Connect with us

Advertorial

Tantangan Sosialisasi Regulasi Kesehatan dan Minimnya Tenaga Medis Jadi Fokus Rapat Kerja DPRD Provinsi Gorontalo

Published

on

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melalui Komisi IV menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder sektor kesehatan untuk membahas peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Dulohupa Deprov pada Senin (06/10/2025) dan menjadi tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Kesehatan.

Anggota Komisi IV, dr. Sri Darsianti Tuna, menjelaskan bahwa pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, mulai dari perwakilan rumah sakit, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, hingga ketua organisasi profesi di tingkat provinsi. Tujuan utama rapat adalah untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan di Gorontalo.

“Banyak persoalan di lapangan muncul karena lemahnya sosialisasi, komunikasi, dan evaluasi. Ketiga hal ini harus berjalan beriringan agar solusi yang diberikan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata dr. Yanti, sapaan akrabnya.

Dalam rapat tersebut, dr. Yanti menambahkan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa terkait layanan kesehatan sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan-peraturan terkait, seperti Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), dan regulasi BPJS Kesehatan. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga banyak regulasi yang belum sepenuhnya dipahami oleh publik.

“Meski sudah ada peraturan yang jelas, persoalan sosialisasi masih menjadi kendala besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih intens menyampaikan informasi terkait peraturan kesehatan ini kepada masyarakat,” lanjut dr. Yanti.

Komisi IV juga menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan menghadirkan penjelasan dari berbagai instansi terkait, meskipun satu persoalan utama mengenai tarif rumah sakit masih menunggu hasil konsultasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dr. Yanti, rumah sakit belum bisa menerima pembayaran klaim tanpa rekomendasi dari BPK.

Sebagai komitmen untuk menyelesaikan masalah ini, DPRD Gorontalo berjanji akan mengawal proses konsultasi dengan BPK untuk mempercepat penyelesaian masalah tarif rumah sakit. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah memberikan pembayaran uang muka (DP) kepada rumah sakit sambil menunggu hasil final dari BPK.

Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas terbatasnya layanan kesehatan pada malam hari. Komisi IV menekankan pentingnya penyediaan layanan UGD di puskesmas non-rawat inap sesuai dengan regulasi, meskipun kendalanya ada pada ketersediaan tenaga medis yang bertugas 24 jam.

“Saat ini, tidak semua dokter dapat bertugas selama 24 jam, yang menjadi kendala dalam memberikan layanan kesehatan di malam hari. Ini harus segera dicari solusinya agar masyarakat tetap terlayani dengan baik,” tegas dr. Yanti.

Komisi IV juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara rumah sakit, dinas kesehatan, dan BPJS Kesehatan untuk menghindari masalah-masalah serupa di masa mendatang. Komunikasi rutin dan evaluasi yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Gorontalo.

Rapat kerja ini diharapkan menjadi langkah awal yang penting dalam meningkatkan layanan kesehatan di Gorontalo dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi antara berbagai pihak terkait.

Advertorial

Pemkot Gorontalo Siapkan Rp30 Miliar Bangun Kantor Wali Kota Baru di 2027

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo resmi menetapkan proyek pembangunan Kantor Wali Kota yang baru sebagai agenda super prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Keputusan strategis ini diungkapkan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam Forum Perangkat Daerah terkait penyusunan RKPD 2027 yang digelar di halaman Kantor Wali Kota setempat, Rabu (01/04/2026).

Adhan Dambea menegaskan bahwa proyek infrastruktur berskala besar ini akan segera direalisasikan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai langkah awal, Pemkot Gorontalo siap mengalokasikan dana puluhan miliar rupiah pada tahun depan tanpa mengabaikan perbaikan infrastruktur vital lainnya, seperti akses jalan raya.

“Pembangunan Kantor Wali Kota ini menjadi fokus utama kita selama lima tahun ke depan. Untuk tahun depan, kita telah menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar sebagai tahap awal pelaksanaannya,” ungkap Wali Kota Adhan.

Menurutnya, mega proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan wujud nyata komitmen Pemkot Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran gedung baru tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern, representatif, dan terintegrasi.

Meski demikian, Adhan menyadari bahwa realisasi proyek super prioritas ini membawa konsekuensi pada penyesuaian program kerja lainnya. Di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk lebih cermat, adaptif, dan selektif dalam merancang pembangunan.

“Dengan kondisi anggaran yang serba terbatas, kita harus benar-benar jeli memilih mana program prioritas yang mendesak dan bisa dibiayai. Oleh karena itu, forum ini sangat penting untuk menyelaraskan rencana kerja dengan kondisi fiskal kita, sekaligus menggali alternatif pembiayaan di luar APBD,” jelasnya.

Lebih jauh, pembangunan gedung pusat pemerintahan ini diakui Adhan sebagai salah satu cita-cita dan mimpi terbesarnya selama masa kepemimpinan. Ia berharap proyek tersebut dapat menjadi warisan (legacy) yang bermanfaat bagi masyarakat dan aparatur sipil di masa mendatang.

“Ini selalu saya sampaikan dan saya impikan. Insyaallah, jika Allah mengizinkan, sebelum saya meninggalkan jabatan ini, Kota Gorontalo sudah memiliki Kantor Wali Kota yang baru dan megah. Ini adalah harapan kita bersama,” tuturnya.

Menutup arahannya, wali kota dua periode itu meminta seluruh aparatur pemerintah untuk terus bersinergi dan tidak mudah mengeluh.

“Tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman. Oleh karena itu, jangan pernah ada kata lelah apalagi mengeluh dalam bekerja melayani rakyat. Apa yang kita capai nanti adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pegawai Pemkot Gorontalo,” pungkas Adhan.

Continue Reading

Advertorial

Ribuan Mahasiswa UNG Sambut Antusias Kedatangan Menteri HAM RI Natalius Pigai

Published

on

UNG – Suasana megah dan penuh antusiasme mewarnai Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada Rabu (01/04/2026). Ribuan mahasiswa yang kompak mengenakan jas almamater kebanggaan berwarna merah marun tampak memadati setiap sudut ruangan guna menyambut kedatangan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai.

Kehadiran sosok penting dari pemerintah pusat ini menjadi magnet tersendiri bagi seluruh sivitas akademika UNG. Mereka tampak antusias untuk mendalami lebih jauh mengenai penguatan kapasitas HAM langsung dari tokoh utamanya di tingkat nasional.

Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., menyambut hangat kunjungan Natalius Pigai di “Kampus Kerakyatan” tersebut. Menurutnya, kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda seremoni kenegaraan semata, melainkan sebuah langkah strategis untuk memperkuat fondasi moral dan intelektual para mahasiswa.

“Kehadiran Bapak Menteri di Kampus Kerakyatan UNG tentu memberikan suntikan motivasi yang luar biasa bagi kami. Ini adalah momentum penting untuk terus mengingatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Prof. Eduart dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Prof. Eduart menekankan bahwa pemahaman komprehensif mengenai HAM harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas seorang intelektual. Ia mendorong agar nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan tidak hanya berhenti di ruang-ruang diskusi, tetapi juga harus terintegrasi ke dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

“Melalui keterlibatan aktif Kementerian HAM di lingkungan perguruan tinggi, kami berharap UNG mampu mencetak generasi lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik tinggi, tetapi juga kepekaan sosial yang tajam, khususnya dalam mengawal amanat penegakan HAM di wilayah Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.

Continue Reading

Advertorial

Perkokoh Keamanan, Jajaran Satradar 207 Kwandang Gelar Silaturahmi dengan Bupati Pohuwato

Published

on

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyambut hangat kunjungan silaturahmi dari jajaran Satuan Radar (Satradar) 207 Kwandang. Pertemuan strategis yang bertujuan mempererat sinergi lintas sektor ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan di kediaman pribadi Bupati Saipul di kawasan Limboto, Kabupaten Gorontalo, pada Rabu (1/4/2026).

Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Satradar (Dansatradar) 207 Kwandang, Letkol Lek Yohanes Kristiardi, S.M. Turut mendampingi dalam kunjungan kehormatan itu antara lain Kapten Lek Rahma Gustowo Pribadi, S.Tr(Han)., Kapten Lek Jaka Kusuma Wardhana, S.Tr(Han)., serta Letda Kes Aditya Cahya Pratama, S.Kep.

Dalam perbincangan yang penuh keakraban, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif jajaran TNI Angkatan Udara (AU) tersebut. Ia memandang pertemuan ini sebagai momentum penting untuk memperkokoh hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan unsur pertahanan negara.

“Kami menyambut baik silaturahmi ini. Harapannya, sinergi dan komunikasi yang telah terjalin dengan sangat baik dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung stabilitas keamanan wilayah di Kabupaten Pohuwato dan sekitarnya,” ungkap Bupati Saipul.

Menurut orang nomor satu di Pohuwato tersebut, kolaborasi yang solid bersama TNI merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, damai, dan kondusif bagi masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Dansatradar 207 Kwandang, Letkol Lek Yohanes Kristiardi, turut menyampaikan rasa terima kasih atas penerimaan dan sambutan hangat dari Bupati Pohuwato. Pihaknya menegaskan bahwa agenda silaturahmi ini merupakan wujud nyata komitmen institusinya dalam menjaga ketahanan wilayah.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk memperkuat koordinasi serta kerja sama lintas sektor demi menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah Gorontalo,” pungkas Letkol Yohanes.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler