Connect with us

Advertorial

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Sambangi Kementerian PUPR untuk Usulan Pembangunan Gedung Kantor Bupati

Published

on

POHUWATO – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama timnya kembali melakukan kunjungan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas usulan pembangunan gedung baru Kantor Bupati Pohuwato setelah gedung sebelumnya rusak akibat aksi massa pada unjuk rasa 21 September 2023.

Dalam kunjungan ini, Bupati Saipul didampingi oleh Kepala Bapppeda, Irfan Saleh; Kepala Dinas PUPR, Risdiyanto Mokodompit; Kabag Pemerintahan, Anugerah Wenas; Kabag Hukum, Owin Mohi; Kabid Anggaran BPKPD, Rizal Noor; serta Kasie BPPW Gorontalo, Iin Datuage. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Ir. Diana Kusumastuti, MT; Direktur Bina Penataan Bangunan, Cakra Nagara, ST, ME, MT; dan Kepala Sub Direktorat Wilayah II Direktorat Bina Penataan Bangunan, Latifah Sumandari, ST, MT.

Bupati Saipul mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Kementerian PUPR yang telah mengirimkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi lapangan terkait usulan pembangunan gedung baru. Ia berharap alokasi dana untuk pembangunan gedung Kantor Bupati Pohuwato dapat dimasukkan dalam APBN tahun 2025, dengan pelaksanaan tender dimulai pada tahun 2024 agar tahap pelaksanaan fisik bisa dimulai awal 2025.

“Karena mengingat waktu saat ini sedang di asistensi DED bersama konsultan yang selanjutnya akan berproses di Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan serta proses tender yang membutuhkan waktu selama 2 bulan sebagaimana penyampaian ibu Direktur Jenderal Cipta Karya, Ir. Diana Kusumastuti, MT, kiranya apa yang diusulkan mendapat perhatian besar dari Kementerian PUPR khususnya,” harap Bupati Saipul.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas PUPR, Risdiyanto Mokodompit, memaparkan desain kantor bupati yang baru untuk mendapatkan masukan dan koreksi langsung dari Dirjen Cipta Karya. Ia menyebutkan bahwa progres Detail Engineering Design (DED) sudah mencapai 80% dan beberapa Readiness Criteria (RC) sedang dilengkapi, termasuk sertifikat lahan, surat pernyataan menerima hibah, surat kesediaan anggaran pemeliharaan dan operasional, serta dokumen UKL/UPL.

Risdiyanto menambahkan bahwa sebagian besar RC yang diperlukan sudah terpenuhi sekitar 70%. Asistensi DED terus dilakukan bersama tenaga ahli dari Kementerian PUPR untuk memastikan desain memenuhi kriteria teknis, yaitu kekuatan, kenyamanan, dan keandalan bangunan, serta memenuhi standar Green Building.

Dirjen Cipta Karya dan Direktur Bina Penataan Bangunan dalam arahannya menegaskan pentingnya melengkapi semua Readiness Criteria yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR. Hal ini untuk memastikan alokasi dana pembangunan bisa diajukan ke Kementerian Keuangan secepatnya.

“Dengan terpenuhinya semua RC, diharapkan proses pengajuan dana pembangunan ke Kementerian Keuangan dapat berjalan lancar, sehingga pembangunan gedung Kantor Bupati Pohuwato dapat segera direalisasikan,” ujar Dirjen Diana Kusumastuti.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk mempercepat proses pembangunan gedung Kantor Bupati yang baru, demi kelancaran pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Advertorial

Demi Layanan Lebih Baik! Saipul A. Mbuinga Ajukan Peningkatan RS Bumi Panua

Published

on

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, kembali melakukan kunjungan kerja ke pemerintah pusat. Kali ini, ia bertandang ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan diterima langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, di ruang kerjanya, Jumat (28/11/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kedekatan personal antara Wamenkes dan Bupati Saipul terlihat jelas, mengingat keduanya telah lama saling mengenal melalui berbagai aktivitas di Partai Gerindra. Selain menjabat sebagai Wakil Menteri, Benjamin juga merupakan Ketua Umum Kesehatan Indonesia Raya (Kesira), organisasi sayap Partai Gerindra.

“Beliau, Pak Bupati, memang sudah sangat dekat dengan saya. Selain tugas di kementerian, saya juga menjabat sebagai Ketum Kesira. Hubungan kami terjalin sudah sekitar lima belas tahun,” ujar Wamenkes Benjamin.

Menanggapi hal itu, Bupati Saipul menyampaikan apresiasinya atas sambutan ramah dari sahabat lamanya yang kini mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi peluang positif bagi penguatan sektor kesehatan di daerah.

“Ini merupakan sebuah kehormatan bagi Pemerintah Daerah Pohuwato karena diterima langsung oleh Pak Wakil Menteri. Beliau sangat serius menanggapi pembahasan, terutama terkait peningkatan status Rumah Sakit Bumi Panua dari tipe C ke tipe B,” ucap Bupati Saipul.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa Pemda Pohuwato juga telah mengusulkan sejumlah pembangunan fasilitas kesehatan untuk tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan secara langsung kepada Wamenkes beserta jajaran pejabat Kemenkes.

“Selain peningkatan tipe RS Bumi Panua, kami juga mengajukan pembangunan beberapa fasilitas kesehatan tambahan, termasuk Puskesmas baru di beberapa wilayah. Alhamdulillah, respons Pak Wamen sangat positif,” jelasnya.

Bupati Saipul berharap langkah tersebut dapat membuahkan hasil optimal dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meskipun tengah menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah strategis menuju sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Pohuwato, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang semakin bermutu dan terjangkau.

Continue Reading

Advertorial

Desember Kian Dekat, DEPROV Tekankan Perbaikan Jalan dan Jembatan Rusak di Gorontalo

Published

on

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fadly Poha || Foto istimewa

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fadly Poha, menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Kecamatan Tabongo dan Batudaa kepada Gubernur Gorontalo dalam Rapat Paripurna ke-63 DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (tanggal disesuaikan). Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi sejumlah infrastruktur penting yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera oleh pemerintah provinsi.

Dalam forum resmi tersebut, Fadly menyoroti kerusakan pada kaki Jembatan Sungai Alopohu yang menghubungkan Desa Hutabohu dan Desa Tabongo. Ia memperingatkan bahwa kondisi jembatan yang kian memprihatinkan ini sangat rawan, terutama menjelang bulan Desember yang biasanya ditandai dengan curah hujan tinggi.

“Perbaikan kaki Jembatan Sungai Alopohu di Desa Hutabohu dan Tabongo sangat mendesak. Dengan curah hujan tinggi yang diprediksi terjadi pada Desember ini, jembatan itu berpotensi roboh dan bisa membahayakan akses masyarakat,” tegas Fadly di hadapan peserta rapat paripurna.

Selain jembatan, Fadly juga menyoroti kondisi jalan dari Desa Barakati menuju Biluhu Timur di Kecamatan Batudaa Pantai. Ia menegaskan bahwa meskipun jalan tersebut awalnya berstatus sebagai jalan kabupaten, pengelolaannya kini telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Perbaikan jalan dari Desa Barakati menuju Biluhu Timur perlu segera dilakukan. Jalur ini sangat vital bagi mobilitas warga, apalagi statusnya kini sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,” jelas Fadly.

Tak hanya itu, persoalan jembatan penghubung antara Desa Huntulohulawa dan Desa Bongomeme juga mendapat sorotan. Menurutnya, proyek jembatan tersebut hingga kini belum terakomodir dalam alokasi anggaran pemerintah, padahal sangat dibutuhkan masyarakat sebagai akses utama antarwilayah.

“Jembatan dari Desa Huntulohulawa menuju Desa Bongomeme sampai sekarang belum masuk dalam anggaran. Padahal, keberadaan jembatan itu sangat penting bagi aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.

Menutup penyampaiannya, Fadly meminta Gubernur Gorontalo bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk segera menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.

“Olehnya itu, kami berharap Bapak Gubernur dan Bapak Kadis PU dapat segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini agar tidak menimbulkan dampak lebih luas,” tutupnya.

Continue Reading

Advertorial

Transparansi Layanan, RSUD Otanaha Undang Publik dalam FKP

Published

on

Kota Gorontalo – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Jumat (28/11/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Direktur RSUD Otanaha, dr. Grace Tumewu, menjelaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen rumah sakit terhadap peningkatan mutu pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Di era pelayanan publik yang menuntut kecepatan, kepastian, dan kualitas, RSUD Otanaha tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan masukan, kritik, dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan,” ujar dr. Grace.

Ia menambahkan, kegiatan FKP menghadirkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, tenaga kesehatan, perwakilan manajemen, hingga insan media. Melalui forum ini, diharapkan tercipta ruang dialog dua arah yang terbuka, jujur, dan konstruktif.

“Hari ini kita membahas berbagai aspek pelayanan, mulai dari standar pelayanan, alur layanan, fasilitas kesehatan, hingga aspek kenyamanan dan keselamatan pasien. Semua masukan akan menjadi dasar perbaikan nyata di lapangan,” jelasnya.

Dari forum tersebut, pihak manajemen RSUD Otanaha menerima berbagai saran yang akan ditindaklanjuti sebagai langkah peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kami akan mempelajari setiap masukan yang disampaikan dan menjadikannya panduan dalam memperkuat mutu pelayanan publik di lingkungan rumah sakit,” tambah dr. Grace yang akrab disapa dr. Ceci.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen RSUD Otanaha untuk terus berinovasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pelayanan yang humanis kepada masyarakat Kota Gorontalo dan sekitarnya.

“Kami berharap terbangun sinergi antara RSUD Otanaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar cita-cita bersama menjadikan RSUD Otanaha sebagai rumah sakit unggulan di daerah dapat terwujud,” tutup dr. Ceci.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler