Gorontalo – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, yang juga merupakan ketua DPC Partai Gerindra Kota Gorontalo, menyatakan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Program ini, menurut Sulyanto, sangat strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi generasi muda di Gorontalo. Ia berkomitmen untuk turut mengawal implementasi program tersebut agar tepat sasaran dan berjalan sesuai tujuan.
Dalam pernyataannya, Sulyanto menegaskan pentingnya memastikan bahwa siswa-siswa sekolah sebagai penerima utama program ini mendapatkan manfaat nyata. “Program MBG bukan hanya soal memberikan makanan, tetapi juga membangun masa depan anak-anak kita melalui akses gizi yang memadai. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul,” ungkapnya saat di temui tim Barakati.id, Senin (06/01/2025).
Selain siswa, Sulyanto juga menyoroti dampak positif program ini bagi para petani lokal dan penyedia makanan. Ia menjelaskan bahwa MBG membuka peluang besar bagi petani untuk memasarkan hasil pertanian mereka secara langsung ke dapur-dapur program. “Dengan memprioritaskan hasil tani lokal, kita tidak hanya memastikan makanan bergizi, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani. Ini adalah langkah konkrit untuk menggerakkan ekonomi daerah,” tambahnya.
Sebagai bagian dari tugas pengawasannya, Sulyanto berencana melakukan kunjungan lapangan secara rutin untuk memastikan dapur-dapur MBG di Gorontalo berjalan efektif. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran dan distribusi bahan pangan. “Kami tidak ingin ada penyimpangan yang bisa merusak niat baik program ini. DPRD akan bekerja sama dengan semua pihak agar pelaksanaannya berjalan bersih dan optimal,” tegasnya.
Program MBG ini juga, menurut Sulyanto, memberikan peluang usaha baru bagi para penyedia makanan lokal. Dengan standar gizi yang ketat, penyedia makanan didorong untuk meningkatkan kualitas layanan dan inovasi. “Ini adalah kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang sekaligus menjadi bagian dari solusi masalah gizi di masyarakat kita,” ujarnya.
Sulyanto menutup pernyataannya dengan harapan besar agar program MBG di Provinsi Gorontalo dapat menjadi model pelaksanaan terbaik di tingkat nasional. “Mari kita buktikan bahwa Gorontalo mampu menjalankan program ini dengan sukses, untuk masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera,” pungkasnya.
Pohuwato – Salah satu calon Kepala Desa Pohuwato Timur, Hardiyanto Ali, resmi memaparkan visi dan misi yang akan menjadi arah pembangunan desa jika terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW). Pemilihan ini akan dilaksanakan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Pra Penggantian Antar Waktu Kepala Desa pada tanggal 14 Oktober 2025 mendatang di Desa Pohuwato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
Dalam dokumen yang diterima oleh redaksi, Hardiyanto Ali mengusung visi: “Mewujudkan Desa Pohuwato Timur Mandiri, Sejahtera, dan Lestari berbasis potensi maritim dan kearifan lokal.”
Visi tersebut dijabarkan dalam empat misi utama, yakni:
Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha pesisir
Pembangunan yang berwawasan lingkungan
Peningkatan kualitas hidup masyarakat
Mewujudkan pemerintahan yang baik, harmonis, dan agamis
Hardiyanto Ali mengusulkan lima prioritas utama dalam program kerja, yang meliputi:
Distribusi dan pemerataan bantuan sesuai dengan klasifikasi kesejahteraan masyarakat.
Optimalisasi peran pendidik dan tenaga kesehatan desa untuk meningkatkan layanan dasar.
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar untuk menunjang kehidupan masyarakat.
Penguatan peran BUMDes dan Koperasi Merah Putih sebagai mitra ekonomi desa.
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, dan pemerintahan yang baik.
Dengan visi dan program berbasis potensi maritim serta kearifan lokal, Hardiyanto Ali berharap Desa Pohuwato Timur dapat berkembang menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Selain itu, ia juga menargetkan terciptanya pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang berdaya. Hardiyanto juga menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan pembangunan desa.
Gorontalo – Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga, Majid Mustaki, dengan tegas mempertanyakan kebijakan pembatasan cabang olahraga (cabor) yang akan diberangkatkan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2025. Dalam informasi resmi yang beredar, hanya cabor sepak takraw, silat, karate, taekwondo, dan atletik yang diberangkatkan, sementara untuk Peparpenas hanya cabor atletik, bulutangkis, dan tenis meja.
Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga menilai keputusan ini tidak adil dan berpotensi merugikan para atlet muda Gorontalo yang telah berlatih keras untuk mendapatkan kesempatan tampil di ajang nasional. “Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi soal komitmen pemerintah daerah terhadap masa depan olahraga di Gorontalo. Jangan sampai hanya karena keterbatasan, banyak potensi atlet kita terkubur tanpa pernah diberi kesempatan,” tegas Majid Mustaki.
Aliansi juga mendesak pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan di balik pembatasan ini. Mereka menuntut adanya solusi konkret agar lebih banyak cabor bisa diberangkatkan. “Jika memang anggaran menjadi kendala, harus ada langkah alternatif. Pemerintah bisa menggandeng pihak swasta atau lembaga lain. Jangan hanya diam dan mengorbankan mimpi para atlet muda Gorontalo,” tambahnya.
Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga menegaskan bahwa olahraga adalah bagian penting dari pembangunan generasi. Kebijakan pembatasan tanpa alasan yang jelas hanya akan menimbulkan kekecewaan dan memadamkan semangat juang atlet.
Pohuwato – Kritik pedas meledak dari Tunas Muda Holandalo (Tumulo) terhadap kepemimpinan Kapolres Pohuwato, AKBP Busroni. Koordinator Tumulo, Kasmat Toliango, secara terbuka menuntut agar Kapolres segera dicopot dari jabatannya menyusul tragedi pembacokan yang melibatkan sesama anggota polisi di Pohuwato.
Menurut Kasmat, peristiwa tersebut merupakan tamparan keras bagi institusi kepolisian sekaligus bukti gagalnya Kapolres dalam membina anggotanya. Ia menegaskan, insiden itu bukan hanya mencoreng nama Polres Pohuwato, tetapi juga memperlihatkan lemahnya implementasi tagline Polisi Mopiyohu yang selama ini didengungkan.
“Tagline Polisi Mopiyohu itu apakah benar-benar ditanamkan atau hanya sekadar bungkusan manis agar terlihat baik? Faktanya, polisi bacok polisi terjadi di Pohuwato. Ini sangat memalukan!” tegas Kasmat.
Ia juga mengingatkan bahwa tragedi Afan Kurniawan belum usai, namun kini muncul kasus baru yang lebih brutal. “Belum selesai luka lama, sekarang muncul lagi. Lagi-lagi polisi bikin ulah,” ujarnya.
Selain itu, Tumulo menuding adanya persoalan lain yang dibiarkan Kapolres, mulai dari isu setoran hingga dugaan pembiaran tempat-tempat tertentu yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, hal itu menimbulkan asumsi liar di tengah publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat.
Dengan sederet catatan hitam tersebut, Tumulo menilai Kapolres Pohuwato sudah tidak layak memimpin. “Ada banyak AKBP yang mau bekerja sungguh-sungguh di Pohuwato. Jadi sebaiknya Kapolres mundur saja. Faktanya, beliau gagal total dalam memimpin Polres Pohuwato,” tutup Kasmat.