DEPROV – Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo secara resmi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-106 Pembicaraan Tingkat I di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (14/9/2026).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan segenap anggota legislatif.

Agenda utama rapat diisi dengan penyampaian penjelasan Gubernur Gorontalo atas Nota Keuangan Ranperda APBD TA 2027, yang dilanjutkan dengan penyerahan dokumen secara resmi dari pihak eksekutif kepada pimpinan DPRD.

Dalam penjelasannya, Gubernur Gusnar Ismail memaparkan bahwa proyeksi APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 berada pada kisaran Rp1,2 triliun (atau tepatnya Rp1,271 triliun), mengindikasikan penurunan sekitar 17,32 persen dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

Secara rinci, Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan naik 7,45 persen menjadi Rp473,44 miliar (atau sekitar Rp477 miliar), Pendapatan Transfer sebesar Rp797 miliar, serta pendapatan daerah lain yang sah.

Dari postur Belanja Daerah yang dialokasikan sebesar Rp1,261 triliun, Belanja Operasi mendominasi sebesar Rp1,076 triliun (terdiri dari Belanja Pegawai Rp649,88 miliar dan Belanja Barang/Jasa Rp412,23 miliar), Belanja Transfer Rp152 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp5 miliar, serta Belanja Modal yang dialokasikan sebesar Rp27,58 miliar.

Adapun pembiayaan daerah bersumber dari penerimaan SiLPA sebesar Rp11 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp21 miliar diarahkan untuk penyertaan modal daerah pada Bank SulutGo dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Gubernur mengungkapkan, keterbatasan fiskal daerah tidak terlepas dari tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat selama beberapa tahun terakhir, di mana APBD Induk Gorontalo terus terkoreksi dari Rp1,9 triliun pada 2024, turun menjadi Rp1,8 triliun pada 2025, Rp1,6 triliun pada 2026, hingga mencapai Rp1,2 triliun pada 2027.

Meski dibayangi tekanan fiskal, Pemprov Gorontalo tetap memasang target makro pembangunan secara optimistis, mencakup pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, penekanan angka kemiskinan hingga 11,29 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,9 persen, serta Gini Ratio 0,36.

Sejumlah program strategis telah disiapkan dalam RAPBD 2027, di antaranya modernisasi SMK, pengadaan 10.000 dosis benih ternak unggul, pemukiman baru, hilirisasi peternakan dan perikanan, SPAM Regional dari Waduk Bulango Ulu, bantuan bedah rumah 6.667 unit, pembangunan Sekolah Rakyat di Bone Bolango, SMA Garuda, serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Dalam sesi Pemandangan Umum Fraksi, seluruh fraksi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembahasan, meski diwarnai sederet catatan dan rekomendasi kritis.

Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa RAPBD 2027 harus menjadi instrumen kebijakan fiskal yang berdampak nyata, bukan sekadar dokumen administratif. Golkar mendesak alokasi anggaran yang proporsional bagi sektor pertanian serta mendorong digitalisasi pajak untuk mendongkrak PAD tanpa membebani masyarakat.

Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PKS secara khusus menyoroti anjloknya alokasi Belanja Modal yang merosot hingga 70,16 persen (dari Rp92,44 miliar menjadi Rp27,58 miliar). Kedua fraksi meminta pemerintah melakukan review agar pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, sarana kesehatan, dan pendidikan tidak terhenti. PKS juga menuntut transparansi rincian Belanja Barang dan Jasa senilai Rp412,23 miliar secara detail per OPD.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya mengalokasikan anggaran untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hidrometeorologi serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kemarau panjang. PDI-P juga mendesak pengawasan ketat terhadap izin tambang, reklamasi, dan perlindungan sumber air.

Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan pencegahan kebocoran penerimaan daerah, seraya menegaskan dukungan fraksi bersifat kritis-konstruktif demi kepentingan rakyat.

Sementara itu, Fraksi PPP memberikan perhatian khusus pada penyelesaian pembangunan RS Hasri Ainun Habibie yang masih membutuhkan dana Rp80 miliar untuk naik menjadi Tipe B dan pusat layanan kanker. PPP juga menyoroti realisasi cetak sawah baru yang baru mencapai 879 hektare dari target 5.642 hektare, serta mengusulkan dana sharing Pemprov-Pemkab untuk lahan Sekolah Rakyat di Bone Bolango.

Fraksi Amanat Bangsa dan Fraksi Demokrat Nurani Rakyat menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian dan perikanan. Amanat Bangsa mendorong industrialisasi komoditas lokal agar Gorontalo tidak sekadar menjadi pengekspor bahan mentah, sementara Demokrat Nurani Rakyat mendesak intervensi anggaran khusus untuk mengatasi serangan hama penggerek batang yang memicu penurunan produksi padi hingga 12,58 persen.

Menariknya, dalam proses tanggapan Gubernur usai pemandangan umum fraksi, mengemuka pula aspirasi efisiensi anggaran, di mana alokasi pakaian dinas Gubernur sebesar Rp226 juta diusulkan untuk dipangkas menjadi sekitar Rp100 juta agar sisa anggarannya dialihkan ke program pemberdayaan masyarakat.

Seluruh masukan dan catatan dari delapan fraksi tersebut kini menjadi basis acuan dalam pembahasan teknis antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Gorontalo guna melahirkan APBD 2027 yang transparan, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

The post Satu Suara Sepakat Lanjut! Seluruh Fraksi DPRD Gorontalo Terima Ranperda APBD 2027 appeared first on Barakati ID.

The post Satu Suara Sepakat Lanjut! Seluruh Fraksi DPRD Gorontalo Terima Ranperda APBD 2027 appeared first on Barakati ID.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa merespons viralnya motor listrik Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengaku belum tahu soal anggaran tahun ini. “Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak,” ujarnya di Jakarta (7/4).

Menurutnya, dana harus difokuskan pada makanan masyarakat. Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana meluruskan rumor 70 ribu unit. “Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” jelasnya. Total realisasi baru 21.801 unit. Reuters mencatat, transparansi logistik pada program gizi subsidi sangat krusial guna mencegah inefisiensi uang negara.

The post BGN Tiba-Tiba Beli Motor Listrik Puluhan Ribu Unit untuk Dapur MBG,MENKEU Purbaya tidak Tahu appeared first on Barakati ID.

The post BGN Tiba-Tiba Beli Motor Listrik Puluhan Ribu Unit untuk Dapur MBG,MENKEU Purbaya tidak Tahu appeared first on Barakati ID.

UNG – Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mengawali tahun 2026 dengan semangat baru melalui pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) FIP UNG Tahun 2026, yang mengusung tema “Membangun Budaya Kerja Kompetitif dan Produktif.”

Agenda strategis ini digelar sebagai langkah awal dalam memantapkan arah pembangunan fakultas dengan visi yang lebih tajam, adaptif, dan berorientasi hasil. Kegiatan tersebut menjadi ruang penting bagi seluruh sivitas akademika untuk menyelaraskan target kinerja dengan tantangan nyata dunia pendidikan tinggi di masa depan.

Menurut Dekan FIP UNG, Prof. Dr. Arwildayanto, M.Pd., Raker tahun ini tidak sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi capaian tahun sebelumnya sekaligus merancang peta jalan (roadmap) baru yang lebih produktif dan berdampak.

“Ruh dari Raker tahun ini adalah produktivitas. Produktivitas bukan sekadar angka di atas kertas, tapi soal etos dan disiplin kerja. Kami berkomitmen untuk melakukan pembinaan intensif bagi dosen muda agar lebih aktif menghasilkan publikasi ilmiah, melanjutkan studi ke jenjang S3, serta meningkatkan kinerja akademik dan profesionalisme,” ujar Arwildayanto.

Ia menambahkan bahwa setiap usulan program akan disusun secara selektif, berbasis prioritas, dan disokong oleh anggaran yang tepat guna. Tujuannya agar setiap inisiatif yang dihasilkan dari Raker dapat langsung memberi manfaat bagi pengembangan kelembagaan dan peningkatan mutu pelayanan akademik.

Sinergi Akademik dan Manajemen Efisien

Lebih jauh, Raker FIP UNG juga menjadi ajang memperkuat sinergi antara ambisi akademik dan tata kelola manajemen yang efisien. Dengan mengedepankan budaya kerja kompetitif dan produktif, fakultas optimistis dapat terus meningkatkan kontribusi dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi serta memperluas manfaat nyata bagi masyarakat.

Hadir memberikan arahan dalam kegiatan tersebut, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum UNG, Dr. Moh. Hidayat Koniyo, S.T., M.Kom., yang memaparkan kebijakan keuangan universitas tahun 2026. Ia menegaskan pentingnya efisiensi dan outcome-based management dalam tata kelola keuangan perguruan tinggi.

“Perlu diingat, tahun ini arah kebijakan universitas berfokus pada peningkatan kualifikasi dosen melalui percepatan studi lanjut ke jenjang S3, peningkatan publikasi ilmiah, serta implementasi skema bantuan berbasis output. Semua ini dilakukan untuk mendorong peningkatan skor SINTA dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) universitas,” jelas Hidayat.

Ia juga menekankan bahwa efisiensi anggaran dan optimalisasi sumber daya harus berjalan seimbang dengan peningkatan produktivitas SDM. Melalui sinergi antarunit kerja, UNG diharapkan dapat menjadi institusi pendidikan yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga unggul dalam kompetisi akademik nasional dan internasional.

The post Tajamkan Visi, FIP UNG Susun Roadmap Strategis Hadapi Tantangan Pendidikan 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Tajamkan Visi, FIP UNG Susun Roadmap Strategis Hadapi Tantangan Pendidikan 2026 appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menggelar Apel Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, di halaman Kantor Bupati Pohuwato, Senin (19/1/2026).

Kegiatan rutin ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta jajaran ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Dalam sambutannya, Wabup Iwan menyampaikan bahwa Pemkab Pohuwato telah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) setiap hari Jumat. Kebijakan ini menjadikan jam kerja ASN efektif selama empat hari dalam sepekan.

Namun demikian, Wabup menegaskan bahwa WFA bukan berarti hari libur, melainkan tetap bekerja penuh tanggung jawab dari lokasi mana pun di wilayah Kabupaten Pohuwato.

“WFA bukan berarti tidak bekerja. ASN tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dari mana saja. Hal ini penting dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi kebijakan WFA,” jelas Iwan Adam.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa apel Korpri di awal tahun 2026 memiliki makna strategis sebagai momentum meneguhkan kembali komitmen ASN dalam mengawali pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik.

“Tahun baru hendaknya menjadi titik awal untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan disiplin, serta memperkuat integritas dan loyalitas dalam melayani masyarakat Kabupaten Pohuwato,” ujarnya.

Wabup Iwan juga mengingatkan para pimpinan perangkat daerah agar terus melakukan pembinaan terhadap jajarannya dengan menumbuhkan budaya kerja yang disiplin, saling menghargai, dan berorientasi pada hasil.

“Disiplin bukan hanya tentang kehadiran, tetapi juga tanggung jawab, etos kerja, serta kesungguhan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti kondisi fiskal daerah tahun 2026 yang menuntut setiap OPD untuk lebih berhati-hati, efisien, dan bijaksana dalam pengelolaan anggaran.

“Setiap perangkat daerah harus mampu menyusun dan melaksanakan program kerja secara tepat sasaran, menghindari pemborosan, serta memprioritaskan kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata dia.

Wabup menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, melainkan tantangan untuk bekerja lebih cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab.

Di akhir kegiatan, Iwan Adam menyampaikan bahwa kehadirannya dalam apel tersebut mewakili Bupati Pohuwato, yang pada waktu bersamaan tengah menjalankan agenda lain. Oleh karena itu, mandat untuk memimpin apel diberikan kepada Wakil Bupati sebagai bentuk sinergi kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah Pohuwato.

The post Mulai 2026 dengan Komitmen: ASN Pohuwato Didorong Tingkatkan Kinerja appeared first on Barakati ID.

The post Mulai 2026 dengan Komitmen: ASN Pohuwato Didorong Tingkatkan Kinerja appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar Apel Akbar Peringatan Hari Desa Nasional Tingkat Kabupaten Pohuwato yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, Kamis (15/01/2026).

Apel yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Pohuwato itu diikuti oleh seluruh kepala desa, perangkat desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pohuwato. Selain jajaran pemerintah desa, kegiatan ini juga dihadiri oleh Perwakilan Dinas PPA dan PMD Provinsi Gorontalo, Rustam Huntoyungo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zulkifli Umar, Staf Ahli Bupati, Amrin Umar, Kadis PMD Pohuwato, Kadir Amran, para pimpinan OPD, camat, serta unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, Risang Septian Putranto, S.E., M.M.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan bahwa peringatan Hari Desa Nasional tahun 2026 menjadi momentum penting dan membahagiakan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan desa untuk memperkuat komitmen dalam memajukan desa.

“Hari ini adalah hari yang berbahagia, momentum kita bersama memperingati Hari Desa Nasional Tahun 2026. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Pohuwato,” ujar Wabup.

Lebih lanjut, Wabup Iwan menyoroti kondisi baru yang dihadapi pemerintah desa pada tahun ini, di mana terjadi penyesuaian anggaran desa. Situasi tersebut, menurutnya, menuntut setiap aparatur desa untuk lebih cermat, bijak, dan kreatif dalam mengelola keuangan serta merancang program pembangunan.

“Namun saya yakin tantangan ini bukan penghalang, melainkan momentum untuk bersama-sama meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang ada,” jelasnya.

Iwan juga menegaskan bahwa alokasi dana desa tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan prinsip tertib administrasi, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

“Kita harus memastikan setiap penggunaan anggaran desa benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah desa se-Kabupaten Pohuwato yang selama ini telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengelola dana desa secara akuntabel dan bertanggung jawab.

“Selamat Hari Desa Nasional Tingkat Kabupaten Pohuwato Tahun 2026. Semoga dengan semangat kebersamaan dan komitmen meningkatkan efisiensi anggaran desa, kita mampu membangun desa yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri,” tutupnya.

Mengakhiri sambutannya, Wabup Iwan menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato yang belum dapat hadir karena sedang mengikuti pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait finalisasi pembangunan Kantor Bupati Pohuwato.

“Bapak Bupati menitipkan salam untuk kita semua, khususnya pemerintah desa yang saat ini memperingati Hari Desa Nasional Tingkat Kabupaten Pohuwato,” pungkas Iwan.

The post Jangan Lengah! Wakil Bupati Ingatkan Desa Hadapi Tantangan Baru Anggaran appeared first on Barakati ID.

The post Jangan Lengah! Wakil Bupati Ingatkan Desa Hadapi Tantangan Baru Anggaran appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Mengawali tahun 2026, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Pohuwato melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (13/1/2026). Kunjungan ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Pohuwato.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian PUPR tersebut, Bupati Saipul didampingi Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Mahyudin Ahmad, Asisten Administrasi Umum Ahmad Djuuna, Kepala Bappeda Rustam Melleng, Kepala BPKPD Tety Alamari, dan Kepala Dinas PUPR Ir. Risdiyanto Mokodompit.

Turut mendampingi pula Kepala BPBPK Provinsi Gorontalo Singgi Raharja, ST, serta PPK Perencanaan dan staf BPBPK, yang turut memenuhi permintaan Bupati Saipul agar bersama-sama menyampaikan aspirasi pembangunan daerah.

Rombongan Pemkab Pohuwato diterima langsung oleh Wakil Menteri PUPR, Ir. Diana Kusumastuti, MT, didampingi Direktur Sanitasi, Direktur Prasarana Strategis, serta jajaran pejabat eselon lainnya di lingkungan kementerian.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian PUPR terhadap Kabupaten Pohuwato, khususnya terkait alokasi anggaran pembangunan Kantor Bupati Pohuwato senilai Rp43 miliar.

“Kami sangat berterima kasih karena di tengah efisiensi nasional akibat bencana di beberapa provinsi, alokasi pembangunan Kantor Bupati Pohuwato tetap dipertahankan. Ini menunjukkan komitmen dan dukungan nyata pemerintah pusat bagi kami,” ujar Bupati Saipul.

Bupati menambahkan, pembangunan kantor baru tersebut menjadi kebutuhan prioritas dalam meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang prima.

Selain itu, Bupati Saipul turut menyampaikan apresiasi atas dukungan anggaran optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) SPAM Randangan, yang berfungsi melayani kebutuhan air bersih Bandara Panua Pohuwato serta masyarakat di Desa Motolohu, Imbodu, Omayuwa, dan Siduwonge.

“Dengan optimalisasi ini, kami berharap pelayanan air bersih bisa kembali normal dan semakin maksimal,” ungkapnya.

Dalam forum tersebut, Bupati juga menegaskan pentingnya pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), yang kini menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya pertumbuhan penduduk serta aktivitas ekonomi akibat hadirnya investasi pertambangan di Pohuwato. Ia meminta agar anggaran sebesar Rp14,5 miliar untuk pembangunan IPLT beserta armada truk pengangkut tinja tidak dipangkas akibat efisiensi nasional.

Permintaan itu mendapat tanggapan positif dari Wakil Menteri PUPR, yang langsung memerintahkan Direktur Sanitasi untuk memastikan anggaran IPLT tidak dihapus mengingat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.

Menutup pertemuan, Bupati Saipul juga mengusulkan sejumlah program strategis lain untuk dapat diakomodasi dalam pembiayaan kementerian, antara lain pembangunan Sekolah Rakyat, pasar sehat, serta peningkatan sarana Gelanggang Olahraga (GOR) Pohuwato.

Wakil Menteri PUPR menyambut baik usulan tersebut, namun menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan untuk pembangunan pasar, Kementerian Sosial untuk Sekolah Rakyat, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk peningkatan fasilitas GOR.

“Kami melihat peluang pembiayaan melalui APBN masih terbuka lebar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif dan proaktif dalam mengusulkan program agar dapat masuk dalam rencana kerja kementerian dan teranggarkan,” tutup Bupati Saipul.

Kunjungan ini menjadi langkah awal Pemkab Pohuwato di tahun 2026 untuk memperjuangkan program infrastruktur prioritas dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

The post Rp43 Miliar Dipertahankan, Pembangunan Kantor Bupati Pohuwato Aman dari Efisiensi appeared first on Barakati ID.

The post Rp43 Miliar Dipertahankan, Pembangunan Kantor Bupati Pohuwato Aman dari Efisiensi appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Apel kerja awal tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Pohuwato digelar pada Senin (05/01/2026) di halaman Kantor Bupati Pohuwato. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang didampingi oleh Wakil Bupati Iwan S. Adam, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten dan staf ahli bupati, serta pimpinan OPD dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Pohuwato.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN yang hadir dan mengikuti apel kerja perdana di tahun 2026. Menurutnya, kehadiran ASN merupakan bentuk komitmen dan kedisiplinan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN yang mengawali tahun kerja 2026 dengan semangat. Ini menunjukkan komitmen dan kedisiplinan kita sebagai aparatur pemerintah yang siap bekerja melayani rakyat,” ujar Bupati Saipul.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan ucapan selamat memasuki tahun kerja 2026 kepada seluruh ASN, sembari mengingatkan perjalanan panjang tahun 2025 yang penuh tantangan. Meski menghadapi keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dinilai tetap mampu menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya.

“Selama tahun 2025, kita telah bekerja keras menjalankan mandat rakyat meski di tengah kondisi fiskal terbatas. Saya mengapresiasi dedikasi seluruh ASN yang telah mengabdi tanpa mengeluh,” tegasnya.

Bupati Saipul menegaskan bahwa tahun 2026 masih akan diwarnai tantangan yang relatif sama. Namun kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh menurunkan semangat, kedisiplinan, dan komitmen ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“ASN berada di bawah sumpah dan janji Korpri. Itu adalah tanggung jawab moral untuk terus melayani rakyat. Jika masa jabatan kami sebagai pejabat politik terbatas, maka pengabdian ASN justru masih panjang. Karena itu, mari kita bekerja sinergis dan kolaboratif untuk Pohuwato yang lebih baik,” ujarnya.

Bupati juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran daerah merupakan dampak dari kebijakan nasional. Pemerintah pusat saat ini tengah fokus pada sejumlah program strategis nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai program prioritas pembangunan lainnya.

“Kondisi fiskal ini tidak hanya terjadi di Pohuwato, tetapi juga hampir di seluruh daerah di Indonesia. Karena itu, saya berharap para pejabat daerah tidak hanya menunggu, melainkan aktif menjemput peluang serta berkoordinasi langsung dengan kementerian,” imbaunya.

Meski menghadapi keterbatasan, Bupati Saipul tetap optimistis terhadap peluang pembangunan di Pohuwato. Ia bersyukur karena pembangunan kantor bupati yang telah diperjuangkan selama dua tahun, kini akan mulai direalisasikan pada tahun ini.

“Insyaallah, pembangunan kantor bupati mulai dikerjakan tahun 2026 ini. Itu hasil perjuangan dan kesabaran kita bersama. Masih banyak program strategis lainnya yang akan kita dorong,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Bupati Saipul mengajak seluruh ASN untuk tetap bersyukur, menjaga semangat, serta tidak larut dalam keluhan di tengah keterbatasan.

“Mari songsong tahun 2026 dengan semangat baru. Insyaallah, segala harapan dan doa masyarakat akan kita wujudkan melalui kerja nyata. Tetap semangat mengabdi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara,” pungkasnya.

The post Tantangan Fiskal Tak Halangi, ASN Pohuwato Diminta Tetap Berkomitmen appeared first on Barakati ID.

The post Tantangan Fiskal Tak Halangi, ASN Pohuwato Diminta Tetap Berkomitmen appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan komitmennya dalam melaksanakan Proyek Strategis Daerah (PSD) secara transparan, efisien, dan bebas dari potensi penyimpangan. Pembangunan yang berjalan tidak hanya ditargetkan selesai tepat waktu dan sesuai kualitas, tetapi juga harus berlandaskan prinsip akuntabilitas dan integritas tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, dalam rapat koordinasi (Rakor) monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi serta peninjauan lapangan terhadap sejumlah proyek strategis daerah tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Banthayo Lo Yiladia (BLY) pada Jumat (14/11/2025) dan turut dihadiri oleh satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Wawali Indra, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata diukur dari capaian fisik maupun serapan anggaran, tetapi juga dari integritas dan akuntabilitas seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

“Monitoring dan evaluasi seperti ini sangat penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai prinsip transparan, efisien, dan terbebas dari potensi penyimpangan,” ujar Indra Gobel.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, setiap potensi penyimpangan akan ditutup melalui penerapan sistem dan tata kelola yang baik.

“Upaya tersebut akan dilakukan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan maturitas penyelenggaraan di setiap OPD, serta penerapan manajemen risiko dan peta risiko fraud sebagai instrumen pencegahan korupsi berbasis risiko,” jelasnya.

Lebih lanjut, Indra menuturkan bahwa upaya pencegahan korupsi juga dilakukan dengan mendorong penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, memperkuat fungsi pengawasan internal melalui Inspektorat, serta mengoptimalkan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

“Pemerintah Kota Gorontalo juga terus mendorong agar setiap OPD melaksanakan aksi pencegahan korupsi secara berkelanjutan, demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan dipercaya publik,” tutupnya.

The post Indra Gobel Tegaskan Integritas Jadi Ukuran Keberhasilan Pembangunan Daerah appeared first on Barakati ID.

The post Indra Gobel Tegaskan Integritas Jadi Ukuran Keberhasilan Pembangunan Daerah appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Tidak adanya alokasi anggaran untuk Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam APBD 2026 mendapat sorotan tajam dari Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo.

Hal ini terungkap dalam rapat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gorontalo, KPI, dan KPID, yang membahas rancangan APBD 2026. Dalam pembahasan, Komisi 1 menemukan bahwa pos anggaran untuk KIP dan KPID tidak tercantum sama sekali.

Anggota Komisi 1, Kristina Udoki, menegaskan bahwa kedua lembaga tersebut dibentuk berdasarkan undang-undang dan harus mendapatkan perhatian, termasuk dukungan anggaran, agar keterbukaan informasi publik tetap terjamin.

“Kalau tidak ada anggaran, sama saja mau dibubarkan. Kalau ini terjadi, maka Komisi 1 wajib bertanggung jawab,” tegas Kristina.

Sementara itu, anggota Komisi 1 lainnya, Femy, menjelaskan bahwa anggaran untuk KPID seharusnya disediakan sesuai surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia, arahan Presiden, serta surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta gubernur di setiap provinsi untuk mengalokasikannya.

Namun, Kominfo Gorontalo justru tidak menganggarkan KIP dan KPID dalam APBD murni, melainkan hanya mengusulkannya pada anggaran tambahan.

“KIP dan KPID ini adalah langkah maju pemerintah. Tetapi jika tidak dianggarkan, berarti ini kemunduran,” ujar Femy.

Kristina juga menambahkan, alasan keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi penghalang, karena provinsi lain tetap mengalokasikan dana bagi KIP dan KPID meski mengalami efisiensi anggaran. Dari total Rp17 miliar anggaran Kominfo, dilakukan efisiensi hingga tersisa Rp14 miliar.

The post KIP dan KPID Gorontalo Terancam Lumpuh, Anggaran Hilang dari APBD 2026 appeared first on Barakati ID.

The post KIP dan KPID Gorontalo Terancam Lumpuh, Anggaran Hilang dari APBD 2026 appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, S.H., untuk pertama kalinya memimpin Apel Korpri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Apel yang berlangsung di halaman kantor sementara Bupati Pohuwato ini dihadiri oleh Sekda Pohuwato, Iskandar Datau, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, camat, serta jajaran ASN di lingkungan Pemda Pohuwato.

Dalam arahannya, Wabup Iwan Adam menegaskan pentingnya disiplin, kekompakan, dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa apel ini merupakan perintah langsung dari Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang masih mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

“Hari ini momentum berbahagia bagi saya dan para pejuang Pohuwato. Ini adalah momen untuk mengingatkan kita semua atas lahirnya Kabupaten Pohuwato. Kita ingin membawa daerah ini semakin maju di usia 22 tahun, tentu dengan dukungan seluruh ASN,” ungkap Wabup Iwan.

Wabup Iwan menekankan bahwa seluruh ASN harus berada dalam satu barisan dan loyal kepada kepemimpinan yang terpilih. Ia juga menyoroti efisiensi perjalanan dinas ASN yang ke depan akan lebih tertata dan transparan.

“Mulai hari ini, sebelum Pak Bupati kembali, tidak ada perjalanan dinas tanpa persetujuan langsung dari Bupati atau Wakil Bupati,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wabup Iwan mengingatkan bahwa sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, perjalanan dinas harus dipotong 50 persen agar anggaran lebih efisien dan dialokasikan ke hal yang lebih prioritas.

“Anggaran harus benar-benar digunakan secara efisien untuk kesejahteraan ASN dan kepentingan daerah,” tambahnya.

Selain menyoroti disiplin ASN, Wabup Iwan juga menekankan pentingnya investasi di Pohuwato, terutama di sektor pertambangan. Jika investasi ini berhasil, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pohuwato akan meningkat secara signifikan.

Sementara itu, Ketua Korpri Kabupaten Pohuwato, Usman Hadits Bay, S.H., menegaskan bahwa apel kali ini menjadi momentum bagi ASN untuk lebih disiplin, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

“Pak Wabup ingin ASN lebih disiplin, memahami peran dan fungsinya, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini awal bagi kita untuk lebih berbenah dan maju,” kata Usman Bay.

Dengan komitmen untuk meningkatkan disiplin ASN serta memastikan efisiensi penggunaan anggaran, Wabup Iwan S. Adam berharap pemerintahan Pohuwato dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

The post Wakil Bupati Iwan S. Adam Pimpin Apel Korpri Perdana, Tekankan Disiplin dan Efisiensi Anggaran appeared first on Barakati ID.

The post Wakil Bupati Iwan S. Adam Pimpin Apel Korpri Perdana, Tekankan Disiplin dan Efisiensi Anggaran appeared first on Barakati ID.