Connect with us

Advertorial

Pemda-DPRD Pohuwato Tanda Tangani Nota Kesepakatan KUA PPAS 2024

Published

on

POHUWATO – Pemda Pohuwato bersama DPRD Pohuwato telah menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2024. Penandatanganan itu dilakukan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Ketua DPRD, Nirwan Due pada Rapat Paripurna ke-50 di ruang sidang DPRD Pohuwato, Selasa, (19/9/2023).

Dalam sambutannya, Bupati Saipul Mbuinga menjelaskan, Undang-undang 23 Tahun 2014 mengamantkan bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA PPAS. RKPD Kabupaten Pohuwato tahun 2024 menjadi dasar penyusunan KUA PPAS tahun 2024 dan menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2024.

Penyusunan KUA PPAS tahun 2024 berpedoman pada hasil capaian pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan.

Salah satu isu strategis memulihkan dan meningkatkan ekonomi daerah yang sebelumnya melemah saat dan pasca pandemi covid-19.

Lanjut bupati, arah kebijakan ekonomi daerah dilaksanakan secara harmonis dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan provinsi, karena seluruh permasalahan pembangunan di daerah terakumulasi menjadi permasalahan provinsi dan nasional. Oleh sebab itu, arah ekonomi daerah dapat dirumuskan berdasarkan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Gorontalo.

“Adapun perkembangan dan target ekonomi makro Kabupaten Pohuwato tahun 2024 berupa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 3,08%, tahun 2023 ditargetkan meningkat 4,5% dan 2024 diproyeksi naik menjadi 5,5%. IPM tahun 2022 mencapai 66,53%, tahun 2023 ditargetkan sebesar 66,73% dan tahun 2024 diproyeksi naik menjadi 67,22%”,jelas Saipul.

Disisi lain Bupati Saipul Mbuinga juga menyampaikan kemiskinan tahun 2022 mencapai 17,87%, di tahun 2023 ditargetkan 16,50% dan di tahun 2024 diproyeksi akan turun menjadi 16%. Untuk pengangguran tahun 2022 mencapai 3,41%, tahun 2023 ditargetkan turun menjadi 3,0%, dan di 2024 turun menjadi 2,80%, kemudian rasio gini tahun 2022 sebesar 0,412, tahun 2023 0,48 dan di tahun 2024 menjadi 0,339.

Advertorial

Transformasi Menuju Kemandirian: UNG Diakui Layak Menjadi PTN-BH

Published

on

UNG – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menilai Universitas Negeri Gorontalo (UNG) layak untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Ini merupakan hasil dari upaya UNG dalam mewujudkan visi besar Rektor Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T.

Sejak 2019-2023 untuk menjadikan UNG unggul dan berdaya saing. Selama periode tersebut, UNG terus meningkatkan sistem kelembagaannya guna membangun reputasi institusi. Peningkatan jumlah jurnal ilmiah terakreditasi SINTA, publikasi dosen, kualifikasi dosen S3 dan guru besar, perbaikan tata kelola, peningkatan layanan publik, serta dorongan terhadap program studi terakreditasi unggul telah membuat UNG menjadi salah satu kandidat PTN-BLU untuk bertransformasi menjadi PTN-BH.

UNG masuk sebagai kandidat urutan kedua dari sepuluh PTN yang diusulkan menjadi PTN-BH oleh Direktorat Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga komponen, yaitu Tridharma, kelembagaan (tata kelola), dan keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, UNG diundang untuk mengikuti sosialisasi Transformasi PTN menjadi PTN-BH yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan.

Dasar hukum pendirian PTN-BH tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa PTN-BH adalah konsep penyelenggaraan perguruan tinggi dengan otonomi yang lebih luas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, PTN-BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah dan memiliki status sebagai subyek hukum yang otonom.

Keberadaan PTN-BH memberikan beberapa manfaat, antara lain:

  1. Lebih mandiri dalam mengelola internal kelembagaan di mana kebijakan internal kampus bisa dibentuk sendiri tanpa intervensi pemerintah melalui Kemdikbudristek. Di sini mekanisme pengambilan kebijakan internal lebih mudah, mandiri, dan cepat dalam pengembangan institusi;
  2. Sebuah perguruan tinggi berstatus PTN-BH diberikan hak otonom lebih luas dan leluasa dalam melakukan pengembangan. Misalnya, lebih mudah dalam membuka program studi baru tanpa harus mengajukan ke Ditjen Dikti. Dalam hal pengelolaan keuangan, hak otonomi yang luas memberikan ruang gerak lebih besar dan fleksibel dibandingkan dengan PTN yang berstatus BLU. Dari kemudahan tersebut dapat mendorong pertumbuhan PTN bisa lebih cepat;
  3. PTN-BH menciptakan ruang lebih kreatif dalam mencari sumber dana melalui optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki, baik dari aspek SDM maupun non SDM sehingga pendanaan tidak bergantung pada anggaran pemerintah dan biaya kuliah mahasiswa;
  4. Kemandirian sebagai PTN-BH mendorong peningkatan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti industri, pemerintah, dan lembaga lainnya tanpa harus menunggu keputusan Kemdikbudristek;
  5. Perguruan tinggi PTN-BH diberikan kewenangan mengelola SDM dosen dan tenaga kependidikan secara mandir.

Sebelumnya, UNG telah bertransformasi dari status Satuan Kerja (Satker) menjadi PTN-BLU pada tahun 2013. Transformasi ini membawa dampak positif seperti peningkatan jumlah mahasiswa, banyaknya program studi terakreditasi, dan lahirnya jurnal ilmiah terindeks Scopus. UNG juga menerapkan sistem remunerasi untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Melalui perubahan status menjadi PTN-BH, UNG diharapkan dapat lebih mandiri, kreatif, dan berkualitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi serta berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Continue Reading

Advertorial

Training of Trainers OJK: Meningkatkan Akses Keuangan di Kota Gorontalo

Published

on

KOTA GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, menghadiri acara “Training of Trainers” (TOT) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi anggota Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Gorontalo pada Kamis, (22/02/2024).

Dalam pidatonya, Wali Kota Gorontalo menegaskan bahwa di Gorontalo telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), sebuah forum koordinasi antara instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan akses keuangan di daerah tersebut. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Marten Taha menjelaskan bahwa penyelenggaraan TOT ini sangat penting karena memungkinkan para peserta untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, produk, dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, Wali Kota Gorontalo juga memaparkan beberapa program yang harus dijalankan oleh TPAKD, antara lain memperluas akses keuangan, memperkuat infrastruktur, regulasi, dan kelembagaan untuk mendukung akses keuangan, meningkatkan literasi keuangan, serta memberikan asistensi dan pendampingan kepada masyarakat.

Terakhir, Marten Taha menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak OJK atas terselenggaranya kegiatan TOT ini, serta kepada semua pihak yang telah mendukung dan bekerja sama dalam upaya meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.

Continue Reading

Advertorial

Kunjungan BPK ke Pohuwato: Koordinasi Kepatuhan Keuangan Daerah dan Pemeriksaan LKPD 2023

Published

on

POHUWATO – Tim Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Kepala BPK, Ahmd Luthfi H. Rahmatullah, melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Pohuwato. Mereka diterima oleh Wakil Bupati, Suharsi Igirisa, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah, Iskandar Datau, Inspektur Daerah, Muslimin Nento, dan Kepala BPKPD, Teti Alamri, bersama sejumlah Pimpinan OPD di aula BPKPD pada Kamis, (22/02/2024).

Wakil Bupati, Suharsi Igiria, menyambut kedatangan Tim BPK dengan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo beserta jajarannya atas kehadiran mereka di Kabupaten Pohuwato. Dia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara BPK, Pemda, DPRD, dan seluruh unsur dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

“Saya menghargai kerja keras para pejabat yang telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menyelesaikan kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 s/d triwulan III di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo,” ungkapnya.

Selanjutnya, terkait pemeriksaan interim laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 di Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Wakil Bupati berharap agar pimpinan OPD bersama jajarannya lebih kooperatif dalam proses pemeriksaan.

“Semoga pemeriksaan tahun ini mencapai hasil yang terbaik, dan kami tetap berkomitmen untuk mempertahankan Opini WTP yang telah kami peroleh pada tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.

Wakil Bupati juga mengakui bahwa Kabupaten Pohuwato mendapat perhatian khusus karena mencapai capaian tindak lanjut tertinggi. Oleh karena itu, dia mengajak pimpinan OPD untuk terus berupaya mempertahankan capaian tersebut.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato atas sambutannya.

“Pertemuan ini adalah untuk berkomunikasi dan memberikan pengarahan terkait pemeriksaan interim laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 di Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Tujuan pemeriksaan keuangan daerah ini mencakup pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, efektivitas SPI, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengujian substantif terbatas pada transaksi atau saldo akun-akun tertentu,” jelasnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler