KOTA GORONTALO – Kepala Bappeda Kota Gorontalo, Meidy N. Silangen mengatakan, rumusan RKPD Kota Gorontalo tahun 2022, akan menjadi acuan pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota Gorontalo nanti. Kegiatan ini membahas seluruh usulan yang disampaikan pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan, maupun Epokir (Evaluasi program kerja) dan RKPD yang sudah disiapkan oleh masing-masing OPD.
“Memang selama ini tidak difasilitasi untuk kegiatan ini, karena ada aturan terbaru bahwa Epokir itu harus masuk di dalam usulan Musrenbang, tujuh hari sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota Gorontalo. Dan Pemerintah Kota Gorontalo sendiri, sudah menjadwalkan Musrenbang ini pada tanggal 23 Maret tahun ini,” Jelas Meidy pada penutupan agenda tersebut di kota Manado, .
Menariknya tambah meidy, dari kegiatan ini adalah keseriusan unsur DPRD yang diketahui bersama, tidak memiliki waktu luang pada pertemuan. Sehingga, bias-bias dalam perencanaan sering kali terjadi. Misal, usulan yang tidak ada dalam epokir, pada saat pembahasan RAPBD tiba-tiba harus muncul.
“Padahal, semuanya harus pada mekanisme. Dan saya sebagai Kepala Bappeda Kota Gorontalo, tentu sangat senang. Karena bisa memfasilitasi forum hari ini, dalam konteks membahas dengan mitra kerja. Dan kegiatan ini juga, sebenarnya bagian dari perjuangan DPRD, karena mendapat suport anggaran dari DPRD,”
“Dimana sebelumnya kami melaksanakan diseminasi, dan hari ini kami bisa melaksanakan forum yang sangat luar biasa ini yang dihadiri dari berbagai lembaga,” jelas Meidy.
Dikatakannya, berkat sinergitas bersama DPRD sehingg kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik.
“Saya jelaskan kepada mitra kerja, dimana kegiatan ini sudah diamanatkan oleh KPK RI, dimana dalam kertas kerja masih terdapat kekurangan tentang epokir ini. Dan secara total dari kegiatan ini tercatat ada 666 usulan dari tingkat kelurahan yang dibahas, namun yang akan masuk di tingkat kecamatan hanya 150 usulan. Dan data yang ada 50 untuk infrastruktur, 100 usulan untuk sosial dan budaya kemudian 100 usulan untuk bidang ekonomi. Namun untuk kecamatan Dungingi mencapai 362 usulan, dan epokirnya mencapai 243 sehingga menjadi 605 usulan. Namun disyukuri juga, karena dari 605 ini ada 147 usulan yang merupakan dari masyarakat, sehingga kita bisa menggiring apakah ini yang menjadi prioritas kedepan masuk pada usulan tingkat Kota Gorontalo,” ujarnya.
Semua usulan ini belum dipetakan, dan Bappeda Kota Gorontalo segera mungkin untuk memetakan usulan program tersebut. Sehingga, ketika Musrenbang nanti sudah bisa diketahu apa saja program usulan yang dibiayai oleh DAK atau DAU dan APBN dan APBD Provinsi, Kota dan CSR.
“Misalnya seperti program Baznas Kota Gorontalo, yang sudah bisa kami gambarkam untuk dibiayai melalui anggaran mana. Bappeda Kota Gorontalo juga, akan berkolaborasi dengan TAPD Kota Gorontalo, menyepakati dengan Badan Anggaran DPRD Kota Gorontalo,” pungkasnya.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat Memimpin Apel Pagi Di Lingkungan RSUD Alaoei Saboe Kota Gorontalo. || Foto Humas
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang dilantik pada Februari lalu, menerima banyak laporan terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aloei Saboe. Laporan tersebut memicu tindakan tegas dari Wali Kota untuk memperbaiki pelayanan di rumah sakit tersebut. Dalam upaya melakukan pengawasan, Wali Kota membentuk tim pengawasan eksternal untuk memonitor kinerja serta pelayanan yang diberikan di RSUD Aloei Saboe.
Dari hasil pengawasan tersebut, terungkap adanya salah satu staf yang sering melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya. Staf yang bersangkutan diduga sering berulah dan mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Wali Kota Adhan menegaskan bahwa ini sudah menjadi masalah serius yang perlu segera diperbaiki.
“Ada staf yang berulah, sudah berlebihan, tak punya jabatan tapi berlebih-lebihan,” ungkap Wali Kota Adhan saat memimpin apel di RSUD Aloei Saboe pada Senin (6/10/2025) pagi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Wali Kota memutuskan untuk memindahkan staf tersebut ke tugas lain dengan harapan ia dapat memperbaiki perilakunya. Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas pelayanan di RSUD Aloei Saboe agar tidak semakin memburuk.
“Saya pindah tugaskan,” kata Wali Kota Adhan, yang sebelumnya pernah menjabat berbagai posisi strategis di Gorontalo.
Lebih lanjut, Wali Kota Adhan menekankan bahwa langkah-langkah yang diambilnya tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil adalah demi perubahan dan perbaikan yang lebih baik untuk masyarakat Gorontalo, sesuai dengan cita-cita bersama Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, yang mengusung tema “Torang Bekeng Bae”.
“Saya tidak ada maksud menyusahkan teman-teman, tapi saya punya tanggung jawab untuk melakukan pembenahan. Saya hargai teman-teman sudah bekerja dengan baik, tapi ada hal-hal yang perlu disikapi untuk diperbaiki,” pungkasnya.
Adhan Dambea dan Roni Sidiki Saling Memaafkan Usai Insiden Kampung Nelayan || Foto istimewa
Kota Gorontalo – Setelah sempat bersitegang pada Selasa (30/9/2025) di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, akhirnya Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea dan Roni Sidiki memilih jalan damai.
Pertemuan keduanya berlangsung di Kantor Wali Kota Gorontalo pada Rabu (1/10/2025). Dalam kesempatan itu, Roni Sidiki menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas insiden adu mulut yang sempat memanas terkait polemik lahan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
“Pak Roni tadi datang menemui Pak Wali. Dia menyampaikan permohonan maaf atas insiden kemarin,” ungkap salah satu orang dekat Adhan.
Kedatangan Roni disebut-sebut tidak lepas dari arahan Anggota DPR RI Rusli Habibie melalui saudaranya, Lim Habibie, untuk mempertemukan Roni dengan Adhan agar permasalahan segera mereda.
Foto keduanya yang bersalaman di kantor wali kota kini sudah tersebar di berbagai grup WhatsApp, menjadi bukti nyata bahwa kedua tokoh ini memilih rekonsiliasi.
Langkah Adhan Dambea memaafkan lawan bicaranya mencerminkan sikap kepemimpinan yang jauh dari dendam. Sebelumnya, Adhan juga dikenal sebagai figur yang mampu merangkul kembali para tokoh yang pernah berseberangan dengannya dalam kontestasi politik.
Dengan terjalinnya perdamaian ini, diharapkan polemik lahan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dapat kembali ke jalur penyelesaian yang konstruktif demi kepentingan masyarakat Kota Gorontalo.
Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pemangkasan dana transfer dari pusat. Salah satu sektor yang menjadi fokus adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dengan tegas menginstruksikan seluruh aparat kelurahan untuk aktif turun ke lapangan melakukan penagihan PBB hingga batas akhir 31 Oktober 2025.
“Menagihnya jangan setengah-setengah. Saya tidak mau dengar alasan rumah tutup atau orangnya tidak ada. Kalau begitu, datang lagi besok. Jangan cari-cari alasan,” tegas Adhan saat memberikan arahan pada evaluasi kinerja pemerintah kelurahan dan kecamatan, Rabu (1/10/2025) di BLY.
Ia juga mencontohkan langkah tegas yang pernah diambil, yakni ketika seorang istri pejabat menunggak PBB selama tujuh tahun. Pemkot memasang spanduk di tanah miliknya yang menegaskan bahwa aset tersebut dalam pengawasan pemerintah. Hanya dalam dua hari, tunggakan tersebut langsung dibayarkan.
Adhan menekankan bahwa PBB sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah, khususnya saat anggaran transfer dari pemerintah pusat semakin menurun drastis. “Contohnya, Dinas Pendidikan tahun depan dari Rp 32 miliar hanya tinggal Rp 3 miliar. Karena itu, mari kita berjibaku bersama menggali potensi PAD,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Wali Kota berharap aparat kelurahan dapat lebih aktif, responsif, dan tidak ragu-ragu dalam menegakkan aturan. “Semua pasti ada solusi, asal kita tegas,” tandasnya.