Connect with us

Gorontalo

Abai dan Bungkam: Refleksi Elit Gorut Atas Tragedi Julia

Published

8 months ago

on

Korban Julia Shinta Sangala || Foto istimewa

GORUT – Jasad Julia Shinta Sangala ditemukan pada 2 Januari 2025 di semak-semak Desa Ketapang, Gentuma Raya. Hingga 11 bulan berlalu, kasus kematian tragis ini masih berstatus “dalam tahap penyidikan”. Tidak ada satu pun tersangka yang diumumkan, hasil forensik tidak pernah dijelaskan secara gamblang, dan publik tidak memperoleh informasi berarti terkait perkembangan penyelidikan. Dalam konteks negara hukum, kebuntuan seperti ini tidak bisa lagi disebut sekadar “proses yang masih berjalan”, melainkan indikasi serius lemahnya keberpihakan institusi penegak hukum terhadap warga kecil, khususnya perempuan korban kekerasan dan keluarganya.​

Ironisnya, sudah terjadi pergantian pejabat berulang kali di jajaran kepolisian, tetapi kasus ini tetap buram. Kapolres sudah berganti hingga dua kali, Kepala Satuan Reserse sudah tiga kali berganti, dan penyidik yang menangani perkara ini juga sudah dua kali diganti, namun tabir kematian Julia belum juga terbuka. Semua pergantian itu tidak menghasilkan kejelasan, justru menegaskan bahwa problemnya bukan hanya pada figur, melainkan pada keseriusan dan kemauan institusi untuk menuntaskan kasus.​

Pada titik ini, sikap diam bukan lagi dapat diposisikan sebagai netral; diam adalah pilihan politik yang nyata. Ketika kepolisian tidak kunjung membuka perkembangan penyidikan secara transparan, dan pemerintah daerah pun tidak mendorong keterbukaan informasi, publik berhak menilai bahwa negara di level lokal sedang absen dari tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi warga.​

Ketua DPRD Gorut dari Gentuma: Dekat Secara Wilayah, Jauh Secara Sikap

Ketua DPRD Gorontalo Utara yang berasal dari Gentuma seharusnya menjadi sosok terdepan dalam menyuarakan keadilan bagi Julia, sebab tragedi ini terjadi di wilayah yang secara geografis, sosial, politik, dan moral sangat dekat dengannya. Kedekatan itu seharusnya melahirkan empati yang diterjemahkan menjadi sikap politik yang jelas di forum-forum resmi DPRD. Namun fakta di lapangan, suara resmi DPRD—khususnya dari ketuanya—hampir tidak terdengar dalam mendorong evaluasi kinerja Polres, menginisiasi rapat khusus, atau membentuk alat kelengkapan dewan yang fokus mengawasi penanganan kasus ini. Kondisi tersebut menggambarkan betapa lemah fungsi kontrol legislatif di daerah.​

Fungsi utama DPRD adalah berbicara, menyuarakan aspirasi rakyat, mengawasi pemerintah, dan memastikan kebijakan berpihak pada keadilan. Jika wakil rakyat memilih diam, tidak mengkritisi, dan tidak menggunakan mimbar dewan untuk menyuarakan kasus sebesar ini, maka patut dipertanyakan apakah ia masih layak disebut wakil rakyat. Lebih tajamnya, jika tidak berani bicara untuk rakyat, apalagi untuk korban yang tak berdaya, lebih baik menjadi pengusaha saja, jangan duduk di kursi DPRD. Dewan bukan ruang untuk kenyamanan personal, melainkan ruang pertaruhan moral dan mandat politik dari rakyat.

Sementara itu, pengalaman menunjukkan bahwa DPRD Gorut bisa sangat responsif ketika menyangkut urusan politik elektoral dan agenda partai, mulai dari konsolidasi hingga manuver di tingkat provinsi. Namun ketika menyentuh persoalan nyawa seorang perempuan muda dari desa, DPRD Gorut—terutama pimpinannya—seolah lebih nyaman menjadi penonton pasif yang aman di kursi kekuasaan ketimbang menjadi corong keadilan.​

Polres Gorut: Pergantian Pejabat, Penyidikan Tetap Macet

Sehari setelah penemuan jenazah, keluarga Julia telah melapor resmi ke Polres Gorontalo Utara dengan harapan keadilan dapat ditemukan melalui proses hukum. Namun hampir satu tahun berjalan, belum ada tersangka, tidak ada penjelasan terang tentang arah penyidikan, dan perkembangan kasus tidak pernah dijabarkan secara terbuka kepada publik. Dalam kasus pembunuhan dengan lokasi, waktu, dan konteks yang cukup jelas, mandeknya penyidikan selama berbulan-bulan tanpa progres yang dapat diverifikasi publik menjadi tamparan keras terhadap profesionalisme dan akuntabilitas Polres Gorut.​

Pergantian Kapolres hingga dua kali, Kasat Reskrim hingga tiga kali, dan penyidik hingga dua kali seharusnya menjadi momentum pembenahan dan percepatan penyidikan. Namun kenyataan bahwa kasus tetap buram memperlihatkan adanya masalah struktural dan kultural di dalam penanganan perkara ini: minimnya komunikasi, lemahnya sense of crisis, dan rendahnya keberanian untuk membuka diri pada pengawasan. Polres bukan hanya berkewajiban “memproses laporan”, tetapi juga harus menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, penyampaian pembaruan berkala, dan kesediaan mengakui kendala sekaligus meminta dukungan bila diperlukan. Ketika semua itu tidak dilakukan, yang tumbuh bukan sekadar kekecewaan keluarga korban, tetapi juga ketakutan masyarakat bahwa hukum di Gorut bisa tumpul ketika berhadapan dengan orang biasa.​

Bupati Gorut: Kepala Daerah yang Absen dari Panggung Keadilan

Sebagai kepala daerah, Bupati Gorut memiliki otoritas moral dan politik untuk mengundang kepolisian, memanggil DPRD, dan menjadikan kasus Julia sebagai agenda resmi pemerintahan daerah. Bupati dapat menginstruksikan perangkat daerah, termasuk dinas terkait, untuk mendampingi keluarga korban dan menyediakan dukungan psikososial maupun hukum. Namun yang tampak justru sebaliknya: pemerintah daerah sibuk dengan seremoni, peluncuran program, dan rapat evaluasi yang dipublikasikan, sementara nama Julia perlahan terdorong ke pinggir ingatan kolektif masyarakat.​

Kepemimpinan yang layak tidak hanya diukur dari capaian serapan anggaran, jumlah program yang berjalan, atau banyaknya piagam penghargaan. Ukurannya juga terletak pada keberanian berdiri di sisi korban ketika sistem hukum berjalan lambat dan tidak sensitif terhadap penderitaan warga kecil. Dalam konteks ini, diamnya Bupati Gorut mengirim pesan yang kelam: seolah nyawa seorang warga Gentuma belum cukup penting untuk diangkat sebagai prioritas politik maupun etika di rumahnya sendiri.​

Seruan Terbuka: Hentikan Politik Diam, Pulihkan Kepercayaan Publik
Tragedi kematian Julia Shinta Sangala telah melampaui batas sebagai perkara kriminal biasa; ia telah menjelma menjadi cermin buram kualitas demokrasi lokal dan keberpihakan elit daerah terhadap warganya yang paling rentan. Ketua DPRD dari Gentuma, Kapolres Gorut beserta jajarannya, dan Bupati Gorut tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan administratif dan prosedural. Mereka wajib menghentikan politik diam: menggelar rapat terbuka, menyampaikan perkembangan penyidikan secara rinci dan terukur, memastikan pendampingan menyeluruh kepada keluarga korban, dan membuka akses pengawasan publik secara nyata.​

Apabila dalam rentang satu tahun penuh ke depan keadilan untuk Julia tetap berjalan di tempat, maka yang sedang diadili oleh sejarah bukan hanya pelaku yang belum tertangkap, tetapi juga para pemegang kekuasaan di Gorontalo Utara yang memilih nyaman dalam keheningan. Julia mungkin sudah tiada, tetapi namanya akan terus hidup sebagai pengingat bahwa kekuasaan yang diam di hadapan ketidakadilan pada hakikatnya telah memilih berdiri di sisi ketidakadilan itu sendiri.

Penulis : Fikran Mohzen

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gorontalo

Fakta Menarik: Anak Muda Gorontalo Bikin Platform Tiket Digital Pesaing Nasional

Published

1 day ago

on

18/07/2026

By

GORONTALO – Perkembangan teknologi digital kini mengubah wajah pengelolaan event di Gorontalo. Proses registrasi peserta, penjualan tiket, hingga check-in yang dulunya serba manual, kini beralih ke sistem digital yang jauh lebih praktis dan efisien.

Menariknya, digitalisasi event ini bukan sekadar soal adopsi teknologi. Kehadiran platform digital buatan anak daerah justru menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital lokal.

Salah satu inovasi nyata datang dari Moratix.com, platform registrasi dan penjualan tiket digital pertama yang lahir di Gorontalo. Karya putra daerah ini terbukti sukses memfasilitasi berbagai kegiatan, mulai dari agenda pemerintahan, komunitas, hingga acara berskala besar garapan event organizer profesional.

Founder sekaligus CEO Moratix.com, Renold Lahay, mengungkapkan bahwa platform ini mulai dikembangkan sejak awal 2025. Tujuannya jelas: menjadi solusi terpadu bagi penyelenggara dalam mengelola pendaftaran peserta secara menyeluruh.

“Moratix dirancang khusus untuk membantu penyelenggara mengurus semua tahap registrasi secara digital. Mulai dari pendaftaran online, sistem pembayaran otomatis, hingga proses check-in atau redeem tiket—semuanya terpusat dalam satu platform,” jelas Renold.

Lebih dari sekadar aplikasi pemesanan tiket, Moratix dibekali berbagai fitur pendukung. Penyelenggara dapat memantau dashboard analitik secara real-time, melihat grafik penjualan tiket, mengelola data peserta, hingga mendapatkan laporan keuangan yang transparan untuk kelancaran acara.

Renold berharap, karya lokal dari Gorontalo ini bisa menjadi pilihan utama bagi instansi maupun penyelenggara acara di daerah.

“Kami ingin penyelenggara di Gorontalo memaksimalkan solusi digital dari daerahnya sendiri. Keuntungannya banyak; selain koordinasi lebih mudah karena pengembang berada di kota yang sama, pendampingan teknis bisa lebih cepat dan fiturnya pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara,” tambahnya.

Menurutnya, penggunaan layanan lokal adalah langkah krusial dalam membangun ekonomi digital Gorontalo. Semakin sering digunakan, semakin besar pula ruang kolaborasi yang tercipta antara kreator teknologi, penyelenggara event, pelaku UMKM, dan pemerintah untuk melahirkan inovasi baru.

Hingga kini, rekam jejak Moratix tak perlu diragukan. Platform ini sukses mengawal berbagai event besar di Gorontalo, sebut saja GO TM Run, Nani Wartabone Heritage Run 2025, Bohusami Young Run 2025, Boalemo Run Fest 2025, Gorontalo Half Marathon 2025, Bercahaya Night Run 2025, Healthy Run 2026, hingga Rame Rame Fest yang dimeriahkan oleh Hivi! dan J-Rocks.

Dalam waktu dekat, Moratix juga dipastikan akan mendukung agenda bergengsi lainnya, termasuk Lifestyle Run Fest 2026, Bone Bolango Fun Run, Gorontalo Fun Bike, ajang Collabonation yang menghadirkan Tulus, GGC Festival bersama DJ Panda, dan Gorontalo Run.

Dengan sistem terintegrasi yang mencakup registrasi, pembayaran otomatis, hingga validasi tiket menggunakan QR Code, Moratix diharapkan tak hanya membuat standar penyelenggaraan event di Gorontalo makin profesional, tetapi juga menjadi pilar kuat bagi kemajuan ekosistem ekonomi digital di daerah.

Continue Reading

Gorontalo

GERINDRA; Sudalopo Bicara Politik, Yang Penting adalah Ente Berguna ke Berapa Orang?

Published

2 days ago

on

18/07/2026

By

Wahidin Ishak Juru Bicara Gerindra Gorontalo

Gorontalo – Juru Bicara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Wahidin Ishak, akhirnya angkat bicara merespons gelombang pertanyaan dari para kuli tinta dalam beberapa waktu terakhir. Sikap responsif ini diambil guna menjawab rasa penasaran publik terkait kalkulasi politik dan target perolehan kursi partai besutan Prabowo Subianto tersebut pada kontestasi Pemilu mendatang.

Wahidin mengungkapkan bahwa internal Partai Gerindra Gorontalo saat ini justru cenderung pasif dan tidak menempatkan pembahasan target jumlah kursi legislatif sebagai prioritas utama pergerakan partai.

“Kami di internal Gerindra Gorontalo hampir tidak pernah memperdebatkan soal target kursi. Mengapa? Jujur, suasana kebatinan kami saat ini masih dalam suasana berefleksi, dan mood politik kami sedang enggan membahas hal-hal normatif seperti itu. Fokus kami sepenuhnya diarahkan pada kerja-kerja nyata yang berdampak langsung bagi ribuan rakyat di akar rumput,” ujar Wahidin Ishak dalam siaran pers resminya, Sabtu (18/07/2026).

Wahidin juga menanggapi santai ambisi-ambisi politik kekuasaan dengan selipan analogi lokal. Dirinya menilai perdebatan mengenai target perolehan kursi dan perebutan jabatan struktural di hilir pemerintahan dinilai terlalu dini dan belum esensial untuk dikonsumsi publik saat ini.

“Kalau cuma bicara target jumlah kursi, atau ingin menduduki jabatan ini dan itu, mohile maapu, sudalopo buwayi (mohon maaf, itu sudah kuno). Kami saat ini masih merenungi hakikat pengabdian dan kehidupan di dunia ini. Boleh kan ya kita fokus pada substansi dulu?” tukasnya retoris.

Lebih lanjut, pria yang dikenal vokal ini mengingatkan bahwa pelaksanaan Pemilu masih menyisakan waktu yang cukup panjang. Menurutnya, menentukan target kursi dalam peta perpolitikan tidak boleh dilakukan secara serampangan atau sekadar menebak angka demi pemenuhan kepuasan publik semata.

“Pemilu masih lama. Nanti saja ada waktunya kita bicara target secara definitif. Mau pasang target dua kursi, tiga, empat, atau bahkan mau menyapu bersih semua kursi di parlemen juga sah-sah saja. Namanya juga target. Namun, masalahnya di Gerindra itu tidak bisa asal cumu (asal sebut) begitu. Semua harus didasarkan pada draf analisis politik yang rigid dan ilmiah. Sementara saat ini, kader Gerindra Gorontalo belum menyusun analisis tersebut. Jadi bagaimana mungkin kami melempar angka target ke publik?” urai Wahidin.

Ia menegaskan, esensi doktrin politik Partai Gerindra yang ditekankan kepada seluruh kader di Gorontalo bukanlah tentang pencapaian angka elektoral personal, melainkan kebermanfaatan sosial bagi masyarakat luas.

“Pertanyaan pokok dan mendasar dari partai kepada seluruh kadernya adalah: kau sudah bermanfaat untuk berapa orang? Semakin banyak masyarakat yang merasakan langsung kegunaan dan kontribusi nyatamu, maka itu semakin baik. Hal itu jauh lebih mulia dan tidak ada kaitannya dengan target-target angka di Pemilu,” pungkas Wahidin menutup keterangannya.

Continue Reading

Gorontalo

Sebut Tim Pemeriksa Masih Bekerja: Jawaban Diplomatis Rektor Universitas Gorontalo Soal Kisruh Keuangan

Published

3 weeks ago

on

01/07/2026

By

Gorontalo – Merespons pusaran polemik yang tengah mengguncang institusinya, Rektor Universitas Gorontalo (UNIGO) Dr. Robby Hunawa, S.IP., M.Si. akhirnya angkat bicara terkait dugaan penggelapan dana mahasiswa di Fakultas Perikanan, Kehutanan, dan Pertanian (FPKP) yang kini menjadi sorotan tajam publik.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Robby Hunawa menegaskan bahwa manajemen rektorat saat ini memilih mengambil sikap berhati-hati dan belum dapat membeberkan substansi perkara secara mendalam ke ruang publik. Hal tersebut lantaran tim pemeriksa internal masih terus bekerja merampungkan seluruh rangkaian proses audit dan klarifikasi materiil.

“Mohon maaf, untuk saat ini saya belum bisa memberikan keterangan ataupun menjawab materi pertanyaan lebih jauh. Kami harus menghormati proses yang ada karena tim pemeriksa internal saat ini masih bekerja melaksanakan tugasnya di lapangan,” ungkap Robby Hunawa, Rabu (01/07/2026).

Rektor menekankan bahwa seluruh lapisan civitas akademika maupun masyarakat luas sebaiknya menahan diri dan menunggu hasil pemeriksaan resmi yang sedang bergulir. Ia menjanjikan, otoritas tertinggi kampus akan segera merilis transparansi informasi secara gamblang kepada publik begitu investigasi internal mencapai titik final.

“Sebaiknya tunggu saja prosesnya hingga tuntas. Nanti pasti akan ada keterangan rilis resmi dari universitas setelah seluruh tahapan pemeriksaan diselesaikan secara menyeluruh,” tambah Robby secara diplomatis.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, isu miring mengenai dugaan penggelapan dana di lingkungan FPKP UNIGO pertama kali meledak ke publik pascaberedarnya surat pemanggilan resmi dari birokrasi kampus terhadap belasan mahasiswa. Pemanggilan tersebut ditujukan untuk mencocokkan dokumen kuitansi manual dengan data digital, menyusul adanya gelombang laporan keberatan dari para mahasiswa yang merasa dirugikan oleh pola penataan administrasi keuangan di fakultas tersebut.

Hingga laporan berkala ini diturunkan, pos pemeriksaan internal di tingkat yayasan maupun universitas dilaporkan masih berada pada fase pendalaman intensif. Pihak Universitas Gorontalo sendiri terpantau belum mengeluarkan diktum keputusan ataupun kesimpulan hukum apa pun terkait hasil investigasi yang dilakukan oleh tim pemeriksa.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler