Limboto-, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyerahkan usulan Ranperda APBD Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Ranperda APBD tersebut diserahkan langsung Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo kepada Ketua DPRD Syam T Ase disela-sela rapat paripurna dalam rangka pembahasan ranperda APBD Kabupaten Gorontalo di ruang sidang kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, Selasa (12/11/19).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Syam T Ase dan didampingi wakil ketua DPRD Irwan Dai. Sekda Ir. Hadijah U Tayeb, Asisten Drs. Hen Restu, staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD serta Camat Se Kabupaten Gorontalo juga hadir dalam paripurna ini. Tampak hadir pula Perwakilan Perguruan Tinggi, Forkpimnda Kabupaten Gorontalo, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan, agenda sidang hari ini memiliki makna penting dan sangat strategis, bagi kesinambungan proses pembangunan di Kabupaten Gorontalo kedepan.
“Hari ini kita akan merumuskan bersama kebijakan anggaran Kabupaten Gorontalo untuk tahun 2020 sebagai tahun ke empat pelaksanaan RPJMD dalam upaya mewujudkan Kabupaten Gorontalo gemilang,” Kata Nelson.
Sementara itu, Kata Nelson, dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Pemerintah dalam rencana kerja 2020 mengusung tema “ Peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas”. Dengan titik berat pembangunan diarahkan pada pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, Infrastruktur dan pemerataan wilayah, Industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, Air dan energi serta Lingkungan Hidup.
Lebih lanjut, Nelson menyampaikan, dalam bingkai pemerintahan yang harmonis maka sudah selayaknya tercipta sinkronisasi dan keselarasan antara tujuan pembangunan daerah,dengan tujuan pembangunan nasional. karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam RKPD 2020 telah menetapkan tema pembangunan”peningkatan nilai tambah sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang inklusif”
“Dengan Fokus utama pembangunan menitiberatkan pada penanggulangan kemiskinan dan sumber daya manusia, Infrastruktur dan Lingkungan hidup,pertanian terpadu dan ekonomi kreatif.,” Tutur Nelson.
Nelson berharap, Pembahasan usulan anggaran tahun 2020 sudah sesuai mekanisme, kita sudah bedah, kemudian finalnya di DPRD. “ Kita berharap pembahasan ini selesai sebelum HUT Kabupaten Gorontalo, sehingga menjadi Kado buat HUT Kabupaten Gorontalo ke -346 tahun 2019,” Harap Nelson.
Sekarang ini, sektor kesehatan 10 persen kita penuhi, sektor pendidikan 20 persen dipenuhi, infrastruktur juga minimal 5 persen termasuk anggaran penanganan kemiskinan diperbanyak. Selain itu, Nelson sampaikan, di tahun 2020 beberapa anggaran Kabupaten Gorontalo tersedot untuk pelaksanaan pilkada kurang lebih 50 miliyar termasuk melihat hasil RPJMD yang belum selesai itu menjadi acuan Pemerintah Daerah.
Sehingga, Mudah-mudahan tahun depan semua target kita, lima tahun bisa tercapai dan itu menjadi fokus pembagunan pada tahun 2020. Diantaranya mengacu pada RPJMD, evisiensi tapi tentunya layanan-layanan dasar lainnya terpenuhi dengan baik.
“Untuk besaran anggaran tahun 2020 kurang lebih 1,6 triliun. Jadi terjadi peningkatan walaupun peningkatannya hanya sebesar 50 miliyar. Dibanding dengn tahun –tahun kemarin sebesar 100 tapi tahun ini berkisar 50 miliyar karena memang dari pusat dana perimbangan berkurang, karena DID kita berkurang disisi lain tahun depan ada pilkada,” Tutup Nelson.
DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mendesak Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera melakukan operasi pasar, menyikapi maraknya peredaran beras oplosan dan melonjaknya harga beras yang meresahkan masyarakat.
Mikson menilai bahwa peredaran beras oplosan tak hanya merugikan masyarakat, namun juga menimbulkan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp99 triliun per tahun. Hal ini, menurutnya, bisa berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap pengawasan pemerintah.
“Bulog harus segera melakukan operasi pasar. Segera tarik semua merek yang terindikasi beras oplosan,” tegas Mikson.
Ia juga mengaitkan fenomena kenaikan harga beras dengan beredarnya beras oplosan premium. Banyak masyarakat kini memilih membeli beras di pasar tradisional dibandingkan supermarket, menyusul kebijakan Dinas Perdagangan Kota Gorontalo yang menahan distribusi beras premium ke pusat perbelanjaan modern.
Akibatnya, harga beras di pasar tradisional ikut melonjak. Berdasarkan pantauan Media Barakati.Id di Pasar Sentral Kota Gorontalo, harga beras yang sebelumnya berada di kisaran Rp12.000 per liter, kini naik menjadi Rp12.800 per liter. Belum diketahui kondisi harga di kabupaten lain.
“Beras oplosan harus ditarik semua. Ini yang jadi barang langka dan berpengaruh terhadap harga beras di pasar. Hukum ekonomi berlaku, jadi Bulog harus segera turun tangan dengan operasi pasar dan cari solusi,” tandas Mikson.
DEPROV – Persoalan sampah di Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan serius. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Kamaru, menegaskan bahwa isu sampah merupakan tantangan strategis yang membutuhkan penanganan terpadu, terutama dalam hal ketersediaan armada operasional angkutan sampah.
Dalam keterangannya, Meyke mengungkapkan bahwa menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Gorontalo menghasilkan sampah medis sebanyak 3 ton per hari, di luar sampah industri dan rumah tangga. Ia menyampaikan bahwa permasalahan ini harus segera ditangani dengan dukungan fasilitas yang memadai.
“Ini bukan sekadar soal volume sampah, tapi tentang bagaimana kita menyediakan sistem yang mampu menanggulanginya, mulai dari pengangkutan hingga pengelolaan,” ujar Meyke.
Ia menyoroti bahwa pengadaan kendaraan operasional pengangkut sampah menjadi langkah awal yang mendesak untuk diajukan DLH Provinsi Gorontalo. Menurutnya, jika DLH memiliki nomenklatur dan dasar kewenangan yang kuat, maka anggaran untuk kendaraan tersebut bisa segera diusulkan.
“Kita sedang pikirkan bersama kepala dinas apakah pengadaan ini bisa masuk dalam kewenangan DLH Provinsi. Kalau bisa, kita dorong segera,” tambahnya.
Lebih lanjut, Meyke juga menilai bahwa sampah sebenarnya dapat menjadi komoditas bernilai ekonomis apabila dikelola dengan baik, dan hal ini harus menjadi visi jangka panjang.
“Sampah ini bisa memberikan hasil dan nilai tambah. Tapi sebelum ke sana, kita harus selesaikan dulu soal dasarnya: kendaraan operasional,” tegasnya.
Dengan tata kelola yang terarah dan nomenklatur program yang tepat, Meyke optimistis bahwa persoalan sampah di Gorontalo dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mulai mempersiapkan diri menyambut mahasiswa baru Tahun Akademik 2025/2026 dengan menggelar rapat awal persiapan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Rapat ini digelar sebagai langkah awal bidang kemahasiswaan UNG guna memastikan seluruh rangkaian PKKMB berlangsung lancar, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai akademik kampus.
Rapat yang melibatkan pimpinan universitas, fakultas, serta panitia pelaksana ini membahas berbagai aspek penting seperti konsep kegiatan, materi pengenalan kampus, penyesuaian dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta kesiapan teknis dan logistik.
Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan, Darman, S.Kom., M.Ap., menuturkan bahwa tujuan utama PKKMB adalah untuk membekali mahasiswa baru agar dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di UNG.
“Seluruh kegiatan PKKMB akan fokus pada pembentukan pemahaman, karakter, dan kesiapan akademik mahasiswa baru,” jelas Darman.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Mohamad Amir Arham, M.E., dalam arahannya menegaskan bahwa PKKMB merupakan momentum strategis dalam membentuk karakter, nilai kebangsaan, dan kesiapan mental mahasiswa dalam menghadapi kehidupan akademik.
“Melalui PKKMB, UNG berkomitmen membangun budaya akademik yang kuat, menanamkan nilai kebangsaan, serta mendorong kolaborasi dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa baru,” ungkap Prof. Amir.
Ia juga menegaskan larangan keras terhadap praktik perpeloncoan dalam kegiatan PKKMB tahun ini.
“PKKMB harus dirancang secara komprehensif, inspiratif, dan inklusif, dan tidak boleh ada ruang untuk kekerasan atau praktik yang tidak edukatif,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, seluruh kegiatan PKKMB UNG akan merujuk pada pedoman resmi dari Kementerian, guna menjamin suasana yang kondusif dan mendukung proses transisi mahasiswa menuju kehidupan kampus yang produktif dan menyenangkan.