Pohuwato – Aktivis masyarakat, Sonni Samu, memenuhi undangan klarifikasi dari Polres Pohuwato terkait dugaan pengrusakan aset milik Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Senin (30/12/2024). Insiden tersebut terjadi saat unjuk rasa yang dilakukan oleh Sonni bersama masyarakat untuk menuntut sanksi terhadap empat perusahaan perkebunan yang diduga melanggar UU Perkebunan.
Polres Pohuwato sebelumnya melayangkan undangan klarifikasi dengan nomor BI/648/RES 1.10/2024/Reskrim tertanggal 26/12/2024. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus tersebut.
Insiden pengrusakan aset diduga terjadi saat demonstrasi masyarakat yang meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan di Kecamatan Taluditi, Lemito, dan Popayato. Perusahaan tersebut dituduh melakukan pelanggaran yang merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar, termasuk 2.985 kepala keluarga yang diklaim berhak atas kebun plasma.
Sonni Samu menilai laporan pemerintah daerah terkait insiden tersebut sebagai langkah yang tidak proporsional.
“Saya sangat kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang mempersoalkan insiden kecil, hanya menyebabkan kerugian aset yang nilainya ratusan ribu rupiah. Padahal, kerugian besar akibat perusahaan-perusahaan tersebut terus diabaikan,” ujar Sonni.
Sonni juga menyoroti buruknya kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pohuwato, yang dinilainya gagal menyelesaikan persoalan mendasar.
“Insiden kemarin itu adalah bentuk kekesalan masyarakat yang sudah sangat wajar. Masyarakat muak dengan janji-janji pemerintah yang tidak ditepati. Pelanggaran perusahaan jelas-jelas merusak alam Pohuwato, tapi pemerintah seakan tutup mata,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak responsif terhadap aksi masyarakat yang telah dilakukan sesuai prosedur hukum.
“Harusnya pemerintah introspeksi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi sesuai prosedur, malah diabaikan. Jika hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin tragedi besar seperti 21/9 bisa terulang,” tutup Sonni.
Hingga saat ini, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Kabupaten Pohuwato juga belum membuahkan hasil.
Tuntutan masyarakat dalam demonstrasi tersebut mencakup:
Penegakan hukum terhadap empat perusahaan perkebunan yang diduga melanggar peraturan.
Penyelesaian hak kebun plasma bagi masyarakat terdampak.
Percepatan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Pohuwato untuk menyelesaikan polemik ini.
Insiden ini menjadi refleksi bagi Pemda Pohuwato untuk lebih responsif terhadap keluhan masyarakat, khususnya terkait permasalahan lingkungan dan hak-hak masyarakat terdampak. Kualitas pelayanan publik yang buruk, jika dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu konflik serupa di masa mendatang.
Gorontalo – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-18, Pangkalan TNI AL (Lanal) Gorontalo menggelar kegiatan transplantasi terumbu karang di perairan selatan Gorontalo, Sabtu (10/05/2025).
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara TNI AL dengan Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan (FKTP) Universitas Negeri Gorontalo, Komunitas Selam Wawahea, serta dukungan unsur maritim dan masyarakat pesisir.
Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan ekosistem laut, mengganti terumbu karang yang rusak, dan menciptakan habitat baru bagi biota laut. Transplantasi juga sekaligus mendukung program pelestarian laut nasional dan memperkuat pendidikan lapangan bagi mahasiswa UNG.
Rangkaian acara dimulai dengan aksi bersih pantai, kemudian dilanjutkan dengan penyelaman transplantasi karang oleh prajurit TNI AL dan anggota Komunitas Selam Wawahea. Dalam aksi ini, sebanyak tujuh unit wadah paralon digunakan sebagai media tanam karang buatan yang dipasang di dasar laut.
Komandan Lanal Gorontalo, Letkol Laut (P) Martha Novalianto, Opsla, menekankan pentingnya pelestarian lingkungan maritim sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
“Kegiatan transplantasi terumbu karang ini sangat positif dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian laut demi generasi mendatang. Ini juga jadi momentum untuk mengajak semua pihak berhenti membuang sampah sembarangan dan tidak merusak ekosistem laut,” jelas Letkol Martha.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat Lanal Gorontalo dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan lingkungan laut, sekaligus membangun kolaborasi produktif dengan akademisi dan masyarakat dalam mewujudkan laut yang sehat dan lestari.
Gorontalo – Lolosnya salah satu calon Sekretaris Daerah di Kabupaten Gorontalo yang pernah terafiliasi dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi perhatian nasional.
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Prof. Irfan Idris, M.A. mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam seleksi pejabat publik dalam hal ini jabatan Sekda Kabupaten Gorontalo untuk memastikan calon yang ada tidak pernah ternoda kesetiaannya kepada Pancasila.
“BNPT diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan wajib melakukan Pencegahan dengan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi, yang salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Dirinya menegaskan bahwa BNPT bersama-sama dengan mitra strategisnya di daerah yakni Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) khususnya di Gorontalo siap memberikan saran masukan bahkan turut serta membantu proses seleksi pejabat publik agar bersih dari pengaruh paham radikal terorisme yang anti Pancasila.
Sementara itu, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Gorontalo Dr. Funco Tanipu, M.A. mengungkapkan bahwa isu mengenai HTI merupakan hal yang sangat serius di Provinsi Gorontalo, salah satu provinsi dengan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) yang cukup tinggi dan menempati urutan kedua di Pulau Sulawesi.
“Dibutuhkan riset yang mendalam dan komprehensi untuk menangani dan menangkal radikalisme dan terorisme di Provinsi Gorontalo,” jelasnya.
Funco mengungkapkan hasil riset tersebut sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan tingkat penyebaran radikalisme dan terorisme di level masyarakat Provinsi Gorotnalo.
“Ke depan, program FPKT nantinya akan bermitra dengan pemerintah daerah, Polri, TNI, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat serta lainnya guna bersama-sama membahas isu pencegahan radikalisme dan terorisme,” tuturnya.
Gorontalo – Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Gorontalo merayakan hari jadinya yang ke-18 pada Rabu (07/05/2025) dengan penuh semangat, kebersamaan, dan makna mendalam melalui berbagai kegiatan olahraga dan lomba antar satuan kerja. Seluruh rangkaian acara digelar di Markas Komando (Mako) Lanal Gorontalo, diikuti oleh keluarga besar Lanal dan jajaran Jalasenastri.
Kegiatan diawali dengan olahraga bersama dan jalan sehat sebagai upaya mempererat tali silaturahmi serta menumbuhkan semangat kekeluargaan di lingkungan Lanal.
Komandan Lanal Gorontalo, Letkol Laut (P) Martha Novalianto, menegaskan bahwa meski perayaan dilakukan secara sederhana, tidak mengurangi nilai dan makna dari peringatan ini.
“Perayaan tahun ini kita rayakan secara sederhana dengan harapan semoga Lanal Gorontalo ke depan semakin maju dan sukses,” ujar Letkol Martha.
Mengusung tema “Mengabdi untuk Laut, Berkarya untuk Bangsa”, peringatan ini menjadi momen refleksi dan penguatan komitmen terhadap tugas pokok TNI AL sebagai garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan maritim Indonesia.
Dalam sambutannya, Letkol Martha juga memanjatkan doa untuk kekuatan dan keselamatan seluruh prajurit serta keluarga besar Lanal Gorontalo.
“Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan mampu menjalankan tugas sebagai prajurit Jalasena dalam menjaga kedaulatan laut Nusantara, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo,” tuturnya penuh harap.
Semangat juang prajurit laut kembali digaungkan melalui semboyan legendaris “Jalesveva Jayamahe” yang berarti “Di Laut Kita Jaya”, mencerminkan tekad Lanal Gorontalo sebagai Benteng Nusantara Bahari yang terus berkontribusi menjaga wilayah perairan NKRI.