UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus memperkuat langkah internasionalisasinya melalui pelaksanaan Workshop Strategi Pemeringkatan QS World University Rankings (QS WUR). Kegiatan ini menjadi tonggak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya Rektor UNG Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., secara langsung menyampaikan komitmen institusional untuk menembus pemeringkatan global.

“Gerakan internasionalisasi melalui workshop ini akan dicatat sejarah, karena ini belum pernah dikerjakan serta dirumuskan selama UNG berdiri sebagai institusi pendidikan tinggi,” tegas Prof. Eduart.

Dalam sambutannya, Rektor menyatakan bahwa UNG tidak sekadar ingin masuk dalam daftar QS WUR, tetapi berupaya menyiapkan langkah terukur dan sistematis untuk memastikan posisi yang diperoleh merepresentasikan kualitas kampus.

“Dengan perkembangan UNG saat ini, pemeringkatan internasional bukan lagi sesuatu yang bisa kita hindari. Maka dari itu, persiapan harus dimulai sejak sekarang,” ujarnya.

Rektor menekankan bahwa pemeringkatan global bukan proses instan, melainkan hasil dari kerja simultan, konsistensi, dan kolaborasi seluruh civitas akademika. Meski demikian, dirinya optimis bahwa dengan arahan dari narasumber dan komitmen seluruh unsur kampus, UNG bisa masuk QS WUR pada Maret 2026.

Baginya, pemeringkatan internasional adalah bagian dari strategi besar UNG dalam mengonversi capaian akademik, riset, dan kelembagaan menjadi pengakuan di tingkat dunia. Karena itu, setiap tahapan menuju pemeringkatan harus dibangun secara bertahap, realistis, dan berkelanjutan.

“Workshop ini menjadi langkah awal yang penting. Kami berani melangkah ke arah ini karena saya yakin kondisi UNG sudah layak untuk itu, karena sebelumnya telah dilakukan telaah hingga mencapai titik ini,” ujar Rektor dengan optimis.

Ia juga menyebut bahwa workshop tersebut akan menjadi pemantik kesadaran dan semangat seluruh civitas akademika, sebagai bentuk kesiapan menghadapi tantangan global.

Dengan semangat tersebut, UNG kini berada di jalur yang tepat menuju internasionalisasi kampus, menegaskan dirinya sebagai perguruan tinggi yang siap bersaing tidak hanya secara nasional, tapi juga di panggung dunia.

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berencana memanggil Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Gorontalo untuk meminta klarifikasi atas dugaan plagiarisme dalam logo Half Marathon yang baru saja diluncurkan.

Logo tersebut, yang diduga meniru desain milik perusahaan asal Australia, Catalist Central, telah memicu polemik di tengah masyarakat sejak diluncurkan pada Minggu, 12 Juli 2025 di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.

Anggota Komisi I, Kristina Udoki, menyayangkan jika benar logo tersebut merupakan hasil plagiat. Ia menilai bahwa proses pembuatan logo seharusnya dilakukan secara terbuka melalui mekanisme sayembara.

“Biasanya logo dibuat melalui proses sayembara, dan ada filosofi di baliknya. Saya lihat pernyataan Gubernur soal makna logo ini sangat dalam. Tapi sangat disayangkan jika ternyata itu hasil plagiasi,” ujar Kristina.

Kristina menambahkan bahwa Gorontalo memiliki banyak sumber daya manusia kreatif di bidang desain. Menurutnya, seharusnya potensi lokal tersebut bisa digali melalui kompetisi terbuka.

“Buat sayembara, libatkan para desainer lokal. Biarkan mereka berkompetisi, dan hasil terbaik itulah yang digunakan,” tegasnya.

Komisi I DPRD memastikan akan menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak Dispora untuk meminta penjelasan resmi terkait proses pembuatan logo dan dugaan pelanggaran hak cipta tersebut.

DEPROV – Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke SMA Negeri 1 Tapa menemukan bahwa sekolah tersebut hingga kini belum memiliki sertifikat lahan resmi. Temuan ini mendorong Komisi I untuk mendesak Dinas Pendidikan agar segera menyelesaikan persoalan aset tersebut.

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, bersama sejumlah anggota, yakni Kristina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Ekwan Ahmad, dan Fikran Salilama.

Anggota Komisi I, Fikran Salilama, dalam keterangannya menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan mengidentifikasi status kepemilikan aset sekolah, khususnya sertifikat tanah. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalamannya sebagai mantan anggota Panitia Khusus Aset Daerah, masih banyak sekolah yang belum bersertifikat.

“Ada sekolah yang sudah punya sertifikat, tapi hanya menyerahkan fotokopi ke pemerintah kabupaten/kota, seperti yang kami temukan di SMA 1 Suwawa,” ujar Fikran.

Untuk SMA Negeri 1 Tapa, Fikran menyebut sekolah tersebut telah memiliki akta hibah dan dokumen jual beli, namun proses penerbitan sertifikat belum ditindaklanjuti.

“Ini seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, bukan dibebankan ke sekolah. Masa sekolah mau pungut biaya dari orang tua?” tegasnya.

Fikran mendesak agar Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo segera mengambil langkah konkret agar tidak terjadi permasalahan serupa seperti yang pernah terjadi di SMA Boalemo. Ia mengingatkan bahwa banyak kasus persoalan aset sekolah melibatkan mafia tanah.

“Permasalahan ini harus diantisipasi sejak dini, karena mafia tanah sekarang makin banyak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Tapa, Syarifudin Abdullah, M.Pd., menjelaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan sudah menindaklanjuti persoalan ini bersama Dinas Pertanahan. Ia menyebut bahwa pihak sekolah telah dimintai data sebagai bagian dari proses penerbitan sertifikat.

“Dari 18 sekolah yang ada, kami sudah dimintakan data. Beberapa sekolah sudah memenuhi syarat, termasuk SMA Negeri 1 Tapa,” ungkapnya.

Syarifudin berharap proses penerbitan sertifikat dapat segera rampung agar sekolah dapat menjalankan kegiatan pendidikan tanpa kekhawatiran terkait kepemilikan lahan.