DEPROV – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) yang dijadwalkan pada 19 April 2025 kini tinggal menghitung hari. Namun, hingga empat hari menjelang hari pelaksanaan, anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo belum juga dicairkan, memicu kekhawatiran berbagai pihak.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo pun angkat bicara dan mendesak Pemprov agar segera merealisasikan dana PSU demi kelancaran proses demokrasi di wilayah tersebut.
“PSU tinggal beberapa hari lagi, sementara anggaran dari Pemprov belum juga cair. Ini sangat mengkhawatirkan,” ujar Femmy Udoki, anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, saat dikonfirmasi, Selasa (15/04/2025).
Menurut Femmy, berdasarkan hasil monitoring Komisi I, dana yang sejauh ini baru cair terdiri dari:
Rp3 miliar untuk KPU,
Rp500 juta untuk Bawaslu,
Rp300 juta untuk pengamanan.
Padahal, total kebutuhan anggaran PSU mencapai Rp9,2 miliar, yang terdiri dari:
Rp6 miliar dari Pemda Gorontalo Utara, dan
Rp3,2 miliar dari Pemprov Gorontalo.
“Sampai saat ini, baru sebagian dana dari Pemda Gorut yang sudah masuk. Sementara dari Pemprov belum ada realisasi sama sekali,” tegas Femmy.
Ia menekankan, anggaran sangat dibutuhkan untuk menunjang berbagai tahapan krusial seperti pembangunan TPS, distribusi logistik, serta pembiayaan untuk penyelenggara adhoc.
“Ini sudah mendesak! Para petugas penyelenggara harus mulai bekerja di lapangan. Kalau tidak ada anggaran, proses PSU bisa terhambat,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Sukril Gobel menyatakan bahwa anggaran PSU saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Provinsi Gorontalo.
“Seperti diketahui, anggaran PSU sebesar Rp9,2 miliar, dan Provinsi menanggung Rp3,2 miliar. Saat ini kami masih membahas bersama DPRD,” jelas Sukril.
Ia juga menambahkan bahwa Pemprov telah menyampaikan harapan agar kebutuhan awal PSU dapat terlebih dahulu ditanggulangi oleh Pemda Gorontalo Utara dari alokasi anggaran mereka.
“Pak Sekda Provinsi berharap, sambil menunggu hasil pembahasan, kebutuhan awal bisa lebih dulu ditanggulangi oleh Pemda Gorut,” kata Sukril.
Terkait dengan realisasi dana, ia menyebutkan bahwa minggu lalu Pemprov telah mentransfer dana sebesar Rp1,3 miliar yang digunakan untuk pencetakan surat suara.
“Silakan dicek juga ke Pemda Gorut apakah dana Rp6 miliar sudah tersedia dalam APBD mereka,” tutupnya.
Komisi I DPRD berharap agar Pemprov Gorontalo memberikan perhatian serius terhadap kelancaran pelaksanaan PSU, agar proses demokrasi di Gorontalo Utara tidak terganggu dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Femmy Udoki, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo || Foto istimewa
DEPROV – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gorontalo Utara akan digelar besok, Sabtu (19/04/2025). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara memastikan seluruh persiapan teknis dan administratif telah tuntas, termasuk pembiayaan yang telah direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Pelaksanaan PSU ini memerlukan anggaran sebesar Rp9,2 miliar, yang bersumber dari hibah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp6 miliar dan dukungan tambahan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp3,2 miliar.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan sigap yang diambil oleh pemerintah daerah maupun provinsi dalam memenuhi kebutuhan anggaran PSU di tengah situasi efisiensi anggaran.
“Saya sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung kelancaran PSU ini,” ujar Femmy, Jumat (18/04/2025).
Selain pemerintah, apresiasi juga diberikan kepada aparat keamanan, termasuk jajaran kepolisian dan Satpol PP, yang telah aktif menjaga stabilitas wilayah menjelang pelaksanaan PSU.
“Petugas keamanan telah bekerja maksimal dalam mengawal seluruh tahapan PSU, dan ini patut diapresiasi,” tambahnya.
Namun demikian, Femmy mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap aspek logistik, yang menjadi salah satu titik rawan dalam pelaksanaan PSU. Ia meminta Bawaslu untuk terlibat aktif dalam pengawasan pergeseran logistik agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kecurigaan di masyarakat.
“Saya meminta kepada Bawaslu untuk benar-benar mengawasi proses pergeseran logistik pemilu, agar tidak menimbulkan keraguan maupun potensi pelanggaran,” tegas politisi dari Bone Bolango tersebut.
Sebagai penutup, Femmy mengimbau kepada seluruh masyarakat Gorontalo Utara agar tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas di desa masing-masing selama PSU berlangsung. “Mari kita sukseskan PSU ini dengan damai dan bermartabat,” pungkasnya.
UNG – Sebagai bentuk empati dan kepedulian mendalam, Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Dr. Eduart Wolok, ST., MT., mengunjungi langsung keluarga mahasiswa yang menjadi korban dalam musibah banjir bandang saat kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dunggilata, Kabupaten Bone Bolango. Kunjungan dilakukan pada Rabu (16/4/2025), dimulai dari rumah duka almarhumah Regina Malaka di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
Didampingi jajaran pimpinan universitas, Rektor Eduart disambut langsung oleh kedua orang tua almarhumah, Ferdi Malaka dan Ningsih Dehiyo. Tangis haru dan duka tak terbendung saat pertemuan berlangsung, menggambarkan kesedihan mendalam yang dirasakan keluarga.
Dalam kunjungan tersebut, Rektor juga menyempatkan diri berziarah ke makam Regina Malaka yang terletak di belakang rumah orang tuanya. Di sana, Rektor bersama rombongan memanjatkan doa dan zikir sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhumah.
“Atas nama pribadi dan seluruh civitas akademika UNG, saya menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya. Kami turut berduka dan merasa sangat kehilangan,” ungkap Rektor Eduart penuh haru.
Rektor menegaskan bahwa kehadiran UNG bukan sekadar bentuk tanggung jawab institusi terhadap korban, melainkan juga wujud ikatan kekeluargaan. “Regina adalah bagian dari keluarga besar UNG. Kami ikut merasakan kehilangan ini,” tambahnya.
Selain mengunjungi keluarga almarhumah Regina, Rektor dan rombongan juga melanjutkan perjalanan ke Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya ke Desa Inobonto dan Ratatotok, untuk menyambangi keluarga dari dua mahasiswa lainnya yang menjadi korban serta mahasiswa yang selamat dalam insiden tersebut.
Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen UNG untuk terus hadir dan memberikan dukungan moril kepada seluruh pihak yang terdampak. Musibah ini tidak hanya menyisakan luka mendalam, tetapi juga menjadi refleksi penting bagi peningkatan standar keamanan kegiatan kampus di masa mendatang.
Pohuwato – Masyarakat Kabupaten Pohuwato tak lama lagi bisa mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Kota Gorontalo. Hal ini menyusul rencana hadirnya Kantor Keimigrasian di Kabupaten Pohuwato yang telah memasuki tahap koordinasi dan peninjauan lokasi.
Kepastian itu disampaikan dalam kunjungan resmi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo, Agung Sampurno, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, Gelora Adil Ginting, ke Kabupaten Pohuwato pada Rabu (16/04/2025). Rombongan disambut langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, di ruang kerjanya.
“Kami sangat mendukung rencana ini. Kehadiran Kantor Imigrasi di Pohuwato adalah langkah strategis yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keimigrasian secara cepat dan efisien,” ujar Bupati Saipul.
Dalam kunjungan tersebut, turut dibahas lokasi yang akan dijadikan kantor sementara dan kantor permanen. Lokasi eks Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Dusun Bakia, Desa Marisa Selatan, direncanakan menjadi tempat pembangunan kantor permanen. Sementara untuk kantor sementara, Gedung Guru PGRI Pohuwato di samping Dinas Lingkungan Hidup disiapkan sebagai tempat pelayanan awal.
Agung Sampurno menargetkan, layanan keimigrasian di Pohuwato sudah mulai berjalan pada bulan Juni 2025.
“Jika tidak ada kendala, tim kami akan mulai bertugas pertengahan tahun ini. Kami juga menargetkan pembangunan kantor permanen dimulai tahun ini,” jelas Agung.
Langkah ini disambut antusias warga dan pemerintah daerah, karena selama ini masyarakat Pohuwato harus menempuh perjalanan berjam-jam ke Kota Gorontalo untuk membuat paspor dan dokumen imigrasi lainnya.
Turut hadir dalam peninjauan lokasi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Jimmy Limou, Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, Arthur Lucky Mawikere, serta Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian, Ronald.
Dengan adanya kantor imigrasi ini, pelayanan publik di bidang keimigrasian diharapkan semakin dekat, cepat, dan efisien, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan seperti Pohuwato.