DEPROV – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk konsultasi mengenai penguatan program perhutanan sosial serta pembahasan izin Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Pohuwato, Jumat (14/11/2025).

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 11, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa bersama anggota Komisi II.

Rombongan DPRD diterima oleh Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial, Enik Ekowati, bersama Zulmansyah, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKTHA) sekaligus Plt. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS), serta jajaran pejabat teknis di lingkungan KLHK.

Pada kesempatan tersebut, Komisi II memaparkan berbagai tantangan dan kebutuhan terkait pengelolaan perhutanan sosial di Pohuwato, terutama di kawasan seluas 1.000 hektare yang tengah proses pengukuran oleh UPTD Manado. Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, mengungkapkan adanya temuan tumpang tindih pemanfaatan lahan seluas sekitar 400 hektare yang telah digunakan oleh pihak lain untuk penanaman sorgum, tanpa keterlibatan maupun sosialisasi kepada masyarakat lokal.

“Masyarakat belum pernah diinformasikan terkait aktivitas penanaman tersebut. Dari total 1.000 hektare, sekitar 400 hektare telah lebih dahulu diolah oleh pihak lain, padahal kelompok tani hutan setempat masih menunggu proses izin,” kata Mikson.

Lebih lanjut, kawasan ini direncanakan sebagai area pengembangan durian dan kakao—dua komoditas unggulan yang diyakini berpotensi meningkatkan ekonomi daerah serta memperkuat ketahanan pangan di Pohuwato. Komisi II juga menyoroti keunggulan wilayah Pohuwato oleh adanya pelabuhan ekspor yang mendukung pengembangan durian dan kakao dalam skala besar. Beberapa off-taker telah siap membeli hasil panen sekaligus memberikan pendampingan teknis kepada kelompok tani.

Wakil Ketua DPRD Ridwan Monoarfa menegaskan pentingnya percepatan legalitas izin perhutanan sosial agar peluang ekonomi masyarakat dapat terwujud. “Saat izin terbit, kelompok tani bisa bergerak mengembangkan durian dan kakao dengan kepastian pasar. Ini tentu akan mendorong ekonomi rakyat,” tegas Ridwan.

Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial, Enik Ekowati, mengapresiasi komitmen DPRD Gorontalo dalam mengawal program perhutanan sosial dan menegaskan kesiapan KLHK untuk memfasilitasi penyelesaian seluruh persoalan, mulai dari tumpang tindih lahan, penyiapan kelembagaan, sampai legalitas izin HKm.

KLHK juga memaparkan perkembangan dan aturan terbaru terkait program perhutanan sosial nasional, pola tanam agroforestry, batasan jenis tanaman (termasuk larangan sawit), serta penguatan kelompok usaha perhutanan sosial.

“Areal perhutanan sosial memberikan hak akses pemanfaatan, bukan perusakan hutan. Komoditas yang dikembangkan harus mengikuti pola agroforestri, di mana komoditas seperti kakao atau durian ditanam di sela-sela pohon kayu,” jelas perwakilan Direktorat PKPS.

Berdasarkan data KLHK, Provinsi Gorontalo telah mengantongi 32.700 hektare izin perhutanan sosial yang tersebar di berbagai skema, meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan HTR. Sementara itu, potensi calon areal program ini di Gorontalo masih mencapai 76.000 hektare.

Di akhir pertemuan, Komisi II DPRD Gorontalo berharap proses persetujuan kawasan perhutanan sosial di Pohuwato dapat dipercepat demi kepentingan masyarakat dan pembangunan sektor kehutanan yang produktif. “Kami dari Komisi II berharap koordinasi seperti ini terus berlanjut agar seluruh persoalan perhutanan sosial bisa diselesaikan secara menyeluruh,” tutup Mikson.

Pihak Ditjen Perhutanan Sosial menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan data yang disampaikan, termasuk penanganan kasus tumpang tindih lahan dan pendampingan kelompok tani hingga tahap pemasaran. Pertemuan ditutup dengan harapan kolaborasi KLHK, pemerintah daerah, dan DPRD dapat terus berjalan guna memastikan manfaat sosial dan ekonomi kawasan hutan bagi masyarakat Pohuwato dan Gorontalo secara luas.

UNG – Dua akademisi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), mendapat kepercayaan menjadi dewan juri pada kegiatan Lomba Orasi Kesehatan bagi Remaja dan Kompetisi Remaja Sehat yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Dumhil UNG dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61.

Dua dosen yang diberi amanah sebagai dewan juri adalah Ayu Rofia Nurfadillah, S.KM., M.Kes., dan Marisa Lestary Dondo, S.KM., M.K.M. Keduanya dinilai memiliki kompetensi akademik, pengalaman praktis, serta komitmen tinggi di bidang kesehatan masyarakat, sehingga dipercaya memberikan penilaian objektif terhadap peserta lomba.

Kegiatan ini diikuti oleh puluhan remaja dari berbagai sekolah di Kota Gorontalo yang menampilkan kemampuan dalam menyampaikan orasi kesehatan serta memaparkan wawasan tentang gaya hidup sehat, kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit, hingga isu kesehatan mental remaja—tema yang semakin relevan di era modern.

Sebagai salah satu juri, Ayu Rofia Nurfadillah menegaskan pentingnya kegiatan semacam ini untuk meningkatkan literasi dan kesadaran generasi muda terhadap isu-isu kesehatan. Ia menilai, di tengah banjir informasi saat ini, remaja harus mampu memilah informasi kesehatan yang benar agar tidak mudah terpengaruh oleh konten keliru di media sosial.

“Melalui lomba ini, kami ingin menumbuhkan generasi muda yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungannya. Kemampuan berkomunikasi tentang kesehatan adalah kunci untuk mendorong perubahan perilaku,” ujarnya.

Ayu juga menambahkan bahwa kerja sama antara akademisi dan pemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam memperluas edukasi kesehatan di masyarakat, terutama bagi kelompok remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Kegiatan Lomba Orasi Kesehatan bagi Remaja dan Kompetisi Remaja Sehat diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran baru tentang pentingnya pola hidup sehat sekaligus menjadi wujud nyata dukungan terhadap tema peringatan HKN ke-61, yakni “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju.”

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan berhasil menempati posisi dalam Klaster Mandiri pada Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2026. Klaster ini merupakan kategori tertinggi dalam pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNG, Prof. Lanto Ningrayati Amali, S.Kom., M.Kom., Ph.D., menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi seluruh sivitas akademika UNG. Menurutnya, predikat Klaster Mandiri menjadi bukti nyata konsistensi kampus dalam memperkuat mutu riset, meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah, serta memperluas kontribusi sosial melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

“Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi dosen, peneliti, dan mahasiswa UNG yang terus berupaya menghadirkan riset inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., IPU., ASEAN.Eng., menyambut gembira capaian tersebut dan menyebutnya sebagai bukti nyata meningkatnya kinerja tridarma perguruan tinggi. Ia menilai, keberhasilan ini menjadi refleksi dari komitmen Kampus Kerakyatan yang terus berbenah menuju universitas unggul, berdaya saing, dan berkontribusi pada pembangunan daerah serta nasional.

“Pencapaian Klaster Mandiri membuktikan bahwa dosen dan mahasiswa UNG tidak hanya aktif dalam kegiatan akademik, tetapi juga berperan nyata membangun masyarakat melalui penelitian dan pengabdian yang berdampak,” tegas Rektor.

Lebih lanjut, Prof. Eduart menegaskan bahwa prestasi ini akan menjadi motivasi baru bagi UNG untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi. Ke depan, UNG berkomitmen mendorong pengembangan riset kolaboratif lintas disiplin, teknologi tepat guna, serta program pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pengembangan kawasan Teluk Tomini sebagai wilayah strategis berbasis potensi lokal.

Sebagai informasi, Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil olahan data kinerja perguruan tinggi berbasis SINTA untuk periode 2022–2024. Data yang digunakan telah diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) masing-masing perguruan tinggi. Komponen penilaian mencakup sejumlah aspek, antara lain: penulis (author), afiliasi (affiliation), artikel ilmiah (article), penelitian (research), pengabdian kepada masyarakat (community service), kekayaan intelektual (intellectual property rights), serta buku (book).