Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo kembali menorehkan prestasi nasional. Setelah sebelumnya menerima penghargaan Swasti Saba Padapa dan GERMAS SAPA, kini Pemkot Gorontalo kembali dianugerahi penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian atas kinerjanya dalam penanganan stunting.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap keberhasilan Pemkot Gorontalo di bawah kepemimpinan Wali Kota Marten Taha dan Wakil Wali Kota Indra Gobel dalam mencegah serta menekan angka stunting di wilayahnya.

Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri, Kota Gorontalo dinilai menunjukkan komitmen kuat dan capaian signifikan dalam menurunkan prevalensi stunting melalui berbagai program lintas sektor. Salah satu program unggulan yang dijalankan ialah Therapeutic Feeding Center (TFC), yakni layanan terapi gizi bagi anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan nutrisi.

Selain itu, sejumlah intervensi dilakukan secara berkesinambungan, baik berupa intervensi gizi spesifik yang menyasar penyebab langsung, maupun intervensi gizi sensitif untuk menangani faktor tidak langsung seperti sanitasi dan pola asuh.

Wali Kota Marten Taha menyatakan optimismenya bahwa angka stunting di Kota Gorontalo bisa terus menurun apabila seluruh pihak bergerak secara terintegrasi.

“Pemkot akan terus mendorong Dinas Kesehatan dan seluruh Puskesmas agar aktif memberikan makanan bergizi tinggi protein bagi ibu hamil dan bayi melalui Posyandu. Edukasi tentang pentingnya gizi seimbang juga harus digencarkan agar masyarakat semakin sadar akan bahaya stunting,” ujarnya.

Ia menegaskan, stunting bukan hanya persoalan tinggi badan, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kecerdasan, kesehatan mental, dan daya tahan tubuh terhadap penyakit kronis.

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mempersiapkan diri menuju status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Sebagai bagian dari strategi persiapan tersebut, UNG menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada pemahaman dan implementasi tata kelola PTNBH, Kamis (27/11).

Kegiatan Bimtek ini melibatkan jajaran pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan dari berbagai unit kerja di lingkungan UNG. Tujuannya adalah menyelaraskan pemahaman dan meningkatkan kompetensi SDM sebagai salah satu penopang utama berjalannya kinerja institusi menuju transformasi kelembagaan.

Rektor UNG melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Mohamad Hidayat Koniyo, ST, M.Kom., menegaskan bahwa transformasi menjadi PTNBH bukan sekadar perubahan status administratif. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya strategis untuk mendorong peningkatan mutu, tata kelola, dan inovasi di lingkungan UNG.

“Keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas SDM. Karena itu, investasi dalam peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu prioritas UNG dalam mempersiapkan diri menuju PTNBH, salah satunya melalui Bimtek ini,” ujar Hidayat.

Ia menjelaskan, penguatan kapasitas SDM menjadi fondasi penting dalam menyiapkan institusi agar siap beralih menuju model tata kelola PTNBH yang lebih mandiri, responsif, dan akuntabel. Persiapan menuju PTNBH tidak hanya menyangkut perubahan status, tetapi juga perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengelola institusi pada seluruh lini.

“SDM adalah kunci utama dalam transformasi ini. Melalui Bimtek ini, kami ingin memastikan seluruh elemen memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mendukung UNG menuju kampus berbadan hukum,” tutupnya.

Kota Gorontalo – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo Tahun 2026 resmi rampung dibahas dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Kota Gorontalo, Kamis (tanggal sesuai).

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut pasca-persetujuan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan penyesuaian program berdasarkan catatan hasil pembahasan yang telah disepakati.

Wali Kota Adhan menegaskan, seluruh perubahan teknis serta penyesuaian administrasi harus diselesaikan paling lambat tiga hari kerja setelah penandatanganan berita acara kesepakatan. Setelah itu, dokumen final Ranperda APBD 2026 wajib segera diajukan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan evaluasi dan pengesahan.

“Jadwal ini tidak boleh molor. Kita harus pastikan seluruh program Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tepat di awal tahun,” tegas Wali Kota Adhan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Gorontalo, TAPD, serta semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan pembahasan APBD 2026. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal tahun depan.

“Semoga kolaborasi yang terjalin ini tetap terjaga agar seluruh agenda pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Gorontalo,” ujar Adhan.