Connect with us

News

Lindungi Rakyat Kecil Dan Pelaku UMKM, Menaikan BBM Bukan Solusi Tepat!!

Published

on

Anggota DPR-RI Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan || Foto Istimewa

JAKARTA – Anggota DPR-RI Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan menanggapi wacana kenaikan BBM Non subsidi, menurutnya pemerintah sebaiknya mengkaji kembali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dan mencari solusi lain, apabila hal ini dipaksakan ditakutkan kenaikan BBM bisa mengganggu pemulihan ekonomi nasional dan semakin memberatkan rakyat kecil dan pelaku UMKM.

Hergun sapaan akrabnya, meminta pemerintah perlu menghitung secara lebih cermat, detail, dan menyeluruh dengan memperhatikan segala aspek, terutama daya beli masyarakat.

“Kami memahami kesulitan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah terkait dengan menipisnya kuota BBM bersubsidi. Namun, menaikkan harga BBM bersubsidi bukan merupakan kebijakan yang tepat. Saat ini perekonomian sedang menggeliat pulih dari dampak Covid-19. Jika dihantam dengan kenaikan harga BBM, maka akan jatuh kembali,” kata Hergun kepada awak media di Jakarta, (29/8/2022).

Menurut Hergun, seiring dengan kenaikan harga BBM non subsidi idealnya segera dilakukan kebijakan pembatasan untuk mengantisipasi migrasi pengguna BBM non subsidi ke BBM bersubsidi. Namun, sayangnya, pembatasan tersebut tidak segera dilakukan sehingga terjadi migrasi secara besar-besaran.

“Jika sejak awal sudah diterapkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, kuota BBM bersubsidi tidak akan menipis seperti sekarang. Perlu diketahui, subsidi BBM jenis Pertalite 80% dinikmati oleh orang mampu, dan dari jumlah tersebut 60% dinikmati oleh orang sangat kaya. Sementara BBM jenis solar, rumah tangga miskin yang menikmati hanya 5%. Sedangkan 95% dinikmati oleh rumah tangga mampu,” tegasnya.

Ketua Poksi Fraksi Partai Gerindra di Badan Legislasi DPR-RI itu mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang tidak segera mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi meskipun sejumlah menteri sudah mendorognya dan bahkan sudah mengungkapkannya di hadapan publik. Hal itu menunjukkan presiden sedang menghitung secara cermat dampak buruk dari kebijakan kenaikan harga BBM.

“Dampak buruk tersebut antara lain akan melemahkan daya beli masyarakat yang ada akhirnya bisa mengurangi kapasitas produksi manufaktur. Pelaku usaha terutama UMKM yang sedang pulih bisa ambruk kembali. Akibatnya, PHK bisa melonjak kembali. Demikian juga angka pengangguran dan kemiskinan bisa bertambah lagi,” tegasnya.

Politisi dari Dapil Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) lalu menyampaikan beberapa solusi. Pertama, pemerintah perlu melakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Hanya orang-orang tidak mampu yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi. Sementara, orang-orang kaya memiliki kemampuan untuk membeli BBM non subsidi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai tabungan orang kaya yang selama Pandemi Covid-19 melonjak tajam.

“Merujuk data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tiering nominal simpanan jumbo di atas Rp5 miliar tumbuh 14,2% (yoy) dan selama tiga tahun ini tumbuh 43,2%. Lalu tiering nominal Rp2miliar-Rp5 miliar tumbuh 3,7% (yoy). Untuk tiering nominal Rp1-2 miliar tumbuh 3,4% (yoy). Dan, tiering nominal Rp500 juta hingga Rp1 miliar tumbuh 3,9% (yoy),” jelasnya.

Hergun melanjutkan solusi kedua yaitu pemerintah perlu menghitung ulang harga keekonomian BBM bersubsidi secara tepat. Saat ini antar menteri berbeda dalam menyampaikan harga keekonomian BBM bersubsidi. Perbedaan ini bisa menimbulkan kebingunan publik dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam memberikan kompensasi kepada Pertamina.

“Dan ketiga, pemerintah perlu memperkuat program perlindungan sosial dan dukungan untuk pelaku UMKM. Hal tersebut untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih cukup besar yakni mencapai 9,54% per Maret 2022. Angka tersebut masih lebih besar dibanding sebelum Pandemi yang mencapai 9,22% per September 2019,” ujarnya.

“Windfall dari komoditas dan energi global bisa dijadikan sumber pendanaan program perlindungan sosial dan dukungan untuk pelaku UMKM. Setiap bulan pemerintah mengumumkan APBN mengalami surplus yang cukup besar. Surplus tersebut mengindikasikan Indonesia masih menikmati windfall harga komiditas dan energi global,” jelasnya

Menurut data, pada Januari 2022 surplus APBN mencapai Rp28,9 triliun, Februari surplus Rp19,7 triliun, Maret surplus Rp10,3 triliun, April surplus Rp103,1 triliun, dan Mei surplus Rp132,2 triliun. Lalu pada Juni surplus Rp73,6 triliun dan Juli surplus Rp106,1 triliun.

Hergun juga mengingatkan pada 2022, Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Pada kuartal I dan II 2022 sudah tercapai pertumbuhan sesuai target yakni masing-masing sebesar 5,01% dan 5,44%.

“Karena itu, untuk melindungi rakyat kecil dan pelaku UMKM serta untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sesuai target, sebaiknya pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan BBM,” pungkasnya.

Gorontalo

Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Wilayah Gorontalo Siang Ini

BMKG Gorontalo merilis peringatan dini cuaca Minggu 22 November 2026. Waspadai potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang hingga pukul 15.00 WITA.

Published

on

Gorontalo – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Gorontalo kembali mengeluarkan pembaruan (update) peringatan dini cuaca untuk wilayah Provinsi Gorontalo pada Minggu (22/11/2026) siang. Masyarakat di sejumlah kecamatan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang mulai pukul 13.10 WITA hingga 15.00 WITA.

Berdasarkan data prakiraan cuaca resmi BMKG Gorontalo yang diperbarui pada pukul 13.00 WITA, kondisi cuaca ekstrem tersebut berpotensi mengguyur sejumlah wilayah berikut mulai pukul 13.10 WITA:

  • Kabupaten Gorontalo: Kecamatan Bilato dan sekitarnya.

  • Kabupaten Boalemo: Kecamatan Paguyaman, Wonosari, Tilamuta, Botumoita, Paguyaman Pantai, dan sekitarnya.

  • Kabupaten Bone Bolango: Kecamatan Suwawa Timur dan sekitarnya.

  • Kabupaten Pohuwato: Kecamatan Popayato, Lemito, Randangan, Patilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Wanggarasi, Popayato Timur, dan sekitarnya.

  • Kabupaten Gorontalo Utara: Kecamatan Tolinggula dan sekitarnya.

Selain daftar wilayah awal tersebut, potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang juga diperkirakan dapat meluas ke sejumlah kecamatan lain di lima kabupaten, meliputi:

  • Kabupaten Gorontalo: Kecamatan Boliyohuto, Tolangohula, Mootilango, Asparaga, dan sekitarnya.

  • Kabupaten Boalemo: Kecamatan Dulupi, Mananggu, dan sekitarnya.

  • Kabupaten Bone Bolango: Kecamatan Suwawa, Suwawa Selatan, Suwawa Tengah, dan sekitarnya.

  • Kabupaten Pohuwato: Kecamatan Marisa, Paguat, Duhiadaa, Popayato Barat, dan sekitarnya.

  • Kabupaten Gorontalo Utara: Kecamatan Sumalata, Biau, Sumalata Timur, dan sekitarnya.

Prakirawan BMKG Gorontalo memprediksi kondisi cuaca ekstrem ini masih berpotensi terus berlangsung hingga pukul 15.00 WITA. Oleh karena itu, warga yang sedang beraktivitas di luar ruangan, para pengendara di jalan raya, maupun masyarakat yang bermukim di kawasan rawan genangan air dan pohon tumbang disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan serta rutin memantau perkembangan informasi cuaca resmi melalui kanal komunikasi BMKG.

Continue Reading

Gorontalo

Kabar Gembira bagi Pelajar dan Orang Tua, Pencairan PIP Jalur Aspirasi Elnino untuk 24 Ribu Siswa Gorontalo Mulai Bergulir

Published

on

Gorontalo – Proses pencairan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi fase kedua yang diperjuangkan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo, Elnino M. Husein Mohi, resmi mulai bergulir. Sebanyak kurang lebih 24 ribu peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK yang tersebar di 1.080 satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut.

Staf Khusus Elnino M. Husein Mohi, Ikram Kango, menjelaskan bahwa saat ini tim Elnino Center tengah melakukan pengawalan ketat sekaligus percepatan proses administrasi agar seluruh siswa penerima dapat segera memperoleh haknya tanpa kendala berarti di lapangan.

Adapun tahapan teknis yang tengah berjalan saat ini meliputi pendistribusian Surat Keputusan (SK) penerima, verifikasi kelengkapan berkas administrasi, hingga pendampingan proses aktivasi rekening siswa melalui bank penyalur sebelum dana bantuan dicairkan secara langsung.

“Kami berupaya memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik, mulai dari pendistribusian SK, verifikasi berkas, hingga aktivasi rekening. Harapannya, tidak ada kendala berarti sehingga bantuan ini bisa segera dimanfaatkan oleh para siswa,” ujar Ikram pada Jumat (20/11/2026).

Ia menegaskan bahwa kelancaran dan keberhasilan proses penyaluran dana PIP ini tidak terlepas dari sinergi dan kerja sama solid berbagai pemangku kepentingan, khususnya para kepala sekolah, operator sekolah, petugas bank penyalur, serta jajaran relawan Elnino Center yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut, Ikram juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen yang telah mengambil bagian aktif dalam mengawal distribusi bantuan pendidikan bagi masyarakat Gorontalo.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah, operator, petugas bank, serta relawan Elnino Center yang terus bekerja dan membantu masyarakat di lapangan. InsyaAllah, kami berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh 24 ribu penerima PIP,” tambahnya.

Menurutnya, pengawalan intensif ini merupakan bagian dari komitmen nyata Elnino M. Husein Mohi dalam memperjuangkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat Gorontalo, terutama bagi para pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu dan membutuhkan dukungan biaya sekolah.

Melalui penyaluran program PIP jalur aspirasi ini, diharapkan beban ekonomi orang tua siswa dapat diringankan, kebutuhan penunjang pendidikan peserta didik lebih terpenuhi, serta angka risiko putus sekolah di Provinsi Gorontalo dapat ditekan seminimal mungkin.

Tim Elnino Center turut mengimbau kepada para orang tua siswa penerima dan pihak sekolah agar terus membangun koordinasi aktif serta memastikan seluruh persyaratan administrasi dipenuhi tepat waktu, sehingga proses pencairan bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Continue Reading

Gorontalo

Gara-Gara Status Facebook Soal Prosesi Pemakaman Mantan Kades, Lembaga Adat Bonepantai Minta Sekcam Dipindah

Published

on

BONBOL – Sidang Lembaga Adat Kecamatan Bonepantai yang digelar di Kantor Camat Bonepantai menghasilkan sejumlah keputusan dan sikap tegas. Selain merumuskan rekomendasi penolakan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Camat Rosihan Kaluku serta tuntutan pemindahan tugas Sekretaris Camat (Sekcam) ke wilayah lain, Dewan Adat juga menyoroti keras unggahan media sosial Facebook milik oknum Sekcam setempat.

Unggahan tersebut dipersoalkan lantaran mempertanyakan ketidakhadiran Dewan Adat dalam prosesi pemakaman secara adat bagi almarhum mantan Kepala Desa Toloti’o dua periode. Padahal, menurut pihak Dewan Adat, persoalan teknis maupun tata laksana adat semacam itu semestinya dibahas melalui jalur komunikasi dan koordinasi resmi, bukan justru dilempar menjadi konsumsi ruang publik.

“Sebagai Sekcam, seharusnya beliau berkoordinasi dulu dengan Dewan Adat, atau meminta persetujuan keluarga untuk dilaksanakan upacara prosesi pemakaman. Bukan malah mempertanyakan lewat media sosial,” ujar salah satu tokoh adat dalam forum sidang tersebut.

Dewan Adat menilai bahwa prosesi adat pemakaman bukanlah sekadar acara seremonial biasa. Di dalamnya terdapat pakem tata cara, kondisi psikologis keluarga yang tengah berduka, serta otoritas kelembagaan adat yang wajib dihormati. Ketika seorang pejabat struktural kecamatan justru mempertanyakan hal sensitif tersebut secara terbuka di Facebook, tindakan itu dinilai hanya memicu kegaduhan di tengah masyarakat, alih-alih menghadirkan solusi.

“Ini persoalan internal pemerintah kecamatan dan lembaga adat. Harusnya menjadi konsumsi pemerintah kecamatan, dipertanyakan langsung, duduk bersama. Bukan dipertanyakan di publik apalagi di media online Facebook,” tegasnya.

Hal yang paling disayangkan pihak Dewan Adat, lanjut tokoh tersebut, unggahan itu dipublikasikan tanpa adanya upaya komunikasi maupun tabayun terlebih dahulu dengan pemangku adat maupun pihak keluarga almarhum. Padahal, sebagai pejabat kecamatan, Sekcam seharusnya berperan sebagai jembatan komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan lembaga adat, bukan malah menjadi sumber polemik.

“Sekcam itu harusnya menjaga marwah pemerintah dan marwah adat. Kalau ada yang kurang, tanyakan langsung. Datang ke rumah adat, datang ke keluarga. Jangan bikin status yang akhirnya menyudutkan Dewan Adat,” tambahnya.

Atas rentetan persoalan etika komunikasi tersebut, Sidang Lembaga Adat Kecamatan Bonepantai sepakat akan segera menerbitkan rekomendasi resmi. Poin utama rekomendasi tersebut berisi penolakan terhadap penunjukan Plt Camat Rosihan Kaluku sekaligus mendesak agar oknum Sekcam segera dipindahtugaskan ke daerah lain di luar wilayah Kecamatan Bonepantai.

Dewan Adat menegaskan bahwa sikap keras ini diambil murni demi menjaga marwah kelembagaan, bukan didasari sentimen pribadi terhadap individu tertentu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga adab, etika pemerintahan, serta kehormatan tatanan adat di Bumi Bonepantai.

“Kami tidak membenci orangnya. Kami menjaga adat kami. Bonepantai beradab. Pejabat harus beradab,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya mengonfirmasi dan belum mendapatkan klarifikasi resmi dari oknum Sekcam Bonepantai terkait polemik unggahan di media sosial tersebut.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler