🔊 Dengarkan berita

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) resmi menerima penugasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia untuk membuka Program Studi Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif. Penugasan ini tertuang dalam surat bernomor 1111/B/DT.03.07/2025 yang dikeluarkan pada 3 Oktober 2025.

Dengan penugasan ini, UNG ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan mandat untuk mengusulkan pembukaan program studi spesialis melalui skema konsorsium. UNG akan bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin sebagai perguruan tinggi pembina. Program ini adalah bagian dari inisiatif nasional untuk mempercepat dan meratakan distribusi dokter spesialis di Indonesia, serta mendukung misi Asta Cita dan program Diktisaintek Berdampak dalam memperkuat sektor kesehatan.

Dekan Fakultas Kedokteran UNG, Dr.dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK, mengungkapkan bahwa penugasan ini merupakan langkah strategis yang mendukung visi pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi di bidang kedokteran. Pembukaan Program Studi Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif, menurutnya, tidak hanya akan memperluas kapasitas akademik UNG, tetapi juga memperkuat kontribusi universitas dalam mendukung ketahanan sistem kesehatan nasional, terutama di kawasan timur Indonesia.

“Fakultas Kedokteran UNG siap mengambil peran aktif dalam mewujudkan tujuan Asta Cita dan Diktisaintek Berdampak melalui peningkatan kompetensi tenaga medis. Kami akan segera menyiapkan langkah-langkah teknis dan administratif, serta berkoordinasi dengan Universitas Hasanuddin untuk memastikan program ini memenuhi standar akademik dan mutu yang ditetapkan,” ujar Dr. Cecy Rahma Karim.

Program ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran program akselerasi dan distribusi spesialis/subspesialis oleh Mendiktisaintek pada 22 Juli 2025, yang bertujuan untuk menambah 148 program studi spesialis dan subspesialis baru mulai tahun akademik 2025/2026. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga akan memberikan bimbingan teknis untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

Penugasan ini semakin menegaskan posisi UNG sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen terhadap penguatan pendidikan kedokteran dan peningkatan kapasitas tenaga medis di wilayah timur Indonesia, sekaligus berkontribusi langsung pada pencapaian agenda pembangunan kesehatan nasional.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan tiga (3) Panitia Khusus (Pansus) pada Senin (20/10/2025), bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin, dihadiri oleh pimpinan dan anggota dewan dari seluruh fraksi. Dalam sambutannya, La Ode Haimuddin menyampaikan bahwa pembentukan tiga Panitia Khusus ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah disetujui untuk dibahas lebih lanjut.

“Pembentukan tiga Panitia Khusus ini sangat penting dalam rangka pembahasan tiga Ranperda Provinsi Gorontalo yang sudah disetujui untuk dibahas lebih lanjut,” ujar La Ode Haimuddin.

Adapun tiga Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo tersebut adalah:

1. Pansus I: Membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan

2. Pansus II: Membahas Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender

3. Pansus III: Membahas Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Penandatanganan Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda juga dilakukan dalam kesempatan tersebut, oleh Wakil Ketua DPRD, La Ode Haimuddin.

Ketiga Panitia Khusus ini akan mulai bekerja pada tanggal 20 Oktober hingga 31 Desember 2025, dengan tugas untuk mendalami dan membahas Ranperda yang telah ditentukan. Pembentukan Panitia Khusus ini telah ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 20 Oktober 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Tomas Mopili, bersama Wakil Ketua Ridwan Monoarfa, serta Ketua dan Anggota Komisi I, menggelar pertemuan dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo pada Senin (20/10/2025). Pertemuan tersebut membahas permohonan lahan untuk pembangunan kantor baru dan infrastruktur pendukung bagi LPKA, guna meningkatkan kualitas pembinaan anak-anak yang sedang menjalani masa pembinaan di lembaga tersebut.

Kepala LPKA, Parulian Hutabarat, menyampaikan bahwa kondisi lembaga saat ini sudah tidak layak untuk dijadikan tempat pembinaan. Ia berharap pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo dapat segera memberikan solusi konkret, dengan membangun fasilitas baru yang lebih representatif dan memenuhi standar yang layak bagi anak-anak binaan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki, menjelaskan bahwa DPRD sepenuhnya memahami dan mendukung kebutuhan LPKA akan fasilitas yang lebih memadai. “Kami mengapresiasi kunjungan kedua dari pihak Lapas Anak, yang menunjukkan kondisi fasilitas saat ini memang sudah tidak layak. Kami berharap ada solusi bersama agar fasilitas di LPKA dapat lebih layak dan manusiawi,” ujar Femmy Udoki.

Femmy menambahkan, DPRD akan segera menindaklanjuti aspirasi ini dalam pembahasan internal bersama pemerintah provinsi. Mereka juga menyarankan agar pihak LPKA berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi, mengingat pengadaan lahan terkait dengan mekanisme anggaran yang ada.

“Pembahasan anggaran tahun 2026 akan menjadi momentum untuk mengusulkan pembangunan ini agar dapat dimasukkan dalam perencanaan daerah,” jelas Femmy.

DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perbaikan fasilitas lembaga pemasyarakatan anak, agar proses pembinaan berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk generasi muda yang lebih baik setelah menjalani masa pembinaan.