Connect with us

Gorontalo

Viral Perdebatan di Polres, Kapolres Boalemo: Tak Ada Pemukulan, Hanya Sikap Tegas!

Published

on

Boalemo – Sebuah video yang menampilkan perdebatan antara Kapolres Boalemo, AKBP Sigit Rahayudi, S.I.K., dan seorang pria bernama Yosi Marten Basaur, yang diduga sebagai pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), beredar luas di media sosial. Video tersebut memicu berbagai persepsi publik mengenai dugaan tindakan tidak profesional dari pihak kepolisian.

Menanggapi hal itu, Kapolres Boalemo didampingi oleh Kabid Humas Polda Gorontalo, AKBP Desmont Harjendro A.P., S.I.K., M.T., memberikan klarifikasi resmi pada Rabu (4/6), guna meluruskan pemberitaan yang berkembang.

AKBP Sigit menjelaskan bahwa kejadian dalam video terjadi pada Selasa, 3 Juni 2025, sekitar pukul 14.00 WITA, di ruang Satreskrim Polres Boalemo. Peristiwa itu berkaitan dengan upaya pihaknya menertibkan aktivitas tambang emas ilegal di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman, yang merusak lingkungan dan mengubah aliran sungai.

“Saya sudah memerintahkan Kapolsek untuk mengimbau dan menghentikan aktivitas tersebut, tetapi pelaku tetap melanjutkan. Maka kami turunkan tim dari Satreskrim ke lokasi,” ujar AKBP Sigit.

Saat razia dilakukan, tim tidak menemukan Yosi Marten di lokasi, melainkan sejumlah pekerja yang mempertanyakan legalitas tindakan kepolisian. Tim menunjukkan surat tugas, namun tidak mengizinkan pengambilan foto dokumen sebagai bagian dari prosedur pengamanan.

Keesokan harinya, Yosi Marten datang ke Mapolres Boalemo bersama seorang anggota Polri, Bripka HS, dan dua rekannya untuk meminta penjelasan. AKBP Sigit yang saat itu sedang bersama Kasat Reskrim memutuskan untuk menemui mereka langsung.

“Saya berbicara dengan nada tinggi karena Marten menyebut-nyebut nama pejabat Polda dan mencoba menekan anggota saya. Itu bentuk pembelaan terhadap integritas institusi kami,” jelas Kapolres.

Ia membantah keras tuduhan bahwa dirinya melakukan kekerasan fisik. Dalam video, ia terlihat menginjak bagian bawah kursi, namun menurutnya hal itu bukan tindakan menyerang secara langsung.

“Saya tidak pernah menendang siapa pun. Tidak ada niat melukai. Jika diragukan, bisa dicek langsung ke Propam, mereka sudah pegang rekamannya,” tegasnya.

Terkait tudingan adanya “setoran” senilai Rp30 juta per alat berat kepada pihak kepolisian, AKBP Sigit menegaskan bahwa informasi itu tidak benar dan tidak berdasar.

“Jika memang ada bukti, silakan dibuka ke publik. Kami bekerja berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kompromi atau transaksi,” ujarnya tegas.

Kapolres juga menjelaskan bahwa operasi penertiban tambang ilegal dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah, termasuk Sumisus dan Teinilo, karena karakteristik aktivitas PETI yang berpindah-pindah.

“Hari ini kami tertibkan satu lokasi, besok bisa muncul lagi di tempat lain. Tapi kami tidak berhenti. Kami terus bergerak,” kata dia.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, AKBP Sigit menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Yosi Marten jika ada perkataan yang menyinggung atau layanan yang belum memuaskan.

“Saya sudah bertemu istrinya, Ibu Linda, dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Namun semua tindakan kami murni untuk penegakan hukum dan perlindungan lingkungan,” tutupnya.

Pihak Polda Gorontalo melalui AKBP Desmont Harjendro menyatakan dukungan penuh atas langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang diambil Polres Boalemo. Polda menegaskan bahwa institusi Polri tetap berkomitmen pada prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan.

dprd kota gorontalo

Gerindra Kota Gorontalo: Perubahan Struktur Birokrasi Harus Berdampak Nyata untuk Rakyat

Published

on

Gorontalo – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Gorontalo menegaskan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Gorontalo yang digelar hari ini, dihadiri Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, staf ahli, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat Kota Gorontalo.

Dalam pandangan resminya, Fraksi Gerindra menyatakan bahwa penyesuaian perangkat daerah harus memberi dampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami tidak ingin perubahan ini hanya sebatas penyesuaian nama dinas atau jabatan. Rakyat harus merasakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas. Politik bagi kami adalah jalan pengabdian, dan tugas pejabat adalah melayani, bukan dilayani,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra.

Gerindra juga memberikan catatan penting terkait langkah reformasi birokrasi di Kota Gorontalo, di antaranya:
•Penempatan aparatur harus berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan kepentingan politik;
•Kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan harus diperkuat sumber daya dan anggaran;
•Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar setiap kebijakan daerah.

“Kami mendukung penuh kebijakan Wali Kota Gorontalo untuk memperkuat birokrasi daerah, asalkan orientasinya jelas: memudahkan rakyat dan mempercepat pembangunan,” lanjut pernyataan Fraksi Gerindra.

Sidang paripurna ini menjadi langkah awal pembahasan Ranperda, yang diharapkan segera rampung dan membawa perubahan nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Gorontalo.

Continue Reading

Gorontalo

Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak

Published

on

Gorontalo – Masyarakat Desa Parungi, Boalemo berhasil mengungkap aksi penyelundupan kekayaan Mineral, Batu Hitam yang diduga berasal dari Suwawa, Bone Bolango, Senin 1 September 2025 malam.

Dari informasi masyarakat, tiga truk masing-masing bernomor polisi DM 8314 BF, DM 8335 EC, dan DM 8475 CA semula berhasil ditahan namun berhasil kabur karena masyarakat terkendala terhadap wewenang atau otoritas.

Namun dari informasi masyarakat yang sempat menahan menyebut bahwa ketiga truk tersebut akan menuju ke Pelabuhan Pantoloan, Palu.

Berdasarkan hal ini, informasi yang coba dihimpun juga menduga bahwa batu hitam selundupan tersebut milik salah satu investor bernama Djolie Trisno.

Alhasil, karena telah jadi komsumsi publik, masyarakat meminta agar pihak otoritas Pelabuhan Pantoloan di Palu beserta APH setempat menindak tegas truk yang memuat batu hitam ilegal.

“Semoga dorang dapa tangkap di Pelabuhan Palu sana, APH juga harus bertindak tidak boleh mo kase biar bagini terus,” ketus Masyarakat yang berhasil mengendus aktivitas ilegal tersebut.

Jika hal tersebut lagi-lagi dibiarkan, maka ini membuktikan lemahnya pengawasan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebelumnya, temuan penyelundupan batu hitam asal Suwawa juga menjadi sorotan publik saat pihak Bea Cukai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta juga berhasil membongkar aktivitas ilegal tersebut beberapa waktu silam.

Continue Reading

Gorontalo

Situasi Kondusif, Jalan Simpang Lima Gorontalo Sudah Bisa Dilalui Kendaraan

Published

on

Gorontalo – Arus lalu lintas di kawasan Simpang Lima Kota Gorontalo kembali normal pasca kericuhan demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Merah Putih, Senin (09/01/2025).

Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 13.00 Wita sempat membuat lalu lintas dari berbagai arah menuju Simpang Lima terhambat. Namun, pada malam harinya, kendaraan roda dua, roda empat hingga kontainer sudah kembali bisa melintas di lokasi tersebut.

Meski demikian, aparat keamanan dengan perlengkapan lengkap masih terlihat berjaga di sekitar area demonstrasi untuk mengantisipasi potensi gangguan.

Dalam kericuhan yang terjadi, tidak ada korban jiwa. Namun, beberapa mahasiswa dilaporkan diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polda Gorontalo. Selain itu, sejumlah massa aksi harus mendapat perawatan di rumah sakit akibat sesak napas setelah menghirup gas air mata yang ditembakkan aparat untuk membubarkan demonstrasi.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler