GORONTALO – Tidak main-main partai GERINDRA di Pilkada kali ini. Partai tersebut menaturalisasi semua pasangan terkuat. Kalau bukan calon bupati yang dinaturalisasi, maka yang dinaturalisasi adalah cawabupnya.

Seperti diketahui, Ketua DPD GERINDRA Provinsi Gorontalo, Elnino Mohi, menyerahkan langsung Surat Rekomendasi kepada 6 pasangan untuk 6 daerah di Gorontalo. Penyerahan ini dibuat serentak di Palu dan disaksikan oleh anggota Dewan Penasehat DPP GERINDRA Longki Djanggola yang juga mantan gubernur Sulteng dan anggota DPR RI Terpilih dari provinsi itu, Abdul Karim Aljufrie yang juga Korwil se-Sulawesi dsk yang juga calon wagub Sulteng, pak Hadi Fikri Korprov Gorontalo untuk hal-hal teknis serta Ketua DPC dari 6 daerah di Gorontalo.

Tak tanggung-tanggung, Elnio nekat menaturalisasi calon-calon terkuat di Pilkada ini. Sebagai contoh, untuk pilwako Gorontalo GERINDRA melakukan kaderisasi kepada Adhan Dambea–nama yang menggetarkan siapa pun–diberi KTA (Kartu Tanda Anggota) GERINDRA setelah pindah dari PAN.

Lalu, Elnino juga memberikan KTA kepada Amran Mustapa, pemilik peringkat teratas untuk cabup Bonbol di berbagai survey. Amran adalah mantan anggota DPRD PDIP.

GERINDRA juga mengambil Sekda Roni Sampir yang paling kuat di Kabgor. Partai ini bahkan memasangkan GERINDRA-GERINDRA di Boalemo dengan pasangan SUMARWOTO-NURMAWAN PAKAYA yang sedang memimpin trend rakyat Boalemo.

Untuk Kabupaten Pohuwato, GERINDRA memasang Ketua DPC Saipul Mbuinga sebagai cabup yang kemudian berkoalisi dengan Partai Nasdem yang sangat kuat di sana. Seperti diketahui Nasdem Pohuwato mengusung pasangan Saipul-Iwan. Cawabup adalah Ketua Nasdem di sana.

Menjadi lengkap kiranya setelah GERINDRA mengusung Roni Imran-Ramdan Mapaliey (Aya Onal) yang sedang menguasai survey di Gorut. Roni adalah Ketua Nasdem di sana, sedangkan Ramdhan adalah kader GERINDRA.

Publik Gorontalo terkaget-kaget dengan manuver GERINDRA ini. Tetapi menurut jubir GERINDRA Gorontalo, Wahidin Ishak, kita tidak perlu kaget dengan para calon Bupati dari GERINDRA. “Itu bukan “naturalisasi”. Mereka sudah sejak lama menjadi kader GERINDRA. Proses ini sudah sejak lama, jadi tidak perlu kaget,” ungkap Wahidin.

Kata dia, orang yang mendaftar terakhir kali di GERINDRA adalah tokoh dari Bone Bolango Amran Mustapa. “Beliau (bung Amran, red) mendaftar dari awal Agustus lalu, dan baru minggu lalu menerima KTA. Wajar kan.. Karena GERINDRA adalah partai yang terbuka kepada siapa saja. Ente juga boleh mendaftar jadi kader GERINDRA,” papar Wahidin.

Jubir GERINDRA Provinsi Gorontalo itu meminta agar masyarakat Gorontalo bersabar untuk mendengar kejutan selanjutnya dari partai GERINDRA. “Nah ini…pilgub kan belum…jadi sabar-sabar yah,” pungkasnya.

GORONTALO – JURU bicara Partai GERINDRA Wahidin Ishak menyampaikan bahwa Pj. Gubernur Gorontalo tidak boleh dan haram hukumnya bila termasuk dalam sebuah partai politik.

“Pj. Gubernur Gorontalo itu bagaimana pun juga adalah seorang PNS. Dia harus adil perlakuannya kepada semua parpol dan semua calon Pilkada. Melenceng sedikit saja, off side,” tutur Wahidin Ishak.

Jadi, etikanya, seorang Pj. Gubernur sama sekali tidak boleh diklaim oleh sebuah parpol pun. “Kalau tetap melenceng, itu berarti boleh diunjuk rasa. Karena dia tak adil,” ungkapnya lagi.

Wahidin mengingatkan bahwa jabatan Pj. Gubernur adalah mengisi kekuasaan yang kosong belaka sampai dilantiknya Gubernur yang baru. “Tugasnya hanya itu. Jang ba lebe. Tidak gaga skali,” tutup Wahidin sambil tersenyum.

GORONTALO – Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Gorontalo, Partai GERINDRA mengingatkan Penjabat (Pj.) Gubernur Gorontalo untuk tetap menjaga netralitas. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Partai GERINDRA, Wahidin Ishak, yang mengungkap adanya kekhawatiran terhadap potensi intervensi politik dalam Pilgub mendatang.

“Intinya kami hanya mengingatkan agar Pj. Gubernur Gorontalo tetap menjaga netralitasnya menjelang Pilgub ini, walaupun kami tahu bahwa ada salah satu partai politik yang mengklaim dapat mengendalikan Pj. Gubernur Gorontalo menjelang Pilgub,” ujar Wahidin.

Menurut Wahidin, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa tidak ada partai politik yang dapat mengklaim atau mencoba mengendalikan Pj. Gubernur selama proses Pilkada. “Pokoknya kalau Pj. Gubernur tidak netral, maka GERINDRA merasa wajib untuk melawannya,” tegas Wahidin.

Wahidin menambahkan bahwa sejauh ini GERINDRA masih melihat Pj. Gubernur Gorontalo berperilaku normatif dan menjaga netralitas. Namun, dia menegaskan bahwa jika ada tanda-tanda perlakuan yang berbeda terhadap partai politik tertentu, GERINDRA siap mengambil tindakan tegas.

“Tetapi kalau dia (penjabat Gubernur) betul-betul membedakan perlakuan terhadap partai-partai politik, maka kita keroyok dari beri sanksi politik,” tutup Wahidin.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen GERINDRA untuk memastikan Pilgub Gorontalo berlangsung adil dan bebas dari intervensi politik yang tidak semestinya. Dukungan terhadap netralitas Pj. Gubernur dianggap krusial untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan.