Gorontalo Utara

Sekda Gorut Hadiri Pertemuan Bersama Wakil Ketua KPK RI

Published

3 years ago

20/05/2022

Sesi foto bersama Penjabat Gubernur dan Wakil Ketua KPK RI usai penyerahan plakat kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

GORUT – Sekertaris Daerah Gorontalo Utara Suleman Lakoro menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) program pemberantasan korupsi terintegrasi pada pemerintah daerah, yang dilangsungkan di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.

“Nah, dari masing-masing mereka telah memberikan materi yang terkait langsung dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ungkap Sekda Suleman dihadapan awak media.

Harapan dalam pertemuan RDP tersebut, kata Sekda agar daerah provinsi Gorontalo, khususnya kabupaten/kota bisa melakukan pengelolaan pemerintahan dengan baik, sehingga indikasi-indikasi yang sekarang ini marak terjadi bisa teratasi.

“Di mana, ada delapan area, itu yang pertama area akselerasi penanganan perkara, diantaranya yang dijelaskan oleh pihak KPK. Nah, yang dikhususkan di sini adalah dalam rangka korsupgah ini untuk membantu KPK dalam 8 area itu,” ujarnya.

Adapun 8 area yang dimaksud dijelaskan Suleman Lakoro diantaranya yang pertama, perencanaan dan penganggaran.

“Itu diharapkan agar supaya setiap daerah, dalam melakukan perencanaan penganggaran supaya clear dan tidak ada lagi titipan-titipan yang mengarah kepada rawan tindak pidana korupsi. Artinya, bahwa dalam penyusunan perencanaan penganggaran, itu diharapkan dengan SIPD”

Kedua, terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ). PBJ ini paling banyak dikhawatirkan menimbulkan tindak pidana korupsi. Dan singgung juga masalah yang paling grassht sekarang ini dengan tertangkap tangannya Wali Kota Ambon. Itu juga diakibatkan oleh hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

“Nah, itu diharapkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk berhati-hati dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Bahkan disinggung oleh pihak KPK tadi, itu dalam hal pengadaan barang dan jasa, diharapkan jangan melakukan banyak pemecahan-pemecahan pekerjaan. Ini diharapkan bisa sesuai dengan kepres 12 tentang pengadaan barang dan jasa”

“Ketiga, perizinan. OSS harus kita kedepankan. Ada hal-hal yang akan kita tarik ke tentang perizinan ini diharapkan bisa diarahkan sesuai peraturan perundang-undangan. Keempat, peningkatan kapasitas APIP. Itu diarahkan agar supaya sesuai dengan mandatoris spending, khusus penganggarannya itu minimal 0,75 – 1 persen dari anggaran APBD. Itu menyangkut kualitas APIP”

Kemudian kelima, manajemen ASN. Jangan sampai terjadi jual beli jabatan seperti daerah lainnya di luar Gorontalo. Ini sangat diharapkan agar supaya manajemen ASN ini dikelola dengan baik. Sehingga tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

“Keenam, adanya optimalisasi pajak daerah. Nah, ini diharapkan kepada pemerintah daerah kita jangan hanya fokus pada belanja. Tapi, bagaimana kita juga memikirkan untuk meningkatkan pendapatan. Karena dari pendapatan itu banyak program-program yang bisa kita biayai dengan pendapatan. Oleh karena itu masing-masing daerah diharapkan bisa meningkatkan pendapatan melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi daerah”

Ketujuh, pengelolaan barang milik daerah, terutama dalam rangka menyertakan modal kepada BUMD. Ini juga sangat rawan terjadi perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi dalam rangka pengelolaan barang milik daerah. Itu diingatkan secara tegas oleh pihak KPK.

Kedelapan, menyangkut pengelolaan keuangan desa. Ini banyak kasus-kasus hukum yang terjadi yang melibatkan oknum kepala desa. Ini diharapkan agar supaya masing-masing kabupaten/kota bisa memberikan pendidikan pelatihan sosialisasi kepada aparatnya, terutama kepala desa agar supaya berhati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

“Kemudian juga dari pihak BPKP juga mengingatkan terhadap pemerintah daerah, untuk segera meningkatkan capaian SPIP terintegrasi, terutama khusus di Gorut masih berada di bawah, sehingga diharapkan bisa ditingkatkan sampai pada level yang ketiga”

“Ini hal-hal yang patut diapresiasi dari pertemuan tadi. Sehingga kita pemerintah kabupaten/kota bisa meningkatkan pengelolaan pemerintah daerah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, terutama dalam hal di 8 area tadi,” tutup Suleman.

Up Next

Sekda Suleman Lakoro Hadiri Pelantikan Pj. Bupati Boalemo,

Don't Miss

Hadiri Perayaan Paskah, Ini Yang Disampaikan Bupati Pohuwato

Click to comment

DPRD PROVINSI

Iqbal Al Idrus Desak Pemprov Gorontalo rampungkan kesiapan Lahan Sekolah Rakyat

Published

3 months ago

12/05/2025

Redaksi Barakati

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus

DEPROV – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus, mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera merampungkan penyiapan lahan yang diperlukan untuk program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Iqbal menyatakan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan mendukung penuh dan bekerja maksimal agar program ini dapat segera terealisasi di daerah Gorontalo.

Sekolah Rakyat merupakan program yang menyasar anak-anak dari keluarga dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Dalam program ini, anak-anak akan menerima pendidikan berkualitas dari tingkat SD hingga SMA dengan sistem sekolah berasrama. Mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan akademis tetapi juga perhatian terhadap nutrisi dan pengembangan karakter. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih baik.

Iqbal Al Idrus, yang juga anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar Provinsi Gorontalo dapat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini. Ia menegaskan pentingnya persiapan lahan dan dukungan anggaran agar program tersebut bisa segera dilaksanakan di Gorontalo.

“Saya berharap Pemprov Gorontalo segera bergerak cepat, karena pendidikan adalah salah satu kunci untuk mengatasi kemiskinan. Komisi IV akan terus mendukung dan memastikan program ini berjalan dengan baik di Gorontalo,” kata Iqbal.

Gorontalo, meskipun memiliki potensi besar, masih menghadapi sejumlah tantangan dalam sektor pendidikan. Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, sekitar 13% penduduk di Gorontalo hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak anak-anak dari keluarga miskin yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah ini.

Menurut data dari Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, angka putus sekolah di daerah-daerah tertentu masih cukup tinggi, terutama di kabupaten-kabupaten yang lebih terpencil. Dengan adanya program Sekolah Rakyat, anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Iqbal Al Idrus menegaskan bahwa ia dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan program ini. Ia menyebutkan bahwa salah satu langkah penting adalah segera menyelesaikan ketersedian lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Gorontalo.

“Pendidikan adalah hak setiap anak. Kami di Komisi IV akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa lahan dan anggaran tersedia sehingga program ini bisa segera berjalan,” ujar Iqbal.

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, lanjutnya, juga akan memastikan bahwa setiap sekolah rakyat yang dibangun di Gorontalo dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia berharap, dengan adanya Sekolah Rakyat, anak-anak di Gorontalo yang selama ini terhambat oleh faktor ekonomi bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata untuk menjawab permasalahan pendidikan yang ada di Gorontalo. Dengan adanya akses pendidikan yang lebih merata, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem diharapkan dapat memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang, mengurangi ketimpangan sosial, dan memutuskan rantai kemiskinan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD Provinsi Gorontalo, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat terlaksana dengan sukses dan memberikan manfaat yang besar untuk masa depan pendidikan di Gorontalo. Iqbal pun berharap, dengan adanya Sekolah Rakyat, anak-anak di Gorontalo bisa mencapai potensi terbaik mereka dan ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Gorontalo Utara

Empat Nama Lolos Seleksi Administrasi Direksi PERUMDAM Tirta Moolango

Published

3 months ago

09/05/2025

Redaksi Barakati

Pohuwato – Panitia Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi bakal calon Direksi untuk masa jabatan 2025–2030, Jumat (09/05/2025).

Pengumuman tersebut ditetapkan dalam Keputusan Panitia Seleksi Nomor: 06 tanggal 9 Mei 2025 serta Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Berkas Bakal Calon Direksi Nomor 5 Tahun 2025.

Ketua Panitia Seleksi, Sadirun, menyampaikan bahwa seluruh proses seleksi administrasi dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2022, serta Keputusan Bupati Nomor 106/01/III/2025.

“Nama-nama yang telah memenuhi syarat akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ujian tertulis dan fit and proper test oleh Tim UKK yang dijadwalkan pada tanggal 14–15 Mei 2025,” ujar Sadirun.

Panitia Seleksi juga mengimbau peserta yang lolos untuk mempersiapkan diri dengan baik karena tahapan berikutnya akan menilai aspek kompetensi teknis, integritas, serta kepemimpinan calon Direksi.

Berikut ini adalah daftar nama peserta yang lolos seleksi administrasi:

Djarnawi Daud, ST
Irpan, SH, MH
Kaharudin Yusuf Rahim, SE
Novsin Adita Hontong, ST

Pengumuman resmi hasil seleksi ini dapat dilihat melalui Website Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan papan pengumuman Sekretariat Bagian Ekonomi Setda Pohuwato di Kantor Bupati Sementara.

Panitia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan profesional, guna menjaring calon Direksi yang mampu membawa PERUMDAM Tirta Moolango ke arah yang lebih maju dan berdaya saing.

Gorontalo Utara

BMKG Pastikan Gempa Pohuwato Tidak Picu Tsunami, Satu Gempa Susulan Terdeteksi

Published

3 months ago

03/05/2025

Redaksi Barakati

Gorontalo – Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Wanggarasi, Kabupaten Pahuwato, Provinsi Gorontalo, pada Sabtu, 3 Mei 2025, pukul 19.51 WIB. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,0.

Episenter gempa terletak di darat pada koordinat 0,57° LU dan 121,68° BT, sekitar 32 km barat laut Pohuwato, dengan kedalaman 98 km.

Gempa tergolong gempa menengah, disebabkan oleh aktivitas deformasi dalam lempeng Laut Sulawesi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi ini memiliki mekanisme pergerakan mendatar-naik (oblique-thrust fault).

Dampak Gempa

Getaran dirasakan cukup kuat di beberapa wilayah:

Intensitas IV MMI: Boalemo dan Pohuwato (getaran terasa oleh banyak orang di dalam rumah, gerabah pecah, jendela/pintu berderik, dinding berbunyi).
Intensitas III MMI: Gorontalo, Gorontalo Utara, Manado, Tarakan, Nunukan, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara, Toli-toli, Luwuk, Berau (terasa seperti truk besar melintas).
Intensitas II–III MMI: Palu dan Morowali Utara.

BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Aktivitas Susulan

Hingga pukul 20.30 WIB, BMKG mencatat satu gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo M3,1.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hindari bangunan yang retak atau rusak, dan periksa kondisi struktur rumah Anda sebelum kembali ke dalam.

Informasi resmi dan terkini hanya dapat diakses melalui kanal resmi BMKG: