Connect with us

Advertorial

Satu Suara Sepakat Lanjut! Seluruh Fraksi DPRD Gorontalo Terima Ranperda APBD 2027

Published

on

DEPROV – Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo secara resmi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-106 Pembicaraan Tingkat I di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (14/9/2026).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan segenap anggota legislatif.

Agenda utama rapat diisi dengan penyampaian penjelasan Gubernur Gorontalo atas Nota Keuangan Ranperda APBD TA 2027, yang dilanjutkan dengan penyerahan dokumen secara resmi dari pihak eksekutif kepada pimpinan DPRD.

Dalam penjelasannya, Gubernur Gusnar Ismail memaparkan bahwa proyeksi APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 berada pada kisaran Rp1,2 triliun (atau tepatnya Rp1,271 triliun), mengindikasikan penurunan sekitar 17,32 persen dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

Secara rinci, Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan naik 7,45 persen menjadi Rp473,44 miliar (atau sekitar Rp477 miliar), Pendapatan Transfer sebesar Rp797 miliar, serta pendapatan daerah lain yang sah.

Dari postur Belanja Daerah yang dialokasikan sebesar Rp1,261 triliun, Belanja Operasi mendominasi sebesar Rp1,076 triliun (terdiri dari Belanja Pegawai Rp649,88 miliar dan Belanja Barang/Jasa Rp412,23 miliar), Belanja Transfer Rp152 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp5 miliar, serta Belanja Modal yang dialokasikan sebesar Rp27,58 miliar.

Adapun pembiayaan daerah bersumber dari penerimaan SiLPA sebesar Rp11 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp21 miliar diarahkan untuk penyertaan modal daerah pada Bank SulutGo dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Gubernur mengungkapkan, keterbatasan fiskal daerah tidak terlepas dari tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat selama beberapa tahun terakhir, di mana APBD Induk Gorontalo terus terkoreksi dari Rp1,9 triliun pada 2024, turun menjadi Rp1,8 triliun pada 2025, Rp1,6 triliun pada 2026, hingga mencapai Rp1,2 triliun pada 2027.

Meski dibayangi tekanan fiskal, Pemprov Gorontalo tetap memasang target makro pembangunan secara optimistis, mencakup pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, penekanan angka kemiskinan hingga 11,29 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,9 persen, serta Gini Ratio 0,36.

Sejumlah program strategis telah disiapkan dalam RAPBD 2027, di antaranya modernisasi SMK, pengadaan 10.000 dosis benih ternak unggul, pemukiman baru, hilirisasi peternakan dan perikanan, SPAM Regional dari Waduk Bulango Ulu, bantuan bedah rumah 6.667 unit, pembangunan Sekolah Rakyat di Bone Bolango, SMA Garuda, serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Dalam sesi Pemandangan Umum Fraksi, seluruh fraksi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembahasan, meski diwarnai sederet catatan dan rekomendasi kritis.

Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa RAPBD 2027 harus menjadi instrumen kebijakan fiskal yang berdampak nyata, bukan sekadar dokumen administratif. Golkar mendesak alokasi anggaran yang proporsional bagi sektor pertanian serta mendorong digitalisasi pajak untuk mendongkrak PAD tanpa membebani masyarakat.

Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PKS secara khusus menyoroti anjloknya alokasi Belanja Modal yang merosot hingga 70,16 persen (dari Rp92,44 miliar menjadi Rp27,58 miliar). Kedua fraksi meminta pemerintah melakukan review agar pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, sarana kesehatan, dan pendidikan tidak terhenti. PKS juga menuntut transparansi rincian Belanja Barang dan Jasa senilai Rp412,23 miliar secara detail per OPD.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya mengalokasikan anggaran untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hidrometeorologi serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kemarau panjang. PDI-P juga mendesak pengawasan ketat terhadap izin tambang, reklamasi, dan perlindungan sumber air.

Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan pencegahan kebocoran penerimaan daerah, seraya menegaskan dukungan fraksi bersifat kritis-konstruktif demi kepentingan rakyat.

Sementara itu, Fraksi PPP memberikan perhatian khusus pada penyelesaian pembangunan RS Hasri Ainun Habibie yang masih membutuhkan dana Rp80 miliar untuk naik menjadi Tipe B dan pusat layanan kanker. PPP juga menyoroti realisasi cetak sawah baru yang baru mencapai 879 hektare dari target 5.642 hektare, serta mengusulkan dana sharing Pemprov-Pemkab untuk lahan Sekolah Rakyat di Bone Bolango.

Fraksi Amanat Bangsa dan Fraksi Demokrat Nurani Rakyat menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian dan perikanan. Amanat Bangsa mendorong industrialisasi komoditas lokal agar Gorontalo tidak sekadar menjadi pengekspor bahan mentah, sementara Demokrat Nurani Rakyat mendesak intervensi anggaran khusus untuk mengatasi serangan hama penggerek batang yang memicu penurunan produksi padi hingga 12,58 persen.

Menariknya, dalam proses tanggapan Gubernur usai pemandangan umum fraksi, mengemuka pula aspirasi efisiensi anggaran, di mana alokasi pakaian dinas Gubernur sebesar Rp226 juta diusulkan untuk dipangkas menjadi sekitar Rp100 juta agar sisa anggarannya dialihkan ke program pemberdayaan masyarakat.

Seluruh masukan dan catatan dari delapan fraksi tersebut kini menjadi basis acuan dalam pembahasan teknis antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Gorontalo guna melahirkan APBD 2027 yang transparan, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Advertorial

Kekayaan Laut Gorontalo Curi Perhatian! Riset Dosen UNG Ungkap Potensi Antioksidan Teripang Hitam

Published

on

UNG – Kekayaan hayati laut Gorontalo terus menyimpan potensi besar yang menyedot perhatian akademisi dan peneliti. Salah satunya adalah keberadaan teripang hitam (Holothuria atra) dari perairan Desa Lamu, Kabupaten Gorontalo, yang berdasarkan riset mendalam sivitas akademika Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terbukti memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat pada ekstrak pelarut metanol.

Temuan ilmiah tersebut dipaparkan secara komprehensif dalam penelitian berjudul “Analisis Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Teripang Hitam (Holothuria atra) dengan Pelarut Berbeda”. Riset ini digawangi oleh tim peneliti dari Jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan (FKTP) UNG, yakni Muhammad Andika, Lukman Mile, dan Iin Susilawati Lantu. Hasil studi ilmiah ini telah resmi dipublikasikan dalam Jambura Fish Processing Journal (JFPJ), Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026, halaman 36–48, dengan DOI: 10.37905/jfpj.v8i1.30150.

Proses penelitian dilaksanakan melalui tahapan berstandar laboratorium, dimulai dari pengambilan serta preparasi sampel, ekstraksi menggunakan metode maserasi, uji fitokimia, hingga pengukuran aktivitas penangkal radikal bebas menggunakan metode DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). Sebanyak 6 kilogram teripang hitam segar yang diperoleh langsung dari perairan Desa Lamu digunakan sebagai sampel utama. Ekstraksi sampel dilakukan secara komparatif memanfaatkan tiga jenis pelarut ber tingkat kepolaran berbeda, yaitu metanol (polar), etil asetat (semipolar), dan n-heksan (nonpolar).

Hasil pengujian ekstraksi menunjukkan variasi rendemen yang signifikan pada masing-masing pelarut. Ekstrak metanol mampu menghasilkan rendemen tertinggi mencapai 45 persen, disusul ekstrak n-heksan sebesar 32,5 persen, dan ekstrak etil asetat sebesar 27,5 persen. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepolaran pelarut memegang peranan kunci dalam melarutkan senyawa-senyawa organik dari jaringan tubuh teripang hitam.

Uji skrining fitokimia turut mengonfirmasi keragaman kandungan senyawa bioaktif pada ketiga jenis ekstrak. Pada ekstrak metanol, peneliti berhasil mengidentifikasi keberadaan kelompok senyawa flavonoid, alkaloid, triterpenoid, dan saponin. Sementara itu, ekstrak etil asetat terdeteksi mengandung flavonoid dan alkaloid, sedangkan ekstrak n-heksan hanya mengandung alkaloid dan fenol. Adapun kelompok senyawa steroid tidak terdeteksi pada seluruh ekstrak yang diuji.

Temuan yang paling mencuri perhatian terletak pada pengukuran daya antioksidan berbasis metode DPPH. Ekstrak metanol mencatatkan nilai Inhibitory Concentration 50 (IC50) sebesar 29,18 ppm, yang dalam standar pengujian parameter kimia dikategorikan memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat (IC50 < 50 ppm). Sebagai pembanding, ekstrak etil asetat dan n-heksan masing-masing mencatatkan nilai IC50 sebesar 76,67 ppm dan 68,81 ppm, yang tergolong dalam kategori antioksidan kuat.

Parameter nilai IC50 mengindikasikan besaran konsentrasi ekstrak yang dibutuhkan untuk meredam atau menghambat 50 persen aktivitas radikal bebas DPPH. Dalam kalkulasi ini, semakin kecil nilai IC50 yang dihasilkan, maka semakin tinggi daya kemampuan antioksidan yang dimiliki oleh ekstrak tersebut. Kinerja superior ekstrak metanol ini dikorelasikan langsung dengan melimpahnya kombinasi senyawa metabolit sekunder—seperti flavonoid, triterpenoid, dan saponin—yang terikat secara optimal dalam pelarut polar.

Penelitian ini mempertegas bahwa biota laut teripang hitam dari perairan Desa Lamu menyimpan prospek cerah untuk dikembangkan sebagai objek riset bahan alam dan diversifikasi produk hasil perikanan, termasuk potensi pemanfaatannya sebagai bahan baku industri biofarmasi di masa depan. Kendati demikian, para peneliti menggarisbawahi bahwa temuan skala laboratorium ini masih memerlukan pembuktian klinis secara bertahap dan belum dapat langsung dijadikan dasar klaim medis atau pengobatan pada manusia.

Melalui publikasi riset ini, sivitas akademika FKTP UNG turut memperkaya khazanah keilmuan mengenai karakteristik biokimia sumber daya pesisir Gorontalo. Kajian lanjutan—seperti isolasi senyawa murni, uji toksisitas, hingga uji pra-klinis—sangat diperlukan guna menelaah aspek keamanan dan efikasi. Langkah berkesinambungan ini menjadi bagian integral dalam mentransformasikan kekayaan hayati laut Gorontalo menjadi produk inovatif bernilai tambah tinggi berbasis bukti ilmiah (evidence-based).

Continue Reading

Advertorial

Kepercayaan Nasional Kembali Diemban! Universitas Negeri Gorontalo Siap Kawal Penyeliaan TKA 2026

Published

on

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali menorehkan kepercayaan strategis di tingkat nasional. Kampus Merah Maron ini secara resmi kembali dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia untuk mengemban tugas sebagai institusi penyelia Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK dan sederajat Tahun 2026.

Setelah sebelumnya turut dilibatkan dalam pengawalan penyeliaan TKA pada tahun pertama pelaksanaannya di 2025, UNG kembali didapuk menjadi salah satu dari 17 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terpilih di seluruh Indonesia yang dilibatkan secara aktif untuk mendukung pemantauan dan pengawasan pelaksanaan TKA secara nasional. Penunjukan ini sekaligus menegaskan esensi peran perguruan tinggi dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi sistem pendidikan nasional agar berjalan secara profesional, transparan, tertib, dan akuntabel.

Berdasarkan agenda nasional, rangkaian pelaksanaan TKA Tahun 2026 dijadwalkan bergulir mulai tanggal 26 Oktober hingga 8 November 2026. Seluruh tugas penyeliaan yang diemban oleh sivitas akademika UNG akan dieksekusi secara ketat mengikuti pedoman jadwal serta penugasan resmi yang telah ditetapkan oleh Kemendikdasmen. Dalam pelaksanaannya, tim penyelia ditugaskan untuk memantau pergerakan jalannya ujian, memastikan mekanisme pengawasan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), serta memperkuat koordinasi dengan pengawas silang dan pihak-pihak terkait di lapangan.

Rektor Universitas Negeri Gorontalo melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Abdul Hafidz Olii, S.Pi., M.Si., yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Teknis pelaksanaan penyeliaan TKA di lingkungan UNG, menegaskan komitmen penuh pihak universitas untuk menunaikan amanah besar tersebut secara profesional dan penuh tanggung jawab moral.

“Kepercayaan yang diberikan Kemendikdasmen kepada UNG sebagai salah satu perguruan tinggi penyelia TKA Tahun 2026 merupakan amanah yang harus kami jalankan dengan sebaik-baiknya. UNG berkomitmen mendukung pelaksanaan penyeliaan secara profesional, memastikan proses pemantauan berjalan sesuai ketentuan, serta turut menjaga kelancaran dan integritas pelaksanaan TKA,” ungkap Prof. Hafidz dalam keterangannya.

Ia menambahkan, keterlibatan berkelanjutan UNG dalam agenda penyeliaan TKA merupakan wujud nyata kontribusi institusi pendidikan tinggi dalam mendukung peningkatan mutu dan tata kelola pendidikan nasional. Pelaksanaan tugas berskala nasional ini tentu menuntut kesiapan prima dari sisi sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknis, serta pola koordinasi lintas sektoral yang solid agar seluruh tahapan pemantauan terbebas dari kendala berarti.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan (BAKP) UNG, Darman, S.Kom., M.AP., yang dipercaya sebagai Koordinator Pelaksana Penyeliaan TKA UNG, memaparkan bahwa pihaknya telah mengonsolidasikan kesiapan tim secara matang untuk menjamin kelancaran teknis di lapangan.

Untuk menopang efektivitas tugas pemantauan, UNG telah menyiapkan tim penyelia khusus yang melibatkan gabungan unsur dosen serta tenaga kependidikan terlatih. Tim ini nantinya mengemban fungsi krusial dalam memantau aktivitas pengawas serta peserta ujian melalui ruang pertemuan virtual berbasis Zoom, memastikan setiap tahapan ujian mematuhi prosedur baku, serta siaga melakukan eskalasi koordinasi selama kegiatan berlangsung.

“Kami telah menyiapkan tim penyelia untuk mendukung pelaksanaan tugas ini. Melalui koordinasi yang terarah, pemantauan yang optimal, dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur, kami berharap seluruh rangkaian penyeliaan TKA dapat berjalan tertib dan lancar,” jelas Darman.

Keikutsertaan aktif UNG dalam perhelatan TKA Tahun 2026 ini semakin memperkokoh posisi strategis perguruan tinggi dalam mendukung arah kebijakan transformatif pemerintah di sektor pendidikan. Didukung penuh oleh jajaran pimpinan universitas, akurasi tanggung jawab teknis, serta kesiapan regu pelaksana yang handal, UNG siap menuntaskan mandat sebagai salah satu pilar penyelia TKA nasional yang berintegritas tinggi.

Continue Reading

Advertorial

Lebih dari 900 Warga Menolak! Femy Udoki Minta Pemerintah Dengar Suara Masyarakat Bonepantai

Published

on

DEPROV – Maraknya gelombang penolakan masyarakat serta berbagai temuan kejanggalan perizinan operasional pertambangan PT Celebes Bone Mineral (CBM) di wilayah Kecamatan Bonepantai menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Gorontalo. Usai merampungkan tiga kali sesi Rapat Dengar Pendapat (RDP), lembaga legislatif tersebut kini merumuskan rekomendasi tegas menyusul ditemukannya indikasi kuat pelanggaran perizinan oleh pihak perusahaan.

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Femy Udoki, mengungkapkan bahwa sejak awal masuknya investasi PT CBM di daerah tersebut telah memicu keresahan hingga menuai penolakan massif dari warga setempat. Berdasarkan himpunan data yang dikantongi dewan, jumlah masyarakat yang secara resmi menyatakan penolakan terhadap aktivitas perusahaan tersebut telah menembus angka lebih dari 900 orang.

Kendati demikian, Femy menegaskan bahwa gelombang penolakan tersebut tidak serta-merta langsung dijadikan dasar tunggal dalam merumuskan keputusan hukum. Pihak legislatif terlebih dahulu melakukan penelusuran secara mendalam untuk menggali inti persoalan yang sebenarnya terjadi, terutama dengan menelaah aspek legalitas perizinan lingkungan serta aktivitas eksplorasi di kawasan hutan.

“Tidak serta-merta begitu. Kita menggali sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dari PT CBM. Alhamdulillah, melalui tiga kali RDP, kita menghasilkan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan PT CBM,” ungkap Femy.

Ia menjelaskan, salah satu poin krusial yang menyita perhatian dalam pembahasan RDP adalah dugaan ketidaksesuaian izin lingkungan serta penggunaan kawasan hutan yang disinyalir belum mengantongi izin pinjam pakai yang dipersyaratkan oleh regulasi. Aktivitas eksplorasi perusahaan yang menerobos masuk ke kawasan hutan, termasuk kawasan hutan lindung, menjadi catatan evaluasi yang paling disoroti.

Atas dasar temuan serta hasil pendalaman dalam RDP tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo secara tegas merekomendasikan agar perizinan PT CBM segera dicabut apabila terbukti melanggar aturan. Selain itu, DPRD juga meminta agar izin tahap eksploitasi tidak diterbitkan selama persoalan administrasi perizinan belum diselesaikan secara tuntas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Femy pun menekankan bahwa indikasi pelanggaran yang ditemukan di lapangan tidak boleh berhenti pada sanksi administratif belaka, melainkan harus diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) manakala terbukti memenuhi unsur pidana.

“Rekomendasinya adalah mencabut izin jika memang diduga kuat ada pelanggaran, atau tidak menerbitkan izin eksploitasi bagi PT CBM. Jika memang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, rekomendasinya juga kepada aparat penegak hukum,” tegas Femy.

Di samping persoalan administrasi dan kawasan hutan, Femy mengingatkan bahwa besarnya dampak sosial yang ditimbulkan dari keberadaan perusahaan wajib dijadikan kalkulasi utama bagi pemerintah. Penolakan dari ratusan warga masyarakat memiliki latar belakang argumentatif yang perlu dikaji secara komprehensif sebelum pemangku kebijakan mengambil keputusan final.

Berbagai poin krusial tersebut kini telah dituntaskan melalui RDP dan selanjutnya akan dituangkan secara resmi ke dalam dokumen rekomendasi DPRD Provinsi Gorontalo untuk diteruskan kepada kementerian terkait dan instansi penegak hukum.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler