Connect with us

Gorontalo

Rapat Dengar Pendapat DPRD Pohuwato Bahas Hak Petani Plasma Sawit

Published

on

POHUWATO – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh DPRD Pohuwato kembali mempertemukan perwakilan perusahaan sawit PT Loka Indah Lestari (LIL), Aliansi Pemuda dan Rakyat Peduli Daerah (APRPD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari RDP sebelumnya yang membahas hak petani plasma sawit di wilayah Popayato.

Pimpinan rapat, Rizal Pasuma, membacakan beberapa rekomendasi yang diharapkan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut antara lain:

  1. Memberi waktu tiga bulan kepada pemerintah daerah untuk mencabut SK penetapan plasma sawit Tahun 2018 di Taluditi.
  2. Melakukan evaluasi terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
  3. Mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Rizal Pasuma menekankan pentingnya rekomendasi ini untuk menjaga keamanan dan ketentraman daerah. Ia juga menyatakan bahwa RDP kali ini sudah menunjukkan titik terang dalam upaya penyelesaian masalah.

“Kami melihat sudah ada jalan dan titik terang mengarah ke solusi yang diharapkan oleh masyarakat. Kami memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan SK baru terkait plasma,” ujar Rizal.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh DPRD.

“Kami selaku pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD sesuai dengan regulasi yang ada,” jelas Iskandar.

Perwakilan PT LIL, Suparyo, juga menyampaikan bahwa perusahaan telah menjalankan beberapa regulasi terkait kebun plasma. Beberapa poin penting yang disampaikan Suparyo adalah:

  1. Pembangunan kebun plasma di Taluditi dan Wanggarasi dilakukan dengan kesepakatan antara perusahaan dan koperasi, sesuai SK Bupati Pohuwato tentang penetapan petani dan lahan plasma. Saat ini, areal tersebut sedang ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar di SK Bupati Pohuwato.
  2. Realisasi luasan pembangunan kebun plasma PT LIL dan PT STN saat ini mencapai 35% dari areal yang diusahakan.
  3. Pendirian plasma di PT LIL dan PT STN sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RDP ini dihadiri oleh anggota DPRD Pohuwato dari Komisi I, II, dan III, perwakilan PT Loka Indah Lestari (LIL), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Aliansi Pemuda dan Rakyat Peduli Daerah (APRPD).

Dengan adanya rekomendasi dan tindak lanjut dari berbagai pihak, diharapkan permasalahan terkait hak petani plasma sawit di wilayah Popayato dapat segera terselesaikan dengan baik, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, dan menjaga stabilitas daerah.

Gorontalo

Warganet Kaget! Ini Isi Menu Bergizi Gratis Senilai Rp15 Ribu

Published

on

Pohuwato – Heboh di media sosial! Warganet digemparkan dengan beredarnya video pembagian Menu Bergizi Gratis (MBG) — program pemerintah untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia selama bulan Ramadan, Selasa (24/02/2024).

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Pohuwato. Dalam video berdurasi satu menit tiga puluh enam detik yang diunggah oleh akun Facebook Yanto Samarang, terlihat pembagian paket Menu Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa. Video itu dapat diakses melalui tautan https://www.facebook.com/share/v/1arfb2iAJ6/.

Dalam rekaman tersebut, Kepala Desa Suka Makmur, Badrun Iyone, memperlihatkan secara detail isi kantongan makanan bergizi yang berisi satu bungkus roti, tiga butir kurma, satu butir telur, dan satu buah pisang matang.

Unggahan itu langsung memancing beragam tanggapan dari warganet. Banyak pengguna media sosial menganggap isi menu MBG terlalu sederhana dan dinilai tidak sepadan dengan anggaran program yang disebut-sebut mencapai Rp15.000 per porsi. Sebagian bahkan memperkirakan biaya bahan makanan tersebut tidak mencapai Rp10.000.

Salah satu akun, HT, menulis estimasi harga bahan pangan yang ia hitung sendiri:
“1 buah pisang Rp3.750, 3 biji kurma Rp3.750, 1 butir telur Rp3.750, 1 bungkus roti Rp3.750. Total Rp15.000,” tulisnya dalam kolom komentar.

Sementara akun lain, SU, menanggapi dengan pendapat berbeda, “MBG dengan harga Rp15.000 itu roti satu, kurma tiga, telur satu, pisang satu. Kalau dikalkulasi, harganya tidak sampai Rp15.000.”

Menanggapi polemik yang berkembang, Erik Sigit Bangga, Koordinator Wilayah Program MBG Kabupaten Pohuwato, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa anggaran MBG sudah diatur secara rinci berdasarkan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Untuk bahan baku makanan, anggarannya berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000. Sebanyak Rp3.000 digunakan untuk biaya operasional seperti listrik, Wi-Fi, dan gaji relawan. Sedangkan Rp2.000 dialokasikan untuk insentif serta fasilitas dapur. Jadi total Rp15.000 per porsi itu sudah terbagi secara jelas,” terang Erik.

Ia menambahkan, pelaksanaan MBG di Pohuwato telah sesuai dengan ketentuan, di mana untuk siswa PAUD hingga kelas 3 SD dialokasikan Rp8.000 per porsi, sedangkan untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA Rp10.000 per porsi.

Dalam prosesnya, pihak pelaksana juga melibatkan ahli gizi, kepala SPPG, dan akuntan untuk memastikan setiap menu memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak.

“Kami memastikan menu memenuhi 30 persen dari kebutuhan gizi harian, atau setara dengan satu kali makan. Karena dalam sehari anak-anak makan tiga kali, maka program ini hanya mencukupi satu kali makan,” jelas Erik.

Terkait perbedaan menu sebelum dan selama Ramadan, Erik mengatakan perubahan dilakukan menyesuaikan waktu konsumsi. Sebelumnya, makanan disajikan dalam bentuk nasi lengkap dengan lauk pauk. Namun selama Ramadan, menunya disederhanakan menjadi menu berbuka yang ringan.

“Untuk Ramadan, kami membuat menu seperti takjil—ada kurma, telur rebus, roti, dan buah. Semua sudah dihitung oleh ahli gizi; karbohidrat dari roti, protein dari telur, gula alami dari kurma,” tuturnya.

Saat ditanya apakah terdapat perbedaan anggaran selama Ramadan, Erik menegaskan bahwa besaran anggaran tetap sama.
“Sama saja,” ujarnya singkat.

Continue Reading

Gorontalo

Namanya Dicatut Media, Wakil Dewan Pengawas KUD Dharma Tani Angkat Bicara

Published

on

Abd Rahman Murad || Foto isitimewa

Gorontalo – Abd Rahman Murad, Wakil Dewan Pengawas KUD Dharma Tani, menyampaikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan di sejumlah media yang mencatut nama dan fotonya dalam isu hubungan kerja sama antara KUD Dharma Tani Marisa dan PT Merdeka Copper Gold.

Dalam pernyataannya, Abd Rahman Murad menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan informasi maupun keterangan apa pun kepada media terkait kerja sama antara KUD Dharma Tani dan perusahaan tersebut. Ia menilai penyebutan namanya dalam pemberitaan itu telah merugikan dirinya secara pribadi.

“Saya, Abd Rahman Murad, dengan ini menyatakan bahwa terkait pemberitaan yang telah disebarluaskan beberapa media tentang KUD Dharma Tani Marisa bersama Merdeka Copper Gold yang mencatut nama serta foto saya, saya secara pribadi merasa dirugikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pertama, dirinya sama sekali tidak pernah menjadi narasumber, melakukan pemberitaan, ataupun memberikan informasi apa pun terkait hubungan kerja sama dan keberlangsungan antara KUD Dharma Tani bersama Merdeka Copper Gold.

Lebih lanjut, terkait pencatutan nama dan foto dalam pemberitaan tersebut, Abd Rahman kembali menegaskan bahwa hal itu sangat merugikan dirinya, baik dari sisi pribadi maupun profesional.

“Atas hal ini, saya akan menyurat secara langsung ke Dewan Pers untuk mempertanyakan media yang telah melakukan pencatutan nama dan foto saya. Saya juga akan mencari tahu siapa aktor di balik pemberitaan yang telah menyebarluaskan narasi dan opini yang tidak benar tersebut,” ujarnya.

Abd Rahman Murad dengan tegas menyatakan bahwa pemberitaan yang menyeret namanya adalah hoaks dan mengada-ada. Ia memastikan akan menempuh jalur hukum terhadap oknum yang telah melakukan pencatutan nama serta penyebaran informasi yang dinilainya tidak benar dan menyesatkan.

“Sekali lagi saya tegaskan, saya akan melakukan proses pelaporan hukum terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh oknum tersebut,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut demi keberimbangan informasi dan pemenuhan asas jurnalisme yang berimbang.

Continue Reading

Gorontalo

Tujuan Mulia Tersandung Kritik, MBG Gorontalo Ramai Dikeluhkan di Medsos

Published

on

Gorontalo – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo kini menjadi salah satu topik hangat yang banyak diperbincangkan publik selama bulan suci Ramadhan 1447 H. Program yang sejatinya dirancang sebagai andalan pemerintah dalam pemenuhan gizi anak tersebut justru menuai beragam kritik dan kekecewaan dari berbagai kalangan.berita.

Sejumlah menu yang disajikan dalam program itu menjadi sorotan utama. Banyak pihak menilai, penyajian dan kualitas makanan tidak sejalan dengan standar dan mutu makanan bergizi yang sebelumnya disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional kepada masyarakat.gorontalo.

Koordinator Forum Pemuda Gorontalo, Zasmin Dalanggo, menegaskan perlunya perbaikan teknis secara menyeluruh dalam proses penyaluran dan penyajian Makan Bergizi Gratis di daerah. Ia menilai berbagai keluhan yang ramai disuarakan masyarakat melalui media sosial harus dijadikan bahan evaluasi serius oleh penyelenggara program di semua level.

“Harus ada perbaikan secara teknis dan berskala, baik dalam penyaluran maupun penyajian. Keluhan yang beredar di media sosial tidak boleh diabaikan. Ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas menu yang disajikan,” tegas Zasmin.

Tak hanya menyangkut kualitas menu, kritik juga diarahkan pada aspek distribusi. Zasmin menyoroti tidak adanya label informasi pada makanan yang dibagikan, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara jelas kandungan gizi, tanggal produksi, maupun standar kelayakan konsumsi dari paket yang diterima.

Lebih lanjut, ia juga menyesalkan penggunaan bahan plastik sebagai wadah penyaluran makanan. Menurutnya, hal ini berpotensi menambah persoalan sampah plastik di Gorontalo, sementara di sisi lain pemerintah tengah mengampanyekan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

“Program nasional justru menggunakan wadah plastik, sementara pemerintah mengimbau pengurangan sampah plastik. Ini menjadi ironi dan harus segera dibenahi,” ungkapnya.

Zasmin mendesak agar segera dilakukan koordinasi dan evaluasi menyeluruh sebelum dampak negatifnya semakin meluas, baik dari sisi kualitas makanan maupun potensi peningkatan volume sampah plastik di daerah.bpmpprovsumut.

Ia juga meminta agar seluruh pihak terkait dilibatkan secara aktif, mulai dari pemerintah daerah, pelaksana teknis, hingga unsur masyarakat, baik dalam proses pengawasan maupun penyajian. Hal ini dinilai penting untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya sebagai program peningkatan gizi anak dan bukan sekadar formalitas penyaluran bantuan.berita.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk penyelenggara program dan Badan Gizi Nasional, untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut demi keberimbangan informasi.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler