Connect with us

Daerah

Mikson Yapanto: Akar Masalah Batu Hitam karena Izin GM Tak Mengatur

Published

on

DEPROV – Maraknya aktivitas penambangan batu hitam ilegal di Gorontalo menuai perhatian dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto. Ia menilai akar persoalan muncul karena PT Gorontalo Mineral (GM) hanya mengantongi izin pengelolaan emas dan tembaga, bukan batu hitam (galena).

“Itu kan masih daerah perusahaan Gorontalo Mineral (GM). Sementara izinnya tidak untuk mengelola batu hitam, yang dikelola itu cuma emas dan tembaga. Makanya banyak yang ilegal diambil-ambil itu, tapi kayaknya mereka sudah tutup mata,” kata Mikson, Sabtu (23/08/2025).

Fenomena tersebut semakin mencuat setelah tim Bareskrim Mabes Polri turun langsung dan menangkap sebuah kontainer bermuatan batu hitam ilegal. Tindakan itu dinilai sebagai bukti nyata maraknya praktik tambang ilegal yang merugikan negara.

Menurut Mikson, penyelesaian persoalan batu hitam tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Ia menilai perlu ada solusi konkret agar potensi mineral bisa dikelola secara legal dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Makanya harus ada solusi, bagaimana supaya tidak ilegal. Mungkin lewat koperasi, GM bisa memberi ruang lewat koperasi untuk mengelola batu hitam,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah, aparat penegak hukum, serta perusahaan dapat duduk bersama mencari formula terbaik agar potensi batu hitam bisa dikelola secara transparan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR RI, Jumat (15/08/2025), menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik pertambangan ilegal dan penyelundupan yang merugikan negara.

Sehari sebelumnya, Forum Pemuda Gorontalo juga resmi melaporkan dugaan penyelundupan batu hitam dari Kabupaten Bone Bolango ke Mabes Polri. Laporan itu menindaklanjuti penangkapan beberapa kontainer bermuatan batu hitam ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada awal Agustus 2025.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri melalui Brigjen Nunung Syaifuddin, Senin (18/08/2025), mengonfirmasi bahwa penyidikan terkait tambang ilegal tengah dilakukan di sejumlah daerah. “Di Gorontalo untuk tambang batu galena atau batu hitam, dan di Maluku Utara tambang nikel,” ujarnya dikutip dari Tempo.co.

Merespons situasi itu, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Lingkungan Gorontalo (APMPL-G) pada 21 Agustus 2025 menggelar aksi unjuk rasa di Gorontalo. Mereka mendesak aparat mengusut tuntas dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam aktivitas tambang ilegal.

Arya Sahrain, korlap aksi yang juga Ketua IMM Kota Gorontalo, menyebutkan investigasi internal mereka menemukan adanya dugaan jaringan yang mengendalikan aktivitas pertambangan batu hitam. Namun, informasi itu disebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut oleh aparat.

Publik hingga kini masih bertanya-tanya siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam penyelundupan material hingga puluhan kontainer per bulan, serta berapa besar potensi kerugian daerah maupun negara.

Dari pantauan lapangan, sejumlah pihak menilai aktivitas pengiriman batu hitam dari Gorontalo ke berbagai daerah masih berlangsung. Namun, hal ini juga perlu diverifikasi oleh aparat berwenang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak yang disebut dalam laporan maupun aksi unjuk rasa belum memberikan tanggapan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik untuk menjaga keberimbangan pemberitaan.

Advertorial

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Desak Langkah Tegas Terhadap Ketidakpatuhan PT Royal Coconut

Published

on

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti lambannya realisasi kesepakatan antara manajemen PT Royal Coconut dan Serikat Pekerja FSPMI, dalam kunjungan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya yang membahas tuntutan para pekerja terhadap perusahaan pengolahan kelapa tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Gorontalo, Ghalib Lahidjun, mengungkapkan bahwa dari total 11 poin kesepakatan yang telah disetujui antara perusahaan, serikat pekerja, dan pemerintah, hingga kini baru satu poin yang terealisasi.

Kesepakatan yang Tidak Terwujud
“Dari 11 tuntutan, baru satu yang direalisasi. Bahkan pihak perusahaan sempat menyampaikan bahwa mereka telah mengajukan draft peraturan perusahaan ke dinas,” tegas Ghalib. Namun, setelah dikonfirmasi, informasi tersebut terbukti tidak valid, karena sejak tahun 2023 tidak ada pengajuan terkait tersebut.

Pembohongan Terhadap Lembaga Legislatif
Komisi IV menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembohongan terhadap lembaga legislatif, sebab pernyataan yang disampaikan oleh perusahaan telah berulang kali dikemukakan dalam forum resmi DPRD. Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas terhadap ketidakpatuhan manajemen perusahaan.

Masalah Pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan
Selain persoalan kesepakatan, Komisi IV juga menyoroti pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan. Ghalib menyatakan bahwa perusahaan seharusnya telah mengambil alih tanggungan iuran BPJS pekerja yang sebelumnya dibiayai oleh pemerintah.

“Sampai hari ini, perusahaan masih memanfaatkan BPJS yang ditanggung pemerintah untuk para pekerjanya. Ini jelas tidak sesuai dengan semangat perlindungan tenaga kerja,” tambah Ghalib.

Komitmen DPRD dalam Mengawal Hak Pekerja
Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk mengawal hak-hak pekerja dan memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Continue Reading

Advertorial

MAN Insan Cendekia Gorontalo Jadi Satu-Satunya Sekolah di Sulawesi yang Dipilih Sekolah Garuda

Published

on

ujar Syamsir Kiyai, Ketua Komite MAN Insan Cendekia Gorontalo

DEPROV – MAN Insan Cendekia Gorontalo resmi ditetapkan sebagai Sekolah Transformasi Garuda, salah satu dari 12 sekolah di Indonesia yang dipilih dalam program nasional peningkatan mutu pendidikan. Penetapan ini menjadikan MAN Insan Cendekia Gorontalo sebagai sekolah percontohan (role model) dan penggerak transformasi pendidikan di daerah, dengan harapan dapat menjadi pemicu bagi sekolah-sekolah lain di Gorontalo untuk meningkatkan kapasitas siswa, guru, dan tata kelola pendidikan.

Pengumuman dan Harapan untuk Transformasi Pendidikan
“Alhamdulillah, Insan Cendikia Gorontalo, salah satu sekolah dari dua belas sekolah di seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai sekolah unggul Transformasi Garuda,” ujar Syamsir Kiyai, Ketua Komite MAN Insan Cendekia Gorontalo, Rabu (8/10/2025).

Syamsir, yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menjelaskan bahwa Program Sekolah Garuda memiliki tiga fokus utama, yaitu: mendorong lulusan untuk mampu bersaing di 100 perguruan tinggi top dunia, meningkatkan kompetensi guru, dan memperkuat manajemen sekolah.

“Ini salah satu bentuk intervensi Sekolah Garuda, yaitu bagaimana mendorong anak-anak lulusan sini untuk bisa masuk ke seratus perguruan tinggi top dunia. Selain itu, ada intervensi untuk peningkatan kapasitas guru dan penguatan tata kelola manajemen sekolah,” jelasnya.

Kolaborasi Madrasah, Orang Tua, dan Masyarakat
Syamsir menekankan pentingnya kolaborasi antara madrasah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program ini. “Membangun kebersamaan antara madrasah dengan orang tua adalah kunci. Pola ini paradigmanya sekarang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi orang tua dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab,” ujarnya.

MAN Insan Cendekia Gorontalo, Sekolah Pilihan Presiden Prabowo
MAN Insan Cendekia Gorontalo menjadi satu-satunya sekolah di Sulawesi yang dipilih langsung oleh Presiden Prabowo sebagai Sekolah Transformasi Garuda. Dukungan pemerintah daerah pun terus mengalir, termasuk dalam pembangunan fasilitas asrama baru untuk menampung tingginya minat calon siswa.

“Kami bersyukur MAN Insan Cendekia Gorontalo satu-satunya sekolah di Sulawesi yang dipilih oleh Bapak Presiden Pak Prabowo menjadi Sekolah Garuda Transformasi,” ungkap Syamsir.

Dukungan Pembangunan Fasilitas dari Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyumbangkan dua bangunan asrama dan berencana menambah fasilitas baru bersama Kementerian Agama. “Kami telah menyumbangkan dua bangunan asrama, satu untuk putra dan satu untuk putri. Insya Allah, ke depan kami akan renovasi asrama ini menyesuaikan dengan jumlah peminat sekolah yang terus meningkat, meskipun fasilitas asrama saat ini terbatas,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Gubernur Gorontalo untuk memperkuat sarana olahraga dan fasilitas pendukung lainnya guna menunjang kenyamanan dan kualitas pendidikan di MAN Insan Cendekia Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

DPRD Provinsi Gorontalo Dukung Program Penanaman Jagung: Menjadikan Gorontalo Lumbung Jagung Nasional

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nur’ain Sompie

DEPROV – Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengimplementasikan delapan program prioritas Asta Cita Pemerintah Prabowo–Gibran, kegiatan penanaman jagung serentak kuartal IV tahun 2025 digelar di Gudang Ketahanan Pangan Polri, Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (08/10/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan atas arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.

Sinergi TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo, serta Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nur’ain Sompie, yang hadir mewakili lembaga legislatif daerah.

Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi kemandirian pangan nasional. Melalui program penanaman jagung serentak ini, Polri berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Apresiasi dari DPRD Gorontalo
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nur’ain Sompie, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menjadikan Gorontalo sebagai lumbung jagung nasional.

“Program ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan aparat keamanan dalam mendukung swasembada pangan. Sinergi lintas sektor seperti ini perlu terus diperkuat agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani di daerah,” ujar Sitti Nur’ain Sompie.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus memberikan dukungan kebijakan serta pengawasan terhadap program-program yang berpihak pada kemandirian pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Kontribusi Gorontalo untuk Ketahanan Pangan Nasional
Melalui penanaman jagung serentak ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional semakin kuat. Kegiatan tersebut juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler