Connect with us

Kota Gorontalo

Rumusan RKPD Tahun 2022, Jadi acuan Musrenbang Tingkat Kota Gorontalo

Published

on

Kepala Bappeda Kota Gorontalo, Meidy N. Silangen || Foto Istimewa

KOTA GORONTALO – Kepala Bappeda Kota Gorontalo, Meidy N. Silangen mengatakan, rumusan RKPD Kota Gorontalo tahun 2022, akan menjadi acuan pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota Gorontalo nanti. Kegiatan ini membahas seluruh usulan yang disampaikan pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan, maupun Epokir (Evaluasi program kerja) dan RKPD yang sudah disiapkan oleh masing-masing OPD.

“Memang selama ini tidak difasilitasi untuk kegiatan ini, karena ada aturan terbaru bahwa Epokir itu harus masuk di dalam usulan Musrenbang, tujuh hari sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota Gorontalo. Dan Pemerintah Kota Gorontalo sendiri, sudah menjadwalkan Musrenbang ini pada tanggal 23 Maret tahun ini,” Jelas Meidy pada penutupan agenda tersebut di kota Manado, .

Menariknya tambah meidy, dari kegiatan ini adalah keseriusan unsur DPRD yang diketahui bersama, tidak memiliki waktu luang pada pertemuan. Sehingga, bias-bias dalam perencanaan sering kali terjadi. Misal, usulan yang tidak ada dalam epokir, pada saat pembahasan RAPBD tiba-tiba harus muncul.

“Padahal, semuanya harus pada mekanisme. Dan saya sebagai Kepala Bappeda Kota Gorontalo, tentu sangat senang. Karena bisa memfasilitasi forum hari ini, dalam konteks membahas dengan mitra kerja. Dan kegiatan ini juga, sebenarnya bagian dari perjuangan DPRD, karena mendapat suport anggaran dari DPRD,”

“Dimana sebelumnya kami melaksanakan diseminasi, dan hari ini kami bisa melaksanakan forum yang sangat luar biasa ini yang dihadiri dari berbagai lembaga,” jelas Meidy.

Dikatakannya, berkat sinergitas bersama DPRD sehingg kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik.

“Saya jelaskan kepada mitra kerja, dimana kegiatan ini sudah diamanatkan oleh KPK RI, dimana dalam kertas kerja masih terdapat kekurangan tentang epokir ini. Dan secara total dari kegiatan ini tercatat ada 666 usulan dari tingkat kelurahan yang dibahas, namun yang akan masuk di tingkat kecamatan hanya 150 usulan. Dan data yang ada 50 untuk infrastruktur, 100 usulan untuk sosial dan budaya kemudian 100 usulan untuk bidang ekonomi. Namun untuk kecamatan Dungingi mencapai 362 usulan, dan epokirnya mencapai 243 sehingga menjadi 605 usulan. Namun disyukuri juga, karena dari 605 ini ada 147 usulan yang merupakan dari masyarakat, sehingga kita bisa menggiring apakah ini yang menjadi prioritas kedepan masuk pada usulan tingkat Kota Gorontalo,” ujarnya.

Semua usulan ini belum dipetakan, dan Bappeda Kota Gorontalo segera mungkin untuk memetakan usulan program tersebut. Sehingga, ketika Musrenbang nanti sudah bisa diketahu apa saja program usulan yang dibiayai oleh DAK atau DAU dan APBN dan APBD Provinsi, Kota dan CSR.

“Misalnya seperti program Baznas Kota Gorontalo, yang sudah bisa kami gambarkam untuk dibiayai melalui anggaran mana. Bappeda Kota Gorontalo juga, akan berkolaborasi dengan TAPD Kota Gorontalo, menyepakati dengan Badan Anggaran DPRD Kota Gorontalo,” pungkasnya.

Advertorial

Hanya Satu Tahap Lagi, Jalan Sawit Segera Selesai

Published

on

Kota Gorontalo – Proyek perbaikan Jalan Sawit yang berlokasi di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, saat ini memasuki tahap akhir pengerjaan. Tahapan yang sedang dikerjakan pelaksana adalah pengaspalan Asphalt Concrete-Wearing Course (Ac-Wc), lapisan aspal teratas yang langsung bersentuhan dengan ban kendaraan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Meydi N. Silangen, menjelaskan melalui pesan singkat di aplikasi WhatsApp pada Kamis (4/12/2025) bahwa pekerjaan pengaspalan Ac-Wc ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari ke depan. Setelah itu, pekerjaan terakhir yang akan dilaksanakan adalah pengecatan marka jalan.

“Insya Allah pengecatan akan dikerjakan dalam waktu dekat. Pekerjaannya pun diproyeksikan tidak memakan waktu yang lama,” kata Meydi. Proyek ini dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun 2025 Kota Gorontalo, dengan waktu pengerjaan sekitar 75 hari kerja hingga 28 Desember.

Meydi menambahkan, jika progres tetap baik, besar kemungkinan proyek dapat selesai lebih awal dari target yang telah ditentukan. “Tapi, jika melihat progresnya, proyek ini bisa selesai lebih awal dari target yang ditentukan,” pungkas Novi, sapaan akrab Meydi.

Pekerjaan perbaikan Jalan Sawit diprioritaskan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan kesejahteraan warga, dan secara finansial didukung oleh APBD Perubahan 2025 Kota Gorontalo. Progres yang positif diharapkan mempercepat mobilitas penduduk serta kegiatan ekonomi setempat.

Continue Reading

Advertorial

Peresmian KORPRI Mart & Travel Kota Gorontalo Dipuji Prof. Zudan sebagai Teladan Nasional

Published

on

Kota Gorontalo – KORPRI Kota Gorontalo resmi meresmikan KORPRI Mart & Travel yang berlokasi di kompleks pertokoan Murni. Peresmian dilakukan oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, disaksikan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI Pusat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, serta Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, dan Sekda Ismail Madjid, pada Kamis pagi (4/12/2025).

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan dihadiri berbagai pihak terkait, menandai langkah strategis KORPRI Kota Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) melalui unit bisnis internal. Prof. Zudan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif ini dan berharap langkah serupa bisa ditirukan daerah lain di Indonesia.

“Mudah-mudahan bisa berkembang. Dan saya harap bisa jadi contoh seluruh Indonesia,” ujar Prof. Zudan usai acara peresmian. Ia menambahkan bahwa, meski gedungnya relatif kecil, KORPRI Mart menyediakan beragam barang kebutuhan pokok yang siap dipasarkan. “Ini tokonya kecil, tapi barangnya banyak. Ada beras, bahan pokok, ini bagus,” ujar mantan Penjabat Gubernur Gorontalo tersebut.

Selain KORPRI Mart, Travel yang menjadi bagian dari inisiatif ini diharapkan menjadi fasilitas bagi aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Gorontalo untuk keperluan perjalanan dinas ke luar daerah. KORPRI Mart & Travel dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ASN melalui potensi pendapatan dari unit bisnis internal.

Menurut Ketua DPN KORPRI Pusat, Prof. Zudan, peresmian ini juga bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia jika dikelola dengan tepat dan dibiayai secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya dukungan pemangku kepentingan daerah untuk keberlanjutan program.

Juru bicara program menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan upaya KORPRI Kota Gorontalo dalam memberdayakan ASN melalui kanal pendanaan internal yang transparan, sekaligus memperkuat pelayanan publik melalui opsi layanan yang lebih terjangkau.

Kadis/pejabat terkait berharap KORPRI Mart & Travel menjadi motor lokomotif untuk program-program kesejahteraan ASN, sekaligus menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, dan sektor swasta.

Catatan: Naskah ini telah disesuaikan dengan gaya bahasa jurnalistik untuk berita terpublikasi, tanpa mengubah data faktual, maksud, dan tujuan dari isi naskah.

Continue Reading

Daerah

Wali Kota Gorontalo Soroti Temuan BPK yang Dinilai Tak Sesuai

Published

on

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea || Foto istimewa

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memberikan kritikan keras terhadap cara kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo. Adhan menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo terkesan mencari-cari kesalahan. Contohnya temuan terkait honor untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Regulasi yang dijadikan dasar temuan disebut terbit pada bulan Juni, sementara honor yang menjadi temuan telah terealisasi sebelum aturan tersebut terbit. “Ini kan aneh. Temuannya mengacu Juni 2025. Jadi terkesan mereka (BPK) mencari-cari kesalahan,” ujar Adhan saat memberikan keterangan pers pada Selasa (2/12/2025) di ruang kerjanya.

Selain itu, Adhan menyebutkan program Gerobak Motor (Getor) dengan pagu sekitar Rp 5 miliar. Ada dugaan bahwa dirinya menerima fee sebesar 10 persen. “Mungkin dalam pikiran mereka. Karena ini anggaran Rp 5 miliar. Mungkin ada pesanan wali kota. Mereka cari, mungkin ada 10 persen. Jadi ini mulai terkesan bahwa BPK sudah mencari-cari kesalahan,” ungkapnya.

Adhan menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bertujuan mendorong pemeriksaan berjalan secara objektif. “Saya bersyukur BPK datang melakukan pemeriksaan. Jika perlu, pemeriksaan bisa melibatkan seluruh OPD agar pekerjaan bisa berjalan lancar. Tapi, jangan sampai terkesan mencari-cari kesalahan. Yang benar, kita dukung. Yang keliru, kita perbaiki,” tegasnya.

“Saya tidak bertujuan mengejar WTP atau semata-mata. Yang utama adalah tidak adanya korupsi. Itulah yang saya jaga,” tambah Adhan. Ia juga mengungkapkan rencananya untuk menghadirkan penegak hukum pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia), termasuk BPK.

Adhan menyatakan peringatan tahun ini akan diselenggarakan lebih meriah sebagai upaya mengingatkan penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap bertanggung jawab secara moral. “Tanggal 9 Desember nanti saya akan menggelar acara khusus. Saya mengundang BPK, kejaksaan, hakim, kepolisian—semua. Kita buat bersama-sama,” tutupnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler