Connect with us

News

Polisi Intimidasi Wartawan saat Liput Demo Tolak UU Omnibus Law

Published

on

Wartawan saat di tahan oleh pihak kepolisian | Foto Istimewa

GORONTALO-Seorang awak media di Gorontalo mengaku diintimidasi petugas saat melakukan peliputan aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Gorontalo, Senin (12/10).

Saat itu, salah satu anggota polisi dengan pakaian dinas lengkap meminta wartawan liputan6.com, Arfandi Ibrahim untuk menghapus gambar polisi saat menyeret salah satu pengunjuk rasa yang hendak ditangkap.

“Hapus-hapus itu gambar, berita kalian tidak berimbang,” kata Arfandi Ibrahim yang memperagakan perkataan salah satu Anggota Polisi berpakaian dinas lengkap itu.

“Kalau sudah dihapus, Insya Allah anda selamat, saya juga disini bayar pajak,” lanjut Polisi itu yang dijelaskan oleh Arfandi Ibrahim.

Dengan terpaksa, Arfandi Ibrahim yang merupakan wartawan Liputan6.com Kontributor Gorontalo itu langsung menghapus gambar itu dan diperlihatkan kepada sang polisi.

“Saya mengambil gambar salah satu massa aksi yang diseret, kemudian mereka meminta menghapus gambar itu,” jelasnya

“Saat kejadian itu terjadi, saya bersama Wartawan Barakati.id dan Wartawan Mimoza.tv, Dengan secara terpaksa kemudian saya langsung menghapus gambar yang ada di kamera saya,” tambahnya

Selain itu, hal yang sama juga didapatkan oleh Agung Julianto, salah satu wartawan Media Online Kronologi.id. dia mengaku dirinya diperintahkan polisi untuk menghapus Video yang diambil saat melakukan peliputan.

“Saat saya mengambil Video, saya langsung ditegur oleh polisi, dan langsung menanyakan kalau saya wartawan atau tidak. Dan saat sampai saya wartawan,” kata Agung Julianto

Dia menjelaskan, dirinya mengambil Video itu saat polisi mengamankan beberapa massa Aksi, tapi saat polisi melihatnya sedang mengambil Video tersebut, dirinya diperhatikan untuk menghapus video tersebut.

“Salah satu polisi bilang, jangan mengambil Video, dan Video saya sudah ambil itu, di perintahkan untuk hapus, jadi saya hapus. Saya juga dilarang untuk mengambil foto,” jelasnya

“Yang melarang itu, ada polisi yang memakai seragam, dan ada yang tidak memakai seragam,” sambungnya

Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono mengatakan bahwa maksud polisi tidak demikian. Akan tetapi kita hanya menginginkan agar teman-teman jurnalis memberikan informasi yang benar.

“Karena selama ini banyak video yang sudah diedit sehingga menyudutkan polri,” tuturnya.

Ia berharap kepada jurnalis memberikan informasi yang jelas dan benar.

“Kehadiran Polisi untuk mengamankan saja,” tandasnya

Gorontalo

Gorontalo Bergetar! Gempa 6,3 SR Tak Berpotensi Tsunami, BMKG Imbau Waspada Susulan

Published

on

Foto Ilustrasi

FLASH NEWS – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3 mengguncang wilayah Pohuwato, Gorontalo, pada Kamis (24/7/2025) pukul 04.50 WITA. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan episentrum gempa berada pada koordinat 0,43° LU dan 122,02° BT, atau sekitar 8 kilometer tenggara Pohuwato, dengan kedalaman 132 kilometer.

Guncangan gempa ini terasa di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, termasuk Kota Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, dan Gorontalo Utara, bahkan dirasakan pula di beberapa daerah sekitarnya seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Sejumlah warga dilaporkan panik dan sempat berlarian ke luar rumah saat guncangan terjadi.

BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, sehingga masyarakat diimbau tetap tenang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan kerusakan signifikan maupun korban jiwa akibat guncangan tersebut.

Meskipun demikian, BMKG mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Masyarakat disarankan memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali beraktivitas di dalam rumah, serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Continue Reading

Gorontalo

Integritas Polri Dipertanyakan, Oknum Anggota Polres Pohuwato Diduga Lakukan Pelanggaran Berat

Published

on

Pohuwato – Seorang oknum anggota Polres Pohuwato berinisial R.W diduga kuat melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Oknum ini dituding menelantarkan anak kandungnya yang tengah dirawat di rumah sakit, sekaligus menjalin hubungan gelap dengan seorang perempuan berinisial S.B, yang diketahui merupakan istri orang lain.

Informasi ini terungkap berdasarkan keterangan sang istri, yang juga merupakan anggota Bhayangkari, serta sejumlah rekan sesama letting R.W. Dugaan perselingkuhan ini disebut telah berlangsung lebih dari satu tahun secara terang-terangan, namun belum ada tindakan tegas dari pihak kepolisian setempat, termasuk Kapolres Pohuwato, meski laporan resmi telah dilayangkan istrinya.

Ironisnya, ketika anak kandung R.W dirawat dalam kondisi memprihatinkan, sang ayah justru tidak menunjukkan tanggung jawab. Upaya keluarga dan rekan untuk menghubungi R.W agar menjenguk anaknya tidak membuahkan hasil. Ponselnya tidak aktif, dan menurut keterangan saksi, panggilan terakhir yang tersambung memperdengarkan suara seorang perempuan yang diduga kuat adalah S.B.

Rekam Jejak Buruk di Kedinasan

Selain persoalan pribadi, R.W juga memiliki catatan pelanggaran disiplin dalam kedinasan. Ia dilaporkan pernah lima kali mangkir tugas dan sempat dijatuhi sanksi teguran berupa hukuman selama 21 hari. Namun, hukuman tersebut tidak membuat R.W berubah. Hingga kini, ia masih aktif sebagai anggota Polri tanpa sanksi pemecatan, meskipun telah berulang kali mencoreng nama baik institusi.

Kesaksian Bhayangkari

Fakta tambahan juga diungkap oleh seorang Bhayangkari yang merupakan istri dari rekan letting R.W. Ia mengaku sempat melihat langsung R.W bersama S.B di tempat pemandian Dengilo, bersama anak-anak S.B. Bahkan, keduanya juga terlihat berada di dalam mobil, dengan posisi S.B duduk di pangkuan R.W.

“Saya tegur langsung, ‘R.W kamu lagi apa?’ Mendengar teguran itu, S.B langsung berpindah duduk,” ungkap sumber.

Desakan untuk Bertindak Tegas

Kasus ini menuai keprihatinan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai integritas serta ketegasan pimpinan Polres Pohuwato yang dinilai belum merespons serius laporan ini. Institusi Polri diharapkan segera mengambil langkah tegas dan profesional agar menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Bhayangkara sebagai pelindung dan pengayom rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Pohuwato belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi Barakati.id tetap membuka ruang hak jawab kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Continue Reading

Gorontalo

Hamim Pou Bernafas Lega, Tipikor Gorontalo Putuskan Bebas dari Dakwaan Korupsi

Published

on

Pengadilan Tipikor Gorontalo Nyatakan Hamim Pou Tidak Bersalah, Bebas dari Dakwaan Korupsi

Gorontalo – Mantan Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, dinyatakan bebas dari semua dakwaan dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Gorontalo, Rabu (23/07/2025).

Majelis hakim menyatakan bahwa Hamim Pou tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) dan bantuan beasiswa. Dalam amar putusannya, hakim menegaskan tidak ditemukan bukti Hamim menerima sepeser dana dari penerima manfaat, maupun indikasi bahwa program tersebut digunakan untuk kepentingan politik, termasuk Pilkada.

“Terdakwa Hamim Pou dinyatakan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,” bunyi putusan hakim.

Putusan ini sekaligus menutup rangkaian proses hukum yang menjerat Hamim Pou, yang pernah menjabat sebagai Bupati Bone Bolango selama dua periode. Dengan putusan ini, Hamim Pou dipastikan bebas dari dakwaan yang sempat menyeret namanya dalam pusaran kasus korupsi dana bansos dan beasiswa.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler