Connect with us

Politik

Tuty Hamid- Richard Manuas Deklarasi Senin Besok, Adhi Phut: Ini Gagasan Revolusi Biru

Published

on

BALUT-Usai menerima rekomendasi dukungan dari Partai Nasdem beberapa hari lalu, Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah (Sulteng), Tuty Hamid dan Richard Manuas, dikabarkan segera mengumumkan pencalonannya secara resmi. Diagendakan, setelah tiba di Banggai Laut Senin (9/8) besok, pasangan ini langsung menggelar deklarasi pencalonan mereka secara terbuka ke khalayak.

Ketua Panita Acara Penjemputan dan Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tuty-Richard, Patwan Kuba mengatakan, saat ini pihaknya dan rekan-rekan tim yang lain tengah merampungkan seluruh persiapan penjemputan serta agenda deklarasi pasangan kandidat besok.

“Iya, besok (Senin,red) itu agendanya disekaliguskan dengan deklarasi pasangan calon. Dan saat ini kita sementara melakukan perampungan-perampungan,” ujar Patwan, saat diwawancarai di Sekretariat Bonua Pososungan, Minggu (9/8).

Mengenai banyaknya massa yang akan hadir dalam deklarasi nantinya, Anggota Legislatif Banggai Laut dari Fraksi Demokrat ini mengaku, panitia sejatinya berupaya melakukan pembatasan-pembatasan mengingat saat ini berada di situasi pandemi covid-19. Namun begitu, kata Patwan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi lonjakan massa melihat animo masyarakat untuk menyaksikan moment penting ini cukup tinggi.

Sementara itu, salah satu tim pasangan Tuty Hamid-Richard Manuas, Adhi Phut menuturkan, agenda deklarasi pasangan ini merupakan moment bersejarah yang disebut Revolusi Biru Banggai Laut. Revolusi biru lanjut dia, bukan sekedar mengusung konsep kedua partai pengusung yakni Nasdem dan Demokrat yang identik berwarna biru.

“Namun merupakan deklarasi gagasan kemaritiman sebagai arah kebijakan kedepan dalam mengeksploitasi sumber kekayaan perikanan dan kelautan dan ekowisata bahari sebagai sektor potensial dalam mensejahterakan rakyat Banggai Laut,” jelas Adhi Phut.

“ini yg diusung oleh Paslon Tuty-Richrad untuk Banggai Monondok ,” tandasnya singkat.

DPRD PROVINSI

Tahan Anggota Dewan Provinsi ! Jeritan Jemaah Haji Gorontalo Menuntut Keadilan Dalam Seruan Aksi

Published

on

Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Peduli Keadilan berencacna menggelar aksi di sejumlah titik di Gorontalo pada awal Oktober 2025, menuntut DPRD dan aparat hukum segera mengambil langkah tegas atas dugaan penipuan dan penelantaran puluhan jemaah haji oleh Mustafa Yasin, anggota DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus kader PKS. Dalam poster seruan aksi yang beredar, massa mendesak DPRD mendorong pemberhentian Mustafa Yasin, meminta PKS memecat Mustafa dari keanggotaan, serta menuntut Polda Gorontalo segera menahan Mustafa Yasin beserta Nova Lahay, pihak yang dianggap turut bertanggung jawab.

Kasus ini menyeruak setelah 65 calon jemaah haji jalur mandiri gagal berangkat karena diduga diberangkatkan dengan visa tenaga kerja, bukan visa haji, melalui biro travel milik Mustafa Yasin, PT Novavil Mutiara Utama. Nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah; salah satu korban bahkan menyebutkan, “Total uang yang saya sudah setorkan untuk berangkat haji ini kurang lebih Rp800 juta, itu untuk tiga orang. Saya bersama istri dan anak saya,” ungkap Amin seusai melapor ke Polda Gorontalo.

Menurut korban lain, setelah tiba di Jeddah jemaah masih dimintai biaya tambahan sebesar Rp33 juta per orang untuk lanjut ke Arafah, namun akhirnya tetap gagal berhaji. Seorang korban yang enggan disebut namanya berkata, “Kami hitung-hitung boros, kalau biaya perjalanan maksimal hanya mencapai Rp3 miliar, lalu ke mana sisa Rp10 miliarnya?”. Ketua LSM pendamping korban, Reflin Liputo, menegaskan, “Para korban sebenarnya hanya ingin uang mereka dikembalikan, tapi sampai saat ini pemilik travel tidak mau bertemu dengan para korban,” pungkasnya.

Sengkarut kasus ini tak lepas dari sorotan publik. Travel milik Mustafa diketahui telah diblokir izinnya oleh Kemenag, namun tetap memberangkatkan jemaah dengan visa non-haji yang diakali menjadi “Visa Amil”. Dalam dokumen yang beredar dan dikonfirmasi ke media, “Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Eksekusi Makkah dengan Nomor Surat Promes 1009062519361145, tanggal 09-06-2025, bahwa Mustafa Yasin berhutang kepada seseorang bernama Waleed Saad bin Awadh Al-Otaibi dengan total tagihan sejumlah 150.000 Riyal Saudi, dengan status perkara sedang dalam proses eksekusi.”

DPRD dan PKS di Gorontalo terus didesak bersikap. Publik bertanya-tanya soal perlindungan politik, “Statusnya sebagai anggota DPRD membuat sebagian publik bertanya-tanya, adakah perlindungan politik yang sedang bekerja di balik layar? Kalau bukan penipuan, lalu apa?” kutip salah satu korban pada media. Kuasa hukum korban juga menantang, “Kapolda harus berani memeriksa Mustafa Yasin dan Nova Lahay sesuai proses hukum yang berlaku,” ungkapnya di media lokal.

Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan belum ada pengembalian dana kepada para jemaah, sementara aksi dan tuntutan massa terus bergulir di berbagai titik, termasuk DPRD, Polda, Kantor Kemenag, dan DPTW PKS Gorontalo.

Continue Reading

Kesehatan

Evaluasi Total! Dedi Mulyadi Bongkar Manajemen Buruk Program Makan Gratis

Published

on

Kasus keracunan massal yang melibatkan ribuan siswa di Bandung Barat akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyoroti buruknya manajemen dan distribusi pangan di sekolah. Data yang dihimpun menyebutkan angka korban mencapai lebih dari 1.000 siswa dengan gejala mual, pusing, sesak napas, bahkan kejang. Hasil investigasi Labkes Provinsi Jawa Barat mengungkap makanan basi akibat proses masak dan distribusi yang tidak higienis sebagai penyebab utama.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan evaluasi ketat terhadap program MBG.
“Peristiwa keracunan yang terjadi, misalnya, saya akan meminta evaluasi terhadap dapur, apakah higienis atau tidak, atau dalam istilah akademis, dilakukan audit,” jelas Dedi Mulyadi.

Ia juga menyoroti persoalan waktu memasak:
“Kami akan menilai dari segi waktu memasak, karena jika dimasak pada pukul 12.00 WIB malam dan diantarkan ke siswa pada pukul 12 siang, waktu yang terlalu lama akan menjadi masalah. Harapan saya, ke depan dapur itu harus lebih dekat dengan sekolah dan jumlah siswa yang dilayani tidak terlalu banyak,” tegasnya.

Kepala Labkes Jabar Ryan Bayusantika menyebut faktor utama keracunan adalah mikrobiologi dan fisik akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar, menyebabkan bakteri patogen cepat berkembang.
“Faktor mikrobiologi, terjadi pertumbuhan bakteri pada makanan yang kaya nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak,” ujar Ryan.

Pakar gizi Atik Nirwanawati menyoroti lemahnya pengawasan dan standar keamanan pangan, serta waktu distribusi yang terlalu lama.
“Jadi saya berasumsi kalau tim supervisinya jalan nggak akan terjadi keracunan,” kata Atik dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

Surat terbuka Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan agar keselamatan anak dan kelompok rentan menjadi prioritas utama dalam program MBG.

Continue Reading

News

Bukti Diplomasi Prabowo ! Raja Belanda Sepakat Kembalikan 30 Ribu Artefak Indonesia

Published

on

Setelah pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Belanda resmi menyepakati pengembalian sekitar 30 ribu benda bersejarah, artefak, fosil, dan dokumen milik Indonesia. Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah signifikan dalam upaya repatriasi warisan budaya nasional dari luar negeri.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyatakan:
“Tadi juga disepakati bahwa Pemerintah Belanda akan mengembalikan sebesar, sebanyak 30 ribu fosil, artefak, dokumen-dokumen budaya-budaya milik Indonesia yang disimpan di sini.”
Teddy optimis proses pengembalian akan berjalan cepat setelah mendapat lampu hijau dari Raja Belanda. Ia juga mengonfirmasi Menteri Kebudayaan Fadli Zon akan segera menindaklanjuti proses ini di Belanda:
“Jadi Menteri Budaya Pak Fadli Zon mungkin sudah di sini, dan besok atau dalam waktu dekat akan ke Museum Leiden di sini,” ucapnya.

Pertemuan itu sekaligus menutup rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo di Negeri Kincir Angin, yang selanjutnya bertolak ke Indonesia melalui Bandara Schiphol, Amsterdam.

Ramai menyoroti bahwa pengembalian benda-benda ini merupakan upaya simbolik untuk memperkuat persahabatan kedua negara dan hasil diplomasi panjang yang secara bertahap sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah Belanda sudah pernah mengembalikan ratusan artefak, termasuk patung, senjata, koin, perhiasan, hingga benda-benda Hindu-Buddha dari abad ke-19, atas rekomendasi Komite Koleksi Kolonial Nasional.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler