Connect with us

Advertorial

Pansus Sawit Bongkar Buruknya Tata Kelola Perkebunan, 16 Ribu Warga Diduga Dirugikan

Published

on

Ketua Pansus Sawit, Umar Karim

DEPROV – Panitia Khusus (Pansus) Sawit DPRD Provinsi Gorontalo memaparkan hasil temuan awal mereka terkait kondisi tata kelola perkebunan kelapa sawit di wilayah provinsi, dalam sebuah forum yang digelar dengan menghadirkan sejumlah instansi penting, Senin (2/6/2025).

Hadir dalam forum tersebut perwakilan dari Kejaksaan, Polda Gorontalo (termasuk Dirkrimsus), Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, serta organisasi perangkat daerah (OPD) dari Kabupaten Boalemo, Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo.

Ketua Pansus Sawit, Umar Karim, menyampaikan bahwa pemaparan ini merupakan temuan awal dari hasil peninjauan lapangan Pansus terhadap praktik pengelolaan perkebunan sawit. Ia menyoroti sejumlah fakta mencengangkan yang menggambarkan buruknya tata kelola sawit oleh perusahaan.

“Banyak fakta di lapangan yang membuat miris. Misalnya, rata-rata petani tidak mengetahui di mana letak kebun plasma mereka. Padahal, undang-undang secara tegas memerintahkan perusahaan untuk memberikan sebagian wilayah perkebunannya kepada petani dalam pola kemitraan,” tegas Umar.

DPRD memperkirakan bahwa terdapat sekitar 4.000 hektare lahan plasma yang semestinya dimiliki oleh petani. Jika satu hektare diperuntukkan untuk satu kepala keluarga, maka terdapat 16.000 jiwa yang kehidupannya sangat bergantung pada kejelasan hak atas lahan plasma tersebut.

“Ini bukan hanya soal tanah atau kebun. Ini soal nasib belasan ribu masyarakat kita,” tambah Umar.

Pansus meminta seluruh instansi yang hadir agar menindaklanjuti permasalahan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Umar juga menanggapi usulan audit terhadap koperasi petani yang bermitra dengan perusahaan sawit. Menurutnya, wacana audit sudah bergulir dan dapat ditindaklanjuti, mengingat audit tersebut diatur secara jelas dalam regulasi.

“Kita lihat kemungkinan itu. Tapi memang ke depan akan dibicarakan lebih lanjut. Kita ingin melibatkan instansi yang berwenang, karena masalah ini bukan semata-mata soal perkebunan, tetapi juga beririsan dengan aspek pidana,” jelasnya.

Umar menyebutkan sejumlah indikasi pelanggaran yang ditemukan, di antaranya dugaan penyalahgunaan kawasan Hak Guna Usaha (HGU), izin operasional perusahaan yang tidak sesuai, serta praktik yang secara hukum merugikan petani.

“Banyak persoalan yang berpotensi masuk ranah pidana, dan harus ditangani aparat penegak hukum. Kita tidak bisa tutup mata,” tutup Umar.

Pansus menegaskan bahwa forum ini belum menghasilkan rekomendasi resmi, melainkan menjadi langkah awal untuk menggerakkan koordinasi lintas lembaga dan memastikan hak-hak petani sawit terpenuhi sesuai hukum yang berlaku.

Advertorial

Pemkot Gorontalo Siapkan Rp30 Miliar Bangun Kantor Wali Kota Baru di 2027

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo resmi menetapkan proyek pembangunan Kantor Wali Kota yang baru sebagai agenda super prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Keputusan strategis ini diungkapkan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam Forum Perangkat Daerah terkait penyusunan RKPD 2027 yang digelar di halaman Kantor Wali Kota setempat, Rabu (01/04/2026).

Adhan Dambea menegaskan bahwa proyek infrastruktur berskala besar ini akan segera direalisasikan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai langkah awal, Pemkot Gorontalo siap mengalokasikan dana puluhan miliar rupiah pada tahun depan tanpa mengabaikan perbaikan infrastruktur vital lainnya, seperti akses jalan raya.

“Pembangunan Kantor Wali Kota ini menjadi fokus utama kita selama lima tahun ke depan. Untuk tahun depan, kita telah menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar sebagai tahap awal pelaksanaannya,” ungkap Wali Kota Adhan.

Menurutnya, mega proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan wujud nyata komitmen Pemkot Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran gedung baru tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern, representatif, dan terintegrasi.

Meski demikian, Adhan menyadari bahwa realisasi proyek super prioritas ini membawa konsekuensi pada penyesuaian program kerja lainnya. Di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk lebih cermat, adaptif, dan selektif dalam merancang pembangunan.

“Dengan kondisi anggaran yang serba terbatas, kita harus benar-benar jeli memilih mana program prioritas yang mendesak dan bisa dibiayai. Oleh karena itu, forum ini sangat penting untuk menyelaraskan rencana kerja dengan kondisi fiskal kita, sekaligus menggali alternatif pembiayaan di luar APBD,” jelasnya.

Lebih jauh, pembangunan gedung pusat pemerintahan ini diakui Adhan sebagai salah satu cita-cita dan mimpi terbesarnya selama masa kepemimpinan. Ia berharap proyek tersebut dapat menjadi warisan (legacy) yang bermanfaat bagi masyarakat dan aparatur sipil di masa mendatang.

“Ini selalu saya sampaikan dan saya impikan. Insyaallah, jika Allah mengizinkan, sebelum saya meninggalkan jabatan ini, Kota Gorontalo sudah memiliki Kantor Wali Kota yang baru dan megah. Ini adalah harapan kita bersama,” tuturnya.

Menutup arahannya, wali kota dua periode itu meminta seluruh aparatur pemerintah untuk terus bersinergi dan tidak mudah mengeluh.

“Tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman. Oleh karena itu, jangan pernah ada kata lelah apalagi mengeluh dalam bekerja melayani rakyat. Apa yang kita capai nanti adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pegawai Pemkot Gorontalo,” pungkas Adhan.

Continue Reading

Advertorial

Ribuan Mahasiswa UNG Sambut Antusias Kedatangan Menteri HAM RI Natalius Pigai

Published

on

UNG – Suasana megah dan penuh antusiasme mewarnai Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada Rabu (01/04/2026). Ribuan mahasiswa yang kompak mengenakan jas almamater kebanggaan berwarna merah marun tampak memadati setiap sudut ruangan guna menyambut kedatangan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai.

Kehadiran sosok penting dari pemerintah pusat ini menjadi magnet tersendiri bagi seluruh sivitas akademika UNG. Mereka tampak antusias untuk mendalami lebih jauh mengenai penguatan kapasitas HAM langsung dari tokoh utamanya di tingkat nasional.

Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., menyambut hangat kunjungan Natalius Pigai di “Kampus Kerakyatan” tersebut. Menurutnya, kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda seremoni kenegaraan semata, melainkan sebuah langkah strategis untuk memperkuat fondasi moral dan intelektual para mahasiswa.

“Kehadiran Bapak Menteri di Kampus Kerakyatan UNG tentu memberikan suntikan motivasi yang luar biasa bagi kami. Ini adalah momentum penting untuk terus mengingatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Prof. Eduart dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Prof. Eduart menekankan bahwa pemahaman komprehensif mengenai HAM harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas seorang intelektual. Ia mendorong agar nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan tidak hanya berhenti di ruang-ruang diskusi, tetapi juga harus terintegrasi ke dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

“Melalui keterlibatan aktif Kementerian HAM di lingkungan perguruan tinggi, kami berharap UNG mampu mencetak generasi lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik tinggi, tetapi juga kepekaan sosial yang tajam, khususnya dalam mengawal amanat penegakan HAM di wilayah Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.

Continue Reading

Advertorial

Perkokoh Keamanan, Jajaran Satradar 207 Kwandang Gelar Silaturahmi dengan Bupati Pohuwato

Published

on

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyambut hangat kunjungan silaturahmi dari jajaran Satuan Radar (Satradar) 207 Kwandang. Pertemuan strategis yang bertujuan mempererat sinergi lintas sektor ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan di kediaman pribadi Bupati Saipul di kawasan Limboto, Kabupaten Gorontalo, pada Rabu (1/4/2026).

Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Satradar (Dansatradar) 207 Kwandang, Letkol Lek Yohanes Kristiardi, S.M. Turut mendampingi dalam kunjungan kehormatan itu antara lain Kapten Lek Rahma Gustowo Pribadi, S.Tr(Han)., Kapten Lek Jaka Kusuma Wardhana, S.Tr(Han)., serta Letda Kes Aditya Cahya Pratama, S.Kep.

Dalam perbincangan yang penuh keakraban, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif jajaran TNI Angkatan Udara (AU) tersebut. Ia memandang pertemuan ini sebagai momentum penting untuk memperkokoh hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan unsur pertahanan negara.

“Kami menyambut baik silaturahmi ini. Harapannya, sinergi dan komunikasi yang telah terjalin dengan sangat baik dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung stabilitas keamanan wilayah di Kabupaten Pohuwato dan sekitarnya,” ungkap Bupati Saipul.

Menurut orang nomor satu di Pohuwato tersebut, kolaborasi yang solid bersama TNI merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, damai, dan kondusif bagi masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Dansatradar 207 Kwandang, Letkol Lek Yohanes Kristiardi, turut menyampaikan rasa terima kasih atas penerimaan dan sambutan hangat dari Bupati Pohuwato. Pihaknya menegaskan bahwa agenda silaturahmi ini merupakan wujud nyata komitmen institusinya dalam menjaga ketahanan wilayah.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk memperkuat koordinasi serta kerja sama lintas sektor demi menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah Gorontalo,” pungkas Letkol Yohanes.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler