Connect with us

Advertorial

Rapat Paripurna DPRD Pohuwato: Bupati Saipul A. Mbuinga Apresiasi Rekomendasi LKPJ 2024

Published

on

Pohuwato – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Paripurna ke-15 tingkat II dengan agenda pembahasan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Pohuwato ini dihadiri langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga.

Dalam pidatonya, Bupati Saipul mengungkapkan apresiasi yang tinggi kepada Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Pohuwato atas hasil kerja keras mereka dalam menyusun catatan rekomendasi penting untuk peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

“Rekomendasi ini merupakan wujud nyata dari mekanisme check and balance yang saling bersinergi dan melengkapi antara Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah dan DPRD sebagai representasi rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Bupati Saipul.

Menurutnya, secara umum, rekomendasi yang diberikan bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, akuntabel, serta responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan — Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, jajaran perangkat daerah, pemerintahan desa, masyarakat Pohuwato, serta pihak swasta — atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sepanjang tahun 2024.

Bupati Saipul juga mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidakpuasan dari masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama. Ia menekankan pentingnya memperkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi rakyat.

Di akhir pidatonya, Bupati menegaskan bahwa seluruh saran, masukan, dan koreksi, baik terkait substansi maupun redaksi, akan diterima dengan terbuka sebagai bagian dari upaya memperbaiki efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Atas rekomendasi tersebut, kami terima dengan baik dan kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjutinya demi perbaikan di masa yang akan datang,” pungkas Bupati Saipul A. Mbuinga.

Advertorial

Demi Layanan Lebih Baik! Saipul A. Mbuinga Ajukan Peningkatan RS Bumi Panua

Published

on

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, kembali melakukan kunjungan kerja ke pemerintah pusat. Kali ini, ia bertandang ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan diterima langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, di ruang kerjanya, Jumat (28/11/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kedekatan personal antara Wamenkes dan Bupati Saipul terlihat jelas, mengingat keduanya telah lama saling mengenal melalui berbagai aktivitas di Partai Gerindra. Selain menjabat sebagai Wakil Menteri, Benjamin juga merupakan Ketua Umum Kesehatan Indonesia Raya (Kesira), organisasi sayap Partai Gerindra.

“Beliau, Pak Bupati, memang sudah sangat dekat dengan saya. Selain tugas di kementerian, saya juga menjabat sebagai Ketum Kesira. Hubungan kami terjalin sudah sekitar lima belas tahun,” ujar Wamenkes Benjamin.

Menanggapi hal itu, Bupati Saipul menyampaikan apresiasinya atas sambutan ramah dari sahabat lamanya yang kini mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi peluang positif bagi penguatan sektor kesehatan di daerah.

“Ini merupakan sebuah kehormatan bagi Pemerintah Daerah Pohuwato karena diterima langsung oleh Pak Wakil Menteri. Beliau sangat serius menanggapi pembahasan, terutama terkait peningkatan status Rumah Sakit Bumi Panua dari tipe C ke tipe B,” ucap Bupati Saipul.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa Pemda Pohuwato juga telah mengusulkan sejumlah pembangunan fasilitas kesehatan untuk tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan secara langsung kepada Wamenkes beserta jajaran pejabat Kemenkes.

“Selain peningkatan tipe RS Bumi Panua, kami juga mengajukan pembangunan beberapa fasilitas kesehatan tambahan, termasuk Puskesmas baru di beberapa wilayah. Alhamdulillah, respons Pak Wamen sangat positif,” jelasnya.

Bupati Saipul berharap langkah tersebut dapat membuahkan hasil optimal dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meskipun tengah menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah strategis menuju sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Pohuwato, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang semakin bermutu dan terjangkau.

Continue Reading

Advertorial

Desember Kian Dekat, DEPROV Tekankan Perbaikan Jalan dan Jembatan Rusak di Gorontalo

Published

on

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fadly Poha || Foto istimewa

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fadly Poha, menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Kecamatan Tabongo dan Batudaa kepada Gubernur Gorontalo dalam Rapat Paripurna ke-63 DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (tanggal disesuaikan). Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi sejumlah infrastruktur penting yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera oleh pemerintah provinsi.

Dalam forum resmi tersebut, Fadly menyoroti kerusakan pada kaki Jembatan Sungai Alopohu yang menghubungkan Desa Hutabohu dan Desa Tabongo. Ia memperingatkan bahwa kondisi jembatan yang kian memprihatinkan ini sangat rawan, terutama menjelang bulan Desember yang biasanya ditandai dengan curah hujan tinggi.

“Perbaikan kaki Jembatan Sungai Alopohu di Desa Hutabohu dan Tabongo sangat mendesak. Dengan curah hujan tinggi yang diprediksi terjadi pada Desember ini, jembatan itu berpotensi roboh dan bisa membahayakan akses masyarakat,” tegas Fadly di hadapan peserta rapat paripurna.

Selain jembatan, Fadly juga menyoroti kondisi jalan dari Desa Barakati menuju Biluhu Timur di Kecamatan Batudaa Pantai. Ia menegaskan bahwa meskipun jalan tersebut awalnya berstatus sebagai jalan kabupaten, pengelolaannya kini telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Perbaikan jalan dari Desa Barakati menuju Biluhu Timur perlu segera dilakukan. Jalur ini sangat vital bagi mobilitas warga, apalagi statusnya kini sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,” jelas Fadly.

Tak hanya itu, persoalan jembatan penghubung antara Desa Huntulohulawa dan Desa Bongomeme juga mendapat sorotan. Menurutnya, proyek jembatan tersebut hingga kini belum terakomodir dalam alokasi anggaran pemerintah, padahal sangat dibutuhkan masyarakat sebagai akses utama antarwilayah.

“Jembatan dari Desa Huntulohulawa menuju Desa Bongomeme sampai sekarang belum masuk dalam anggaran. Padahal, keberadaan jembatan itu sangat penting bagi aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.

Menutup penyampaiannya, Fadly meminta Gubernur Gorontalo bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk segera menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.

“Olehnya itu, kami berharap Bapak Gubernur dan Bapak Kadis PU dapat segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini agar tidak menimbulkan dampak lebih luas,” tutupnya.

Continue Reading

Advertorial

Transparansi Layanan, RSUD Otanaha Undang Publik dalam FKP

Published

on

Kota Gorontalo – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Jumat (28/11/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Direktur RSUD Otanaha, dr. Grace Tumewu, menjelaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen rumah sakit terhadap peningkatan mutu pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Di era pelayanan publik yang menuntut kecepatan, kepastian, dan kualitas, RSUD Otanaha tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan masukan, kritik, dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan,” ujar dr. Grace.

Ia menambahkan, kegiatan FKP menghadirkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, tenaga kesehatan, perwakilan manajemen, hingga insan media. Melalui forum ini, diharapkan tercipta ruang dialog dua arah yang terbuka, jujur, dan konstruktif.

“Hari ini kita membahas berbagai aspek pelayanan, mulai dari standar pelayanan, alur layanan, fasilitas kesehatan, hingga aspek kenyamanan dan keselamatan pasien. Semua masukan akan menjadi dasar perbaikan nyata di lapangan,” jelasnya.

Dari forum tersebut, pihak manajemen RSUD Otanaha menerima berbagai saran yang akan ditindaklanjuti sebagai langkah peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kami akan mempelajari setiap masukan yang disampaikan dan menjadikannya panduan dalam memperkuat mutu pelayanan publik di lingkungan rumah sakit,” tambah dr. Grace yang akrab disapa dr. Ceci.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen RSUD Otanaha untuk terus berinovasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pelayanan yang humanis kepada masyarakat Kota Gorontalo dan sekitarnya.

“Kami berharap terbangun sinergi antara RSUD Otanaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar cita-cita bersama menjadikan RSUD Otanaha sebagai rumah sakit unggulan di daerah dapat terwujud,” tutup dr. Ceci.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler