Connect with us

Advertorial

Pansus Tatib DPRD Gorontalo Bahas Sanksi PAW bagi Anggota Absen Paripurna

Published

on

Samsir Djafar Kiayi

DEPROV – Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD Provinsi Gorontalo tengah intensif membahas revisi tata tertib, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan etika dan kedisiplinan kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota yang mangkir dari rapat paripurna tanpa keterangan sebanyak enam kali.

Ketua Pansus, Samsir Djafar Kiayi, menegaskan bahwa ketidakhadiran tanpa alasan sah merupakan bentuk ketidakseriusan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Hal itu disampaikan dalam rapat tertutup Pansus yang digelar di Mana Café, Senin malam (14/04/2025).

Enam kali absen tanpa keterangan dalam rapat paripurna merupakan angka yang signifikan dan menunjukkan ketidakseriusan anggota dalam menjalankan tugasnya,” tegas Samsir.

Revisi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, yang memberikan ruang bagi DPRD untuk menetapkan mekanisme internal guna menjaga kedisiplinan dan etika anggota.

“Usulan PAW bukan semata-mata bentuk sanksi, melainkan upaya menjaga marwah dan kredibilitas lembaga DPRD. Ini juga untuk memastikan bahwa anggota dewan benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” lanjut Samsir.

Samsir menjelaskan, usulan PAW terhadap anggota yang melanggar aturan akan melalui proses yang ketat, termasuk klarifikasi, verifikasi, hingga koordinasi dengan pimpinan DPRD, fraksi-fraksi, dan pemerintah daerah.

“Ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Semua prosesnya akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Revisi tata tertib ini mendapatkan apresiasi dari berbagai elemen masyarakat, yang menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam meningkatkan kinerja dan etika anggotanya.

Namun, beberapa pihak juga mewanti-wanti agar proses PAW tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Mereka meminta agar semua tahapan dilakukan secara transparan dan akuntabel, demi menjaga kepercayaan publik.

“Pansus saat ini terus bekerja keras menyempurnakan revisi ini. Harapan kami, aturan baru yang disahkan nantinya dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja DPRD yang lebih profesional, disiplin, dan akuntabel,” pungkas Samsir.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertorial

Dukungan Penuh Thomas Mopili Warnai Peran Saka Nasional di Gorontalo

Published

on

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Perkemahan Antar Satuan Karya (Peran Saka) Nasional 2025 yang digelar di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Kegiatan berskala nasional ini berlangsung sejak 3 hingga 9 November 2025 dan diikuti oleh ribuan peserta pramuka dari berbagai provinsi di Indonesia. Suasana kemah yang semarak menggambarkan semangat persatuan dan jiwa kemandirian para peserta muda.

Usai menghadiri upacara pembukaan, Thomas Mopili menyampaikan apresiasi atas ketangguhan dan dedikasi para peserta yang tetap bersemangat meski dihadapkan pada kondisi cuaca tak menentu.

“Tadi malam kegiatan berlangsung padat, tetapi adik-adik pramuka masih bertahan hingga larut malam. Kalau kita yang dewasa mungkin sudah kelelahan, namun mereka tetap antusias. Ini bukti nyata bahwa kegiatan seperti ini penting dan patut kita dukung hingga selesai,” ujarnya.

Thomas menegaskan bahwa Peran Saka Nasional tidak hanya menjadi ajang perkemahan, tetapi juga sarana pembinaan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan generasi muda. Ia menilai kegiatan ini akan melahirkan calon-calon pemimpin yang tangguh dan berintegritas di masa depan.

“Kegiatan kepramukaan seperti ini menjadi tempat tumbuhnya pemimpin muda yang berkarakter. DPRD Provinsi Gorontalo tentu mendukung sepenuhnya penyelenggaraan hingga kegiatan ini berakhir,” tegasnya.

Selain memberikan dukungan moral, Thomas juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan nasional tersebut. Ia menilai kerja sama antara panitia, pemerintah daerah, Kwartir Daerah, serta relawan menjadi kunci keberhasilan perkemahan ini.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras hingga acara ini berjalan sukses. Ini luar biasa, karena tidak mudah menggelar acara berskala nasional seperti ini, dan Gorontalo membuktikan mampu melaksanakannya dengan baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Thomas Mopili menegaskan komitmen DPRD Provinsi Gorontalo untuk terus mendorong terselenggaranya lebih banyak kegiatan nasional di daerah tersebut. Ia menuturkan bahwa DPRD siap memberikan dukungan anggaran bagi kegiatan yang berdampak positif terhadap pembangunan dan promosi daerah.

“Tahun depan kami berencana menghadirkan lebih banyak event nasional di Gorontalo. DPRD telah berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk kegiatan berlevel nasional yang mendorong semangat kebersamaan dan mengharumkan nama daerah,” tambahnya.

Menutup keterangannya, Thomas berharap penyelenggaraan Peran Saka Nasional 2025 menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan dan mempererat persatuan antarpramuka dari seluruh penjuru tanah air.

“Selamat berkemah kepada para agen muda bangsa. Gorontalo bangga menjadi tuan rumah Peran Saka Nasional 2025,” pungkas Thomas Mopili.

Continue Reading

Advertorial

Saatnya Dokter Bergerak! Wawali Kota Gorontalo Serukan Kesadaran Gizi

Published

on

Kota Gorontalo – Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, mengajak para dokter untuk tidak hanya berfokus pada pelayanan medis, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran gizi masyarakat serta menurunkan angka tengkes atau stunting di Gorontalo.

Ajakan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus baru Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Gorontalo, Ahad (02/11/2025), bertepatan dengan peringatan HUT ke-75 IDI.

Menurut Indra, IDI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan bagian penting dari gerakan sosial yang berperan dalam membangun kualitas hidup masyarakat.

“Peningkatan status gizi masyarakat akan berdampak pada penurunan prevalensi stunting, dan pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan serta daya saing daerah,” ujarnya.

Ia menilai, usia 75 tahun merupakan fase matang bagi IDI untuk melakukan refleksi dan transformasi peran. Profesi dokter, katanya, harus menjadi penggerak perubahan sosial sekaligus pelopor gaya hidup sehat di tengah masyarakat.

“Kesehatan adalah fondasi kesejahteraan dan religiositas masyarakat. Momentum ini harus menjadi semangat baru untuk memperkuat pelayanan dan kepedulian,” tutur Indra.

Menutup sambutannya, Wawali Indra mengajak seluruh pengurus IDI Gorontalo menjadikan peringatan ini sebagai titik awal kebangkitan dunia medis di daerah tersebut, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Continue Reading

Advertorial

Peringatan Keras dari Wali Kota Gorontalo untuk PPPK soal Perceraian

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memberikan peringatan keras kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, yang baru saja resmi dilantik. Peringatan tersebut khusus ditujukan kepada PPPK, baik yang penuh waktu maupun paruh waktu, agar tidak menceraikan pasangan mereka.

“Akan saya pecat, kalau sampai ada PPPK yang menceraikan pasangannya,” tegas Wali Kota Adhan Dambea saat memberikan arahan pada pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Bandhayo Lo Yiladia (BLY), Jumat (31/10/2025).

Peringatan tegas itu bukan tanpa alasan. Wali Kota Adhan menyampaikan bahwa sudah ada informasi mengenai beberapa PPPK yang berencana mengajukan cerai. “Sudah ada informasi yang masuk. Kepala BKPP sudah saya instruksikan terkait persoalan ini. Saya ingatkan jangan sampai cerai. Kasihan pasangan teman-teman yang sudah menemani dari nol,” ujarnya penuh harap.

Pesan keras ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Gorontalo untuk menjaga integritas, stabilitas keluarga, serta moral para aparatur pemerintah yang bertugas melayani masyarakat. Wali Kota Adhan menekankan bahwa kehidupan pribadi pegawai harus harmonis sebagai modal utama dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler