Connect with us

Gorontalo

Sonni Samu Klarifikasi Insiden Dugaan Pengrusakan Aset Pemda, Kritik Kualitas Pelayanan Publik Pohuwato

Published

on

Pohuwato – Aktivis masyarakat, Sonni Samu, memenuhi undangan klarifikasi dari Polres Pohuwato terkait dugaan pengrusakan aset milik Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Senin (30/12/2024). Insiden tersebut terjadi saat unjuk rasa yang dilakukan oleh Sonni bersama masyarakat untuk menuntut sanksi terhadap empat perusahaan perkebunan yang diduga melanggar UU Perkebunan.

Polres Pohuwato sebelumnya melayangkan undangan klarifikasi dengan nomor BI/648/RES 1.10/2024/Reskrim tertanggal 26/12/2024. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus tersebut.

Insiden pengrusakan aset diduga terjadi saat demonstrasi masyarakat yang meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan di Kecamatan Taluditi, Lemito, dan Popayato. Perusahaan tersebut dituduh melakukan pelanggaran yang merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar, termasuk 2.985 kepala keluarga yang diklaim berhak atas kebun plasma.

Sonni Samu menilai laporan pemerintah daerah terkait insiden tersebut sebagai langkah yang tidak proporsional.

“Saya sangat kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang mempersoalkan insiden kecil, hanya menyebabkan kerugian aset yang nilainya ratusan ribu rupiah. Padahal, kerugian besar akibat perusahaan-perusahaan tersebut terus diabaikan,” ujar Sonni.

Sonni juga menyoroti buruknya kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pohuwato, yang dinilainya gagal menyelesaikan persoalan mendasar.

“Insiden kemarin itu adalah bentuk kekesalan masyarakat yang sudah sangat wajar. Masyarakat muak dengan janji-janji pemerintah yang tidak ditepati. Pelanggaran perusahaan jelas-jelas merusak alam Pohuwato, tapi pemerintah seakan tutup mata,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak responsif terhadap aksi masyarakat yang telah dilakukan sesuai prosedur hukum.

“Harusnya pemerintah introspeksi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi sesuai prosedur, malah diabaikan. Jika hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin tragedi besar seperti 21/9 bisa terulang,” tutup Sonni.

Hingga saat ini, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Kabupaten Pohuwato juga belum membuahkan hasil.

Tuntutan masyarakat dalam demonstrasi tersebut mencakup:

  1. Penegakan hukum terhadap empat perusahaan perkebunan yang diduga melanggar peraturan.
  2. Penyelesaian hak kebun plasma bagi masyarakat terdampak.
  3. Percepatan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Pohuwato untuk menyelesaikan polemik ini.

Insiden ini menjadi refleksi bagi Pemda Pohuwato untuk lebih responsif terhadap keluhan masyarakat, khususnya terkait permasalahan lingkungan dan hak-hak masyarakat terdampak. Kualitas pelayanan publik yang buruk, jika dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu konflik serupa di masa mendatang.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gorontalo

Pembangunan Berwawasan Maritim dan Kearifan Lokal: Visi Hardiyanto Ali untuk Desa Pohuwato Timur

Published

on

Hardiyanto Ali, calon Kepala Desa Pohuwato Timur

Pohuwato – Salah satu calon Kepala Desa Pohuwato Timur, Hardiyanto Ali, resmi memaparkan visi dan misi yang akan menjadi arah pembangunan desa jika terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW). Pemilihan ini akan dilaksanakan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Pra Penggantian Antar Waktu Kepala Desa pada tanggal 14 Oktober 2025 mendatang di Desa Pohuwato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Dalam dokumen yang diterima oleh redaksi, Hardiyanto Ali mengusung visi:
“Mewujudkan Desa Pohuwato Timur Mandiri, Sejahtera, dan Lestari berbasis potensi maritim dan kearifan lokal.”

Visi tersebut dijabarkan dalam empat misi utama, yakni:

  1. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha pesisir

  2. Pembangunan yang berwawasan lingkungan

  3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat

  4. Mewujudkan pemerintahan yang baik, harmonis, dan agamis

Hardiyanto Ali mengusulkan lima prioritas utama dalam program kerja, yang meliputi:

  1. Distribusi dan pemerataan bantuan sesuai dengan klasifikasi kesejahteraan masyarakat.

  2. Optimalisasi peran pendidik dan tenaga kesehatan desa untuk meningkatkan layanan dasar.

  3. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar untuk menunjang kehidupan masyarakat.

  4. Penguatan peran BUMDes dan Koperasi Merah Putih sebagai mitra ekonomi desa.

  5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, dan pemerintahan yang baik.

Dengan visi dan program berbasis potensi maritim serta kearifan lokal, Hardiyanto Ali berharap Desa Pohuwato Timur dapat berkembang menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Selain itu, ia juga menargetkan terciptanya pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang berdaya. Hardiyanto juga menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan pembangunan desa.

Continue Reading

Gorontalo

Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga Soroti Kebijakan Pembatasan Cabor pada POPNAS 2025

Published

on

Gorontalo – Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga, Majid Mustaki, dengan tegas mempertanyakan kebijakan pembatasan cabang olahraga (cabor) yang akan diberangkatkan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2025. Dalam informasi resmi yang beredar, hanya cabor sepak takraw, silat, karate, taekwondo, dan atletik yang diberangkatkan, sementara untuk Peparpenas hanya cabor atletik, bulutangkis, dan tenis meja.

Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga menilai keputusan ini tidak adil dan berpotensi merugikan para atlet muda Gorontalo yang telah berlatih keras untuk mendapatkan kesempatan tampil di ajang nasional. “Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi soal komitmen pemerintah daerah terhadap masa depan olahraga di Gorontalo. Jangan sampai hanya karena keterbatasan, banyak potensi atlet kita terkubur tanpa pernah diberi kesempatan,” tegas Majid Mustaki.

Aliansi juga mendesak pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan di balik pembatasan ini. Mereka menuntut adanya solusi konkret agar lebih banyak cabor bisa diberangkatkan. “Jika memang anggaran menjadi kendala, harus ada langkah alternatif. Pemerintah bisa menggandeng pihak swasta atau lembaga lain. Jangan hanya diam dan mengorbankan mimpi para atlet muda Gorontalo,” tambahnya.

Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga menegaskan bahwa olahraga adalah bagian penting dari pembangunan generasi. Kebijakan pembatasan tanpa alasan yang jelas hanya akan menimbulkan kekecewaan dan memadamkan semangat juang atlet.

Continue Reading

Gorontalo

Dugaan Setoran hingga Pembiaran Kasus, Tumulo Bongkar Masalah di Polres Pohuwato

Published

on

Pohuwato – Kritik pedas meledak dari Tunas Muda Holandalo (Tumulo) terhadap kepemimpinan Kapolres Pohuwato, AKBP Busroni. Koordinator Tumulo, Kasmat Toliango, secara terbuka menuntut agar Kapolres segera dicopot dari jabatannya menyusul tragedi pembacokan yang melibatkan sesama anggota polisi di Pohuwato.

Menurut Kasmat, peristiwa tersebut merupakan tamparan keras bagi institusi kepolisian sekaligus bukti gagalnya Kapolres dalam membina anggotanya. Ia menegaskan, insiden itu bukan hanya mencoreng nama Polres Pohuwato, tetapi juga memperlihatkan lemahnya implementasi tagline Polisi Mopiyohu yang selama ini didengungkan.

“Tagline Polisi Mopiyohu itu apakah benar-benar ditanamkan atau hanya sekadar bungkusan manis agar terlihat baik? Faktanya, polisi bacok polisi terjadi di Pohuwato. Ini sangat memalukan!” tegas Kasmat.

Ia juga mengingatkan bahwa tragedi Afan Kurniawan belum usai, namun kini muncul kasus baru yang lebih brutal. “Belum selesai luka lama, sekarang muncul lagi. Lagi-lagi polisi bikin ulah,” ujarnya.

Selain itu, Tumulo menuding adanya persoalan lain yang dibiarkan Kapolres, mulai dari isu setoran hingga dugaan pembiaran tempat-tempat tertentu yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, hal itu menimbulkan asumsi liar di tengah publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat.

Dengan sederet catatan hitam tersebut, Tumulo menilai Kapolres Pohuwato sudah tidak layak memimpin. “Ada banyak AKBP yang mau bekerja sungguh-sungguh di Pohuwato. Jadi sebaiknya Kapolres mundur saja. Faktanya, beliau gagal total dalam memimpin Polres Pohuwato,” tutup Kasmat.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler