Pohuwato – Aktivis masyarakat, Sonni Samu, memenuhi undangan klarifikasi dari Polres Pohuwato terkait dugaan pengrusakan aset milik Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Senin (30/12/2024). Insiden tersebut terjadi saat unjuk rasa yang dilakukan oleh Sonni bersama masyarakat untuk menuntut sanksi terhadap empat perusahaan perkebunan yang diduga melanggar UU Perkebunan.

Polres Pohuwato sebelumnya melayangkan undangan klarifikasi dengan nomor BI/648/RES 1.10/2024/Reskrim tertanggal 26/12/2024. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus tersebut.

Insiden pengrusakan aset diduga terjadi saat demonstrasi masyarakat yang meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan di Kecamatan Taluditi, Lemito, dan Popayato. Perusahaan tersebut dituduh melakukan pelanggaran yang merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar, termasuk 2.985 kepala keluarga yang diklaim berhak atas kebun plasma.

Sonni Samu menilai laporan pemerintah daerah terkait insiden tersebut sebagai langkah yang tidak proporsional.

“Saya sangat kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang mempersoalkan insiden kecil, hanya menyebabkan kerugian aset yang nilainya ratusan ribu rupiah. Padahal, kerugian besar akibat perusahaan-perusahaan tersebut terus diabaikan,” ujar Sonni.

Sonni juga menyoroti buruknya kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pohuwato, yang dinilainya gagal menyelesaikan persoalan mendasar.

“Insiden kemarin itu adalah bentuk kekesalan masyarakat yang sudah sangat wajar. Masyarakat muak dengan janji-janji pemerintah yang tidak ditepati. Pelanggaran perusahaan jelas-jelas merusak alam Pohuwato, tapi pemerintah seakan tutup mata,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak responsif terhadap aksi masyarakat yang telah dilakukan sesuai prosedur hukum.

“Harusnya pemerintah introspeksi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi sesuai prosedur, malah diabaikan. Jika hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin tragedi besar seperti 21/9 bisa terulang,” tutup Sonni.

Hingga saat ini, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Kabupaten Pohuwato juga belum membuahkan hasil.

Tuntutan masyarakat dalam demonstrasi tersebut mencakup:

1. Penegakan hukum terhadap empat perusahaan perkebunan yang diduga melanggar peraturan.
2. Penyelesaian hak kebun plasma bagi masyarakat terdampak.
3. Percepatan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Pohuwato untuk menyelesaikan polemik ini.

Insiden ini menjadi refleksi bagi Pemda Pohuwato untuk lebih responsif terhadap keluhan masyarakat, khususnya terkait permasalahan lingkungan dan hak-hak masyarakat terdampak. Kualitas pelayanan publik yang buruk, jika dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu konflik serupa di masa mendatang.