Connect with us

Advertorial

Pansus Tatib DPRD Gorontalo Bahas Sanksi PAW bagi Anggota Absen Paripurna

Published

on

Samsir Djafar Kiayi

DEPROV – Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD Provinsi Gorontalo tengah intensif membahas revisi tata tertib, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan etika dan kedisiplinan kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota yang mangkir dari rapat paripurna tanpa keterangan sebanyak enam kali.

Ketua Pansus, Samsir Djafar Kiayi, menegaskan bahwa ketidakhadiran tanpa alasan sah merupakan bentuk ketidakseriusan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Hal itu disampaikan dalam rapat tertutup Pansus yang digelar di Mana Café, Senin malam (14/04/2025).

Enam kali absen tanpa keterangan dalam rapat paripurna merupakan angka yang signifikan dan menunjukkan ketidakseriusan anggota dalam menjalankan tugasnya,” tegas Samsir.

Revisi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, yang memberikan ruang bagi DPRD untuk menetapkan mekanisme internal guna menjaga kedisiplinan dan etika anggota.

“Usulan PAW bukan semata-mata bentuk sanksi, melainkan upaya menjaga marwah dan kredibilitas lembaga DPRD. Ini juga untuk memastikan bahwa anggota dewan benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” lanjut Samsir.

Samsir menjelaskan, usulan PAW terhadap anggota yang melanggar aturan akan melalui proses yang ketat, termasuk klarifikasi, verifikasi, hingga koordinasi dengan pimpinan DPRD, fraksi-fraksi, dan pemerintah daerah.

“Ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Semua prosesnya akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Revisi tata tertib ini mendapatkan apresiasi dari berbagai elemen masyarakat, yang menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam meningkatkan kinerja dan etika anggotanya.

Namun, beberapa pihak juga mewanti-wanti agar proses PAW tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Mereka meminta agar semua tahapan dilakukan secara transparan dan akuntabel, demi menjaga kepercayaan publik.

“Pansus saat ini terus bekerja keras menyempurnakan revisi ini. Harapan kami, aturan baru yang disahkan nantinya dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja DPRD yang lebih profesional, disiplin, dan akuntabel,” pungkas Samsir.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertorial

PSU Pilkada Gorontalo Utara Digelar Besok, Anggaran Capai Rp9,2 Miliar

Published

on

Femmy Udoki, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo || Foto istimewa

DEPROVPemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gorontalo Utara akan digelar besok, Sabtu (19/04/2025). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara memastikan seluruh persiapan teknis dan administratif telah tuntas, termasuk pembiayaan yang telah direalisasikan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan PSU ini memerlukan anggaran sebesar Rp9,2 miliar, yang bersumber dari hibah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp6 miliar dan dukungan tambahan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp3,2 miliar.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan sigap yang diambil oleh pemerintah daerah maupun provinsi dalam memenuhi kebutuhan anggaran PSU di tengah situasi efisiensi anggaran.

“Saya sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung kelancaran PSU ini,” ujar Femmy, Jumat (18/04/2025).

Selain pemerintah, apresiasi juga diberikan kepada aparat keamanan, termasuk jajaran kepolisian dan Satpol PP, yang telah aktif menjaga stabilitas wilayah menjelang pelaksanaan PSU.

“Petugas keamanan telah bekerja maksimal dalam mengawal seluruh tahapan PSU, dan ini patut diapresiasi,” tambahnya.

Namun demikian, Femmy mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap aspek logistik, yang menjadi salah satu titik rawan dalam pelaksanaan PSU. Ia meminta Bawaslu untuk terlibat aktif dalam pengawasan pergeseran logistik agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kecurigaan di masyarakat.

“Saya meminta kepada Bawaslu untuk benar-benar mengawasi proses pergeseran logistik pemilu, agar tidak menimbulkan keraguan maupun potensi pelanggaran,” tegas politisi dari Bone Bolango tersebut.

Sebagai penutup, Femmy mengimbau kepada seluruh masyarakat Gorontalo Utara agar tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas di desa masing-masing selama PSU berlangsung. “Mari kita sukseskan PSU ini dengan damai dan bermartabat,” pungkasnya.

Continue Reading

Advertorial

Peduli Korban Musibah KKN, Rektor UNG Sambangi Keluarga di Inobonto dan Ratatotok

Published

on

UNG – Sebagai bentuk empati dan kepedulian mendalam, Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Dr. Eduart Wolok, ST., MT., mengunjungi langsung keluarga mahasiswa yang menjadi korban dalam musibah banjir bandang saat kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dunggilata, Kabupaten Bone Bolango. Kunjungan dilakukan pada Rabu (16/4/2025), dimulai dari rumah duka almarhumah Regina Malaka di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

Didampingi jajaran pimpinan universitas, Rektor Eduart disambut langsung oleh kedua orang tua almarhumah, Ferdi Malaka dan Ningsih Dehiyo. Tangis haru dan duka tak terbendung saat pertemuan berlangsung, menggambarkan kesedihan mendalam yang dirasakan keluarga.

Dalam kunjungan tersebut, Rektor juga menyempatkan diri berziarah ke makam Regina Malaka yang terletak di belakang rumah orang tuanya. Di sana, Rektor bersama rombongan memanjatkan doa dan zikir sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhumah.

“Atas nama pribadi dan seluruh civitas akademika UNG, saya menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya. Kami turut berduka dan merasa sangat kehilangan,” ungkap Rektor Eduart penuh haru.

Rektor menegaskan bahwa kehadiran UNG bukan sekadar bentuk tanggung jawab institusi terhadap korban, melainkan juga wujud ikatan kekeluargaan. “Regina adalah bagian dari keluarga besar UNG. Kami ikut merasakan kehilangan ini,” tambahnya.

Selain mengunjungi keluarga almarhumah Regina, Rektor dan rombongan juga melanjutkan perjalanan ke Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya ke Desa Inobonto dan Ratatotok, untuk menyambangi keluarga dari dua mahasiswa lainnya yang menjadi korban serta mahasiswa yang selamat dalam insiden tersebut.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen UNG untuk terus hadir dan memberikan dukungan moril kepada seluruh pihak yang terdampak. Musibah ini tidak hanya menyisakan luka mendalam, tetapi juga menjadi refleksi penting bagi peningkatan standar keamanan kegiatan kampus di masa mendatang.

Continue Reading

Advertorial

Kabar Baik! Kantor Imigrasi Segera Hadir di Pohuwato, Warga Tak Perlu Lagi ke Kota Gorontalo

Published

on

Pohuwato – Masyarakat Kabupaten Pohuwato tak lama lagi bisa mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Kota Gorontalo. Hal ini menyusul rencana hadirnya Kantor Keimigrasian di Kabupaten Pohuwato yang telah memasuki tahap koordinasi dan peninjauan lokasi.

Kepastian itu disampaikan dalam kunjungan resmi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo, Agung Sampurno, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, Gelora Adil Ginting, ke Kabupaten Pohuwato pada Rabu (16/04/2025). Rombongan disambut langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, di ruang kerjanya.

“Kami sangat mendukung rencana ini. Kehadiran Kantor Imigrasi di Pohuwato adalah langkah strategis yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keimigrasian secara cepat dan efisien,” ujar Bupati Saipul.

Dalam kunjungan tersebut, turut dibahas lokasi yang akan dijadikan kantor sementara dan kantor permanen. Lokasi eks Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Dusun Bakia, Desa Marisa Selatan, direncanakan menjadi tempat pembangunan kantor permanen. Sementara untuk kantor sementara, Gedung Guru PGRI Pohuwato di samping Dinas Lingkungan Hidup disiapkan sebagai tempat pelayanan awal.

Agung Sampurno menargetkan, layanan keimigrasian di Pohuwato sudah mulai berjalan pada bulan Juni 2025.

“Jika tidak ada kendala, tim kami akan mulai bertugas pertengahan tahun ini. Kami juga menargetkan pembangunan kantor permanen dimulai tahun ini,” jelas Agung.

Langkah ini disambut antusias warga dan pemerintah daerah, karena selama ini masyarakat Pohuwato harus menempuh perjalanan berjam-jam ke Kota Gorontalo untuk membuat paspor dan dokumen imigrasi lainnya.

Turut hadir dalam peninjauan lokasi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Jimmy Limou, Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, Arthur Lucky Mawikere, serta Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian, Ronald.

Dengan adanya kantor imigrasi ini, pelayanan publik di bidang keimigrasian diharapkan semakin dekat, cepat, dan efisien, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan seperti Pohuwato.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler