Advertorial
Tantangan Sosialisasi Regulasi Kesehatan dan Minimnya Tenaga Medis Jadi Fokus Rapat Kerja DPRD Provinsi Gorontalo
Published
5 months agoon
DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melalui Komisi IV menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder sektor kesehatan untuk membahas peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Dulohupa Deprov pada Senin (06/10/2025) dan menjadi tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Kesehatan.
Anggota Komisi IV, dr. Sri Darsianti Tuna, menjelaskan bahwa pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, mulai dari perwakilan rumah sakit, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, hingga ketua organisasi profesi di tingkat provinsi. Tujuan utama rapat adalah untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan di Gorontalo.
“Banyak persoalan di lapangan muncul karena lemahnya sosialisasi, komunikasi, dan evaluasi. Ketiga hal ini harus berjalan beriringan agar solusi yang diberikan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata dr. Yanti, sapaan akrabnya.
Dalam rapat tersebut, dr. Yanti menambahkan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa terkait layanan kesehatan sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan-peraturan terkait, seperti Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), dan regulasi BPJS Kesehatan. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga banyak regulasi yang belum sepenuhnya dipahami oleh publik.
“Meski sudah ada peraturan yang jelas, persoalan sosialisasi masih menjadi kendala besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih intens menyampaikan informasi terkait peraturan kesehatan ini kepada masyarakat,” lanjut dr. Yanti.
Komisi IV juga menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan menghadirkan penjelasan dari berbagai instansi terkait, meskipun satu persoalan utama mengenai tarif rumah sakit masih menunggu hasil konsultasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dr. Yanti, rumah sakit belum bisa menerima pembayaran klaim tanpa rekomendasi dari BPK.
Sebagai komitmen untuk menyelesaikan masalah ini, DPRD Gorontalo berjanji akan mengawal proses konsultasi dengan BPK untuk mempercepat penyelesaian masalah tarif rumah sakit. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah memberikan pembayaran uang muka (DP) kepada rumah sakit sambil menunggu hasil final dari BPK.
Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas terbatasnya layanan kesehatan pada malam hari. Komisi IV menekankan pentingnya penyediaan layanan UGD di puskesmas non-rawat inap sesuai dengan regulasi, meskipun kendalanya ada pada ketersediaan tenaga medis yang bertugas 24 jam.
“Saat ini, tidak semua dokter dapat bertugas selama 24 jam, yang menjadi kendala dalam memberikan layanan kesehatan di malam hari. Ini harus segera dicari solusinya agar masyarakat tetap terlayani dengan baik,” tegas dr. Yanti.
Komisi IV juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara rumah sakit, dinas kesehatan, dan BPJS Kesehatan untuk menghindari masalah-masalah serupa di masa mendatang. Komunikasi rutin dan evaluasi yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Gorontalo.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi langkah awal yang penting dalam meningkatkan layanan kesehatan di Gorontalo dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi antara berbagai pihak terkait.
You may like
-
Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan
-
Bukan Sekadar Komplain: Komisi IV Bongkar Masalah Serius Program MBG di SMAN 1 Limboto Barat
-
Resmi Dilantik! Tujuh Komisioner KPID Gorontalo Siap Awasi Dunia Penyiaran
-
Matangkan Langkah Besar! FK UNG Belajar Best Practice PPDS Anestesiologi di UNHAS
-
Dorong Ekonomi Desa, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Gerai Koperasi Merah Putih Yosonegoro
-
Jelang Ramadan, Meyke Camaru Pastikan Ketersediaan LPG Aman di Gorontalo
Advertorial
Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan
Published
13 hours agoon
06/03/2026
DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Kelurahan Tumbihe, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (05/03/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Lurah Tumbihe, Tauhid F. Massa, bersama Farida Deu selaku anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Kelurahan Tumbihe. Dalam pertemuan itu, pihak kelurahan menyampaikan kondisi memprihatinkan kantor kelurahan yang saat ini belum layak digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat.
Tauhid mengungkapkan, dari total 165 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone Bolango, Kelurahan Tumbihe menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki kantor lurah yang layak.
“Kondisi kantor saat ini sangat memprihatinkan. Saat musim hujan, ruangan kantor sering tergenang air hingga menyebabkan banjir kecil, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu,” ujar Tauhid.
Melihat kondisi tersebut, masyarakat Kelurahan Tumbihe bahkan berinisiatif melakukan aksi swadaya untuk membantu perbaikan kantor lurah. Warga secara sukarela menggalang dana dengan mendatangi rumah-rumah warga guna mendukung pembangunan kantor yang lebih representatif.
Menurut Tauhid, sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari daerah pemilihan Kabila juga telah meninjau lokasi dan menjanjikan dukungan untuk pembangunan kantor tersebut. Namun hingga kini, realisasi pembangunannya belum terealisasi.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dr. Sri Darsianti Tuna, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan persoalan tersebut agar segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat. Tidak seharusnya masih ada kelurahan yang belum memiliki kantor yang layak. Kami akan mendorong dan menyampaikan langsung kepada Bupati Bone Bolango agar pembangunan ini menjadi prioritas daerah,” tegas dr. Sri Darsianti Tuna.
Kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan fasilitas pemerintahan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan profesional.
Advertorial
Menutup Safari Ramadan, Pemda Pohuwato Pilih Paguat dan Dengilo sebagai Tujuan Terakhir
Published
6 days agoon
01/03/2026
Pohuwato – Wilayah timur Kabupaten Pohuwato menjadi penutup rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Pohuwato tahun ini. Tiga tim safari pemerintah daerah pada malam tersebut menyebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Paguat dan Kecamatan Dengilo, sebagai bagian dari agenda silaturahmi pemerintah dengan masyarakat di bulan suci.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, di hadapan jemaah Masjid Besar Baiturrahman Kecamatan Paguat, Sabtu (28/02/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen menjaga kedekatan dan komunikasi, terutama di momen Ramadan.
Wabup Iwan menjelaskan, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Dengilo menjadi wilayah terakhir yang dikunjungi dalam rangkaian Safari Ramadan Pemda Pohuwato. Kegiatan ini telah dimulai sejak Senin sebelumnya, dengan mengawali kunjungan dari wilayah barat, yakni Popayato serumpun, kemudian berlanjut ke kecamatan lainnya hingga berakhir di wilayah timur.
“Kami sangat berterima kasih karena jemaah hadir dan menyambut tim safari pemda. Safari ini untuk menjalin silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, dan menjadi agenda tahunan di bulan suci Ramadan,” ungkapnya.
Ia menuturkan, tiga tim safari masing-masing dipimpin oleh bupati, wakil bupati, dan sekda. Namun, karena Bupati Pohuwato tengah mengikuti kegiatan di tingkat Provinsi Gorontalo, mandat untuk memimpin safari Ramadan di Paguat pun dilimpahkan kepadanya.
“Alhamdulillah malam ini kita semua bisa berada di Masjid Besar Kecamatan Paguat dalam rangkaian salat isya dan tarawih berjemaah,” ujarnya di hadapan jemaah.
Lebih lanjut, Wabup Iwan menyampaikan bahwa umat Muslim saat ini telah memasuki malam kesebelas Ramadan, yang berarti telah melewati 10 hari pertama dan memasuki 10 hari kedua. Ia mengingatkan pentingnya memanfaatkan setiap waktu di bulan suci untuk memperbanyak amal ibadah.
“Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk meraih keberkahan dan pahala dengan memperbanyak ibadah. Ramadan hanya datang sekali dalam setahun, dan tidak ada jaminan kita bisa bertemu lagi tahun depan karena ajal tidak ada yang tahu. Maka waktu yang ada benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin,” pesannya.
Ia juga mengajak seluruh jemaah untuk terus berdoa agar diberikan kesehatan, umur panjang, dan kekuatan, sehingga dapat kembali dipertemukan dengan Ramadan pada tahun-tahun mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Iwan turut menyerahkan paket Ramadan yang diinisiasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pohuwato kepada masyarakat, serta voucer infak untuk masjid setempat sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan di kecamatan tersebut.
“Kami harap bantuan ini bisa membantu di bulan Ramadan. Jangan dilihat dari jumlahnya, tetapi dari keikhlasan bapak dan ibu sebagai penerima. Kami juga berharap ke depan bantuan serupa bisa terus bertambah,” tutupnya.
Advertorial
Lonjakan 143 Ribu Pemudik, Espin Tulie Soroti Pentingnya Sinergi Lintas Sektor
Published
7 days agoon
28/02/2026
DEPROV – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menghadiri Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran Tahun 2026 yang membahas kesiapan arus mudik dan arus balik Idulfitri melalui penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo.
Rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (28/2/2026) itu melibatkan berbagai unsur strategis, antara lain Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diwakili Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Laut, Sekretaris Daerah, Kapolda, Kajati, Danrem, Kabinda, Danlanal Gorontalo, Komandan Satradar, BMKG, Basarnas, Dinas Perhubungan, para Asisten I dan II, serta jajaran Forkopimda. Kehadiran lintas sektor ini menjadi landasan penting dalam memastikan kesiapan angkutan Lebaran 2026.
Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan sektor perhubungan di Provinsi Gorontalo sekaligus memastikan kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri. Pemerintah menegaskan pentingnya koordinasi lintas moda transportasi agar konektivitas jalur mudik terkelola dengan baik. Di sisi lain, dinamika cuaca terus dipantau oleh instansi terkait untuk menjamin keselamatan perjalanan masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, diprediksi terjadi lonjakan pergerakan masyarakat sebesar 1,75 persen dibanding tahun sebelumnya. Di Provinsi Gorontalo, jumlah pergerakan diperkirakan mencapai sekitar 143.000 orang, dengan arus kendaraan terbanyak berasal dari arah Manado dan Palu. Proyeksi ini menjadi dasar perencanaan teknis di lapangan agar potensi kepadatan lalu lintas dapat diantisipasi sejak dini.
Untuk mengurangi risiko penumpukan, pemerintah mendorong penerapan kebijakan Work From Home (WFH) dan pengaturan arus mudik serta arus balik secara bertahap, sehingga tidak terjadi konsentrasi pergerakan pada waktu tertentu. Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus dan fasilitas transportasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti rest area bagi pemudik, khususnya pengguna kendaraan roda dua yang lebih rentan terhadap kelelahan di perjalanan.
Selain fokus pada arus mudik, pemerintah turut memberi perhatian terhadap pengelolaan destinasi wisata di Gorontalo yang diperkirakan mengalami lonjakan kunjungan menjelang perayaan Hari Raya Ketupat pasca-Lebaran. Penataan jalur, keamanan lokasi, hingga pengaturan parkir menjadi bagian dari agenda pengelolaan arus wisata agar tidak menimbulkan kemacetan baru.
“Bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik, sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama momentum Lebaran 2026,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan infrastruktur transportasi, memperkuat sinergi antar lembaga, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di Provinsi Gorontalo.
Belum Sempat Belajar, Dua Gedung SMPN 1 Batudaa Terbakar
Tanda Tanya Besar: Kematian Mahmud Lihawa di Lokasi PETI Masih Gelap
Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan
Kena OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Aturan Karena Bekas Penyanyi dangdut
Minta Keadilan: Pilu Selebgram Nabilah O’Brien, Korban Pencurian yang Jadi Tersangka Polisi
Tertib Administrasi! Pemkab Pohuwato Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadan
Tak Sekadar Rayakan HUT, Gerindra Gorontalo Ulurkan Kasih untuk Anak Yatim dan Piatu
Pemuda Bergerak: Karang Taruna Patriot Bilungala Kukuhkan Silaturahmi
Suara Tradisi di Tengah Zaman: Koko’o Bilungala Tetap Berdentum Tanpa Sound System
Janji yang Tak Ditepati, Klaim Jaminan Kematian Kisman Moha Tak Kunjung Cair
PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT
Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia
PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI
PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI
Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo3 months agoJIKA 100 TAHUN LAGI ORANG MENCARI GORONTALO 2025
-
Gorontalo3 months agoBerawal dari Arahan Wali Kota, Kelurahan Biawao Raih Juara Pemungutan PBB-P2
-
Advertorial2 months agoBukan Sekadar Imbauan! Wali Kota Gorontalo Tegas Larang Petasan di Malam Tahun Baru
-
Gorontalo2 months agoPotret Ironi Wisata Gorontalo, Akses ke Molowahu Rusak Parah
-
Gorontalo2 months agoAnggaran Menyusut, BLT Desa Duano Ikut Terpangkas
-
Advertorial2 weeks agoTertib Administrasi! Pemkab Pohuwato Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadan
-
Gorontalo2 months agoJanji Potong Jari Berbuah Nyata? Ka Kuhu Ditetapkan Tersangka
-
kabupaten pohuwato2 months agoDiduga Korsleting, Kebakaran Hanguskan Bangunan Asrama Santri di Popayato Barat
