Connect with us

Advertorial

Satu Suara Sepakat Lanjut! Seluruh Fraksi DPRD Gorontalo Terima Ranperda APBD 2027

Published

on

DEPROV – Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo secara resmi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-106 Pembicaraan Tingkat I di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (14/9/2026).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan segenap anggota legislatif.

Agenda utama rapat diisi dengan penyampaian penjelasan Gubernur Gorontalo atas Nota Keuangan Ranperda APBD TA 2027, yang dilanjutkan dengan penyerahan dokumen secara resmi dari pihak eksekutif kepada pimpinan DPRD.

Dalam penjelasannya, Gubernur Gusnar Ismail memaparkan bahwa proyeksi APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 berada pada kisaran Rp1,2 triliun (atau tepatnya Rp1,271 triliun), mengindikasikan penurunan sekitar 17,32 persen dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

Secara rinci, Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan naik 7,45 persen menjadi Rp473,44 miliar (atau sekitar Rp477 miliar), Pendapatan Transfer sebesar Rp797 miliar, serta pendapatan daerah lain yang sah.

Dari postur Belanja Daerah yang dialokasikan sebesar Rp1,261 triliun, Belanja Operasi mendominasi sebesar Rp1,076 triliun (terdiri dari Belanja Pegawai Rp649,88 miliar dan Belanja Barang/Jasa Rp412,23 miliar), Belanja Transfer Rp152 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp5 miliar, serta Belanja Modal yang dialokasikan sebesar Rp27,58 miliar.

Adapun pembiayaan daerah bersumber dari penerimaan SiLPA sebesar Rp11 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp21 miliar diarahkan untuk penyertaan modal daerah pada Bank SulutGo dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Gubernur mengungkapkan, keterbatasan fiskal daerah tidak terlepas dari tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat selama beberapa tahun terakhir, di mana APBD Induk Gorontalo terus terkoreksi dari Rp1,9 triliun pada 2024, turun menjadi Rp1,8 triliun pada 2025, Rp1,6 triliun pada 2026, hingga mencapai Rp1,2 triliun pada 2027.

Meski dibayangi tekanan fiskal, Pemprov Gorontalo tetap memasang target makro pembangunan secara optimistis, mencakup pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, penekanan angka kemiskinan hingga 11,29 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,9 persen, serta Gini Ratio 0,36.

Sejumlah program strategis telah disiapkan dalam RAPBD 2027, di antaranya modernisasi SMK, pengadaan 10.000 dosis benih ternak unggul, pemukiman baru, hilirisasi peternakan dan perikanan, SPAM Regional dari Waduk Bulango Ulu, bantuan bedah rumah 6.667 unit, pembangunan Sekolah Rakyat di Bone Bolango, SMA Garuda, serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Dalam sesi Pemandangan Umum Fraksi, seluruh fraksi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembahasan, meski diwarnai sederet catatan dan rekomendasi kritis.

Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa RAPBD 2027 harus menjadi instrumen kebijakan fiskal yang berdampak nyata, bukan sekadar dokumen administratif. Golkar mendesak alokasi anggaran yang proporsional bagi sektor pertanian serta mendorong digitalisasi pajak untuk mendongkrak PAD tanpa membebani masyarakat.

Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PKS secara khusus menyoroti anjloknya alokasi Belanja Modal yang merosot hingga 70,16 persen (dari Rp92,44 miliar menjadi Rp27,58 miliar). Kedua fraksi meminta pemerintah melakukan review agar pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, sarana kesehatan, dan pendidikan tidak terhenti. PKS juga menuntut transparansi rincian Belanja Barang dan Jasa senilai Rp412,23 miliar secara detail per OPD.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya mengalokasikan anggaran untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hidrometeorologi serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kemarau panjang. PDI-P juga mendesak pengawasan ketat terhadap izin tambang, reklamasi, dan perlindungan sumber air.

Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan pencegahan kebocoran penerimaan daerah, seraya menegaskan dukungan fraksi bersifat kritis-konstruktif demi kepentingan rakyat.

Sementara itu, Fraksi PPP memberikan perhatian khusus pada penyelesaian pembangunan RS Hasri Ainun Habibie yang masih membutuhkan dana Rp80 miliar untuk naik menjadi Tipe B dan pusat layanan kanker. PPP juga menyoroti realisasi cetak sawah baru yang baru mencapai 879 hektare dari target 5.642 hektare, serta mengusulkan dana sharing Pemprov-Pemkab untuk lahan Sekolah Rakyat di Bone Bolango.

Fraksi Amanat Bangsa dan Fraksi Demokrat Nurani Rakyat menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian dan perikanan. Amanat Bangsa mendorong industrialisasi komoditas lokal agar Gorontalo tidak sekadar menjadi pengekspor bahan mentah, sementara Demokrat Nurani Rakyat mendesak intervensi anggaran khusus untuk mengatasi serangan hama penggerek batang yang memicu penurunan produksi padi hingga 12,58 persen.

Menariknya, dalam proses tanggapan Gubernur usai pemandangan umum fraksi, mengemuka pula aspirasi efisiensi anggaran, di mana alokasi pakaian dinas Gubernur sebesar Rp226 juta diusulkan untuk dipangkas menjadi sekitar Rp100 juta agar sisa anggarannya dialihkan ke program pemberdayaan masyarakat.

Seluruh masukan dan catatan dari delapan fraksi tersebut kini menjadi basis acuan dalam pembahasan teknis antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Gorontalo guna melahirkan APBD 2027 yang transparan, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Advertorial

Dorong PAD Lewat Sektor Jasa, Wali Kota Adhan dan Wawali Indra Resmikan Dinadi Coffee di RSUD Aloei Saboe

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, bersama Wakil Wali Kota, Indra Gobel, terus berkomitmen mendorong pertumbuhan sektor perdagangan sebagai salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bentuk dukungan nyata tersebut ditandai dengan peresmian gerai Dinadi Coffee yang berlokasi di lobi utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Aloei Saboe, pada Senin (16/11/2026) siang.

Meski turut hadir langsung di lokasi acara, Wali Kota Adhan Dambea memberikan amanat kepada Wakil Wali Kota Indra Gobel untuk memimpin prosesi peresmian. Didampingi Direktur RSUD dr. Aloei Saboe, dr. Ucok Sofyan Lubis, serta pihak pemilik usaha, Wawali Indra Gobel secara simbolis menggunting pita sebagai tanda resmi beroperasinya Dinadi Coffee.

Bagi Wali Kota Adhan, pertumbuhan unit usaha—meski dalam skala kecil—tetap wajib mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Menurutnya, sektor usaha mikro maupun ritel berpotensi besar menggerakkan roda ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, sekaligus menambah sumber pendapatan daerah.

Lebih lanjut, Wali Kota Adhan menegaskan bahwa Kota Gorontalo tidak memiliki banyak sumber daya alam sebagai penopang PAD, sehingga sektor perdagangan dan jasa harus terus dikembangkan secara maksimal.

“Kehadiran usaha seperti ini bukan hanya soal kopi. Ini soal kenyamanan masyarakat dan soal perputaran ekonomi. Ada pekerja yang diupah, ada usaha yang hidup, dan ada pelayanan yang jadi lebih dekat,” ujar Wali Kota Adhan.

Selain dampak ekonomi, ia menilai keberadaan Dinadi Coffee di area lobi rumah sakit akan memberikan kemudahan bagi keluarga pasien dan pengunjung. Mereka yang membutuhkan minuman kopi maupun variasi makanan ringan kini tidak perlu lagi repot keluar dari area rumah sakit.

“Selain keluarga pasien, fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan dokter dan perawat yang bertugas, sehingga mereka tidak perlu meninggalkan lingkungan rumah sakit untuk membeli kopi,” pungkas Wali Kota Adhan.

Continue Reading

Advertorial

Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang belum menetapkan dua tokoh kebanggaan asal Gorontalo, Hans Bague (H.B.) Jassin dan dr. Aloei Saboe, sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2026.

Adhan menilai bahwa kedua tokoh besar tersebut memiliki rekam jejak, jasa, serta kontribusi yang sangat fundamental bagi perjalanan bangsa, sehingga patut mendapatkan pengakuan tertinggi di tingkat nasional. Oleh karena itu, belum masuknya nama keduanya dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Saya sangat menyayangkan H.B. Jassin dan Aloei Saboe gagal ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” ujar Adhan saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (14/11/2026).

Kekecewaan wali kota dua periode tersebut tidak hanya tertuju pada hasil keputusan di tingkat pusat. Lebih jauh, ia turut mempertanyakan sejauh mana keseriusan serta upaya konkret yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam memperjuangkan kedua tokoh besar tersebut agar memperoleh gelar Pahlawan Nasional.

Menurut Adhan, proses pengusulan dan perjuangan mengangkat tokoh daerah menjadi Pahlawan Nasional membutuhkan keseriusan, lobi strategis, serta komitmen penuh dari pemerintah daerah. Terlebih lagi, baik H.B. Jassin maupun dr. Aloei Saboe merupakan putra terbaik daerah yang memiliki rekam jejak pengabdian yang sangat layak diperjuangkan secara maksimal.

Sebagai bentuk komitmen moral terhadap penghargaan jasa para pendahulu, Adhan bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dan turun tangan langsung dalam upaya pengusulan tersebut apabila pihak Pemprov Gorontalo dinilai tidak mampu melanjutkan perjuangan pengusulan kedua tokoh itu.

“Kalau Gusnar tidak mampu, saya siap untuk memperjuangkan,” tegasnya dengan nada lugas.

Pernyataan tegas tersebut sekaligus menjadi sinyal politik dan moral bahwa Adhan menginginkan perjuangan mengangkat nama serta martabat tokoh-tokoh Gorontalo ke kancah nasional tidak berhenti begitu saja hanya karena belum membuahkan hasil pada penetapan tahun ini.

Ia sangat berharap agar upaya pengusulan dan pengawalan terhadap nama H.B. Jassin serta dr. Aloei Saboe terus dilanjutkan secara berkesinambungan, sehingga seluruh jasa, pemikiran, dan pengabdian keduanya mendapatkan pengakuan negara yang semestinya di tingkat nasional.

Continue Reading

Advertorial

Jangan Menumpuk di Penghujung Tahun! Pj Sekda Nuryanto Minta Seluruh OPD Percepat Penyerapan Anggaran

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo terus memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Nuryanto, secara tegas meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat pelaksanaan program kegiatan serta menggenjot penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Instruksi penting tersebut disampaikan langsung oleh Pj Sekda Nuryanto saat memimpin jalannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penyerapan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2026 yang dipusatkan di Gedung Bandhayo Lo Yiladia, Kota Gorontalo, Selasa (11/8/2026).

Dalam arahannya, Nuryanto mengingatkan jajaran pimpinan OPD agar tidak membiasakan diri menunggu hingga penghujung tahun anggaran untuk mengejar realisasi fisik maupun keuangan. Menurutnya, pola penumpukan realisasi pekerjaan di akhir tahun mencerminkan lemahnya manajemen kas daerah serta perencanaan eksekusi program yang kurang matang, yang pada akhirnya justru berpotensi memicu timbulnya persoalan administratif maupun jeratan hukum.

“Realisasi keuangan yang menumpuk di akhir tahun mencerminkan manajemen kas daerah dan eksekusi program yang kurang matang, serta berpotensi menimbulkan risiko administrasi dan hukum,” tegas Nuryanto di hadapan para kepala OPD.

Ia menginstruksikan agar setiap unit kerja segera mengambil langkah-langkah percepatan strategis, terutamanya terhadap program kegiatan dan belanja modal yang bersentuhan secara langsung dengan kepentingan serta pelayanan masyarakat luas.

Selain menyoroti kecepatan eksekusi di lapangan, Nuryanto juga menekankan pentingnya ketelitian dalam menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan. Seluruh dokumen pengusulan anggaran diminta untuk disiapkan secara akurat dan tepat waktu guna menghindari terjadinya bottleneck atau penumpukan berkas pencairan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Guna menjamin seluruh proses penyerapan anggaran tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, koordinasi lintas instansi bersama BPKAD, Inspektorat, serta Unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diminta untuk semakin diperkuat.

Pj Sekda juga menuntut para pimpinan OPD agar memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika dan kendala yang terjadi di lapangan. Jika ditemukan hambatan teknis maupun administrasi, pimpinan unit kerja diinstruksi untuk langsung turun tangan mengambil langkah korektif secara cepat sebelum masalah berkembang menjadi kompleks.

Sebagai instrumen pengawasan yang efektif, OPD diwajibkan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-Monep. Pembaruan data realisasi fisik dan keuangan secara berkala dinilai krusial agar pimpinan dapat mendeteksi secara dini kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan atau tidak mencapai target indikator kinerja.

Menanggapi isu efisiensi anggaran, Nuryanto menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dijadikan alasan atau pembenaran untuk memperlambat program pemerintah yang menyasar masyarakat.

“Efisiensi harus dimaknai sebagai pengurangan pemborosan dan penataan prioritas belanja, bukan menjadi alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan program masyarakat,” ujarnya.

Di penghujung arahannya, Pj Sekda Nuryanto menegaskan bahwa penyerapan anggaran hakikatnya bukan sekadar mengejar deretan angka statistik semata. Lebih dari itu, tingkat penyerapan anggaran merupakan cerminan nyata dari kesungguhan, rasa tanggung jawab, serta dedikasi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus mempercepat laju pembangunan Kota Gorontalo.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler