Connect with us

News

Oknum Polri Diminta Untuk Tidak Intimidasi Kerja-kerja Wartawan di Lapangan

Published

on

Foto Ilustrasi Sindonews.com

GORONTALO – Insiden kericuhan yang terjadi di Marisa, Kabupaten Pohuwato Kamis (21/9/2023) memberi luka mendalam bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Kantor Bupati Pohuwato dibakar massa, kantor DPRD Kabupaten Pohuwato dirusak, beberapa bangunan kantor diamuk massa bahkan rumah dinas Bupati dibuat porak-poranda oleh ribuan massa penambang yang tergabung dalam Forum persatuan ahli waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang Pohuwato.

Namun dari insiden itu, terdapat wartawan di kabupaten Pohuwato turut menjadi sasaran amukkan. Dari video livestreaming yang terpantau, aksi aparat yang diduga oknum polisi melakukan upaya intimidasi dan merampasan alat kerja wartawan di lapangan.

Dari video tersebut, terlihat seseorang yang menggunakan kaos dan topi merampas Handphone milik salah satu wartawan yang sedang bertugas sembari menanyakan identitas wartawan tersebut. Sontak rekan-rekan wartawan di sekitar langsung memberi tahu bahwa orang tersebut adalah wartawan yang sedang meliput dibantu oleh aparat kepolisian yang menggunakan seragam.

Dari insiden ini, Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) Provinsi Gorontalo meminta agar pihak penegak hukum untuk tidak melakukan intimidasi terhadap kerja-kerja wartawan di lapangan.

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Gorontalo, Andi Arifuddin mengingatkan agar dalam kasus demonstrasi yang terjadi di Pohuwato aparat jangan melakukan upaya represif terhadap wartawan yang sedang bertugas. Sebab setiap wartawan dengan identitas yang lengkap tidak bisa dihalangi kerja-kerja jurnalistiknya, karena dilindungi oleh undang-undang.

“Ini jelas sebagaimana amanat Pasal 18 UU 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Tidak boleh siapapun baik individu, organisasi, aparat termasuk TNI/Polri, individu atau siapapun tidak boleh menghalang-halangi kerja jurnalis untuk memperoleh informasi,” ujar Andi Arifuddin.

Ia menyebut upaya menghalang-halangi peliputan, khususnya yang disertai dengan ancaman bisa terjerat pidana. Di dalam UU 40 tahun 99 bagi pelaku yang menghalangi kerja jurnalistik diancam dua tahun atau denda Rp500 juta, jadi ini serius. Belum lagi jika hal itu sudah menjurus ke tindak pidana penganiayaan.

“Kami tentu berduka atas kejadian yang terjadi di Pohuwato. Namun kami berharap agar para pihak untuk senantiasa melindungi fungsi pers dalam mengawal demokrasi dan kebebasan pers,” paparnya.

Terakhir Andi mengingatkan agar seluruh wartawan yang melakukan peliputan di lokasi yang rawan kericuhan agar dapat bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik serta melengkapi diri dengan identitas yang jelas.

“Paling penting juga dapat menjaga etika, ketika dalam kondisi yang chaos, segala kemungkinan bisa terjadi. Untuk itu rekan-rekan tetap berhati-hati serta melengkapi diri dengan identitas yang jelas. Dan jangan lupa untuk melakukan komunikasi dua arah, sehingga tidak menjadi korban kekerasan saat meliput,” tandasnya.

Gorontalo

Memeriahkan Harlah GP Ansor ke-90: Jalan Sehat dan Peduli Disabilitas, Komitmen PW Gorontalo dalam Membangun Masyarakat

Published

on

GORONTALO – Dalam rangka memperingati Hari Lahir ke-90 Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Pengurus Wilayah GP Ansor Gorontalo mengadakan serangkaian kegiatan. Dimulai dari jalan sehat pada Ahad (28/4/2024) yang diawali dari markas PMII Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini kemudian diikuti dengan acara peduli terhadap disabilitas di Kota Gorontalo pada Senin (29/4/2024), yang akan dihadiri oleh Wali Kota Gorontalo, Marten Taha.

Kegiatan jalan sehat pagi tadi turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Gorontalo, M. Muflih B. Fattah, Kakan Kemenag Kota Gorontalo Misnawaty S. Nuna, Dekan Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Ketua PW GP Ansor Gorontalo Dikson Yasin, serta pengurus PW dan kader-kader GP Ansor se Provinsi Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PW Ansor Gorontalo, Dikson Yasin, menyatakan bahwa di usia ke-90 tahun GP Ansor, kehadiran organisasi ini di Gorontalo harus diperkuat. GP Ansor memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, dan mengawal para ulama. Organisasi ini juga siap bertindak jika ada upaya merusak kebinekaan NKRI dari pihak-pihak tertentu. Dikson juga menekankan pentingnya peran kader-kader Ansor dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, serta menjaga nilai-nilai toleransi dalam berdakwah Islam.

Selain itu, Dikson menegaskan bahwa GP Ansor akan terus mempertahankan nilai dan tradisi yang sudah terbangun, sambil terus mengembangkan sumber daya manusia dan berkolaborasi dengan pemuda-pemuda Gorontalo dan Indonesia secara umum.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo, M. Muflih B. Fattah, menyampaikan ucapan selamat Harlah ke-90 untuk GP Ansor. Beliau juga menekankan bahwa kontribusi GP Ansor di Gorontalo harus lebih besar lagi, terutama dalam meningkatkan kemaslahatan umat. GP Ansor diharapkan dapat menjadi wadah positif bagi pemuda-pemuda di Gorontalo dan terus bergerak menuju masa depan yang lebih baik.

Continue Reading

Gorontalo

Pilkada 2024 Tinggal 1000 Jam

Published

on

Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute, Pengajar Mata Kuliah Sosiologi Politik di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo).

GORONTALO – Pilkada 2024 menyisakan waktu sekitar 112 hari lagi atau 1000 jam. Tapi, jika dihitung secara lebih efektif, waktu “kerja” politisi termasuk Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, praktis tinggal 112 hari.

Bukannya Pilkada nanti tanggal 27 November 2024? Yang berarti masih 210 hari lagi? Tapi kok hanya dihitung “110 an Hari” lagi? Kenapa 112 hari, karena tiap minggu tidak mungkin ada yang kerja bisa 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari. Itu tidak mungkin.

Jelang Pilkada yang waktu kalender masih sekitar 210 hari, tetapi waktu efektif hanya 112 hari. Itu bisa didapatkan dengan menghitung sederhana ; seminggu itu hanya bisa sekitar 4 hari efektif. 3 hari untuk keluarga dan diri sendiri. Artinya dari April sampai November ada sekitar 28 minggu. Jika seminggu hanya bisa 4 hari efektif maka tersisa hanya 112 hari

Sisa waktu hari pun tidak mungkin 24 jam sehari dihabiskan untuk kerja politik. Pasti ada agenda pribadi, misalnya tidur, makan, mandi, main hp, termasuk rebahan. Belum ditambah “mager” alias malas gerak.

Dalam sehari, aktifitas untuk agenda pribadi, paling tidak memakan waktu 10 jam sehari. Berarti tinggal 14 jam yang efektif per hari.

Jika sisa waktu 112 hari dikalikan 14 jam efektif berarti ada sekitar 1568 jam efektif yang tersisa sebelum Pilkada 2024.

1568 jam itu sangat tipis, karena anda (jika misalnya baru kali ini ikut Pilkada) berarti harus mencari “sumber daya” untuk bergerak, harus membangun jaringan baru, membangun popularitas, memperkuat likeabilitas (ketersukaan, atau bagaimana anda bisa disukai) hingga keterpilihan anda.

Syarat-syarat diatas tidak bisa kualitatif atau sekedar dapat masukan dari tim sukses, ring satu, tangan kanan, dan circle anda ; “pokoknya, aman ti pak/ibu pa saya sana, warga itu bolo ba tunggu saya pe perintah”, atau “hi iyoma ju ti tati to kambungu loodungohe tanggulo li pak”, atau “he du’a li tatiye to tihi lo kambungu turusi ti pak botiye, bo atie dipo le dingingo tihi lingoliyo”, ada juga “ali tatiey boyito penu bo pulsa, modungohu tingoliyo”, dan yang unik “ma ilo tohilopa li tatiye ngo kambungu ti pak boti, iyo-iyomo pake pake jas, madelo ma polantikan”.

Ukuran-ukuran kualitatif seperti diatas, bagi pemula lumayan “beken sanang talinga”. Dan, ada “kaidah umum” ; harus “ba lucur” dengan “ba siram”. Kalo tidak, akan keluar jawaban ancaman pamungkas : “ti tatiye to kambungu boyito mahe nao mao lo calon uwewo, bo pilele mao latiya, pohulata kode”.

Nah, 1000 an jam itu, akan ada model dan gaya dari “penyintas” politik, yang biasa main “dua kaki, “lima kaki” hingga “kaki saribu”. Yang ilmu tersebut sudah diupdate selama beberapa kali Pilkada yang semakin canggih, apalagi pengalaman Pemilu barusan.

Tapi, Pilkada butuh angka pasti, sangat kuantiatif. Selain ilmu dasar dalam politik lokal harus disesuaikan : “jangan cuma bisa kali-kali, tambah-tambah, dengan kurang-kurang, tapi juga debo harus tau bagi-bagi”.

Walaupun kategorinya sudah “pragmatis”, tapi itu fakta kontestasi politik pada ranah lokal. Jika popularitas anda dibawah, apalagi ketersukaan rendah, gagasan anda “taap”, jaringan anda cuma hanya dalam satu marga “baku kanal” itupun cuma karena “dorang hitung” keluarga. Maka, “resources” untuk cost harus anda siapkan. Butuh energi maksimal dalam 1000 an jam dalam meningkatkan itu.

Waktu 1000 an jam itu sangat tipis. Dan saya yakin, tidak semua kandidat punya hitungan detail soal jumlah pemilih, nama, alamat, keyakinan pemilih tersebut sudah berapa persen memilih anda, berapa banyak keluarga atau teman yang bisa dia ajak, hingga bagaimana dia mentransfer gagasan anda pada lingkungannya.

Jangan sampai narasi yang didistribusi itu hanya sekedar “orang bae dia”. Narasi “orang bae” apalagi “kancang te rajal” pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Praktek “pragmatis” di masyarakat karena berasal dari konstruksi wacana “orang bae”, “kancang”.

Oleh karena itu, harus ada keseimbangan dalam agenda 1000 an jam. Tidak boleh tunggal, apalagi cuma modal “kuti-kuti” pada saat serangan fajar. Harus diingat, bukan cuma anda yang siap “bakuti-kuti”, yang lain juga. Karenanya, membangun narasi, personal branding harus hati-hati.

Membangun reputasi penting, tapi tidak sekedar anda membagikan “quote”, “kata-kata mutiara” yang entah anda copot dari mana, ditambah gambar anda sebagai pemanis, yang itu anda bagikan di whatsapp story, facebook, instagram story, dll, yang itu terus terang sangat membosankan.

Oleh karena itu, waktu 1000 an jam yang sangat pendek, membuat anda harus kurangi “mager”, dan hal-hal tidak produktif lainnya.

Selamat memasuki etape 1000 jam, rencanakan dengan baik, persiapkan mental, perbaiki hubungan yang telah rusak, perbanyak modal sosial, dan pada intinya sejauh dan sekeras apapun anda, Allah sebagai penentu, serahkan padaNya setiap urusan dalam setiap tarikan nafas dan gerak ikhtiar anda.

Continue Reading

Gorontalo

FOPI Gorontalo Siap Bersaing di Pentaque Tournament 2024 Gresik

Published

on

GORONTALO – FOPI Gorontalo, di bawah kepemimpinan Dr. dr. Cecy Wolok Karim, Sp. GK, siap menantang 122 peserta dalam Pentaque Tournament 2024 di Gresik. Mereka mengirimkan 12 tim, termasuk 7 tim double dan 5 tim triple, untuk bersaing dalam Kejuaraan Petanque Double Open & Triple Open New Kampret Tournament pada tanggal 26-28 April 2024.

Meskipun belum berhasil lolos ke PON XXI Aceh-Sumut, FOPI Gorontalo terus berkomitmen pada pembinaan dan partisipasi dalam berbagai event pentaque nasional, yang bertujuan untuk mendukung pembinaan prestasi pentaque di Gorontalo. Keikutsertaan mereka dalam event pentaque juga akan melibatkan atlet-atlet yang berhasil lolos PON XXI dari seluruh Indonesia.

Tournament ini, yang diikuti oleh 74 peserta tim double dan 48 tim triple, diharapkan akan meningkatkan jam terbang atlet-atlet pentaque Gorontalo. Arif Rahman Hakim Abdul, ketua rombongan, menyatakan bahwa salah satu evaluasi dari kualifikasi PON tahun sebelumnya adalah kurangnya jam terbang atlet dalam mengikuti event pentaque, baik regional maupun nasional.

FOPI Gorontalo akan bertanding dalam dua nomor perlombaan, double open dan triple open. Mereka berharap para atlet seperti Dr. Safriyanto Dako, Edy Dharma Putra Duhe, dan lainnya dapat meraih hasil yang memuaskan di turnamen ini, yang kabarnya akan diikuti oleh atlet-atlet PON dari berbagai Provinsi di Indonesia.

Arif berharap agar mereka dapat kembali dengan hasil yang memuaskan, terutama mengingat banyaknya atlet yang akan berlaga di PON XXI Aceh-Sumut. Sementara itu, Edy Dharma Putra Duhe, yang juga wakil Dekan FOK UNG, menyatakan bahwa turnamen ini akan menjadi ajang untuk mengasah kemampuan dan mengevaluasi pembinaan atlet selama ini. Mereka berharap event ini juga akan meningkatkan pengalaman dan jam terbang atlet dalam berbagai event pentaque nasional.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler