026).

Pelantikan unik di tengah bentangan sawah tersebut menjadi momentum krusial bagi TMI Pohuwato untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang masih membayangi kehidupan masyarakat petani di daerah.

Prosesi pengukuhan dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN TMI Don Muzakir, Ketua DPW TMI Provinsi Gorontalo Rian Uno, serta Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga. Turut hadir jajaran camat, pimpinan Bank SulutGo (BSG) Cabang Marisa, perwakilan PT Loka Indah Lestari (LIL), perwakilan Kodim 1313/Pohuwato, Danramil, hingga Komandan Pos TNI AL (Danposal) Pohuwato.

Pemilihan kawasan persawahan sebagai lokasi acara menyimbolkan komitmen TMI Pohuwato untuk senantiasa hadir dekat dengan realitas kehidupan serta pergumulan para petani di akar rumput.

Ketua DPD TMI Pohuwato yang baru dilantik, Abdul Hamid Sukoli, dalam orasi sambutannya membeberkan kompleksitas persoalan yang dihadapi sektor pertanian lokal, membentang dari wilayah Paguat hingga Popayato. Ia menyoroti kondisi memprihatinkan di kawasan Buntulia dan Duhiadaa, di mana para petani kerap mengalami kelumpuhan masa tanam hingga ancaman gagal panen yang berulang.

“Kompleksitas masalah petani kita membentang dari Paguat sampai Popayato. Apalagi di wilayah Buntulia dan Duhiadaa, petani kesulitan menanam bahkan dihadapkan pada ancaman gagal panen. Ini salah satu isu krusial yang membutuhkan perhatian serius,” tegas Abdul Hamid.

Ia menekankan pentingnya solusi konkret dan jangka panjang dari pemerintah daerah maupun pusat agar masa depan petani tidak terus terancam setiap musim tanam. Abdul Hamid berharap kehadiran TMI mampu menjadi jembatan aspirasi yang efektif antara petani dan pemangku kebijakan.

Secara khusus, ia menggarisbawahi urgensi penanganan sekitar 3.000 hektare lahan pertanian di Pohuwato yang membutuhkan penyelesaian komprehensif. Momen kehadiran Ketua Umum DPN TMI Don Muzakir pun diharapkan membawa dampak positif bagi percepatan penanganan masalah tersebut.

“Kehadiran Ketua Umum di Pohuwato semoga membawa spirit dan jangkauan strategis Presiden untuk mengawal serta menyelesaikan masalah petani di Kabupaten Pohuwato,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW TMI Rian Uno menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengawal implementasi program-program pertanian agar kemanfaatannya benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Rian menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai Pembina TMI, sehingga seluruh program kebijakan sektor pertanian difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup petani.

Sebagai wujud kerja nyata, rangkaian pelantikan tersebut ditutup dengan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga dengan disaksikan langsung oleh Ketum DPN TMI Don Muzakir.

Penyerahan alsintan tersebut diharapkan dapat mempermudah pengolahan lahan, mendongkrak produktivitas hasil panen, serta mendorong modernisasi pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.

🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia (DPN TMI), Don Muzakir, hadir langsung dalam prosesi pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TMI Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031.

Kehadiran sosok pimpinan nasional tersebut menjadi suntikan semangat bagi kepengurusan baru DPD TMI Pohuwato dalam mengawal, menyerap, dan memperjuangkan aspirasi para petani di tingkat daerah.

Dalam arahannya, Don Muzakir menegaskan bahwa peran TMI tidak sebatas mengurus sektor pertanian semata, melainkan mengemban tanggung jawab strategis untuk mengawal program-program pemerintah sekaligus menjadi jembatan komunikasi efektif antara petani dan pemangku kebijakan.

“TMI bukan sekadar membahas masalah pertanian, tetapi kita harus mengawal program-program yang ada. TMI ini merupakan organisasi yang awalnya digagas oleh para petani di Jawa,” ujar Don Muzakir.

Ia mengungkapkan, pembentukan TMI tidak terlepas dari dinamika perjuangan masyarakat agraris dalam ranah kebijakan publik. Organisasi ini lahir untuk memperkuat daya tawar serta memperjuangkan hak-hak petani agar sampai ke telinga pemerintah.

“Kenapa TMI harus ada? Karena TMI lahir di tengah dinamika perjuangan politik di Jawa Tengah. Tugas utama TMI adalah menjadi penyambung lidah antara petani dan pemerintah,” tegasnya.

Don Muzakir secara khusus menginstruksikan jajaran pengurus DPD TMI Pohuwato agar tidak berpuas diri dengan struktur di tingkat kabupaten. Ia mendesak akselerasi pembentukan kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

“Pengurus TMI Pohuwato yang baru dilantik saya minta segera membentuk kepengurusan sampai ke tingkat desa. Mengapa? Karena para petani itu ada di desa. Tugas kita adalah menampung dan memperjuangkan aspirasi mereka secara langsung,” tegas Don.

Dengan penguatan struktur hingga basis akar rumput, TMI diharapkan mampu memetakan secara presisi berbagai kendala di lapangan, mulai dari pemenuhan sarana produksi, konflik agraria, keandalan irigasi, hingga efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.

Selain itu, Don Muzakir mengingatkan agar para pengurus tidak mengedepankan retorika semata, melainkan menunjukkan kerja nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Jangan hanya banyak bicara, jalankan program nyata yang membantu pemerintah dan berikan manfaat bagi masyarakat. Berorganisasilah secara bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan nasib orang banyak,” imbuhnya.

Ia menutup sambutannya dengan mengimbau seluruh kader TMI Pohuwato untuk merawat persatuan, mempererat kebersamaan, serta membangun sinergi kolaboratif bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan daerah.

Sementara itu, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Don Muzakir di Kabupaten Pohuwato. Menurut Saipul, kehadiran jajaran DPN TMI menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat petani lokal.

“Kehadiran Bapak Don Muzakir di Kabupaten Pohuwato menjadi kebanggaan besar bagi para petani di daerah ini,” tutur Saipul.

Dalam kesempatan tersebut, Saipul turut memaparkan komitmen Pemkab Pohuwato dalam mendukung sektor pertanian, salah satunya melalui penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan lahan pertanian warga.

“Langkah konkret telah kami lakukan, salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengelolaan dan penanganan DAS sebagai bagian dari upaya mitigasi serta perlindungan kawasan pertanian,” pungkas Bupati Saipul.

🔊 Dengarkan berita

Kota Gorontalo – Kepedulian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo terhadap masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengalir deras. Hingga Kamis (20/8/2026), total dana kemanusiaan yang berhasil dihimpun Pemkot Gorontalo telah menembus angka Rp108 juta dan diprediksi masih akan terus bertambah.

Dari total dana yang terkumpul, sebanyak Rp76 juta telah disalurkan secara bertahap ke lokasi bencana. Sementara itu, sisa dana sebesar Rp32 juta saat ini masih berada dalam proses administrasi penyaluran.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo, Hendry Ticoalu, menjelaskan bahwa bantuan sebesar Rp76 juta yang telah dikirimkan merupakan akumulasi donasi yang terkumpul hingga Rabu (19/8/2026).

“GELORAN bantuan yang telah kami salurkan mencapai Rp76 juta. Jumlah tersebut merupakan hasil penggalangan dana hingga Rabu (19/8/2026). Sisanya sekitar Rp32 juta masih dalam tahap penyaluran berikutnya,” ujar Hendry.

Hendry mengonfirmasi bahwa mayoritas sumber dana kemanusiaan tersebut berasal dari sumbangan sukarela ASN di lingkungan Pemkot Gorontalo.

Penggalangan dana massal ini merupakan bentuk tindak lanjut cepat atas instruksi Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang disampaikan secara terbuka pada panggung Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kala itu, Wali Kota Adhan memerintahkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera mempercepat pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, ia menggugah kepedulian para pegawainya untuk mengalokasikan sebagian kecil rezeki demi meringankan beban korban bencana di NTT.

“Bapak Wali Kota menginstruksikan agar seluruh ASN menyisihkan minimal Rp2.000 dari TPP yang diterima untuk disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di NTT,” jelas Hendry.

Inisiatif kemanusiaan Pemkot Gorontalo tersebut kemudian memicu gelombang simpati yang lebih luas. Selain partisipasi aktif dari para ASN, sejumlah instansi dan elemen masyarakat umum turut menyalurkan bantuan mereka melalui jembatan donasi Pemkot Gorontalo.

Atas nama pemerintah daerah, Hendry menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Menurutnya, besarnya arus dukungan ini membuktikan bahwa nilai-nilai kebersamaan dan tradisi gotong royong warga Gorontalo sangat kuat dalam merespons keprihatinan nasional.

Ia optimistis pundi-pundi bantuan kemanusiaan ini masih akan bertambah seiring masuknya donasi dari unit kerja lainnya. Seluruh dana yang terkumpul dipastikan disalurkan secara transparan dan akuntabel sesuai prosedur yang berlaku.

“Kami yakin angka donasi ini masih akan terus merambat naik. Terima kasih mendalam kami sampaikan kepada seluruh ASN dan elemen masyarakat yang telah menyisihkan rezekinya untuk membantu sesama,” pungkas Hendry.