GORUT-Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Pemkab Gorut) menggelar upacara peringatan Hari Ibu ke 91 tingkat Kabupaten Gorontalo Utara yang berlangasung di Aula Gerbang Emas, Jumat (20/12).
Kegiatan yang diselenggarakan melalui kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Gorut ini melibatkan sejumlah organisasi perempuan, seperti Dharma Wanita Persatuan (DWP), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pengurus Istri Anggota Dewan (PIAD), Persit, Bhayangkari, dan Forhati.
Turut hadir para asisten, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gorut, unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para camat se Kabupaten Gorut. Kegiatan mengusung tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”.
Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin saat menyampaikan sambutan mengungkapkan dukungan penuh terhadap program dan kegiatan organisasi wanita yang ada di Gorontalo Utara. Ia mengatakan bahwa tema yang di usung kali ini harus benar-benar terimplementasi dalam gerak aktivitas sehari-hari demi kemajuan peran para ibu.
“Tentu kami atas nama pemerintah daerah mengharapkan agar tema ini dapat menginspirasi para pemangku kepentingan di pusat maupun daerah untuk terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup perempuan Indonesia,” ujar Indra Yasin.
Peringatan hari ibu mempunyai arti dan makna yang sangat tinggi bagi bangsa Indonesia, terutama seluruh masyarakat Gorut.
“Ya, di sisi lain peran ibu-ibu saling bahu membahu untuk mempersatukan tali persaudaraan. Ibu mempunyai peran yang harus diwujudkan mengingat peringatan hari ibu yang ke 91 ini,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas PPPA Gorut, Magdalena Lungkang dalam laporannya mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan ini didasari atas beberapa peraturan, mulai dari peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, hingga surat keputusan bupati.
“Peringatan hari ibu ke-91 Tahun 2019, dimaksudkan untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan, yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat,” tutur Magdalena.
Dirinya menambahkan, tujuan dilaksanakannya peringatan hari ibu di tingkat kabupaten ini, salah satunya untuk mendorong terwujudnya gender antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Ini juga demi mendukung karakter ‘perempuan berdaya’ melalui sektor ekonomi ‘kewirausahaan perempuan sebagai salah satu solusi penurunan angka kekerasan maupun diskriminatif terhadap perempuan,” jelasnya.
Jakarta – Prof. Mahfud MD mengulas secara mendalam situasi demonstrasi yang sempat mencekam di berbagai kota Indonesia pada akhir Agustus 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa walaupun kekerasan telah berhasil diredam terutama berkat langkah tegas Presiden Prabowo, masalah mendasar yang menjadi pemicu demonstrasi belum terselesaikan.
Demo yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah ini melahirkan kerusuhan hebat, termasuk pembakaran gedung DPR, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Situasi mulai membaik sejak Minggu malam dengan belum ada demonstrasi besar menggantikan.
Masalah utama yang belum dijawab adalah akumulasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti tingginya angka PHK dan pengangguran, serta persoalan pajak dan pungutan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, praktik kriminalisasi, politisasi hukum, serta kasus korupsi yang tidak jelas penyelesaiannya semakin memperparah kepercayaan publik terhadap pemerintah.
dikutip dari podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang masih kacau membuat sulitnya mencari investor karena reputasi hukum yang buruk. Ia juga menyoroti peran ormas Islam yang dianggap telah jauh dari rakyat dan terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pemandu moral masyarakat secara tepat.
Pentingnya reformasi KPK dan sinergi aparatur negara dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih. Selain itu, Mahfud MD mengkritik kabinet yang dianggap terlalu besar dan banyak pejabat bermasalah hukum, sehingga melemahkan kerja pemerintah.
Mahfud MD mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menerima kritik jujur dan penegakan hukum yang tegas agar negara ini bisa selamat dari masalah panjang yang melekat dalam pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Mahfud MD berbagi pengalamannya berani menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kasus besar seperti BLBI, menunjukkan pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran demi kebaikan bangsa.
Ia mengharapkan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah hukum dan evaluasi kabinet untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.
Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi sikap pemerintah terhadap demonstrasi, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai hukum namun tetap menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia.
Gorontalo – Kericuhan terjadi di kawasan Simpang Lima, Kota Gorontalo, saat aparat kepolisian membubarkan aksi mahasiswa yang menuntut kehadiran tiga unsur pimpinan daerah: Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD.
Massa aksi yang kecewa karena tuntutannya tidak dipenuhi melakukan pembakaran ban dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk Pos Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di sekitar lokasi. Aparat kepolisian kemudian membubarkan massa secara paksa karena aksi dinilai sudah bersifat anarkis.
Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, AKBP Desmont Harjendro A.P., S.I.K., M.T., menegaskan bahwa tindakan pembubaran dilakukan sesuai prosedur. Menurutnya, aparat sebelumnya telah mengingatkan bahwa batas waktu unjuk rasa hanya sampai pukul 17.00–18.00 WITA.
“Kita bubarkan sesuai SOP karena sudah melewati batas waktu. Aparat juga sudah melakukan negosiasi, tetapi massa menolak membubarkan diri,” ujar Desmont.
Ia menambahkan, sejumlah mahasiswa diamankan karena diduga menjadi provokator. “Ada beberapa yang kami amankan. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Desmont mengungkapkan bahwa aksi mahasiswa hari ini berlangsung di tiga titik: Kantor DPRD Gorontalo, Bundaran Saronde, dan Simpang Lima. Untuk pengamanan, Polda Gorontalo menurunkan sekitar 800 personel gabungan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Barakati.id, sebanyak 14 mahasiswa diamankan, tiga di antaranya telah dibebaskan. Berikut daftar nama mahasiswa tersebut:
Ditangkap
Muhamad Arif Hidayatullah Bina – DPD IMM Gorontalo
Andi Taufik – IAIN Sultan Amai Gorontalo
Zulfebriadi Hariji – Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jakarta, 31 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan penting usai mengundang para pimpinan partai politik, pimpinan DPR, MPR, dan DPD di Istana Kepresidenan. Ia menegaskan bahwa DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik — antara lain menghapus tunjangan besar bagi anggota dewan serta mencabut moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Langkah tersebut diambil sebagai respons langsung terhadap rantai aspirasi publik yang dipicu oleh demonstrasi besar-besaran, di mana masyarakat protes berkelanjutan atas tunjangan mewah anggota DPR. Demonstrasi ini sempat memicu kerusuhan, pembakaran fasilitas publik, serta kerusakan properti hingga korban jiwa.
Selain itu, Prabowo juga menerima kabar dari ketua umum partai-partai politik bahwa sejumlah anggota DPR telah dinonaktifkan karena menyampaikan pernyataan yang tidak tepat dan dinilai melukai hati rakyat. Sosok-sosok seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN disebut sebagai contoh nyata langkah tegas partai terhadap wakil rakyat yang kontroversial.
Melalui pengumuman ini, pemerintah berharap DPR bisa lebih fokus pada tugas legislasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa suara masyarakat—terutama dalam situasi demokrasi yang kritis—dapat direspons secara nyata oleh lembaga negara.