Connect with us

Gorontalo Utara

Sekda Gorut Hadiri Pertemuan Bersama Wakil Ketua KPK RI

Published

on

Sesi foto bersama Penjabat Gubernur dan Wakil Ketua KPK RI usai penyerahan plakat kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

GORUT – Sekertaris Daerah Gorontalo Utara Suleman Lakoro menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) program pemberantasan korupsi terintegrasi pada pemerintah daerah, yang dilangsungkan di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.

“Nah, dari masing-masing mereka telah memberikan materi yang terkait langsung dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ungkap Sekda Suleman dihadapan awak media.

Harapan dalam pertemuan RDP tersebut, kata Sekda agar daerah provinsi Gorontalo, khususnya kabupaten/kota bisa melakukan pengelolaan pemerintahan dengan baik, sehingga indikasi-indikasi yang sekarang ini marak terjadi bisa teratasi.

“Di mana, ada delapan area, itu yang pertama area akselerasi penanganan perkara, diantaranya yang dijelaskan oleh pihak KPK. Nah, yang dikhususkan di sini adalah dalam rangka korsupgah ini untuk membantu KPK dalam 8 area itu,” ujarnya.

Adapun 8 area yang dimaksud dijelaskan Suleman Lakoro diantaranya yang pertama, perencanaan dan penganggaran.

“Itu diharapkan agar supaya setiap daerah, dalam melakukan perencanaan penganggaran supaya clear dan tidak ada lagi titipan-titipan yang mengarah kepada rawan tindak pidana korupsi. Artinya, bahwa dalam penyusunan perencanaan penganggaran, itu diharapkan dengan SIPD”

Kedua, terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ). PBJ ini paling banyak dikhawatirkan menimbulkan tindak pidana korupsi. Dan singgung juga masalah yang paling grassht sekarang ini dengan tertangkap tangannya Wali Kota Ambon. Itu juga diakibatkan oleh hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

“Nah, itu diharapkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk berhati-hati dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Bahkan disinggung oleh pihak KPK tadi, itu dalam hal pengadaan barang dan jasa, diharapkan jangan melakukan banyak pemecahan-pemecahan pekerjaan. Ini diharapkan bisa sesuai dengan kepres 12 tentang pengadaan barang dan jasa”

“Ketiga, perizinan. OSS harus kita kedepankan. Ada hal-hal yang akan kita tarik ke tentang perizinan ini diharapkan bisa diarahkan sesuai peraturan perundang-undangan. Keempat, peningkatan kapasitas APIP. Itu diarahkan agar supaya sesuai dengan mandatoris spending, khusus penganggarannya itu minimal 0,75 – 1 persen dari anggaran APBD. Itu menyangkut kualitas APIP”

Kemudian kelima, manajemen ASN. Jangan sampai terjadi jual beli jabatan seperti daerah lainnya di luar Gorontalo. Ini sangat diharapkan agar supaya manajemen ASN ini dikelola dengan baik. Sehingga tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

“Keenam, adanya optimalisasi pajak daerah. Nah, ini diharapkan kepada pemerintah daerah kita jangan hanya fokus pada belanja. Tapi, bagaimana kita juga memikirkan untuk meningkatkan pendapatan. Karena dari pendapatan itu banyak program-program yang bisa kita biayai dengan pendapatan. Oleh karena itu masing-masing daerah diharapkan bisa meningkatkan pendapatan melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi daerah”

Ketujuh, pengelolaan barang milik daerah, terutama dalam rangka menyertakan modal kepada BUMD. Ini juga sangat rawan terjadi perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi dalam rangka pengelolaan barang milik daerah. Itu diingatkan secara tegas oleh pihak KPK.

Kedelapan, menyangkut pengelolaan keuangan desa. Ini banyak kasus-kasus hukum yang terjadi yang melibatkan oknum kepala desa. Ini diharapkan agar supaya masing-masing kabupaten/kota bisa memberikan pendidikan pelatihan sosialisasi kepada aparatnya, terutama kepala desa agar supaya berhati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

“Kemudian juga dari pihak BPKP juga mengingatkan terhadap pemerintah daerah, untuk segera meningkatkan capaian SPIP terintegrasi, terutama khusus di Gorut masih berada di bawah, sehingga diharapkan bisa ditingkatkan sampai pada level yang ketiga”

“Ini hal-hal yang patut diapresiasi dari pertemuan tadi. Sehingga kita pemerintah kabupaten/kota bisa meningkatkan pengelolaan pemerintah daerah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, terutama dalam hal di 8 area tadi,” tutup Suleman.

Gorontalo Utara

Bongkar! Mahfud MD Jelaskan Solusi Pemerintahan Agar Roda Negara Kembali Lancar

Published

on

Jakarta – Prof. Mahfud MD mengulas secara mendalam situasi demonstrasi yang sempat mencekam di berbagai kota Indonesia pada akhir Agustus 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa walaupun kekerasan telah berhasil diredam terutama berkat langkah tegas Presiden Prabowo, masalah mendasar yang menjadi pemicu demonstrasi belum terselesaikan.

Demo yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah ini melahirkan kerusuhan hebat, termasuk pembakaran gedung DPR, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Situasi mulai membaik sejak Minggu malam dengan belum ada demonstrasi besar menggantikan.

Masalah utama yang belum dijawab adalah akumulasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti tingginya angka PHK dan pengangguran, serta persoalan pajak dan pungutan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, praktik kriminalisasi, politisasi hukum, serta kasus korupsi yang tidak jelas penyelesaiannya semakin memperparah kepercayaan publik terhadap pemerintah.

dikutip dari podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang masih kacau membuat sulitnya mencari investor karena reputasi hukum yang buruk. Ia juga menyoroti peran ormas Islam yang dianggap telah jauh dari rakyat dan terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pemandu moral masyarakat secara tepat.

Pentingnya reformasi KPK dan sinergi aparatur negara dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih. Selain itu, Mahfud MD mengkritik kabinet yang dianggap terlalu besar dan banyak pejabat bermasalah hukum, sehingga melemahkan kerja pemerintah.

Mahfud MD mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menerima kritik jujur dan penegakan hukum yang tegas agar negara ini bisa selamat dari masalah panjang yang melekat dalam pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD berbagi pengalamannya berani menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kasus besar seperti BLBI, menunjukkan pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran demi kebaikan bangsa.

Ia mengharapkan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah hukum dan evaluasi kabinet untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.

Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi sikap pemerintah terhadap demonstrasi, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai hukum namun tetap menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia.

Continue Reading

Gorontalo Utara

Polda Gorontalo Turunkan 800 Personel Amankan Tiga Titik Aksi Mahasiswa

Published

on

Gorontalo – Kericuhan terjadi di kawasan Simpang Lima, Kota Gorontalo, saat aparat kepolisian membubarkan aksi mahasiswa yang menuntut kehadiran tiga unsur pimpinan daerah: Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD.

Massa aksi yang kecewa karena tuntutannya tidak dipenuhi melakukan pembakaran ban dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk Pos Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di sekitar lokasi. Aparat kepolisian kemudian membubarkan massa secara paksa karena aksi dinilai sudah bersifat anarkis.

Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, AKBP Desmont Harjendro A.P., S.I.K., M.T., menegaskan bahwa tindakan pembubaran dilakukan sesuai prosedur. Menurutnya, aparat sebelumnya telah mengingatkan bahwa batas waktu unjuk rasa hanya sampai pukul 17.00–18.00 WITA.

“Kita bubarkan sesuai SOP karena sudah melewati batas waktu. Aparat juga sudah melakukan negosiasi, tetapi massa menolak membubarkan diri,” ujar Desmont.

Ia menambahkan, sejumlah mahasiswa diamankan karena diduga menjadi provokator. “Ada beberapa yang kami amankan. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Desmont mengungkapkan bahwa aksi mahasiswa hari ini berlangsung di tiga titik: Kantor DPRD Gorontalo, Bundaran Saronde, dan Simpang Lima. Untuk pengamanan, Polda Gorontalo menurunkan sekitar 800 personel gabungan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Barakati.id, sebanyak 14 mahasiswa diamankan, tiga di antaranya telah dibebaskan. Berikut daftar nama mahasiswa tersebut:

  • Ditangkap

    • Muhamad Arif Hidayatullah Bina – DPD IMM Gorontalo

    • Andi Taufik – IAIN Sultan Amai Gorontalo

    • Zulfebriadi Hariji – Universitas Muhammadiyah Gorontalo

    • Moh. Fachry Botutihe – UNG, Fakultas MIPA

    • All Sadiq Oli’i – UNG

    • Jefrianto Rahim – UNG, Fakultas Ilmu Sosial

    • Fikran Pango – Universitas Muhammadiyah Gorontalo

    • Moh. Fais Pontoh – UNG, Fakultas Pertanian

    • Moh. Umar – UNG, Fakultas Teknik

    • Raihan Liputo – UNG, Fakultas Teknik

    • Moh. Fajri – UNG, Fakultas MIPA

  • Dibebaskan

    • Zakaria

    • Masru Punu – IAIN Gorontalo

    • Ramadan

Continue Reading

Gorontalo Utara

Presiden Prabowo Umumkan: DPR Hapus Tunjangan & Moratorium Kunker keluar negeri

Published

on

Jakarta, 31 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan penting usai mengundang para pimpinan partai politik, pimpinan DPR, MPR, dan DPD di Istana Kepresidenan. Ia menegaskan bahwa DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik — antara lain menghapus tunjangan besar bagi anggota dewan serta mencabut moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Langkah tersebut diambil sebagai respons langsung terhadap rantai aspirasi publik yang dipicu oleh demonstrasi besar-besaran, di mana masyarakat protes berkelanjutan atas tunjangan mewah anggota DPR. Demonstrasi ini sempat memicu kerusuhan, pembakaran fasilitas publik, serta kerusakan properti hingga korban jiwa.

Selain itu, Prabowo juga menerima kabar dari ketua umum partai-partai politik bahwa sejumlah anggota DPR telah dinonaktifkan karena menyampaikan pernyataan yang tidak tepat dan dinilai melukai hati rakyat. Sosok-sosok seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN disebut sebagai contoh nyata langkah tegas partai terhadap wakil rakyat yang kontroversial.

Melalui pengumuman ini, pemerintah berharap DPR bisa lebih fokus pada tugas legislasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa suara masyarakat—terutama dalam situasi demokrasi yang kritis—dapat direspons secara nyata oleh lembaga negara.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler